• serta denda sejumlahRp1.000.000,- (satujuta rupiah)dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari;

• Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan barangbukti berupa :
• 3 (tiga) Ekor Binturung (Arctictis binturong) tercantum dalam lampiran berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK

  /SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi(pada point I kategori Mamalia nomor urut 131)

• 1 (satu) ekor satwa liar Kucing Kuwuk (Prionailurus bengalensis) tercantum dalam lampiran berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hhidup dan

  Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi(pada point I kategori Mamalia nomor urut 58)

• 1 (satu) ekor satwa liar Elang Wallace (Nisaetus nanus) tercantum dalam lampiran berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hhidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi

• 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

• Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
• Menetapkan barang bukti berupa :
• 1 (satu) ekor burung Kakatua Raja (Probosciger aterrimus), satwa tersebut tercantum dalam Lampiran Permen LHK Nomor P.106/MENLHK

  /SETJEN/KUM.1/12/2018, pada nomor urut 261;

• 1 (satu) ekor burung Kakatua Koki (Cacatua gelerita), satwa tersebut tercantum dalam Lampiran Permen LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, pada nomor urut 256;
• 2 (dua) ekor burung Kakatua Jambul Kuning (Cacatua sulphurea), satwa tersebut tercantum dalam Lampiran Permen LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, pada nomor urut 260;
• 1 (satu) ekor burung Kakatua Maluku (Cacatua moluccensis)

  , satwa tersebut tercantum dalam Lampiran Permen LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, pada nomor urut 258;

• 2 (dua) ekor burung Nuri Bayan (Eclectus roratus), satwa tersebut tercantum dalam Lampiran Permen LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, pada nomor urut 537;
• 1 (satu) ekor burung Nuri Maluku (Eos bornea), satwa tersebut tercantum dalam Lampiran Permen LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, pada nomor urut 538.

• dilakukan anggota Tim Operasi Pengamanan Peredaran Hasil Hutan dariBalai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Seksi 3 Lampung dasarhukum jenis satwa dilindungi adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 463/Pid.BLH/2021/PN TjkTentang Perubahan Kedua atas lampiran Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018TentangTumbuhan dan Satwa Dilindungi;Bahwa terhadap keterangan Saksi

  ditetapbkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018Tentang Tumbuhan dan Satwa Dilindungi pada nomor urut 298;Burung berupa kinoy/Cica daun sayap biru (Chloropsismoluccensis) Sumatera sejumlah 4 (empat) ekor, termasuk jenisyang dilindungi ditetapbkan dalam Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Tumbuhan dan Satwa Dilindungi padanomor urut 295;Burung berupa Serindit melayu ( /oriculus

  galgulus) sejumlah 40(empat puluh) ekor, termasuk jenis yang dilindungi ditetapkandalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 = TentangTumbuhan dan Satwa Dilindungi pada nomor urut 551;Burung berupa Takur api (Psilopogon pyrolophus) sejumlah 7(tujuh) ekor, termasuk jenis yang dilindungi ditetapkan dalamHalaman 12 dari 28 Putusan Nomor 463/Pid.BLH/2021/PN TjkPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018

  Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Tumbuhan dan SatwaDilindungi pada nomor urut 330;Burung berupa Jalak putin sayap hitam (Acridotheres melanopterus)sejumlah 2 (dua) ekor, termasuk jenis yang dilindungi ditetapkan dalamPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Tumbuhan dan SatwaDilindungi pada nomor urut 659;Burung berupa Cica daun besar/cica hijau (Chloropsis sonneratti)sejumlah 10 (Sepuluh) ekor,

  Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Tumbuhan dan SatwaDilindungi pada nomor urut 265;Burung berupa Ciung sumatera/ciung batu (Cochoa beccarii) sejumlah 1(satu) ekor, termasuk jenis yang dilindungi ditetapbkan dalam PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Tumbuhan dan SatwaDilindungi pada nomor urut 687;.

• Spesies elang alap cina atau burung alap alap atau dalam bahasalatinnya adalah Accipiter soloensis adalah satwa/hewan yang terancamkeberadaanya sehingga termasuk dalam satwa/hewan yang dilindungisebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri LHK RI NomorP.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang perubahan atas PermenLHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi.3.

