Menyatakan tidak sah : Surat Keputusan Tergugat Nomor : 350/UN44.C1/LL/2014, tentang hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan yaitu tugas mengajar, membimbing, menguji proposal serta ujian skripsi pada strata satu Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Khairun selama 2 (dua) semester, dan sebagai Penasihat Akademik selama 2 (dua) semester, serta Ketua Penjaminan Mutu kepada DR. Ridjal Junaidi Kotta, S.H., M.H.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :Surat Keputusan Tergugat Nomor : 350/UN44.C1/LL/2014, tentang hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan yaitu tugas mengajar, membimbing, menguji proposal serta ujian skripsi pada strata satu Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Khairun selama 2 (dua) semester, dan sebagai Penasihat Akademik selama 2 (dua) semester, serta Ketua Penjaminan Mutu kepada DR. Ridjal Junaidi Kotta, S.H., M.H.

Merehabilitasi kedudukan Penggugat secara harkat dan martabat sebagaimana semula dalam hal mengajar, membimbing penulisan proposal dan skripsi, menguji proposal dan skripsi pada strata satu program studi ilmu hukum Fakultaas hukum Universutas khairun, dan sebagai Penasehat Akademik serta sebagai Ketua Unit Penjamin Mutu Fakultas Hukum ;--------------------------------------------------------------------------5.

.- 1 (satu) buah tes kid Rapid Diagnostic Test Answer yang telah digunakan untuk menguji urine urine Tersangka EDDUAR A.

S Bin ASMAN dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut mengandung metamphetamine atau narkoba jenis shabu ;- 1 (satu) buah tes kid Rapid Diagnostic Test Answer yang telah digunakan untuk menguji urine urine Tersangka ADI PURNOMO Bin SUPADI (Alm) dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut mengandung metamphetamine atau narkoba jenis shabu ; Tetap terlampir dalam berkas perkara.6.

Pol : DA 8204TS ;Dikembalikan kepada ADI PURNOMOBin SUPADI (Alm). 1 (satu) buah tes kid Rapid Diagnostic Test Answer yang telah digunakanuntuk menguji urine urine Tersangka EDDUAR A.

S Bin ASMAN denganHalaman 2 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN.Mtwhasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebutmengandung metamphetamine atau narkoba jenis shabu ; 1 (satu) buah tes kid Rapid Diagnostic Test Answer yang telah digunakanuntuk menguji urine urine Tersangka ADI PURNOMO Bin SUPADI (Alm)dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urinetersebut mengandung metamphetamine atau narkoba jenis shabu ;Tetap terlampir dalam berkas perkara.4.

Pol : DA 8204TS ;Dikembalikan kepada ADI PURNOMOBin SUPADI (Alm). 1 (satu) buah tes kid Rapid Diagnostic Test Answer yang telahdigunakan untuk menguji urine urine Tersangka EDDUAR A.

S BinASMAN dengan hasil timbulnya satu) garis warna merah yangHalaman 28 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2017/PN.Mtwmenandakan urine tersebut mengandung metamphetamine atau narkobajenis shabu ; 1 (satu) buah tes kid Rapid Diagnostic Test Answer yang telahdigunakan untuk menguji urine urine Tersangka ADI PURNOMO BinSUPADI (Alm) dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yangmenandakan urine tersebut mengandung metamphetamine atau narkobajenis shabu ;Tetap terlampir dalam berkas perkara.6.

Surat-surat : 1). 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriininalistik Forensik Polri Cabang Palembang Nomor : Lab : 1268/NNF/2006 tanggal 4 Mei 2016, tentang hasil pemeriksaan sample darah dan urine Terdakwa an, Serma Suhendri Fhily NRP.21990155001277, Ba Kodim 0404/Muara Enim.2). 1(satu) lembar fhoto/gambar alat test Narkotika merek Promeds Diagnostick yang digunakan untuk menguji sample milik Terdakwa Serma Suhendri Fhily NRP.21990155001277, Ba Kodim 0404/Muara Enim.

Barang :1). 1(satu) buah alat test Narkotika merek Promeds Diagnostick yang digunakan untuk menguji sample milik Terdakwa Serma Suhendri Fhily NRP.21990155001277, Ba Kodim 0404/Muara Enim. Dirampas untuk dimusnahkan.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Barang: 1(satu) buah alat test Narkotika merek PromedsDiagnostick yang digunakan untuk menguji sampleurine milik Terdakwa Serma Suhendri FhilyNRP.21990155001277, Ba Kodim 0404/Muara Enim.Dirampas untuk dimusnakan.d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah).e. Mohon agar Terdakwa ditahan.2.

