Menyatakan terdakwa RUDI ARDIANTO BIN MOGENI terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Melakukan usahapertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalampasal 37, Pasal 40 ayat (3), pasal 48, Pasal 67, ayat (1) atau ayat (5) UUHalaman dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.B/2016/PN GprRI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubarasebagaimana dimaksud diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UURI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalamSurat

Kediri atau setidak tidaknyapada tempat lain yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan NegeriKabupaten Kediri setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpaIUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3),Pasal 48, Pasal 67 ayat (1) Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) berupa pasir danbatu.

Unsur setiap orang ;2. .Unsur melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK.;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1. Unsur setiap orang ;Yang dimaksud dengan unsur setiap orang yait orang atau subyekhukum yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggugjawabkan perbuatan pidana atau orang yang tidak termasuk dalam ketentuanpasal 44 KUHP.

Unsur melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK ;Bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalam pemeriksaandipersidangan berupa keterangan saksisaksi, keterangan ahli, keteranganterdakwa dan adanya barang bukti telah terungkap bahwa terdakwa RUDIARDIANTO BIN MOGENI selaku pengelola pertambangan sekaligusw pemilikdan sebagai penaggung jawab segala kegiatan jual beli maupun apa yangterjadi pada pertambangan batu dan pasir yang berada di Dusun Pucanganom,Desa Brumbung, Kecamatan kepung

Menyatakan Terdakwa RUDI ARDIANTO BIN MOGENI tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMelakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sejumlah Rp.5.000.000, (limajuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar,diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.

YANTO bin SARMANAWAN, HERMAN dan MUHAR (belumis tanggal 17 November 2011 sekira pukulAknya pada waktu lain di bulan NovemberRasau Desa Lantak Seribu KecamatanRenah Pamenang Kabupaten Merangin atau setidaktidaknya ditempat lain yang termasukBangkoyang berwenang mmelakukan, menyuruh melpenambangan tanpa izin uPertambangan Rakyat (IP(IUPK) sebagaimana dimaPasal 48, Pasal 67 ayat (1perbuatan tersebut dilakukberikut ;Bermula pada hketika terdakwa bersamagtertangkap) dan MUHAR spenambangan emas (belumelakukan

Selanjutnya ketikaterdakwa dan HERMAN, WAWAN sedang melakukan penambanganemas tersebut kKemudian qsedang melakukan patroliPamenang Kabupaten Medibawa ke Polsek Pamensecara hukum karena teldmemiliki izin usaha pertamatang petugas dari Polsek Pamenang yangdi Desa Lantak Seribu Kecamatanrangin sehingga terdakwa ditangkap danng beserta barang bukti untuk diprosesh melakukan penambangan emas tanpabangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat(IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pejabatyang berwenang

Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Melakukan usaha penambangan tanpa jinUsaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau jinUsaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dakwaan tunggalPenuntut Umum;.

Penuntut Umum; Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 428/Pid.Sus/2017/PN.Amb., tanggal 26 April 2018 sekedar mengenai lamanya tindak pidanayang dijatuhkan dan penyebutan kualifikasi tindak pidananya, yang amarselengkapnya adalah sebagai berikut:Menyatakan Terdakwa RAHIM TOMIA alias ONONG telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamelakukan usaha penambangan tanpa ljin Usaha Pertambangan (IUP),Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus(IUPK

dalam menerapkan hukum, judex facti telah mengadili Terdakwadalam perkara a quo sesuai hukum acara Pidana yang berlaku serta tidakmelampui kewenangannya; Bahwa menurut keterangan para saksi, keterangan ahli, serta keteranganTerdakwa sendiri dinubungkan dengan barangbarang bukti diperoleh fakta,Terdakwa tertangkap membawa air raksa atau mercury seberat 100(seratus) kilogram tanpa ijin dari yang berwenang atau tidak memiliki SuratIjin Usaha Pertambangan (SIUP), atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus(IUPK

