Menyatakan Terdakwa Meikhel R. Mamengko SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Meikhel R.

Layuk- Uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atas nama Jefry Mantong- Uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atas nama Juhadi- Uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atas nama Marwan Gembong- Uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atas nama Wensi Londa- Uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atas nama Wahyudi- Uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atas nama Meikhel Mamengko

- Terdakwa MEIKHEL R. MAMENGKO, SE

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.AtauKetigaBahwa terdakwa MEIKHEL R.

Setelah penyerahan uangtersebut saksi dan BRIGADIR JEFRY MANTONG kembali ke KantorMapolda Sulut dan sesampainya di kantor BRIGADIR JEFRYMANTONG menyerahkan uang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratusjuta rupiah) kepada Ka Tim Penyidik IPTU MEIKHEL MAMENGKO danoleh IPTU MEIKHEL MAMENGKO membagikan uang tersebut kepadaTim Penyidik dan saat itu IPTU MEIKHEL MAMENGKO memberikanuang sebesar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah)kepadasaksi.Bahwa ada uang sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

pernyataan Wakapolda sendiri tentangketerangan IPTU MEIKHEL MAMENGKO, Dkk di ruanganWakapolda Sulut.

Sewaktu IPTU MEIKHEL MAMENGKOditanya kenapa uang 1 milyar yang dilaporkan kepada KombesYUDAR sewaktu Kombes Yudar menyuruh mengembalikannamun tidak bisa dikembalikan padahal sebelumnya dia danpenyidiknya sudah mengambil bagian 200 juta, artinya adalahapa yang dikatakan oleh IPTU MEIKHEL MAMENGKO tersebuthanya kebohongan saja.

Menyatakan Terdakwa Meikhel R. Mamengko SE terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Meikhel R.

MEIKHEL R. MAMENGKO, SE vs KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI, dkk

Putusan Nomor 486 K/TUN/2016muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada pokoknya atasdalildalil sebagai berikut:Objek gugatan adalah:1.Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Kep/653/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat dari dinas POLRI atas nama Meikhel R. Mamengko, S.E.

(yang diterbitkan oleh Tergugat 1);Selanjutnya disebut Objek Gugatan Ke 1;Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara NomorKep/116/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Penetapan PenjatuhanHukuman atas nama Meikhel R. Mamengko, S.E.

Bahwa dalam proses penerbitan Keputusan Kepala Kepolisian DaerahSulawesi Utara Nomor Kep/116/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentangPenetapan Penjatuhan Hukuman atas nama: Meikhel R. Mamengko, S.E.

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Kep/653/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Meikhel R. Mamengko,S.E.;b. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara NomorKep/116/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Penetapan PenjatuhanHukuman atas nama Meikhel R. Mamengko, S.E.;Mewajibkan:a. Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia No.

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Kep/653/VII/2015, tanggal 31 Juli 2015 Tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Meikhel R.Mamengko, S.E., yang dikeluarkan oleh Tergugat ;b. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara NomorKep/116/V/2015, tanggal 29 Mei 2015, tentang PenetapanPenjatuhan Hukuman atas nama Meikhel R. Mamengko, S.E., yangdikeluarkan oleh Tergugat II;3. Mewajibkan:a.

MEIKHEL R. MAMENGKO, SE VS I. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI., II. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESU UTARA;

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia NomorKep/653/VII/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Dari Dinas POLRI atas nama Meikhel R. Mamengko,S.E.;b. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara NomorKep/116/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Penetapan PenjatuhanHukuman atas nama Meikhel R. Mamengko, S.E. ;3: Mewajibkan:a.

Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia Nomor Kep/653/VII/2015 tanggal31 Juli 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatDari Dinas POLRI atas nama Meikhel R. Mamengko ;b. Mewajibkan Tergugat Il untuk mencabut Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Kep/116/V/2015tanggal 29 Mei 2015 tentang Penetapan PenjatuhanHukuman atas nama Meikhel R. Mamengko;4.

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali MEIKHEL R. MAMENGKO, S.E.;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA, Selanjutnya disebut sebagai --------------------TERGUGAT II/PEMBANDING; M E L A W A N :MEIKHEL R. MAMENGKO, S.E Selanjutnya disebut sebagai -------------------------PENGGUGAT/TERBANDING;

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor :Kep/653/VII/2015, tanggal 31 Juli 2015 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Meikhel R. Mamengko, S.E.,yang dikeluarkan oleh Tergugat ;b. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/116/V/2015, Tanggal 29 Mei 2015 Tentang Penetapan Penjatuhan Hukumanatas nama Meikhel R. Mamengko, S.E., yang dikeluarkan oleh Tergugat3. Mewajibkan :a.

Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Nomor : Kep/653/VII/2015, tanggal 31 Juli 2015Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atasnama Meikhel R. Mamengko, S.E. ;b. Tergugat Il untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian DaerahSulawesi Utara Nomor : Kep/116/V/2015, Tanggal 29 Mei 2015 TentangPenetapan Penjatuhan Hukuman = atas nama Meikhel R.Mamengko,S.E.., ; 22 nnn nnn nnn n nnn nnn nnn ne nnn ene nnn nn enn4.

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia NomorKep/653/V1I/2015 tanggal 31 Juli 2015 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Meikhel R. Mamengko,2. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/116/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Penetapan Penjatuhan Hukumanatas nama Meikhel R.

Danselanjutnya didalam Konsideran Mengingat angka 7 dan 8, yang mencantumkanPutusan Sidang Komisi Kode Etik Polri, pelanggar atas nama lIptu Meikhel R.Mamengko, SE., serta dalam Konsideran Menetapkan angka 1 disebutkanmenerima rekomendasi putusan sidang Komisi Kode Etik Polri Tingkat Bandingyang diajukan oleh Ketua Sidang Komisi Kode Etik Polri Tingkat Banding:Hal. 15 dari 19 Hal.

Oleh karena itu keputusan aquotelah bersifat final dan menimbulkan akibat hukum;Menimbang, bahwa sedangkan objek gugatan ke2 tidak mencantumkantanggal mulai berlakunya keputusan aquo, maka keputusan tersebut belummenimbulkan akibat hukum bagi Meikhel R. Mamengko, S.E, in casu Penggugat/Terbanding, meskipun keputusan aquo berpotensi menimbulkan akibat hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan.

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No : Kep/653/VII/2015, tanggal 31 Juli 2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Meikhel R. Mamengko, S.E., yang dikeluarkan oleh Tergugat I;b. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/116/V/2015, tanggal 29 Mei 2015, tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman atas nama Meikhel R. Mamengko, S.E., yang dikeluarkan oleh Tergugat II ; 3. Mewajibkan : a.

Tergugat I untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No : Kep/653/VII/2015, tanggal 31 Juli 2015 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Meikhel R. Mamengko, S.E.; b. Tergugat II untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/116/V/2015, tanggal 29 Mei 2015, tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman atas nama Meikhel R. Mamengko, S.E. ; 4.

Penggugat : MEIKHEL R. MAMENGKO, SETergugat 1 : 1. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIATergugat 2 : 2. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI UTARA

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor :Kep/653/V1V2015, tanggal 31 Juli 2015 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Meikhel R. Mamengko, S.E.,yang dikeluarkan oleh Tergugat ;b. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara NomorKep/116/V/2015, Tanggal 29 Mei 2015 Tentang Penetapan PenjatuhanHukuman atas nama Meikhel R. Mamengko, S.E., yang dikeluarkan olehTergugat Il; 22222 sen nnn nnn non nnn nnn nn cn ne ec nnn nen co3. Mewajibkan :a.

Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Nomor : Kep/653/V1I/2015, tanggal 31 Juli 2015Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atasnama Meikhel R. Mamengko, S.E.5b. Tergugat ll untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian DaerahSulawesi Utara Nomor : Kep/116/V/2015, Tanggal 29 Mei 2015 TentangPenetapan Penjatuhan Hukuman = atas nama Meikhel R.Mamengko,S.E.. ,; === 222 2 nnn nnn enna nnn nn ne nnn cee nnn cee neHal. 4 dari 19 Hal.

AA-6930-Bp berikut kunci kontaknya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Meikhel 6. Menghukum pula terdakwa untuk membayar biata perkara sebesar rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha JupiterMX No.Pol.AA6930BP berikut kunci kontaknya dikembalikan kepada yangberhak yaitu saksi Meikhel ;4.

