Ditemukan 6 data
98 — 60
AMBUN NURHAYATI / Penggugat/PembandingMelawanPemerintah RI Cq Gubernur Kal.Teng dkk
57 — 10
KAPOLDA KAL.TENG. Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTAWARINGIN BARAT
22 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kal.Teng atau setidaktidaknya pada tempat dimana Pengadilan NegeriSampit berwenang mengadili, baik bertindak sendirisendiri atau secarabersamasama sebagai orang turut serta telah melakukan pengangkutanminyak tanpa Izin Usaha Pengangkutan, yang dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas saksi Hendro GunawanBin Dimin dan saksi Firman Fathir bin Muhdirin (anggota Polres Katingan)sedang melakukan patroli air dan menemukan 1 (satu) buah klotok yang saratHal
53 — 6
saksiharganya sudah sesuai dengan harga pasaran.Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa sebagai penjual tentang namayang ada dalam BPKB mobil tersebut dan kata terdakwa dia sudah ada akadjual beli dengan pemilik asal yaitu saksi ROSMALIAH dengan dikuatkankwitansi jual beli yang ditanda tangani yang bersangkutan.19Bahwa Maksud saksi membeli mobil tersebut untuk dipakai sendiri, namunkurang lebih setengah bulan setelah saksi membelinya, saksi titipkan pada HajiRANI, karena saksi pergi ke daerah Kal.Teng
MELISAE
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
Intervensi:
YOSAFAT FEBRIANUS TUNDJAN
181 — 147
KAL.TENG tgl. 26Januari 1989 No. P1117.593.2.21/I/89 dikaitkan dengan penerbitansertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1711 yang diterbitkan pada tanggal 8februari 1989 maka Tergugat hanya membutuhkan waktu 13 hari saja untukmenerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1711 Kelurahan Palangka, KecamatanPahandut Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Tanggal 8Februari 1989, Gambar Situasi No. 1351 Tanggal 29 Oktober 1987.
115 — 79
Pramita Sejahtra Jaya hanyalah sebagaiperusahaan penjual alat Kedoktean dan Kesehatan kepada CV KaryaHusada , itupun atas permintaan H.Rusdiansyah = sebagai DirekturCV.Karya Husada;Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BKPPropinsi Kal.Teng dan Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR padaPengadilan Negeri palangka Raya tidak valit dan bertentangan denganketentuan perUndangundangan;Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh MajelisHakim TIPIKOR Palangka Raya bertentangan