Suratsurat :a. 3(Tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriininalistik Forensik Polri Cabang Palembang Nomor : Lab :1268/NNF/2006 tanggal 4 Mei 2016, tentang hasil pemeriksaansample darah dan urine Terdakwa an, Serma Suhendri FhilyNRP.21990155001277, Ba Kodim 0404/Muara Enim.b. 1(satu) lembar fhoto/gambar alat test Narkotika merekPromeds Diagnostick yang digunakan untuk menguji samplemilik Terdakwa Serma Suhendri Fhily NRP.21990155001277,Ba Kodim 0404/Muara Enim.2.

Barang: 1(satu) buah alat test Narkotika merek PromedsDiagnostick yang digunakan untuk menguji sample milikTerdakwa Serma Suhendri Fhily NRP.21990155001277, BaKodim 0404/Muara Enim.Bahwa barangbarang bukti tersebut di atas telah dibacakandan diperlinatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir sertaOditur Militer di persidangan.Bahwa terhadap barangbarang bukti yang diajukan oleh OditurMiliter dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnyasebagai berikut:Hal 20 dari 38 hal Putusan Nomor : 148K

Nyoman Sukena, Sik.Komisaris Besar Polisi NRP 67030505 menerangkan bahwa hasil tesurine tersebut adalah milik Terdakwa yang dijadikan barang buktidalam perkara ini.b. 1 (satu) lembar fhoto/gambar alat test Narkotika merekPromeds Diagnostick yang digunakan untuk menguji samplemilik Terdakwa Serma Suhendri Fhily NRP.21990155001277,Ba Kodim 0404/Muara Enim.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa 1 (satu) lembar fhoto/gambar alat test Narkotikamerek Promeds Diagnostick

Terhadap barang bukti berupa barang, Majelis Hakimmemberikan pendapatnya sebagai berikut : 1(satu) buah alat test Narkotika merek PromedsDiagnostick yang digunakan untuk menguji sample milikTerdakwa Serma Suhendri Fhily NRP.21990155001277, BaKodim 0404/Muara Enim.Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti barang bukti tersebutternyata barang tersebut adalah merupakan alat yang digunakanoleh Kodim 0404/Muara Enim untuk mengetes urine Terdakwa danbarang tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan

dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Memerintahkan kepada JPU terhadap barang bukti berupa : o 1 buah timbangan digital merk CHQ, 1 penguji kadar emas dan 1 buah kayu alas batu menguji emas, 1 buah kalkulator digunakan untuk perkara lain o 18 buah gelang emas, 160 cincin emas, 45 buah liontin dan 2 buah gelang kaki emas, 6 gelang emas, 140 buah cincin emas, 3 buah gelang emas dan 13 buah cincin emas 8. Membebankan biaya perkara terdakwa untuk membayar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

arus uang dan arus barangMempertahankan koreksi Pemeriksa atas Faktur Pajak nomor 010000.07.000 00127tanggal 11 Desember 2007 sebesar Rp.790.909,00, mengingat Wajib Pajak tidak dapatmenunjukkan buktibukti yang memadai untuk menguji arus uang dan arus barangMempertahankan koreksi Pemeriksa atas Faktur Pajak nomor 010000.07.000 00134tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp.16.435.000,00, mengingat Wajib Pajak tidak dapatmenunjukkan buktibukti yang memadai untuk menguji arus uang dan arus barangMempertahankan

koreksi Pemeriksa atas Faktur Pajak nomor 010000.07.000 00140tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp.30.817.500,00, mengingat Wajib Pajak tidak dapatmenunjukkan buktibukti yang memadai untuk menguji arus uang dan arus barangMempertahankan koreksi Pemeriksa atas Faktur Pajak nomor 010000.07.000 00149tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp.13.200.000,00, mengingat Wajib Pajak tidak dapatmenunjukkan buktibukti yang memadai untuk menguji arus uang dan arus barangMempertahankan koreksi Pemeriksa atas Faktur

Pajak nomor 010000.07.000 00160tanggal 26 Desember 2007 sebesar Rp.2.860.000,00, mengingat Wajib Pajak tidak dapatmenunjukkan buktibukti yang memadai untuk menguji arus uang dan arus barangMempertahankan koreksi Pemeriksa atas Faktur Pajak nomor 010000.07.000 00162tanggal 26 Desember 2007 sebesar Rp.11.131.000,00, mengingat Wajib Pajak tidak dapatmenunjukkan buktibukti yang memadai untuk menguji arus uang dan arus barangMempertahankan koreksi Pemeriksa atas Faktur Pajak nomor 010000.07.000 00163tanggal