4 (empat) karton dan ternyata kepemilikanTerdakwa atas mercury atau mercury tersebut tidak dilindungi dengan suratIzin kKepemilikan; Bahwa Terdakwa mengangkut air raksa atau mercury dari pelabuhan YosSudarso Ambon ke Manado dan Terdakwa ditangkap di KM Permata Bundasaat membawa barang tambang tersebut; Bahwa menurut keterangan ahli Ray Arthur Titarium, S.T., M.T., orang ataubadan hukum yang melakukan explorasi atau exploitasi pertambanganharus memiliki SIUP, IPR (Ijin Pertambangan Rakyat), atau IUPK

berkas perkara ;Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa ;Telah memperhatikan barang bukti ;Telah mendengar pembacaan surat Tuntutan Penuntut Umum yangpada pokoknya sebagai berikut :TeMenyatakan terdakwa SONHAdI Bin (alm) JALALEN, terbukti secara sahdan meyakinkan bersalaj melakukan tindak pidana telah melakukanusaha pertambangan tanpa lzin Usaha Pertambangan (IUP), IzinPertambangan Rakyat (IPR) atau lzin Usaha Pertambangan Khusus(IUPK

Kediri, telah melakukan usaha pertambangantanpa Izin Usaha pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atauIzin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1) Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat(5) UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatansebagai berikut : Bahwa terdakwa dalam usaha pertambangan tersebut bertindak selakupengelola pertambangan

areapersawahan tidak dilengkapi ijin usaha pertambangan merupakanPenambangan Tanpa ljin (PETI) yang dilakukan pada Wilayah UsahaPertambangan (WUP) dan tidak dalam kriteria Wilayah PertambanganRakyat (WPR) maupun Wilayah Pencadangan Negara (WPN) sesuaiketetapan dari Pemerintah atau kegiatan pertambangan yang dilakukan olehHalaman 4 dari 14 Putusan Nomor : 374/Pid./2017/PN Gprterdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin PertambanganRakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK

, bahwa pada waktu saksi Puguh dari kepolisian datang,penambang yang lain kabur sedangkan Agung, Pamuji dan Benjot datangsendiri ke Kantor Desa ;Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor : 374/Pid./2017/PN GprMenimbang, bahwa penambangan harus ada izin 3 (tiga) macam yaituIUP (lzin Usaha Pertambangan) adalah Izin untuk melaksanakan usahapertambangan, IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untukmelaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyatdengan luas wilayah dan investasi terbatas, IUPK

Jolalen terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Telah melakukan usahaHalaman 11 dari 14 Putusan Nomor : 374/Pid./2017/PN Gprpertambangan Tanpa ljin Usaha Pertambangan (IUP) jin PertambanganRakyat (IPR) atau Ijin pertambangan Khusus (IUPK) ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sonhaji bin alm.

Menyatakan Terdakwa MOHD AMIN Als AMIN Bin SIPIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan Batubara Yang Bukan Dari Pemegang IUP, IUPK atau Izin; 2.

AMIN als AMIN bin SIPIR bersalahmelakukan tindak pidana secara bersamasama menampung,memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan,penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK,atau Izin berupa biji timah dan gulungan timah sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 161 UURI No. 4 Tahun 2009 TentangPertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHD.

Telah melakukan perbuatanmelakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, menampung,memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan,penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2),Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat(2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) yang dilakukan oleh terdakwapada waktu dan tempat tersebut diatas

Balai Karimunmelakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan,menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian,pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan daripemegang IUP, IUPK atau tanpa ijindari yang berwenang berupa PasirTimah sebanyak 5700 kg;Bahwa saksi SUKAI als AKIAT adalah pemilik mobil pick up warna biruNopol BP 8144 KA dan pada hari minggu tanggal 18 Januari 2015terdakwa M.

Unsur yang menampung, memanftaatkan,melakukan pengolahan danpemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukandari pemegang IUP, IUPK, atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atauPasal 105 ayat (1);3.

