telah diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonankasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :Pada Pidana PokokHakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam hal ini hanya menerapkanketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur pada Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, belum menunjukkan rasa keadilan(Keadilan legalis

Selanjutnya, dalamMusyawarah Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan TingkatBanding dari 4 (empat) Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia di Palembang tahun2009, pada sesi pembahasan Pemecahan Masalah Hukum dalam Praktek di PN/PTbidang Pidana Khusus berkaitan dengan permasalahan pidana minimum khususapakah hakim terkait secara mutlak dengan ancaman minimal (kKeadilan legalis)dalam penjatuhan putusan sedangkan rasa keadilan terlalu berat ?

Fotokopi legalis Petikan Surat Keputusan nomor: Xxxxx tanggal 12 Agustus 1991 ( P2);3. FotoKopi legalisr KARIP an. ACIM No. xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Direksi PTTaspen Bogor tanpa tanggal bulan Juli 1993 (P 3) ;4.

tidaklah dapat menghilangkan nilai keabsahan dariperkawinan secara Islam, karena perkawinan secara Islam bukanlahmerupakan peristiwa perdata ansich, melainkan telah menjangkau dimensispiritual kKeilahian yang dalam bahasa al Qur'an disebut miitsaaqanghaliidhan (perjanjian suci), sehingga selama perkawinan tersebut belumdiputuskan cerai oleh pengadilan agama dan putusannya telahberkekuatan hukum tetap, maka selama itu pula Pembanding danTerbanding tetap sebagai suami istri yang sah menurut hukum (legalis

Atasdasar tersebut Penggugat tidakmemiliki kepastian kedudukan yang sempurna (non habent perfectamHalaman 13 dari 46.1414position), karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapatditerima ;3 Bahwa Gugatan Penggugat bersifat petualangan hukum (Legalis valebat)yang harsu dihentikan ;Bahwa perkara a quo merupakan rangkaian dari perkara sebelumnya, yaitupernah diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 34/Pdt.G/2012/PN.Im. tanggal 25 Juli 2012 yang telah di Putus pada hari Senintanggal

Atas dasar tersebut Penggugat tidakmemiliki kepastian kedudukan yang sempurna (non habent perfectamposition), karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapatditerima ;3 Bahwa Gugatan Penggugat bersifat petualangan hukum (Legalis valebat)yang harsu dihentikan ;Bahwa perkara a quo merupakan rangkaian dari perkara sebelumnya, yaitupernah diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Indramayu Nomor : 34/Pdt.G/2012/PN.Im. tanggal 25 Juli 2012 yang telah di Putus pada hari Senintanggal 04 Februari 2013

Gugatan Penggugat Bersifat Petualangan Hukum (Legalis Valebat) yangharus Dihentikan;4. Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem;5. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);6.

Bahwa namun demikian oleh Pengadilan Negeri Klas IB Atambuatanpa menyimak adanya bukti yang legalis lalu menjatuhkan putusan denganmengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian suatu putusan hukum yang sangatkeliru, yang dapat dikualifikasikan sebagai alasan yang bertentangan dengan hukumacara perdata dalam pembuktian dan karena itu maka putusan Pengadilan Negeri KlasIB Atambua yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang tersebut haruslahdibatalkan demi hukum;Bahwa anggapan Pengadilan Negeri Klas

berjanji tidakmengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagaiwujud niat baik terdakwa; Terdakwa masih muda diharapkan dapat merubah diri agarmenjadi manusia yang yang taat hukum dalam pergaulanmasyarakat; Terdakwa belum pernah dihukum;oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan sebagiaman amarputusan telah setimpal dengan berat' ringannya kejahatanyang dilakukan terdakwa dan telah sesuai dengan sifat yang23baik dan yang jahat terdakwa, dan telah sesuai pula denganrasa keadilan hukum (keadilan legalis

Selanjutnya, dalamMusyawarah Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaranPengadilan Tingkat Banding dari empat Lingkungan PeradilanSeluruh Indonesia di Palembang tahun 2009, pada sesiPembahasan Pemecahan Masalah Hukum dalam Praktik BidangPidana Khusus berkaitan dengan permasalahan pidana minimumkhusus apakah Hakim terikat secara mutlak dengan ancamanminimal (keadilan legalis) dalam penjatuhan putusan sedangkanrasa keadilan terlalu berat ?