26 Desember 2007 sebesar Rp.3.630.000,00, mengingat Wajib Pajak tidak dapatmenunjukkan buktibukti yang memadai untuk menguji arus uang dan arus barangMempertahankan koreksi Pemeriksa atas Faktur Pajak nomor 010000.07.000 00164tanggal 26 Desember 2007 sebesar Rp.8.250.000,00, mengingat Wajib Pajak tidak dapatmenunjukkan buktibukti yang memadai untuk menguji arus uang dan arus barangMempertahankan koreksi Pemeriksa atas Faktur Pajak nomor 010000.07.000 00166tanggal 26 Desember 2007 sebesar Rp.1.628.000,00

, mengingat Wajib Pajak tidak dapatmenunjukkan buktibukti yang memadai untuk menguji arus uang dan arus barangMempertahankan koreksi Pemeriksa atas Faktur Pajak nomor 010000.07.000 00167tanggal 26 Desember 2007 sebesar Rp.1.800.000,00, mengingat Wajib Pajak tidak dapatmenunjukkan buktibukti yang memadai untuk menguji arus uang dan arus barangbahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi PPN Masukan Masa PajakDesember 2007 sebesar Rp.135.729.543,00 karena berdasarkan Pasal 33Undangundang Ketentuan

JANUAR dengankesepakatan harga yaitu Rp.45.000.000,(empat puluh lima juta rupiah) kemudianYUDI meminta kepada FERI JANUAR untuk mencoba/mengetest sepeda motoruntuk dibawa keluar akan tetapi FERI JANUAR sempat tidak mengijinkan namunterdakwa namun terdakwa dengan perkataan bohong meyakinkan FERI JANUARagar diizinkan menguji coba sepeda motor tersebut dengan jaminan terdakwatetap berada dirumah FERI JANUAR dikarenakan percaya dengan apa yangdiucapkan terdakwa bersama YUDI sehingga FERI JANUAR tergerak

hatinyauntuk mengizinkan Yudi menguji coba sepeda motor tersebut, namun setelahditunggutunggu hinga larut malam YUDI tidak kunjung kembali sehinggaselanjutnya FERI JANUAR beserta warga mengamankan terdakwa untukselanjutnya diproses hukum ;Akibat dari perbuatan terdakwa bersamasama dengan YUDI, FERIJANUAR mengalami kerugian sebesar + Rp. 45.000.000,(empat puluh lima jutarupiah) atau setidaktidaknya lebih dari Rp.250.000,(dua ratus lima puluh rupiah);Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

MesinEX250JEAA2072 warna hitam milik saksi yang rencananya akan dijual ;Bahwa terdakwa berpurapura berperan sebagai kakak ipar dari YUDI yangberniat yang ingin memiliki sepeda motor milik saksi FERI Januar danselanjutnya terjadi tawar menawar harga ;Bahwa selanjutnya Yudi meminta kepada saksi JANUAR ~ untukmencoba/mengetest sepeda motor untuk dibawa keluar akan tetapi FERIJANUAR sempat tidak mengijinkan namun terdakwa namun terdakwa denganperkataan bohong meyakinkan FER JANUAR agar diizinkan menguji

cobasepeda motor dengan jaminan terdakwa tetap berada dirumah saksi ;Bahwa saksi yakin dengan ucapan terdakwa sehingga tergerak hatinya untukmengizinkan Yudi untuk menguji sepeda motor tersebutBahwa setelah Yudi membawa sepeda motor tersebut untuk dilakukan Ujicoba, YUDI tidak kunjung kembali sehingga selanjutnya saksi mengamankanterdakwa untuk selanjutnya diproses hukum ;Bahwa , akibat pebuatan terdakwa bersama YUDI, saksi mengalami kerugiansebesar Rp.45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah)

cobasepeda motor dengan jaminan terdakwa tetap berada dirumah saksi ; Bahwa saksi yakin dengan ucapan terdakwa sehingga tergerak hatinya untukmengizinkan Yudi untuk menguji sepeda motor tersebut Bahwa setelah Yudi membawa sepeda motor tersebut untuk dilakukan ujicoba, YUDI tidak kunjung kembali sehingga selanjutnya saksi mengamankanterdakwa untuk selanjutnya diproses hukum ; Bahwa akibat pebuatan terdakwa bersama YUDI, saksi mengalami kerugiansebesar Rp.45.000.000, (empat puluh lima juta rupiah)