Menyatakan Terdakwa MOHD AMIN Als AMIN Bin SIPIR terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SecaraBersamasama Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahandan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan BatubaraYang Bukan Dari Pemegang IUP, IUPK atau Izin;2.

Menyatakan Terdakwa ZULMAHYUDI Als ZAI Bin SAFAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan Batubara Yang Bukan Dari Pemegang IUP, IUPK atau Izin; 2.

Menyatakan Terdakwa ZULMAHYUDI als ZAI bin SAFAR bersalahmelakukan tindak pidana secara bersamasama menampung,memanftaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan,penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK,atau Izin berupa biji timah dan gulungan timah sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 161 UURI No. 4 Tahun 2009 TentangPertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.2.

Telah melakukan perbuatan melakukan,menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, menampung, memanfaatkan,melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral danbatubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimanadimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, PasalHalaman 3 dari 24 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2015/PN.

Telah melakukan perbuatanmelakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimanadimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal74 ayat (1) atau ayat (5) yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu dan tempattersebut diatas dengan cara sebagai berikut:e Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekitar jam22.00 WIB saksi MOHD AMIN mengangkut timah yangberbentuk biji / pasir dengan total berat 5700 kg yaitu sebanyak114 karung goni plastik yang masingmasing

TBKdari pemegang IUP, IUPK, atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atauPasal 105 ayat (1);3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yangturut serta melakukan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

Menyatakan Terdakwa ZULMAHYUDI Als ZAI Bin SAFAR terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana SecaraBersamasama Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahandan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan BatubaraYang Bukan Dari Pemegang IUP, IUPK atau Izin;2.

Menyatakan terdakwa SLAMET WIDODO Bin alm KADIR terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan usahapertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat(IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksuddalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1) atau ayat (5) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang undangRepublik Indonesia No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatubara;

Kediri atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKabupaten Kediri, melakukan usaha pertambangan tanpa dilengkapi IUP (Izin UsahaPertambangan), IPR = (lIzin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (lzin UsahaPertambangan Khusus) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :e Bahwa awalnya terdakwa menerima pesanan batu untuk proyekpembenahan tanggul di Desa Ngepeh Kulon Papar Kediri, selanjutnyaterdakwa mencarikan batu dengan membeli batu di kali konto Desa

Kediri telah melakukan penangkapan terhadapterdakwa yang mengendarai Dump Truck warna kuning No.Pol: AG 8491 UMdari arah timur menuju baratBahwa terdakwa ditangkap karena mengangkut batu tanpa disertai ijin baik ituIUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (lzin Pertambangan Rakyat) ataupun IUPK(Izin Usaha Pertambangan Khusus);Bahwa batu kali tersebut berasal dari kali onto Desa Siman, Kec kepung;Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum danpersetujuanTerdakwa maka terhadap keterangan saksi Arif Budi

Kediri terdakwa Slamet Widodo binalm Kadir yang mengendarai Dump Truck warna kuning No.Pol: AG 8491 UMditangkap karena mengangkut batu tanpa disertai ijin baik itu IUP (Izin UsahaPertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) ataupun IUPK (lzin UsahaPertambangan Khusus);Bahwa sebelumnya terdakwa menerima pesanan batu untuk proyekpembenahan tanggul di Desa Ngepeh Kulon Papar Kediri, selanjutnya terdakwaHalaman 5 dari 11. Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2016.

Menyatakan terdakwa Slamet Widodo bin alm Kadir telah terbukti secarasah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Melakukan usahapenambangan tanpa IUP, (lzin Usaha Pertambangan), IPR (lzinPertambangan Rakyat), atau IUPK (lzin Usaha Pertambangan Khusus) ,.

oleh PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri ;Setelah membaca berkas perkara ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini ;Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang amarnya pada pokoknyaberbunyi sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa WIDODO Bin SUMARuJI bersalah melakukan tindakpidana Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, (Izin Usaha Pertambangan),IPR (lzin Pertambangan Rakyat), atau IUPK