Saksi MEIKHEL, di bawah sumpah, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.Bahwa benar saksi pada hari jumat tanggal 02 Mei 2014 sekitar pukul 10.00 WIBsaksi yang sedang berjualan kebab di jalan tubagus ismail IV telah didatangi olehtemannya, saksi Didih yang berjualan soto mie di seberang jalan di depan tempat saksiberjualan dengan tujuan akan meminjam sepedah

Bahwa benar saksi mengenal saksi meikhel yang berjualan kebab di seberang jalantempat saksi berjualan soto mie.e Bahwa benar saksi pada hari jumat tanggal 02 Mei 2014 sekitar pukul 09.50WIB,terdakwa mendatangani saksi di tempat berjualan soto mie di jalan TB Ismail IVKota Bandung, dengan tujuan akan memesan soto mie sebanyak 80 porsi untuk ulangtahum anaknya besok hari.e Bahwa benar saksi Didih mengatakan kepada saksi hanya sebentar kemudian saksimenyerahkan kunci sepedah motor YAMAHA Jupiter MX

Unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukumDari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangansaksisaksi dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa berniat akan menjual (satu) unir sepeda motor Yamaha Yupiter MX N.Pol.AA6930BP warna merah tahun2012 mengambil dengan perbuatannya tersebut mengambil 35 (tiga puluh lima) unitHP blacberry Dakot milik saksi Meikhel tersebut tanpa sepengetahuan saksi Meikheilnamun belum berhasil menjual sepeda

Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, engan tipu muslihat,atau rangkaian kebohongandari fakta yang terungkap peeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan saksisaksi bahwa terdakwa dapat menguasai (sa) unit sepeda motor Yamaha yupiter mxmilik meikhel karena dipinjam saksi didih untuk mengantarkan terdakwa kerumahterdakwa untuk mengambil uang DP pembayaran 80 porsi soto mi yang dipesanterdakwa untuk pesta ulang tahun anaknya besok hari karena terdakwayang mengakubernama dedi merupakan

Bahwa disini nampak dalam penanganan kasus yang sama, pelanggaranyang sama yaitu dalam perkara Pelanggar atas nama Robby Lapian, danperkara Pelanggar atas nama Meikhel R. Mamengko, SE., ada 2 (dua)orang komisi banding yang menangani dalam perkara Robby Lapian, jugamenangani dalam perkara Meikhel R. Mamengko, SE., yaitu QuintilaniMentang, SH.MH. dan Yusuf Setyadi, SH.,SSt.,MM.,M.Hum., namunmenerapkan hukum yang berbeda, dalam pertimbangan hukum perkaraPelanggar atas nama Meikhel R.

,M.Hum selaku Anggota Il, dan Alex Adam, S.Sosselaku Anggota Ill, yang menyidangkan perkara Pelanggar atasnama Meikhel R.

Putusan Nomor. 214/K/TUN/201715.16.Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi dapat berdiri sendiri tanpakmenunggu putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukumtetap dijuntokan dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polrni ;Bahwa disini nampak dalam penanganan kasus yang sama, pelanggaranyang sama yaitu dalam perkara Pelanggar atas nama Febri Supardi, danperkara Pelanggar atas nama Meikhel R.

., ada 2 (dua)orang komisi banding yang menangani dalam perkara Febri Supardi, jugamenangani dalam perkara Meikhel R. Mamengko, SE., yaitu QuintilaniMentang, SH.MH. dan Yusuf Setyadi, SH.,SSt.,MM.,M.Hum., namunmenerapkan hukum yang berbeda, dalam pertimbangan hukum perkaraPelanggar atas nama Meikhel R.

Bahwa disini nampak dalam penanganan kasus yang sama, pelanggaranyang sama yaitu dalam perkara Pelanggar atas nama Robby Lapian, danperkara Pelanggar atas nama Meikhel R. Mamengko, SE., ada 2 (dua)orang komisi banding yang menangani dalam perkara Robby Lapian, jugamenangani dalam perkara Meikhel R. Mamengko, SE., yaitu QuintilaniMentang, SH.MH. dan Yusuf Setyadi, SH.,SSt.,MM.,M.Hum., namunmenerapkan hukum yang berbeda, dalam pertimbangan hukum perkaraHalaman 8 dari 19 halaman.

Putusan Nomor 213 K/TUN/201716.Li.18.Pelanggar atas nama Meikhel R. Mamengko, SE., penerapan hukumnyadidasari pada Surat Edaran Kapolri Nomor 6 Tahun 2014, sedangkanpertimbangan hukum perkara Pelanggar atas Robby Lapian, penerapanhukumnya didasari pada Pasal 21 ayat (4) Perkap 14 Tahun 2011;Mana yang benar?