coba sepeda motor tersebut denganmembawa sepeda motor tersebut lalu Saksi Eduard Sihombing Alias Edumengijinkan terdakwa untuk membawa dan menguji coba sepeda motortersebut kemudian terdakwa meninggalkan tas sandang kulit warna hitam merkPOLO STAR yang seterusnya terdakwa membawa sepeda motor milik saksiEduard Sihombing Alias Edu untuk mengujinya kearah Pematang Siantarkemudian terdakwa kembali kelokasi semula namun saat itu disekitar tempattersebut hujan deras sehingga terdakwa yang hendak menguji

coba sepeda motor tersebutdengan membawa sepeda motor tersebut lalu Saksi mengijinkanterdakwa untuk membawa dan menguji coba sepeda motor tersebutkemudian terdakwa mengujinya ke arah Pematang Siantar kemudianterdakwa kembali ke lokasi semula namun saat itu disekitar tempattersebut hujan deras sehingga terdakwa yang hendak menguji cobakembali sepeda motor tidak jadi dan menunggu hujan berhenti sekirapukul 13.30 terdakwa kembali meminta ijin kepada Saksi untuk mengujicoba sepeda motor dengan alasan

coba sepeda motor tersebut dengan membawa sepedamotor tersebut lalu Saksi EDUARD SIHOMBING Alias EDU mengjjinkanterdakwa untuk membawa dan menguji coba sepeda motor tersebutkemudian terdakwa mengujinya ke arah Pematang Siantar kemudianterdakwa kembali ke lokasi semula namun saat itu disekitar tempattersebut hujan deras sehingga terdakwa yang hendak menguji cobakembali sepeda motor tidak jadi dan menunggu hujan berhenti sekirapukul 13.30 terdakwa kembali meminta ijin kepada Saksi EDUARDSIHOMBING

Alias EDU untuk menguji coba sepeda motor denganalasan bahwa terdakwa penasaran dan kurang puas atas uji cobapertama, seterusnya terdakwa menguji coba kembali sepeda motormenuju ke arah Pematang Siantar dengan kecepatan tinggi lalu terdakwamemutar arah menuju kearah Kota Tebing Tinggi dengan kecepatantinggi terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju kearah KotaTebing Tinggi dan tidak kembali lagi ke tempat semula; Bahwa Saksi dan Saksi EDUARDSIHOMBING Alias EDU membiarkan terdakwa untuk melakukan

Hak menguji formil (formeletoetsingsrecht) ;b.

yang dimaksud dengan hak menguji materiilHal. 2 dari 30 hal.

Keberadaan hak menguji materiil pada hakekatnyaberupa alat kontrol atau pengendali terhadap kewenanganSuatu peraturan perundangundangan, jika ada pendapatmenyatakan hak menguji materiil berkaitan dengan konseptrias politika adalah suatu kekeliruan. Dalam konseptrias politika, khususnya konsep "separation ofpower," fungsi satu badan tidak dibenarkan melakukan"intervensi' tehadap badan lain. Keberadaan hak menguj!

padatingkatpertama dan terakhir yang putusannya bersifat final,untuk menguji undangundang terhadap Undang UndangDasar 1945 (UUD 45) ;. Hak menguji materiil pada Mahkamah Agung juga diaturdalam UndangUndang No. 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung, dalam Pasal 31, sebagai berikut1. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secaramateriil hanya terhadap peraturan perundang undangandi bawah undang undang. ;2.

No. 29P/HUM/2007karena kewenangan Mahkamah Agung hanya menguji Per at uranPerundang undangan dibawah Undang Undang ;2.

Jombang atau setidak tidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan NegeriJombang Dimuka Umum bersamasama melakukan kekerasan terhadaporang atau barang, mengakibatkan maut dilakukan terdakwa dengancara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas,mereka terdakwa bersama dengan temannya yaitu AGUS SUPRIANTOselaku pelatih dalam perguruan PSHT (PERSAUDARAAN SETIA HATITERATAI) sedang menguji kenaikan tingkat dari sabuk hitam ke sabukmerah

terdakwa KUSNADI DAN ZAINAL ABIDIN bersamadengan AGUS SUPRIYANTO bersamasama sebagai orang yangmelakukan, Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalamdakwaan kesatu tersebut diatas, melakukan penganiayaan yangmengakibatkan mati, sebagai orang yang melakukan mereka terdakwadengan caracara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas,terdakwa bersama dengan temannya yaitu AGUS SUPRIYANTO selakupelatih dalam perguruan PSHT (PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATAI)sedang menguji