Kediri atau setidaktidaknya di suatutempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri KabupatenKediri, melakukan usaha penambangan tanpa IUP, (Izin Usaha Pertambangan), IPR(Izin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1),Pasal 74 ayat (1), atau ayat (5), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan carasebagai berikut :e Bahwa terdakwa WIDODO Bin SUMARgI melakukan usaha pertambanganBatu

Kediri telah melakukan penangkapan terhadapterdakwa WIDODO Bin SUMARJI yang mengendarai 1 (satu) unit Dump Truckwarna Biru No.Pol: AG 8463 DF Noka : NHF31BY4300034296, Nosin14B1502999, STNKB atas nama NIlAMAHBahwa terdakwa WIDODO Bin SUMARUJI ditangkap karena mengangkut batutanpa disertai ijin baik itu IUP (lzin Usaha Pertambangan), IPR (IzinPertambangan Rakyat) ataupun IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus);Bahwa batu kali tersebut akan dikirim ke wilayah Ds. Ngepeh Kec.

Kediri terdakwa WIDODO BinSUMARuJI yang mengendarai 1 (satu) unit Dump Truck warna Biru No.Pol: AG8463 DF ditangkap karena mengangkut batu tanpa disertai ijin baik itu IUP (IzinUsaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) ataupun IUPK (IzinUsaha Pertambangan Khusus);e Bahwa terdakwa WIDODO Bin SUMARgI telah melakukan usaha penambangankurang lebih sekira 2 (dua) minggu dengan cara yaitu terdakwa mulai bekerja jikaada pesanan Batu kali dan telah terjadi kesepakatan harga terlebin dahulukemudian

Menyatakan terdakwa Widodo bin Sumarji telah terbukti secara sahmenurut melakukan tindak pidana Melakukan usaha penambangantanpa IUP, (Izin Usaha Pertambangan), IPR (lzin Pertambangan Rakyat),atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) ,2.

Gane PermaiSentosa Desa Baru Kacamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan atausetidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum PengadilanNegeri Labuha, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yangturut serta melakukan perbuatan, Yang merintangi atau mengganggukegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yangmemenuhi syaratsyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2),yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:e Pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2012 sekitar pukul

Menyatakan Terdakwa RIFAL ODE RATIF Alias RIFAL telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TurutSerta Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangandari pemegang IUP atau IUPK;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;3.

memimpindemo pada tanggal 19 Januari 2012 di Camp Pt.GPS, padahalfakta yang sesungguhnya bahwa penanggung jawab demoadalah Ismed sebagai kepala koordinator lapangan,sementaraterdakwa sebagai kepala Desa Baru hanya ikut dalamdemo tersebut untuk mengawasi masyarakatnya;e Bahwa jika Pengadilan Negeri Labuha menganggap bahwa demoyang dilakukan oleh masyarakat Obi pada tanggal 9 Januari 2012di PT.GPS adalah merupakan tindakan yang merintangi ataumengganggu kegaitan usaha Pertambangan dari pemegang IUPatau IUPK

setelah Pengadilan Tinggi mempelajaridengan seksama berkas perkara, salinan putusan Pengadilan NegeriLabuha Nomor. 64/Pid.Sus/2012/PN.Lbh tanggal 11 Juli 2012, dan memori9banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapatdengan pertimbanganpertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalamputusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Turut serta merintangi atau mengganggu kegiatan usahapertambangan dari pemegang IUP atau IUPK

Nomor : 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara disebutkan Setiap orang yangmerintangi atau) mengganggu kegiatan usaha pertambangan daripemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi = syaratsyaratsebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidanakurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyakRp.100.000.000,00.

Menyatakan para terdakwa : I ABDUL KAHFI SABUALAMO alias KAHFI, II SANUSI LAUKO alias UCI, III MUHAMMAD SADLY DEMMAMULA alias KOLI, IV BAHDI TALIB BASRA alias BADI, V ZAINUDIN ODE HAMIM KAIMUDIN alias UDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : SECARA BERSAMA SAMA MERINTANGI atau MENGGANGGU KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DARI PEMEGANG IUP atau IUPK ;2.

