Hukum Tata Usaha Negara: Pengujian materiil peraturan Perundangundangan.Permohonan agar Mahkamah Agung RI menguji secara materiil danmenyatakan bahwa Penetapan No. 01/Per/Menpen/1984 bertentangandengan Undangundang Pokok Pers dan karenanya harus dianggap bataldemi hukum, tidaklah dapat dinilai, karena Menteri Penerangan tidakdiikut sertakan sebagai pihak termohon untuk mengemukakan pendapatnyadan menjelaskan motivasi hukum yang relevan, yang menjadi dasarditerbitkannya peraturan lersebut.Oleh karena

MENPEN No. 03/SK/DITJENPPG/K/1987 yang membatalkan SIUPP Surat Kabar Harian Prioritas, bertentangan denganpasal 13 beserta penjelasannya, pasal 4 dan pasal 5 UU Pokok Pers,sehingga sangat merugikan Surat Kabar Harian Prioritas baik secaraidijl maupun materiil, beserta seluruh masyarakat pekerja yanglangsung atau tidak langsung mempunyai hubungan kerja denganPrioritas.IH.

Berdasarkan Alasanalasan Tersebut Maka Pemohon mohonsebagai berikut :Mahkamah Agung berdasarkan wewenangnya untuk menguji secaramateriil peraturan perundangundangna di bawah undangundang, untukmemberi penilaian secara materiil dan menyatakan bahwa PERMENPENNo. 01/PER/MENPEN/1984 bertentangan dengan UU Pokok Pers dan20karenanya dinyatakan tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan dankarenanya harus dianggap batal demi hukum.TENTANG HUKUMNYA :Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan

No.01/PER/MENPEN/1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers, tanggal31 Oktober 1984 yang dianggap bertentangan dengan Undangundang No.11 Tahun 1966 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pers, sebagaiana telahdiubah dengan Undangundang No. 4 Tahun 1967 dan Undangundang No.21 Tahun 1982;Menimbang, bahwa menurut Ketetapan Majelis PermusyawaratanRakyat RI No.

No.01/PER/MENPEN/1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers tanggal31 Oktober 1984 yang bertentangan dengan Undangundang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubahdengan Undangundang No. 4 Tahun 1967 dan Undangundang No. 21Tahun 1982 dinyatakan tidak dapat diterima;Menyatakan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara,Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung RI pada hari Jumat tanggal 4 Juni 1993 dengan H.R.

(vide bukti Pl) ;Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 30/KEP/MENPEN/1981 tentang peniadaan siaran niaga/siaran iklan dalam acaraacara siaran Televisi Republik Indonesia.

Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor Ill/KEP/MENPEN/1990 tanggal 24 Juli 1990 tentang Penyiaran Televisi DiIndonesia.

Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 348/SK/1.MENPEN/1998, tanggal 1 Desember 1998 tentang PenyelenggaraanPenyiaran Televisi ;Dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d mengatur Lembaga Penyiaran TelevisiSwasta (LPTS) berkewajiban menyerahkan kontribusi kepada TVRIsebesar 12,5% (dua belas setengah persen) dari hasil pendapatan siaraniklan niaganya ;Dalam Pasal 9 ayat (2) mengatur tata cara penyerahan kontribusisebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d diatur dalam perjanjianantara TVRI

Bahwa, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Penerangan RepublikNomor 111/KEP/MENPEN/1990 tentang Penyiaran Televisi Indonesia,tanggal 24 Juli Tahun 1990, sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2),yaitu : Dalam hal TVRI menempuh cara sebagaimana dimaksud ayat (1),maka :a. Hubungan kerja diatur dalam suatu perjanjian tertulis denganmengutamakan kepentingan masyarakat luas, kepentinganPemerintah dan kepentingan kesinambungan penyelenggaraanpenyiaran televisi ;b.