., dan perkara Pelanggar atas narna Meikhel R. Mamengko, SE., ada 2(dua) orang komisi banding yang menangani dalam perkara ArthurMononutu, SE., juga menangani dalam perkara Meikhel R. Mamengko,SE., yaitu Quintilani Mentang, SH. MH. dan Yusuf Setyadi, SH., SSt., MM.,M.Hum., namun menerapkan hukum yang berbeda, dalam pertimbanganhukum perkara Pelanggar atas nama Meikhel R. Mamengko, SE.

Memberi izin kepada Pemohon (Meikhel bin Sarif Al Saat. S) untuk menjatuhkan talak satu raj i terhadap Termohon (Adellia Ayu binti Sardjan .D) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosobo;4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Bahwa dalam putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor :PUTBanding/01/V/2015/Kom.Banding Sidang Komisi Banding terdiridari: Drs Charles Himier selaku Ketua Sidang Komisi Banding, DrslIriansyah SH selaku Wakil Ketua Komisi Banding, Quintuilani MentangSH MH selaku Anggota I, Yusuf Setyadi SH SSI, MM, Mhum selakuAnggota II dan Alex Adam, Ssos. selaku Anggota Ill yangmenyidangkan perkara Pelanggar atas nama Meikhel Mamengko SE,mempertimbangkan dalam Putusan Sidang Banding Komisi Kode EtikPolri

Bahwa disini nampak dalam penanganan kasus yang sama, pelanggaran yangsama, yaitu dalam perkara Penggugat dan Penggugat II serta perkaraPelanggar atas nama Meikhel R Mamengko SE ada 2 (dua) orang KomisiBanding yang menangani perkara para Penggugat juga menangani dalamperkara Meikhel R Mamengko SE yaitu Quitilani Mentang SH MH dan YusufSetyadi SH SSI, MM, Mhum, namun menerapkan hukum yang berbeda,dalam pertimbangan hukum perkara Pelanggar atas nama Meikhel RMamengko SE, penerapan hukumnya didasari

., M.Hum selaku Anggota Il, dan Alex Adam, S.Sosselaku Anggota Ill yang menyidangkan perkara Pelanggaratas nama Meikhel R. Mamengko, S.E., Jefry Mantongmempertimbangkan dalam Putusan Sidang Banding Komisi KodeEtik Polri yang tersebut pada halaman 8 alinea terakhir sebagaiberikut:Halaman 8 dari 20 halaman.

,M.Hum., namun menerapkan hukum yang berbeda, dalam pertimbanganhukum perkara Pelanggar atas nama Meikhel R. Mamengko, S.E.,penerapan hukumnya didasari pada Surat Edaran Kapolri Nomor 6 Tahun2014, sedangkan pertimbangan hukum perkara pelanggar atas nama JefryMantong, penerapan hukumnya didasari pada Pasal 21 ayat (4) Perkap 14Tahun 2011;Mana yang benar?

Bahwa disini nampak dalam penanganan kasus yang sama, pelanggaranyang sama, yaitu dalam perkara Penggugat dan Penggugat II sertaperkara Pelanggar atas nama Meikhel R Mamengko SE ada 2 (dua) orangKomisi Banding yang menangani perkara para Penggugat juga menanganidalam perkara Meikhel R Mamengko SE yaitu Quitilani Mentang SH MH danYusuf Setyadi SH SSI, MM, Mhum, namun menerapkan hukum yangberbeda, dalam pertimbangan hukum perkara Pelanggar atas nama MeikhelR Mamengko SE, penerapan hukumnya didasari

,M.Hum selaku Anggota Il, dan Alex Adam,S.Sos selaku Anggota Ill, yang menyidangkan perkara Pelanggaratas nama Meikhel R.

,M.Hum., namun menerapkan hukum yang berbeda, dalampertimobangan hukum perkara Pelanggar atas nama Meikhel R.Mamengko, SE., penerapan hukumnya didasari pada Surat EdaranKapolri Nomor 6 Tahun 2014, sedangkan pertimbangan hukum perkaraPelanggar atas nama JEFRY MANTONG., penerapan hukumnya didasaripada Pasal 21 ayat (4) Perkap 14 Tahun 2011 ;Mana yang benar ?