SADLYDEMMAMULA Alias KOLI, Terdakwa IV BAHDI TALIB BASRA Alias BADIdanTerdakwa V ZAINUDIN ODE HAMIM KAIMUDIN Alias UDIN pada hariSelasa, tanggal 31 Januari 2012 sekitar pukul 16.00 WIT atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012, bertempat di PT.Trimegah Bangun Persada Desa Kawasi Kecamatan Obi KabupatenHalmahera Selatan atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerahHukum Pengadilan Negeri Labuha,Yang merintangi atau mengganggukegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK

Menyatakan Terdakwa I, ABDUL KHAFI SABUALAMO alias KAHFI,terdakwa II, SANUSI LAUKO Alias UCI, terdakwa II MUHAMMADSADLY DEMAMULA alias KOLI, danterdakwa IV, BAHDI TALIBBASRA alias BAHDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana baik sebagai yang melakukan,menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu yangmerintangi atau menggangu kegiatan usaha pertambangan daripemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syaratsyaratsebagaimana yang dimaksud dalam pasal

Menyatakan para terdakwa : ABDUL KAHFI SABUALAMO aliasKAHFI, Il SANUSI LAUKO alias UCI, Ill MUHAMMAD SADLYDEMMAMULA alias KOLI, IV BAHDI TALIB BASRA alias BADI, VZAINUDIN ODE HAMIM KAIMUDIN alias UDIN, telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : SECARABERSAMA SAMA MERINTANGI atau MENGGANGGU KEGIATAN USAHAPERTAMBANGAN DARI PEMEGANG IUP atau IUPK ;2.

), IUPK Eksplorasi, IUPKEksplorasi untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, IUP dan IUPK OperasiProduksi untuk pengolahan dan pemurnian, IUP Operasi Produksi Khusus untukpengolahan dan pemurnian, maupun pemegang IUP Operasi Produksi untukpenjualan.

), IUPK Eksplorasi,IUPK Eksplorasi untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, IUP dan IUPKOperasi Produksi untuk pengolahan dan pemurnian, IUP Operasi Produksi Khususuntuk pengolahan dan pemurnian, maupun pemegang IUP Operasi Produksi untukpenjualan akan mengakibatkan kerugian bagi pemerintah karena pemerintah tidakmenerima iuran Royalti dari hasil penjualan emas tersebut dan adanya kerusakanlingkungan karena tidak melakukan kegiatan reklamasi lahan yang sudah dilakukanpenambangan yang diduga tidak

Ktbmelakukan Pengangkutan dan Penjualan, IUP Operasi Produksi untuk pengolahandan pemurnian, IPR, Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK Eksplorasi,IUPK Eksplorasi untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, IUP dan IUPKOperasi Produksi untuk pengolahan dan pemurnian, IUP Operasi Produksi Khususuntuk pengolahan dan pemurnian, maupun pemegang IUP Operasi Produksi untukpenjualan akan mengakibatkan kerugian bagi pemerintah karena pemerintah tidakmenerima iuran Royalti dari hasil penjualan emas

), IUPK Eksplorasi,IUPK Eksplorasi untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, IUP dan IUPKOperasi Produksi untuk pengolahan dan pemurnian, IUP Operasi ProduksiHalaman 6 dari 12 Putusan Pidana Khusus Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.

IUPEksplorasi untuk melakukan Pengangkutan dan Penjualan, UP Operasi Produksiuntuk pengolahan dan pemurnian, IPR, Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPk),IUPK Eksplorasi, IUPK Eksplorasi untuk melakukan pengangkutan dan penjualan,IUP dan IUPK Operasi Produksi untuk pengolahan dan pemurnian, IUP OperasiProduksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian, maupun pemegang IUPOperasi Produksi untuk penjualan akan mengakibatkan kerugian bagi pemerintahkarena pemerintah tidak menerima iuran Royalti dari hasil

1. Menyatakan Terdakwa Aris Rusman bin Sungkono tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP,IUPK atau Izin sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, Denda sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan

Bkoproduksi yang diberikan kepada badan usaha,koperasi danperorangan yang diterbitkan oleh gubernur,bupati atau walikota7 IUPK adalah legalitas terhadap suatu perusahaan untukmelaksanakan kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksiyang diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perorangan yangditerbitkan oleh Menteri7 IUPK Operasi Produksi adalahn izin usaha yang diberikanselesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapankegiatan operasi produksi7 IUPK operasi produksi adalah izin

), Izin Pertambangan Rakyat (IPR); Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentangpertambangan mineral dan batubara pejabat yang berwenang untukmengeluarkan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi adalah:1.

BkoUsaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalahizin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usahapertambangan khusus serta tidak mempunyai IUP, IPR atau IUPK yangdikeluarkan dari pejabat yang berwenang yaitu Dinas ESDM KabupatenMerangin;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Berita acara Pemeriksaan Laboratoriskriminalistik No Lab.03/BMF/2019 tanggal 15 Januari 2019 yang di tandatangani oleh KepalaLaboratorium Forensik Polri cabang

Unsur "Setiap orang atau pemegang IUP Operasi atau IUPK Operas!Produksi2.

Bkoselanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usahapertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPRadalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayahpertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, IzinUsaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalahizin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usahapertambangan khusus serta tidak mempunyai IUP, IPR atau IUPK yangdikeluarkan dari pejabat yang berwenang yaitu

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Sunarto als Narto bin Maryoto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP,IUPK atau Izin sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, Denda sejumlah

adalah legalitas terhadap suatu perusahaan untukmelaksanakan kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksiyang diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perorangan yangditerbitkan oleh Menteri7 IUPK Operasi Produksi adalahn izin usaha yang diberikanselesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapankegiatan operasi produksi7 IUPK operasi produksi adalah izin usaha yang diberikansetelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukantahapan kegiatan operasi produksi di wilayah

), Izin Pertambangan Rakyat (IPR); Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentangpertambangan mineral dan batubara pejabat yang berwenang untukmengeluarkan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi adalah:1.

Bkoselanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usahapertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus serta tidakmempunyai IUP, IPR atau IUPK yang dikeluarkan dari pejabat yangberwenang yaitu Dinas ESDM Kabupaten Merangin;Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatuyang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turutdipertimbangkan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum

Unsur "Setiap orang atau pemegang IUP Operasi atau IUPK OperasiProduksi2.

BkoIUP dan IUPK lainnya;Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 104 ayat (3) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaramenyebutkan: Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambanganyang tidak memiliki IUP,IPR atau IUPK;Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 105 ayat (1) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaramenyebutkan: Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha

JUWADI Bin RAKIYAH(Almarhum);Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II dalam melakukan kegiatan penambangantidak memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR)maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ACHMADI HARDIANSYAH AliasMADI Bin GAPURI (Almarhum) di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidakkeberatan;5. Saksi H.

x 10m dan kedalaman sekitar 8m, adalah milik Saksi;Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II dalam melakukan kegiatan penambangantidak memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR)maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi H.

JUWADI BinRAKIYAH (Almarhum);e Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II dalam melakukan kegiatan penambangantidak memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR)maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);e Bahwa lokasi pertambangan yang dikerjakan oleh para Terdakwa dengankoordinat S 03 51 45.6, E 115 10 33,0, merupakan area lahan konsesiPKP2B PT.

JUWADI BinRAKIYAH (Almarhum);15e Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II dalam melakukan kegiatan penambangantidak memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR)maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);e Bahwa lokasi pertambangan yang dikerjakan oleh para Terdakwa dengankoordinat S 03 51 45.6, E 115 10 33,0, merupakan area lahan konsesiPKP2B PT.

BIJURI, telah terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut sertamelakukan perbuatan, usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHMUD Alias AMUD Bin MUHAMMADHUSNI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun danTerdakwa II H. KASPUL ANWAR Alias H. KASPUL Bin H.