  P.20/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenistumbuhan dan Satwa yang dilindungin:Bahwa yang dimaksud Buaya sinyolong termasuk dalam keluargaGavialidae spesies ini tersebar di pulau Sumatera, Kalimantan dan Jawa.Spesies buaya Senyolong ini juga dilindungin sebagaimana tersebutdalam peraturan Menteri LHK RI NomorP.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang perubahan atas PermenLHK Nomor P.20/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenistumbuhan dan Satwa yang dilindungin;Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan

  Spesies elang alap cina atau burung alap alap atau dalam bahasalatinnya adalah Accipiter soloensis adalah satwa/hewan yang terancamkeberadaanya sehingga termasuk dalam satwa/hewan yang dilindungisebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri LHK RI NomorP.92/MENLHK/SETJEN/KUM. 1 /8/2018 tentang perubahan atas PermenLHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi.3.

  Spesies buaya Senyulong ini juga dilindungi sebagaimana tersebut dalamPeraturan Menteri LHK RI Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/8/2018tentang perubahan atas Permen LHK NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungiMenimbang, bahwa dengan demikian Unsur tersebut diatas telahterpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;Ad.3.

• Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor393/MENLHK/SETJEN/PLAO/5/2016 Tanggal 23 Mei 2016 TentangPerubahan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentangPerubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutankurang lebih 65.125 hektar di Provinsi Riau yang dikeluarkan olehTergugat;3.

  Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan menerbitkan Keputusan Nomor SK.393/MenLHK/Setjen/PLA.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Perubahan Atas KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSK.314/MenLHK/Setjen/ PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentangPerubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutanseluas + 65.125 Hektar di Provinsi Riau.Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka penerbitan Surat KeputusanTergugat No.SK.393/MenLHK/Setjen

  Bukti P2 : peta perubahan atas perubahan keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor SK.314/ MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20April 2016 lampiran SK No. 393/ MENLHK/SETJEN/PLA.O/5/ 2016 tanggal 23 Mei.2016(fotokopi sesuaiHalaman 37 dari 63 halaman Putusan No.124/G/2016/PTUNJKT3.4.3.6.7.8.Bukti P3Bukti P4Bukti P5Bukti P6Bukti P7Bukti P8dengan aslinya);Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia NomorSK.314/MENLHK/SE TJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20

  (fotokopisesuai dengan aslinya);Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.314/MenLHK/Setjen/PLA.2/4/2016, tanggal 20 April2016, tentang perubahan atas keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehuatan No.SK.314/MenLHK/Setjen/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016tentang perubahan Peruntukan kawasan Hutan menjadibukan Kawasan Hutan seluas 65.125 (enam puluh lima ribuseratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau.

  (fotokopi sesuaidengan aslinya);Surat Keputusan No.393/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016tentang Perubahan atas Keputusan Menteri LingkunganHidup Dan Kehutanan Nomor SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April2016 Tentng Perubahan Peruntukan Kawasan HutanHalaman 49 dari 63 halaman Putusan No.124/G/2016/PTUNJKTMenjadi Bukan Kawasan Seluas + 65.125 (enam puluhlima ribu seratus dua puluh lima ) Hektar di Provinsi Riau,beserta Peta lampiran.

• P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018, yaitu:a.

  P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 jo. PeraturanHal. 19 dari 105 Hal.

  P.28/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 jo.

  NomorP.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019, Peraturan MenteriLHK Nomor P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018, dan PeraturanMenteri LHK Nomor P.38/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019) ;C. Aspek Substansi1.

  berdasarkan Pasal 7 ayat (3)Permen LHK Nomor Nomor26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 ;13.

• /SETJEN/PLA.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentangPerubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2016 tanggal 20 AprilHalaman 2 dari 22 halaman.

  Keputusan Tergugat Bersifat Konkret, Individual dan Final;a Konkrit yaitu Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor SK.393/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Perubahan KeputuanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 Tanggal 20 April 2016 tentang PerubahanPeruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan kuranglebih 65.125 hektar di Provinsi Riau;Individual yaitu.

  Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor SK.393/MENLHK/SETJEN/PLA.O/5/2016 tanggal 23 Mei 2016 beserta peta lampirannya,merupakan konsesi IUJPHHKHT PT.

  ;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor393/MENLHK/SETJEN/PLAO/5/2016 Tanggal 23 Mei 2016 TentangHalaman 12 dari 22 halaman.

  Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor SK.314/Menlhk/Setjen/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 (vide buktiP3=T2=T.Il.Int18) dan dalam pasal Il nya menyatakan bahwa denganditetapkannya sengketa a quo maka Peta Lampiran Lembar 0816 KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorSK.314/Menlhk/Setjen/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 dicabut dandinyatakan tidak berlaku.

• keanekaragaman hayati,pengelolaan air, sebagai penyimpan cadangan karbon, penghasiloksigen dan penyeimbang iklim dapat tetap terjaga.Dengan demikian Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.17/MenLHK/Setjen/KUM. 1/2/2017 (vide Bukti T.1) tidakbertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.Jawaban Terhadap DalilDalil Yang Diajukan Pemohon Pasal 1 angka 15 d Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: P.17/MenLHK/Setjen/KUM.1/2/2017 tidakHalaman 21 dari 51 halaman.

  Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 8A ayat(2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.17/MenLHK/Setjen/KUM.1/2/2017 (vide Bukti 1.1) bertentanganHalaman 24 dari 51 halaman.

  Pasal 8G Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.17/MenLHK/Setjen/KUM. 1/2/2017 tidak bertentangan dengan Pasal 3huruf e, Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) UndangUndang Nomor 41Tahun 1999 tentang Kehutanan.

  Bahwa dengan pengaturan Pasal 23 A ayat (1) Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.17/MenLHK/Setjen/KUM.1/2/2017 (vide Bukti T.1) secara materiil telah mengisi kekosonganHalaman 29 dari 51 halaman.

  Fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.40/Menlhk/Setjen/Kum. 1/6/2017 tentang Fasilitas Pemerintah pada UsahaHutan Tanaman Industri dalam rangka Perlindungan dan PengelolaanEkosistem Gambut (Bukti T1.)

• ., jabatanKepala Biro Hukum, dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorKS.3/Menlhk/Setjen/KUM.6/1/2018, tanggal 26 Januari2018;ll. PT PELABUHAN INDONESIA il (Persero),berkedudukan di Jalan Perak Timur Nomor 610 Surabaya,yang diwakili oleh Doso Agung, jabatan Direktur UtamaPT Pelabuhan Indonesia III (Persero);Halaman 1 dari 12 halaman.

  )cabang Tanjung Emas Semarang;danKeputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia tanggal 17 Oktober 2017 Nomor SK 562/Menlhk/Setjen/PLA.4/10/2017 tentang Izin~ Lingkungan KegiatanPengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. diKelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, KotaHalaman 2 dari 12 halaman.

  ) cabangTanjung Emas Semarang;dan2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia tanggal 17 Oktober 2017 Nomor SK 562/Menlhk/Setjen/PLA.4/10/2017 tentang Izin~ Lingkungan KegiatanPengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. diKelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, KotaSemarang Provinsi Jawa Tengah Kepada PT PelabuhanIndonesia III (Persero) cabang Tanjung Emas Semarang;3.

  PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) cabangTanjung Emas Semarang;dan2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia tanggal 17 Oktober 2017 Nomor SK 562/Menlhk/Halaman 6 dari 12 halaman.

  ) cabang Tanjung EmasSemarang;Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor SK 562/Menlhk/Setjen/PLA.4/10/2017, tanggal 17Oktober 2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan PengembanganPelabuhan Tanjung Emas Semarang di Kelurahan Bandarharjo,Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang Provinsi Jawa TengahHalaman 10 dari 12 halaman.

• Lampiran PP Nomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27 januari 1999,tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. sebagaimana diaturkembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananRepublik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SEWTJEN/KUM.1/12/2018Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan HidupDan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 TentangJenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi; Bahwa benar ke8 (delapan) buah kerang tersebut merupakan jeniskerang triton terompet (Charonia

  KUM.1/12/2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananNomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, yang tercantum dalam nomor urut782 kerang triton terompet (Charonia tritonis).