Jombang,Bahwa mereka terdakwa bersama dengan temannya yaitu AGUSSUPRIANTO selaku pelatih dalam perguruan PSHT(PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATAI) sedang menguji kenaikantingkat dari sabuk hitam ke sabuk merah muda sebanyak 21orang, diantaranya adalah korban ZAKKY YOLAN ZAKARIYAHdengan cara memukul, menedang ;Bahwa saat pengujian saksi tidak melihat hanya jarak 10 meter diMusholla, sedangkan latihannya di jalan tempat terbuka ;Bahwa kemudian mendengar ada kejadian yang selanjutnyakorban Zakky, dibawah

Jombang,Bahwa mereka terdakwa bersama dengan temannya yaitu AGUSSUPRIANTO selaku pelatih dalam perguruan PSHT(PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATAI) sedang menguji kenaikantingkat dari sabuk hitam ke sabuk merah muda sebanyak 21orang, diantaranya adalah korban ZAKKY YOLAN ZAKARIYA dengancara memukul, menendang ,Bahwa saat pengujian saksi juga sebagai penguji kenaikan tingkatyang latihannya di jalan tempat terbuka di bidang mental,sedangkan mereka terdakwa menguji di bidang fisik.Bahwa saksi tidak melihat

Jombang,10Bahwa mereka terdakwa bersama dengan saksi selaku pelatihdalam perguruan PSHT (PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATAI)sedang menguji kenaikan tingkat dari sabuk hitam ke sabukmerah muda sebanyak 21 orang, diantaranya adalah korbanZAKKY YOLAN ZAKARIYA dengan cara memukul, menendang ,Bahwa saat pengujian saksi juga sebagai penguji kenaikan tingkatyang mereka terdakwa menguji di bidang fisik bersama Saksi..Bahwa terdakwa ZAINAL ABIDIN memukul dan menendang jugamengenai perut, terdakwa KUSNADI memukul

Menguji kepekatan asap gas buang;c). Menguji emisi gas buang (COHC);d). Menguji lampu utama kendaraan bermotor kekuatan pancar lampu utama;e). Menguji penyimpangan (deviasi) lampu utama;f). Menguji bagian bawah kendaraan bermotor (under carried) dengan pit;g). Menguji bagian bawah kendaraan bermotor (under carried) dengan sistim;h). Melakukan evaluasi komprehensif terhadap pemenuhan kelaikan jalan;ae231).

Menguji kepekatan asap gas buang;1). Menguji emisi gas buang (COHC);m). Menguji efisiensi rem utama kendaraan bermotor;n). Menguji rem parkir arah maju kendaraan bermotor;0). Menguji rem parkir arah mundur kendaraan bermotor;p). Menguji posisi roda depan (wheel alignment);q). Menguji prestasi kendaraan bermotor dengan menyesuaikan beban alat uji (inersia alatuji) dengan kendaraan bermotor;r). Menguji prestasi kendaraan bermotor dengan mengamati, mencatat dan melakukanperhitungan hasil;S).

Menguji kepekatan asap gas buang;c). Menguji emisi gas buang (COHC);d). Menguji lampu utama kendaraan bermotor kekuatan pancar lampu utama;e). Menguji penyimpangan (deviasi) lampu utama;f). Menguji bagian bawah kendaraan bermotor (under carried) dengan pit;g). Menguji bagian bawah kendaraan bermotor (under carried) dengan sistim;h). Melakukan evaluasi komprehensif terhadap pemenuhan kelaikan jalan;1).

Hukum Tata Usaha Negara: Pengujian materiil peraturan Perundangundangan.Permohonan agar Mahkamah Agung RI menguji secara materiil danmenyatakan bahwa Penetapan No. 01/Per/Menpen/1984 bertentangandengan Undangundang Pokok Pers dan karenanya harus dianggap bataldemi hukum, tidaklah dapat dinilai, karena Menteri Penerangan tidakdiikut sertakan sebagai pihak termohon untuk mengemukakan pendapatnyadan menjelaskan motivasi hukum yang relevan, yang menjadi dasarditerbitkannya peraturan lersebut.Oleh karena

pembenarbagi penyalahgunaan kekuasaan,Fungsi mengawasi dan mengontrol penyalahgunaan wewenang dankekuasaan dalam bentuk peraturanperaturan hukum dan Perundangundangan yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar di Negaranegara hukum diserahkan kepada wewenang dan kekuasaan MahkamahAgung yang merupakan the last cornerstone atau het laatste bolwekatau benteng terakhir untuk menjaga dan mempertahankan tegaknya hukumdan keadilan, yang mempunyai Hak Uji Materiil atau Hak Judicial Reviewyaitu hak untuk menguji

secara materiil apakah suatu Undangundangsebagai produk legislatif bertentangan dengan Undang Undang Dasar danuntuk menguji secara materiil apakah suatu peraturan hukum di bawahundangundang bertentangan dengan undangundangan.