Bahwa bertitik tolak dari pendapat Musyawarah Kerja NasionalMahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Bandingdari empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia di Palembangtahun 2009 memberi peluang pemidanaan di bawah minimumkhusus, maka demi mencapai rasa keadilan dalam memeriksa danmemutus perkara ini Majelis Hakim tidak terikat secara mutlakdengan ancaman minimal (keadilan legalis), oleh karenanya MajelisHakim berpendapat setelah mengkaji aspek kejiwaan/psikologisTerdakwa, aspek lingkungan

Bahwa walaupun Pasal 111 ayat (1) Undangundang RI No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan ancaman pidana dendasecara limitatif, namun sebagaimana yang telah dikemukakan olehMajelis Hakim pada pertimbangan terdahulu bahwa Majelis Hakimdalam memeriksa dan memutus perkara ini tidak terikat secara mutlakdengan ancaman minimal (keadilan legalis).

Selanjutnya,dalam Musyawarah Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaranPengadilan Tingkat Banding dari empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia diPalembang tahun 2009, pada sesi Pembahasan Pemecahan Masalah Hukumdalam Praktik Bidang Pidana Khusus berkaitan dengan permasalahan pidanaminimum khusus apakah Hakim terikat secara mutlak dengan ancaman minimal(keadilan legalis) dalam penjatuhan putusan sedangkan rasa keadilan terlalu berat?

Bahwa bertitik tolak dari pendapat Musyawarah Kerja Nasional MahkamahAgung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat LingkunganPeradilan Seluruh Indonesia di Palembang tahun 2009 memberi peluangpemidanaan di bawah minimum khusus, maka demi mencapai rasa keadilan dalammemeriksa dan memutus perkara ini Majelis Hakim tidak terikat secara mutlakdengan ancaman minimal (keadilan legalis), oleh karenanya Majelis Hakimberpendapat setelan mengkaji aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspeklingkungan

Bahwa walaupun Pasal 111 ayat (1) Undangundang RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika menentukan ancaman pidana denda secara limitatif, namun sebagaimana yangtelah dikemukakan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan terdahulu bahwa Majelis Hakim/ dalam .......32dalam memeriksa dan memutus perkara ini tidak terikat secara mutlak dengan ancamanminimal (keadilan legalis).

Bidang Pidana Khusus berkaitan dengan permasalahanpidana minimum khusus apakah Hakim terkait secara mutlak denganancaman minimal (keadilan legalis) dalam penjatuhan putusan sedangkanrasa keadilan terlalu berat ?

atas perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadiperantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima NarkotikaGolongan bukan Tanaman melebihi 5 (lima) gram;Menimbang, bahwa menurut pembuat UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika jika pelaku melakukan perbuatan sebagaimana pasal112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) terhadap Narkotika Golongan bukantanaman melebihi 5 (lima) gram dapat dijatuhi pidana mati dan keadilan menurutUndangUndang tersebut merupakan keadilan Legalis

pengelola LKM Binangun Hargotirto Nomor:21001 Tahun 2007 tentang pengangkatan pengelola LKMBinangun Hargotirto tertanggal 1 Desember 2007 berikut 1(satu) lembar lampirannya yang menerangkan Sdr.SUPRIYANTORO DWI WIDODO sebagai seksi Kredit danDana di LKM Binangun Hargotirto ; 1 (Satu) lembar Surat Keputusan Bersama Nomor: 023/Kpts/ VIl tahun 2011 tentang Pemberhentian tugas sdrSUPRIYANTORO DWI WIDODO dari jabatan pengelolaLKM Binangun Hargotirto tertanggal 4 Agustus 2011 ; 5 (lima) bendel foto copy (Legalis

., Bony Daniel, SH, Komentar dan Pembahasan UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 221222).Dikaitkan dengan penjatuhan pidana pokok (6 tahun) dan denda (1milyar) terhadap saya, rasanya rasa keadilan yang diharapkan belum terpenuhi (terlalu berat) karena Putusan Pengadilan Militer lO3 Padang Nomor06K/PM I03/AD/I/2012 Tanggal 18 Juni 2012 hanya mendasari Undangundang semata (keadilan legalis) tanoa mempedulikan rasa keadilan yanghakiki.2.