Doni Bin Bujang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP,IUPK atau Izin;

IUPK Operasi Produksi yang menampung,memamfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan,penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izinsebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 43 ayat (2)pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat(2), pasal 104 ayat (3), atau pasal 105 ayat (1) yang dilakukan Terdakwa padapokoknya dengan cara sebagaiberikut : Berawal pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul

Bko= IUPK operasi produksi adalah izin usaha yang diberikan setelahselesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapankegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus; IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalamwilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah izin dengan tujuanuntuk diolah;=" Menampung adalah orang yang menerima barang dari hasil kegiatantambang yang tidak memiliki izin dengan tujuan untuk diolah;= Memanfaatkan adalah orang yang menggunakan

),Izin Pertambangan Rakyat (IPR);Bahwa berdasarkan UU No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineraldan batubara pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan IUP OperasiProduksi atau IUPK Operasi Produksi adalah:1.

), IzinPertambangan Rakyat (IPR);Bahwa berdasarkan UU No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineraldan batubara pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan IUP OperasiProduksi atau IUPK Operasi Produksi adalah:1.

diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingandaerah;Ayat 2: IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu)Hal 26 dari 35 halaman Putusan No 100/Pid.Sus/2018/PN.

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Alek Rudi Hartono alias Alek bin Sumarno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP,IUPK atau Izin;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut

Merangintidak pernah mengeluarkan IUP, IPR dan IUPK ekplorasi dan operasiProduksi untuk komoditas Emas di wilayah Kec.

Jangka dan izintersebut diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Merangin pada tahun2006 dan pada bulan Mei tahun 2014 sedangkan IPR dan IUPK diKabupaten Merangin Dinas ESDM Kab.Merangin dan Dinas ESDMProvinsi Jambi tidak pernah mengeluarkan IPR dan IUPK;Bahwa Dinas ESDM Provinsi Jambi dan Dinas ESDM Kab.Merangin tidakpernah mengeluarkan IPR dan IUPK Pertambangan Emas di WilayahKec.Sungai Manau dan Kec.

atau perseoranganyang mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin UsahaPertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR);Bahwa benar berdasarkan UU No.4 Tahun 2009 tentang pertambanganmineral dan batubara pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan IUPOperasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi adalah:1.

Unsur "Setiap orang atau pemegang IUP Operasi atau IUPK OperasiProduksiHalaman 16 dari 24 halaman Putusan No 41/Pid.Sus/2019/PN. Bko2.

izinsementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualanMenimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 103 ayat (2) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaramenyebutkan: Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegangIUP dan IUPK lainnya;Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 104 ayat (3) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaramenyebutkan: Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana

(vil) Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (4) UUMINERBA yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:Vide Pasal 74 ayat (4) UU MINERBAPemegang IUPK yang bermaksud mengusahakanmineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2),wajib mengajukan permohonan IUPK baru kepadaMenteri.

jelas adanya bahwaberdasarkan peraturan yang berlaku BUMN memangmemiliki hak prioritas untuk memperoleh IUPK (yangberbeda dengan IUPK OPP)dan WIUPK sebagaimanadiatur dalam Pasal 75 ayat (8) UU MINERBA dan Pasal51 ayat (3) Perubahan Ketiga PP 23 TAHUN 2010terhadap wilayah WIUPK/WPN sebagaimana dimaksuddi atas, namun bukan untuk mendapatkan wilayah yangdiberikan hak perpanjangan.