Nomor348/SK/MENPEN/1998 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi,tanggal 1 Desember 1998 Pasal 9 ayat (1) huruf d dan ayat (2) yangmenyebutkan :Lembaga penyiaran televisi swasta (LPTS) berkewajiban menyerahkankontribusi kepada TVRI sebesar 12,5% dari hasil pendapatan siaran iklanniaganya ;Tata cara penyerahan kontribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1huruf d diatur dalam perjanjian antara TVRI dengan LPTS yangbersangkutan ;Keberadaan Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Nomor 111/KEP/MENPEN

PDT/2018/PT PAL Bahwa Tergugat telah mengirimkan surat peringatan danperintahpembongkaran objek sengketa kepada Para Penggugat; Bahwa pada dasarnya Pembanding / Penggugat tidak sependapatdengan pertimbangan hukum (Judex Faktie) Majelis Hakim pada TingkatPertama keberatan terhadap POKOK PERKARA, yang tidakdipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Palu dalam perkara ini padahalaman 13 yang menyatakan alat bukti surat berupa P.1 tentang SuratKeputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor228/KEP/MENPEN

Bahwa Pemohon QAinun) Istri dari Almarhum Anwar Basyah memilikiKartu Identitas Pensiun ( Karip ) Nomor: 46023 a.n Anwar Basyah, NomorPensiun 05001057400, Jenis Pensiun ( 1111 ) Pensiun Sipil Pusat, PenerbitSkep Menpen RI, Nomor Skep 22 / SK / BK / PENSS / 1997, TMT Pensiun01/ 08 / 97, yang bertulis tanggal lahir Pemohon 14 Nopember 1952. 4.

No.30/KEP/MENPEN/1981, tentang peniadaan siaran niaga/siaran iklan dalam acaraacara siaran Televisi Republik Indonesia.

Surat Keputusan Menteri Penerangan R.I No.111/KEP/MENPEN/Hal. 2 dari 34 hal. Put.No.2793 K/Pdt/20083.4.1990 tanggal 24 Juli 1990 tentang Penyiaran Televisi Di Indonesia.Dalam Bab Ill tentang penyelenggaraan penyiaran, bagian pertamamengatur tentang Hak dan kewenangan := Penyiaran televisi di Indonesia merupakan hak dan kewenanganpemerintah, dalam hal ini Departemen Penerangan R.l.

(Vide bukti P3).Surat Keputusan Menteri Penerangan R.l Nomor : 348/SK/MENPEN/1998 tanggal 1 Desember 1998 tentang PenyelenggaraanPenyiaran Televisi.Dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d mengatur Lembaga PenyiaranTelevisi Swasta (LPTS) berkewajiban menyerahkankontribusikepada TVRI sebesar 12,5 % (dua belas setengah persen) dariHal. 3 dari 34 hal.

nen nee Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;Menyatakan sah Pedanjian Pengelolaan Majalah FAKTA tertanggal 28 Februari 2006,antara Para Penggugat dengan Tergugat I yang mulai bertaku sejak tanggal 1 Maret 2006sampai I Maret 2037 dengan segala akibat hukumnya ; Menyatakan Para Penggugat sebagai satusatunya yang mengelola, menerbitkan danmendistribusikan .............dalam boks penerbitannya ; Susunan Majalah FAKTA setiap pernerbutannya sudah sesuai dengan yangtercantum pada lembaran SK MENPEN

Nomor:151/SK/MENPEN/SIUPP/D.2/1986 tertanggal 15 April 1986 Tentang Pemberian SuratIzin Usaha Penerbitan Pers, diberi tanda T2 ;213. Foto copy Surat No. D100100001 tertanggal 13 mei 2002 prihal merk FAKTA no.496717 dari Direktur Merek Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual DepKehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI kepada Sdr Moechlis, diberi tanda T3 ; 4.

Wimanjaya Liotohe adalah penerima piagam dan piala juaraumum bintang pidato RRIDeppen zaman Bung Karno dan Menpen R.M.Soedibyo, dan satusatunya warga Indonesia yang berhasilmenterjemahkan 880 buku dari 4 bahasa asing ke bahasa Indonesia atausebaliknya.Meskipun mengalami derita penindasan, pencekalan, interogasiberkepanjangan, pelarangan 10 jilid bukunya, penggeledahan,penangkapan, penahanan dalam penjara kriminal 2 tahun, berstatusterdakwa 5 tahun, sejumlah usaha percobaan pembunuhan denganracunmaut