  /SEWTJEN/KUM.1/12/2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananNomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan Dan Satwa Yang Dilindung!

  /SEWTJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor :P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang Dilindungi, yang tercantum dalam nomor urut 782 kerangtriton terompet (Charonia tritonis).

  Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang Dilindungi.

• P. 106 / MENLHK /SETJEN / KUM.1 /12 /2018tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum. 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangdilindungi, merupakan satwa yang dilindungi dengan daftar sebagai berikut :a. Cendrawasih Merah/Paradisaeide terdaftar dalam urutan Nomor 450lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.

  P.106 / MENLHK /SETJEN / KUM.1 /12 /2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi.b. Nuri Aru/ chalcopsitte scintillate terdaftar dalam urutan Nomor 523lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.

  P.106 / MENLHK /SETJEN / KUM.1 /12 /2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi.c. Burung Nuri Tanimbar/ Eos Reticulata terdaftar dalam urutan Nomor 541lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.

  P.106 / MENLHK /SETJEN / KUM.1 /12 /2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi.

  /SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan KeduaAtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa yang Dilindungi, maka jenis satwa yang dilindungi di Indonesiaada 904 jenis.

• Sedangkan jenisjenis satwa yang dilindungi mengacu kepadaPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor P.106/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang Dilindungi, terdapat 904 daftar nama jenis Tumbuhan danSatwa Liar yang dilindungi tidak diperbolehkan untuk dimiliki, dipelihara,menyimpan dan diperniagakan secara bebas.Bahwa menurutketentuan

  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis dan Tumbuhan dan satwa yang dilindungi.9.

  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRI Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis danTumbuhan dan satwa yang dilindungi.Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 94/Pid.SusLH/2019/PN Ksn10.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

  danKehutanan RI Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis dan Tumbuhan dan satwa yang dilindungi Bahwa obyek dari Pengelolaaan Sumber Daya Alam Hayati berdasarkanUndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya obyek dariPengelolaaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalahtumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

  Sedangkanjenisjenis satwa yang dilindungi mengacu kepada Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang Dilindungi, terdapat 904 daftar nama jenis Tumbuhan danSatwa Liar yang dilindungi tidak diperbolehkan untuk dimiliki, dipelihara,menyimpan dan diperniagakan secara bebas.Bahwa menurutketentuan

• Alasan Permohonan Keberatan1.Bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman PinjamPakai Kawasan Hutan telah dirubah dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/2/2019pada tanggal 16 April 2019;Halaman 7 dari 48 halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/20212.

  /SETJEN/KUM.1/2/2019 Tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman PinjamPakai Kawasan Hutan telah melanggar ketentuan tentang Pemberianizin yang dilarang di dalam areal hutan yang telah dibebani izinusaha pemanfaatan hutan;Bahwa PermenLHK Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/2/2019Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 TentangPedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

  Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1119)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/2/2019tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2018 tentangPedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor

  Dalampetitumnya Para Pemohon juga meminta agar mencabut seluruhizin pinjam pakai kawasan hutan yang telah dikeluarkanberdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1a) Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan(Vide Bukti T4).Bahwa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor SK.816/Menlhk/Setjen/Pla./10/2019

  Bahwa dalam penerbitan Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/2/2019tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/7/2018tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Vide Bukti THalaman 39 dari 48 halaman.

• Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa dilindungi tanggal 29 Juni 2018 denganNomor Urut 255.

  Putih) satwa yangdilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa dilindungi tanggal 29 Juni 2018 dengan Nomor Urut 255.

  dilindungi tanggal 29 Juni 2018 dengan Nomor Urut 261.e 27 (dua puluh tujuh) ekor merupakan jenis Cacatua Sulpurea (KakatuaJambul Kuning) satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwadilindungi tanggal 29 Juni 2018 dengan Nomor Urut 260.7 (tujuh) ekor merupakan jenis Cacatua Alba (Kaktaua Putih) satwa yangdilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor: P.20/MENLHK

  : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa dilindungi, dengan Nomor Urut 255.Menimbang, bahwa oleh karena 38 (tiga pulun delapan) ekor burungKakatua tersebut termasuk satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa dilindungi dan berdasarkan 21 Ayat (2) huruf aJo Pasal 40 Ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,

• Nomor : P.657 / MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 Nopember 2018, perihal Pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan Tingkat 1 Provinsi Sulawesi Tenggara.