Kekuasaan Kehakiman/UU nomor 14 Tahun 1970memberikan kepada Mahkamah Agung hak untuk menguji apakah suatuperaturan yang dikeluarkan pemerintah bertentangan dengan undangundang atau yang kita kenal sebaga? Hak Uji Formil. Maksud diberikannyaHak Uji Formil tersebut adalah jelas agar Mahkamah Agung dapatmenjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah.

III/MPR/1978, pasal 2 dan pasal 26 Undangundang No. 14Tahun 1970 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman danpasal 31 Undangundang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;MENGADILI :Menyatakan permohonan Pemohon untuk menguji secara materiil(judicial review) terhadap Peraturan Menteri Penerangan RI.

Ali, Zainuri, Heri danMashariyanto ikut menguji adalah di Pos 3 yang berada didepa SON Gading;Bahwa pad a sekitar jam.01.30 Wib sdr.Joko Purnomo/korban yang mendapatkan urutan ke4memasuki Pos 3;Bahwa karena ketika memasuki lokasi korban terlihat dalam keadaan lemas dan loyokecapekan maka korban lalu disuruh untuk melakukan gerakan pelemasan agar hilang rasacapeknya; Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh korban untuk melakukan persiapan senamdasar selama sekitar 1 menit dan dilanjutkan dengan senam

Ali, Zainuri, Heri danMashariyanto ikut menguji adalah di Pos 3 yang berada didepa SDN Gading;Bahwa pada sekitar jam.01.30 Wib sdr.Joko Purnomo/korban yang mendapatkan urutan ke4memasuki Pos 3;Bahwa karena ketika memasuki lokasi korban terlihat dalam keadaan lemas dan loyokecapekan maka korban lalu disuruh untuk melakukan gerakan pelemasan agar hilang rasacapeknya; Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh korban untuk melakukan persiapan senam5dasar selama sekitar 1 menit dan dilanjutkan dengan senam

Mindarto;= Saksi membenarkan yang berada di pos 3 untuk menguji adalah saksi sendiri, sdr.Hari, Soleh, Ali dan Heri;= Saksi membenarkan sdr. Joko Purnomo/korban masuk di pos 3 pada urutan ke empatdan pad a saat giliran korban yang memberi pelatihan/ujian senam pernafasan adalahsdr.

Mindarto;Saksi membenarkan yang berada di pos 3 untuk menguji adalah saksi sendiri, sdr.Hari, Soleh/terdakwa, Ali dan Zainuri;Saksi membenarkan sdr.

Mindarto;Saksi membenarkan yang berada di pos 3 untuk menguji adalah saksi sendiri, sdr.Heri, Soleh/terdakwa, Ali dan Zainuri;= Saksi membenarkan sdr. Joko Pumomo/korban masuk di pos 3 pada urutan ke empat;Saksi membenarkan ketika memasuki pos 3 kondisi korban dalam keadaan loyo10kecapekan dan karena itu saksi dan temanteman lalu menyuruh korban untukmelakukan pelemasan agar capeknya hilang;Saksi membenarkan setelah sdr.

No. 03 P/HUM/2002permohonan keberatan Hak Uji Materiil dengan dailildalil yang padapokoknya sebagai berikut :1.Bahwa hak menguji materiil (judicial review) adalah suatu kewenanganuntuk menguji dan menilai apakah isi suatu peraturan perundangundangan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggitingkatannya ;Bahwa selain daripada itu, hak menguji materiil menguji juga apakahsuatu kekuasaan tertentu berhak atau tidak mengeluarkan suatuperaturan ;Bahwa hak menguji materiil berkaitan dengan tataurutan

III/MPR/2000, pasal 5 ayat (2) berbunyi : MahkamahAgung berwenang menguji peraturan perundangundangan dibawahundangundang. Pasal ayat (3) menyatakan : Pengujian dimaksud ayat(2) bersifat aktif dan dapat dilaksanakan tanpa melalui proses peradilankasasi.

Pasal 5 ayat (4) menetapkan : Keputusan Mahkamah Agungmengenai pengujian sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3)bersifat mengikat ;Bahwa karena itu Mahkamah Agung berwenang menguji semua aturanhukum dibawah undangundang dan hal itu dilaksanakan tanpa harusmelalui proses peradilan kasasi ;Bahwa Tap. No.

