tetap memberi kesempatan pada Tergugat untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang tanpa halangan dari pihak manapun kepada anak tersebut;

),Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Singaraja,agar dicatatkan dalam Register yang telah tersedia,dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh ) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memproleh kekuatan hokum tetap ( inkragh );

Bahwa apa yang disengketakan dalam Perkara No.119/Pdt.G/2019/PN.Blg, telah berakhir dengan tuntas dan telah ada AktaPerdamaian yang dibacakan oleh Majelis Hakim dalam perkara perdataNo. 119/Pdt.G/2019 dimana Akta Perdamaian tersebut memiliki kekuatanyang sama dengan Putusan Hakim, sehingga Permasalahan perkara No.119/Pdt.G/2019/Pn.Blg telah memiliki kekuatan Hukum yang tetap( inkragh). Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Perdata Nomor 199/Pdt/2021/PTMDN3.

Bahwa apa yang disengketakan dalam Perkara No.119/Pdt.G/2019/PN.Blg, telah berakhir dengan tuntas dan telah ada AktaPerdamaian yang dibacakan oleh Majelis Hakim dalam perkara perdataNo. 119/Pdt.G/2019 dimana Akta Perdamaian tersebut memilikikekuatan yang sama dengan Putusan Hakim, sehingga Permasalahanperkara No. 119/Pdt.G/2019/Pn.Blg telah memiliki Kekuatan Hukum yangtetap (inkragh).

20 (dua puluh) ekor = Rp.400.000.000, (empat ratus jutarupiah) ;Uang bentangan kabel dari PLN (Perusahaan Listrik Negara) sebesarRp.196.000.000, (Seratus sembilan puluh enam juta rupiah);Biaya jasa hukum Advokat sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus jutarupiah);biaya pengurusan pengembalian objektum litis (obyek sengketa) diluar pengadilan, termasuk biaya transportasi adalah sebesarRp.15.000.000, (lima belas juta rupiah);Biaya perkara semuanya sampai pada pelaksanaan putusanpengadilan yang bersifat inkragh

Biaya pengurusan pengembalian objektum litis (objek sengketa) diluar pengadilan, termasuk biaya transportasi adalah sebesarRp.15.000.000, (lima belas juta rupiah);13.Biaya perkara semuanya sampai pada pelaksanaan putusanpengadilan yang bersifat inkragh, diperkirakan kurang lebih sebesarRp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);adapun jumlah keseluruhannya kerugian materil yang dialami dandiderita langsung oleh Penggugat adalah sebesarRp.3.000.000.000, + Rp.20.700.000, + Rp.45.000.000, +Rp.200.000.000

Biaya perkara semuanya sampai pada pelaksanaan putusanpengadilan yang bersifat inkragh, diperkirakan kurang lebih sebesarRp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah);Adapun jumlah keseluruhannya kerugian materil yang dialami dandiderita langsung oleh Penggugat adalah sebesar Rp.3.000.000.000,+ Rp.20.700.000, + Rp.45.000.000, + Rp.200.000.000, +Rp.120.000.000, + Rp.50.000.000, + Rp.25.000.000, +Rp.15.000.000, + Rp.300.000.000, + Rp.400.000.000, +Rp.196.000.000, + Rp.200.000.000, + Rp.15.000.000, +Rp.50.000.000

Memerintahkan kepada Para pihak untuk melaporkan Putusan perkara iniyang telah berkekuatan hukum tetap (inkragh), kepada Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Buleleng, agar dicatatkan dalam Registeryang telah tersedia, dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejakputusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatanhukum tetapinkragh);7.

Biaya dalam proses perkara di Pengadilan dimulai dari didaftarkannyagugatan tersebut di Pengadilan Negeri Donggala sampai perkara tersebutdiputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkragh vant gwijsde)bahkan sampai pada pelaksanaan putusan dimaksud, penggugatmengeluarkan biaya ditaksir sebesar kurang lebih Rp. 25.000.000, (duapuluh lima juta rupiah);20.

Bahwa apa = yang disengketakan dalam Perkara No.119/Pdt.G/2019/PN.Blg, telah berakhir dengan tuntas dan telah ada AktaPerdamaian yang dibacakan oleh Majelis Hakim dalam perkara perdataNo. 119/Pdt.G/2019 dimana Akta Perdamaian tersebut memilikikekuatan yang sama dengan Putusan Hakim, sehingga Permasalahanperkara No. 119/Pdt.G/2019/Pn.Blg telah memiliki Kekuatan Hukum yangtetap ( inkragh).3.

Sampai ada keputusanhukum yang tetap (Inkragh) dari Pengadilan;Halaman 5 dari 33 hal. Put.

Dan pada pertemuan terakhir yaitu ke 4 kalipara Penggugat menyatakan untuk dilanjutkan ke Pengadilan maka mohon kepadaTurut Tergugat untuk dihentikan proses sertifikat tanah yang luasnya 20.000 M2(dua puluh ribu meter persegi) yaitu SU No. 02/2014 dan SU No. 03/2014.Sampai ada keputusan hukum yang tetap (Inkragh) dari Pengadilan;Karena selama ini para Penggugat mengajukan permohonan untuk mengukurtanah tersebut berdasarkan Surat Pelepasan dan Akte Jual beli tidak pernahditanggapi oleh Turut Tergugat

mewajibkan Tergugat membayar kepada Penggugat sebesar Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) sebagai kesepakatan damai antaraPenggugat dengan Tergugat, namun Tergugat mohon diberi kesempatan untukmemenuhinya sampai proses penjualan aset perusahaan yang sedang dilakukanterlaksana.Dengan demikian jelas bahwa sebagai sebuah sengketa hubungan industrialantara Penggugat dengan Tergugat Perjanjian Bersama tanggal 19 Juni 2017adalah sebuah penyelesaian perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap(inkragh

dari seluruh Pihak dan amar putusannyaadalah sebagai berikut;Mengabulkan Eksepsi Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita;Menyatakan Perlawanan Pelawan Tidak dapat Diterima;Menghukum Pelawan Untuk Membayar Biaya Perkara yang Hinggasaat ini diperhitungkan sebesar Rp.717.000, (Tujuh ratus tujuh belasribu Rupiah).Bahwa dari Seluruh Keputusan Pengadilan Tersebut Tidak pernahdilakukan upaya hukum lainnya oleh Penggugat dan Tergugat ,Sehingga 3 ( tiga ) Putusan Pengadilan telah berkekuatan hukumTetap ( Inkragh

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secarakomperhensif terhadap buktibukti baik yang diajukan oleh OditurMiliter maupun dari Penasehat Hukum Terdakwa serta keteranganpara Saksi yang dicocokkan di lapangan (Sidang TKP pada tanggal 17November 2014) ternyata Terdakwa membeli sebidang tanah seluas400 M2 tersebut pada tanggal 28 Agustus 2006 yang bertepatandengan proses Perdata yang belum inkragh (berkekuatan hukumtetap) dengan kata lain tanah tersebut dibeli ketika dalam sengketaantara

DKI Jakarta, dan saat inimasih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung RI.dan sampai saat ini perkara tersebut belum memilikiputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap(Inkragh van bewejis) namun Para Tergugat/ Tergugat sampai dengan Tergugat XII tidak memperdulikan halitu dan melakukan perbuatan melawan hukum dengansengaja melakukan transaksi pengalihan hak atas tanahMilik Adat, Girik C No.1448 dan Girik C No. 1056Petukangan Utara yang sedang dalam sengketatersebut sedangkan ada Peraturan Kepres Tahun