- 1 ( satu ) rangkap Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.102 / MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 November 2018 tentang Pengalihan Hak atas Rumah Negara di Dinas Kehutanan TK.I Provinsi Sulawesi Tenggara.

MENLHK /SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28 Nopember 2018, tentangHalaman 24 dari 50 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020.

P. 102 / MENLHK / STJEN / KAP.28 / 11 / 2018tertanggal 28 Nopember 2018 tentang Pengalihnan Hak atas rumahHalaman 33 dari 50 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020.

P. 102 / MENLHK / STJEN / KAP.28 / 11 / 2018 tertanggal 28Nopember 2018,di lokasi kantor Balai Pengelolaan Tahura NipaNipaDinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara di jalan wayong yangsaat ini terdakwa tempati.

MENLHK / SETJEN / KAP.28 /11 / 2018, tanggal 28 Nopember 2018 dan Surat Keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102 / MENLKHK / SETJEN /KAP.28 / 11 / 2018 tanggal 28 Nopember 2018 diduga palsu karena adabeberapa indikasi yang tidak sesuai dengan peraturan pedoman tata naskaDinas No. P.63 / MenLHK Setjen / 2015 tanggal 24 Nopember 2015 yaitu :a. Dari bentuk format Surat Nomor : P.657.

Nomor : P.657 / MENLHK / SETJEN / KAP.28 / 11 / 2018, tanggal 28Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 424/Pid.B/2020.

• sebagaimana tercantum dalam lampiran hal 24 kolom No. 662 PeraturanMenteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa YangDilindung ;Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalamPasal 40 Ayat(2) Jo Pasal 21 Ayat(2) huruf a UndangUndang R.I.

  Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa YangDilindung!

  /Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa YangDilindung ;4.

• Berdasarkan lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi, kKedua jenis satwa tersebut adalah jenis satwa yang dilindungi.Pada lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

  Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi, meskipun keduanya masuk dalam Appendix II CITES.

  Berdasarkan lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi, Kedua jenis satwa tersebut adalah jenis satwa yang dilindungi.Pada lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

  Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan MenteriHalaman 12 dari 18 Putusan Nomor 362/Pid.B/LH/2019/PN PIkLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi, meskipun keduanya masuk dalam Appendix II CITES.

  /Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi, meskipun keduanya masuk dalam Appendix Il CITES.

• /SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang di lindungi Nomor Urut 58.

  Snt1.terganggu serta menjadi obyek perburuan dan perdagangan ilegal satwaliar;Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor : 92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SE TJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang di lindungi No.

  /SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SE TJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang di lindungi No.

  /SETJEN/KUM.1/8/2018Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P. 20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang di lindungi Nomor Urut 23 yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :1.

  /SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi No.

• P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi yangdidakwakan dalam dakwaan tunggal ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moch.

  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia No.P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi.Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umumyang telah dibacakan dipersidangan, Terdakwa mengatakan mengerti apa yangmenjadi isi dari Dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan

  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia No.P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi ;Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secaraTunggal, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaituPasal 40 ayat (2) jo.

  Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, yang unsur unsurnya adalahsebagai berikut :1. Setiap orang ;2.

  Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No. 5Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya jo.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNo.P.92/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan peraturanPerundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI1. Menyatakan terdakwa Moch.

• Termasuk dilindungi undangundangberdasarkan UndangUndang No. 5 Tahun 1990 jo PP No. 7 Tahun1999 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM. 1/12/2018;b. Lutung nama latin Trachypithes auratus,.

  Termasuk dilindungi undangundang berdasarkan UndangUndang No. 5 Tahun 1990 jo PP No. 7Tahun 1999 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.L06/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018;Dan dasar hukum penetapan satwa liar yang dilindungi , berdasarkanPasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 jo Pasal 4 ayat(1) dan (3) PP No. 7 Tahun 1999 jo Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam

  856/Pid.B/LH/2020/PN BdgMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No:P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindungi ;Menimbang, bahwa terhadap satwa yang dilindung!