O3A/DPRRI/1/20012202, Pasal 14 adalah batal (nietig) ;61.Bahwa Hak Uji Materiil adalah persoalan menguji apakah prosesterjadinya suatu peraturan sudah memenuhi prosedur sesuai denganketentuan yang berlaku ;62.Bahwa dari apa yang sudah diuraikan diatas, terbukti bahwaPembentuk Tata Tertib No.

Dalamhal wewenang dilaksanakan secara sewenangwenang oleh aparat penegakhukum, dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secarategas dalam KUHAP dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku,maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukanmelalui pranata Praperadilan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasisetiap warga negara (in casu PEMOHON)); Bahwa menguji keabsahan penetapan status Tersangka (ic.

PEMOHON)adalah untuk menguji tindakantindakan penyidik itu apakah bersesuaiandengan norma/ketentuan dasarmengenai penyidikan yang termuat dalamKUHAP dan/atau peraturan perundangundangan yang berlaku, mengingatpenetapan status tersangka seseorang adalah kunci utama dari tindakanselanjutnya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (ic. Penyelidik,Penyidik dan Penuntut Umum) berupa upaya paksa, baik berupa pencegahan,penggeledahan, penyitaan maupun penahanan.

pencegahantanpa adanya keadaan menyangkut status seseorang itu telah ditetapkansebagai Tersangka; ~~ nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnnBahwa pengujian keabsahan penetapan Tersangka adalah melalui pranataPraperadilan, karena penetapan sebagai Tersangka ini adalah dasar hukumuntuk dapat dilakukan upaya paksa terhadap seorang warga Negara, yangHal 3 Putusan Nomor : 01/PRA.PER/2016/PN.Sby.merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan,sehingga pranata hukum yang berwenang menguji

Bahwa pranata Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83KUHAP harus dimaknai dan diartikan sebagai pranata untuk mengujiperbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau penuntutumum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sahtidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik ataupenuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan sebagaimanadimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal

Berdasarkanpertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenaipenetapan tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata praperadilanadalah beralasan menurut hukum (Putusan MK hal 105106), maka cukupalasan hukumnya bagi PEMOHON untuk menguji kKeabsahan penetapankeluarga PEMOHON sebagai Tersangka melalui Praperadilan; 7.

Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya,bahwa pengertian katakata dapat dalam ketentuan tersebut artinya adalah bahwakeputusan mengenai permohonan Pasal 36 adalah wewenang dari Direktur JenderalPajak;bahwa atas alasan Penggugat yang menyatakan bahwa Pasal 37 PeraturanPemerintah Nomor 74 Tahun 2011 sebagai peraturan perundangundangan yanglebih rendah telah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) UndangundangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Majelis berpendapat sebagai berikut:bahwa untuk menguji

apakah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011bertentangan dengan Undangundang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakantelah diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturanperundangundangan dibawah UndangUndang terhadap UndangUndang, danmempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undangundang,bahwa selanjutnya mengenai hak uji tersebut dikemukakan lagi pada Pasal 11 ayat(2) Undangundang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

Kekuasaan Kehakiman yangberbunyi(2) Mahkamah Agung mempunyai kewenangan:b. menguji peraturan perundangundangan di bawah Undangundang terhadapUndangundang;bahwa Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah AgungMahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadapperaturan perundangundangan di bawah Undangundang;Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundangundangan dari tingkat yang lebih rendah daripada Undangundang

atas alasanbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi,bahwa Pengadilan Pajak tidak memiliki wewenang untuk menguji dan menentukanapakah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 bertentangan dengan Undangundang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Keputusan Tergugat Nomor:KEP1120/WPJ.19/201 adalah wewenang dari Tergugat dan bukan merupakan SuratKeputusan yang dapat diajukan Gugatan;: bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam

Bahwa permohonan ini untuk menguji Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan UndangUndangNomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, terhadap UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.2.

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi,Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama danterakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundangterhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenanganlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndangDasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisinantentang hasil pemilihan umum. ***)4.

Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentangMK, yang berbunyi,Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama danterakhir yang putusannya bersifat final untuk:a. menguji undangundang terhadap UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepanit dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl.