., hal.7 dari 27 hal.Menimbang, bahwa bentuk formal dan isi Penetapan tentang dikabulkannyapemeriksaan acara cepat sebagaimana terdapat di dalam Pedoman TeknisAdministrasi Dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Edisi 2009 terbitanMahkamah Agung RI halaman 89 Form Penetapan Acara Cepat (forma legalis,forma esentialis/oentuk yang resmi menurut hukum adalah sesuatu yang penting);Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara yang memeriksa perkara Nomor : 191/

Meringankan Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan berterusterang sehingga mempelancar proses persidangan; Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidakmengulangi lagi perbuatan melawan hukum, sebagaiwujud baik terdakwa; Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwamenurut Majelis Hakim telah setimpal dengan perbuatan danberat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa,serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilanhukum / legalis

MITRA BARITOdengan alamat Site Jetty Paring Lahung Kecamatan Muntalat Barito UtaraCuma itu yang saksi penggang untuk melakukan pengiriman BBM jenissolar tersebut.e Bahwa untuk legalis yang dimiliki oleh PT.

tidakmengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niatbaik Terdakwa ;e Bahwa para Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat merubahdiri agar menjadi manusia yang yang taat hukum dalam pergaulanmasyarakat ;e Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan sebagiaman amar putusantelah setimpal dengan beratnya yang dilakukan para Terdakwa dan sifatyang baik dan yang jahat para terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasakeadilan hukum (keadilan legalis

dan abstrak;Bahwa seorang filsuf Amerika Serikat yang bernamaJohn Rawls yang dianggap sebagai salah satu filsuf politik terkemuka padaabad ke 20 menyatakan bahwa keadilan merupakan kelebihan (virtue)pertama dari institusi Social, sebagaimana halnya kebenaran pada sistempemikiran.Terhadap yang dimaksud masyarakat yang berkeadilan adalahKeadilan mengacu pada perilaku masyarakat yang menerapkan keadilandalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta kehidupan yangharmonis.Keadilan Legal (lustitia Legalis

Menurut Notonegoro, pengertian keadilan adalahsuatu kondisi atau pun keadaan yang sesuai denganketentuan hukum yang berlaku.Bahwa selain itu Notonegoro juga menambahkan satu arti keadilanlagi yaitu keadilan legalitas (lustitia legalis). Dimana keadilanlegalitas (lustitia legalis) adalah keadilan berdasarkan Undangundang. Yang menjadi objek dari keadilan legal (lustitia legalis)adalah tata masyarakat dan tata masyarakat itu dilindungi olehUndangundang.

Keadilan legalitas (lustitia legalis)terwujud ketika warga masyarakat melaksanakan Undangundang dan Penguasa pun setia melaksanakan Undangundang itu.Sehingga dengan demikian pengertian keadilan tersebut di atasdalam perkara a quo ini dapat dimaknai bahwa PARAPENGGUGAT dalam memperjuangkan haknya yang adilberdasarkan Undangundang yakni utamanya lahir terhadapobjek warisnya yang karena Hukum Waris secara otomatismelekat dan berlaku seketika Almarhum XXXi selaku Pewarismeninggal dunia yang dijamin oleh

tahun dan pidana denda atas perbuatanmenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli,menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan bukan Tanamanmelebihi 5 (lima) gram;Menimbang, bahwa menurut pembuat UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika jika pelaku melakukan perbuatan sebagaimana pasal114 ayat (2) terhadap Narkotika Golongan bukan tanaman melebihi 5 (lima)gram dapat dijatuhi pidana mati dan keadilan menurut UndangUndang tersebutmerupakan keadilan Legalis

CbiForm01/SOP/15.6/2017benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan,dan hakhak ;Keadilan legal (lustitia Legalis) ;Keadilan legal adalah keadilan berdasarkan undangundang. Yangmenjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat. Tatamasyarakat itu dilindungi oleh undangundang. Tujuan keadilan legaladalah terwujudnya kebaikan bersama (bonum commune).