, bagaimana kita menentukanmasa depan, kalau begitu pemerintah harus berkonsultasi dengan DPRuntuk menentukan masa depan itu, karena itu harus berkonsultasibiasanyakan izin kita tidak pernah bertanya ke DPR, ini khusus untuk iniharus berkonsultasi dengan DPR maka UPnya disebut IUPK, tibatiba disini di PP berapa muncul lagi IUPK baru yang lain yang bekas daripadakontrak karya tadi, jadi harus hatihati mau nanya ini IUPK manamaksudnya IUPK ini, kita karena kalau ini tidak ada dasar hukumnya diundangundang

tidak disebutkan ini IUPK yang tibatiba saja karena Ahlipikir mungkin waktu itu karena boleh diperpanjang lagi tapi harus berubahbentuknya menjadi IUPK, tetapi semua halhal yang menguntungkan secarakeuangan tidak boleh mengikuti IUPK yang lama ke yang baru, karena tadiAhli katakana pajak 25%, di sini 45% tetapi 45% di sini royalti hanya 5% disini 13,5% kata si pemegang saham, dirubah menjadi IUPK, tapi semuatidak dikembalikan itulah makanya mungkin kita jadi IUP khusus ;Bahwa menurut ahli kaitannya

lelang dengan perpanjangan IUPK OPPpertama, tidak ada lelang karena kalau diperpanjang, ya diperpanjang, jadiartinya tidak ada yang sudah punya izin kemudian diundang yang lainnyauntuk di lelang gitu, berarti ada kemungkinan tidak dapat, ini akanHalaman 153 dari 196 halaman Putusan No.181/G/2019/PTUNJKTdiperpanjang untuk seseorang, jadi Ahli kira tidak ada lelang, kecuali diasudah menolak dan mengembalikan dan dia menjadi IUPK, kemudianpemerintah menetapkan dicabutnya IUPK itu dan kemudian ada wilayahnyanamanya

Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD IDRIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MEMBANTU MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP), IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR) DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK) ;2.

diajukan di persidangan ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang padapokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :1.Menyatakan terdakwa MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD IDRIS terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindakpidana Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana atau Keterangan UntukMelakukan Usaha Penambangan Tanpa ljin Usaha Pertambangan (IUP), ljinPertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD IDRIS, sejak hariRabu tanggal 20 Nopember 2013 atau setidaktidaknya pada waktu lain yang masihdalam bulan Nopember di tahun 2013, bertempat di Kalambakas Desa Sekatak BujiKecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan atau setidaktidaknya ditempat lain yang masihtermasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tanjung Selor, telah memberikesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supayamelakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK

ayat (1) ke 2 KUHP ;AtauKedua :Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD DAUD Bin MUHAMMAD IDRIS, sejak hariRabu tanggal 20 Nopember 2013 atau setidaktidaknya pada waktu lain yang masihdalam bulan Nopember di tahun 2013, bertempat di Kalambakas Desa Sekatak BujiKecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan atau setidaktidaknya ditempat lain yang masihtermasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sengajamemberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan usaha penambangantanpa IUP, IPR atau IUPK

Unsur Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK ;Unsur mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untukmelakukan kejahatan ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Ad.1.

Untuk mendapatkan IPR, pemohonharusmemenuhi : persyaratan administratif; persyaratan teknis; dan persyaratanfinansial ;= Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) :IUPK diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan olehBUMN, BUMD, atau badan usaha swasta. IUPK diberikan setelah diperolehWIUPK (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang telah ditetapkanoleh Menteri. Dalam 1 (satu) WIUPK dapat terdiri atas 1 (Satu) atau beberapaIUPK.

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Judan als Dang bin Rozali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP,IUPK atau Izin;
2. Menjatuhkan

Merangintidak pernah mengeluarkan IPR dan IUPK pertambangan Emas DiWilayah Desa Danau Kec. Nalo Tantan Kab.

, adalahizin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usahapertambangan khusus serta tidak mempunyai IUP, IPR atau IUPK yangHal 14 dari 21 halaman Putusan No 100/Pid.Sus/2019/PN.

Unsur "Setiap orang atau pemegang IUP Operasi atau IUPK OperasiProduksi2.

tentang Pertambangan Mineral dan Batubaramenyebutkan: Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayatHal 17 dari 21 halaman Putusan No 100/Pid.Sus/2019/PN.

, adalahizin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usahapertambangan khusus serta tidak mempunyai IUP, IPR atau IUPK yangHal 18 dari 21 halaman Putusan No 100/Pid.Sus/2019/PN.