No. 22/B/2013/PTTUN Mks.pokoknya Penggugat belum cukup adanya kepentingan untuk menguji keabsahansertipikat a quo karena di dalam perkara ini masih terdapat sengketa kepemilikandalam arti terdapat fakta tentang kewenangan absolut pengadilan sesuai ketentuanPasal 77 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap obyeksengketa tersebut, Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikannya, kemudian dalam

amar putusannya menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima dan menghukum Penggugat untuk membayar biayaperkara sejumlah Rp. 4.075.000, (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah), makaterhadap eksepsieksepsi yang lain dan pokok sengketanya tidak perludipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa untuk menilai Perkara Nomor : 14/G.TUN/2012/P.TUN.PL. apakah merupakan sengketa Kepemilikan yang merupakan kewenanganPeradilan Umum sehingga Penggugat/Pembanding belum cukup adanya kepentinganuntuk menguji keabsahan

sertipikat a quo atau merupakan sengketa Administratifyang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka yang menjadiacuannya adalah objek sengketa dan pokok perselisihan dalam gugatan a quo(Objektum Litis) dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding hanya akanmenguji dari aspek hukum administratif berkenaan dengan ada/tidaknya kepentinganPenggugat untuk menguji keabsahan setipikat a quo dan cacat hukum administrasidalam proses penerbitan surat keputusan objek sengketa ; Menimbang, bahwa

;Menimbang, bahwa dalam menguji ada tidaknya kepentingan Penggugatyang dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo, Majelis Hakimmempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986cetentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Orang atauBadan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusanTata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yangberwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Negara yang disengketa

No. 22/B/2013/PTTUN Mks.Menimbang, bahwa adanya unsur kepentingan yang dirugikan secara nyatamerupakan syarat formal dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata UsahaNegara karena di dalam hukum acara Peratun berlaku asas tiada gugatan tanpakepentingan hukum (poit dinterest point daction) dan kepentingan hukum (legalinterest) yang dimaksud di sini adalah merupakan kepentingan material berupakerugian yang dialami secara langsung (injury inMenimbang, bahwa untuk menguji ada tidaknya kepentingan yang

Pengujian substantif dilakukan untuk :Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM ;Menguji ketersediaan dana pada kegiatan/MAK dalam DIPA yangditunjuk dalam SPM tersebut ;Menguji dokumen sebagai dasar penagihan seperti Ringkasan Kontrak/SPK, Surat Keputusan, Daftar Nominatif Perjalanan Dinas ;Hal. 5 dari 50 hal. Put.

No. 1983 K/Pid.Sus/2012e Menguji Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTB) dari Kepala Kantoratau Satker atau pejabat lain yang ditunjuk mengenai tanggungjawabterhadap kebenaran pelaksanaan pembayaran ;e Menguji faktur pajak serta SSP nya ;b.

Pengujian substantif dilakukan untuk :Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM;Menguji ketersediaan dana pada kegiatan/MAK dalam DIPA yangditunjuk dalam SPM tersebut;Menguji dokumen sebagai dasar penagihan seperti Ringkasan Kontrak/SPK, Surat Keputusan, Daftar Nominatif Perjalanan Dinas;Menguji Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTB) dari Kepala Kantoratau Satker atau pejabat lain yang ditunjuk mengenai tanggungjawabterhadap kebenaran pelaksanaan pembayaran;Menguji faktur pajak

kebenaran perhitungan tagian ;kewenangan Terdakwa/Pemohon Kasasi hanya menguji kebenaranperhitungan (nilai) tagihan yang tercantum dalam SPM dengan nilai yangtercantum dalam SPTB (Surat Pertanggujawaban Belanja saja, Jadi bukanmenguji kebenaran material SPM, karena kewenangan menguji kKebenaranmaterial SPM adalah kewenangan SNVT ;Hal. 67 dari 50 hal.

SNVT tersebut untuk menilai,meneliti, memeriksa, apalagi untuk menguji kebenaranmateral terhadap SPM dan dokumen pendukungnya ;Hal. 69 dari 50 hal.

barang bukti berupa LING ZHIE dengan kesimpulan :Sampel Positif Raksa;Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor21.134.02.12.01.003.K tanggal 11 Oktober 2021 dari BPOM Bengkuluyang menguji barang bukti berupa CREAM 99 dengan kesimpulan :Sampel Positif Raksa;Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor21.134.02.12.01.004.K tanggal 11 Oktober 2021 dari BPOM Bengkuluyang menguji barang bukti berupa DR.

Positif Raksa; Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor : 21.134.02.12.01.004.K tanggal11 Oktober 2021 dari BPOM Bengkulu yang menguji barang bukti berupaDR.

Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor21.134.02.12.01.004.K tanggal 11 Oktober 2021 dari BPOM Bengkuluyang menguji barang bukti berupa DR.

99 dengan kesimpulan : SampelPositif Raksa; Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor21.134.02.12.01.004.K tanggal 11 Oktober 2021 dari BPOM Bengkuluyang menguji barang bukti berupa DR.