Kay.4748 Jakarta; Bahwa Ahli menjelaskan ASIREVI bergerak dalam bidang organisasiprofesi yang menaungi atau yang beranggotakan perusahaanperusahaanrekaman video film, karaoke baik produsernya, importirnya maupundistributornya dan legalitas yang dimiliki ASIREVI adalah SuratKeterangan Terdaftar No. 165 Tahun 1998 Tgl. 27 Oktober 1998 dariDirektorat Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri, AD/ART No.14 Tgl. 14 Oktober 2005 terdaftar di Notaris Inggrid Lannywati,SH dan SKMenpen RI No. 53/KEP/MENPEN

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) eksamplar Majalah Tiro Edisi 47 tanggal 15 Maret 2010;1 (satu) eksamplar Majalah Tabloid National review edisi 100;1 (satu) buah buku berjudul konspirasi zalim peradilan sesat penerbitTabloid Jejak Nomor : 629/SK/MENPEN/SIU.PP/1998, SaruaeTangerang Selatan Desember 2012 Ir. Henry Jhon CH Peuru; 1 (satu) buah buku berjudul Dibawah Cengkeraman Peradilan sesatpenerbit jejakbulikts.com, Ir.

(Bukti JPU 8);Dan barang bukti berupa : 1 (satu) eksamplar majalah Tiro edisi 47 tanggal 15 Maret 2010 (buktiJPU 12); 1 (satu) eksamplar majalah Tiro edisi 48 tanggal 15 April 2010 (buktiJPU 11); 1 (satu) eksamplar majalah Tabloid National review edisi 100 (buktiJPU 13); 1 (satu)Tabloid Jejak Nomor : 629/SK/MENPEN/SIU.PP/1998, Sarua TangerangSelatan Desember 2012 Ir. Henry Jhon CH Peuru (bukti JPU 10);buah buku berjudul Konspirasi Zalim Peradilan Sesat penerbitHal. 14 dari 57 hal. Put.

Notaris nomor : W8.AH.02.01-020/2010 tanggal 09 Februari 2010;

ditinggalkan (tidak diselesaikan) oleh PT.Poligon Ulama Abadi, tapidiselesaikan oleh SSK.SBI/Tergugat asli II, padahal bila terjaditubrukan dua Kereta Api di Stasiun Srj dan Kps tersebut, makapenanggungjawabnya adalah Penggugat selaku pemegang SIUJK (periksabutir 10 f) ;e Berdasarkan Surat Penggugat asli 01071994 No.03/Mgm/PKKA/VII/94 kepada Tergugat IV dan Gubernur Jatim perihal manipulasipelaksanaan Proyek Prasarana KA Jatim Dana Loan Thn. 1993/1994oleh Tergugat I yang tembusannya disampaikan kepada Menpen

No. 23 sisa, terletak di KecamatanCimanggis, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, diberi tanda T.12 (foto copy) ;10.11.118Surat Direktur Radio, Departemen Penerangan RI kepada Direktur Jenderal RTF, No.273/DU/SEK/1982 tanggal 18 Mei 1982, perihal permohonan penyediaan tanah, untukBalai Desa dan SD Inpres di Desa Cisalak, diberi tanda bukti T.13 (sesuai denganasli) ;Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor02A/KEP/MENPEN/1996 tanggal 5 Januari 1996 tentang Penetapan PenggunaanAreal

bagi Pegawai Negeri Sipil Goll, I dan IIDepartemen Penerangan di lokasi Cimanggis dan Sukmajaya Bogor, diberi tanda T.16 (foto copy) ;Surat Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan RI kepada MenteriPenerangan RI Nomor : S1503/A/54/0497 tanggal 7 April 1997, perihal Pelepasantanah asset Departemen Penerangan untuk pembangunan perumahan bagi PegawaiNegeri Sipil Departemen Penerangan , diberi tanda T.17 (foto copy) ;Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor : 228A/KEP/MENPEN

Pemancar Siaran RRI Internasional, diberi tanda T.II48 (sesuai49.50.51.52s53.54.55.56.57.58.59.60.125dengan asli) ;Surat Pemberitahuan No : 195/UP/19.82, tertanggal 29 Desember 1982, diberi tandaT.I49 (foto copy) ;Surat Permohonan Menggunakan Sebidang Tanah tertanggal 16 agustus 1990, diberitanda T.II50 (foto copy) ;Kutipan Keputusan Direktur Utama Perusahaan Jawatan Radio Rrepublik IndonesiaNomor : 52/KEPDIRUT/2001 tentang Perubahan Lampiran I Surat KeputusanMenteri Penerangan RI Nomor : 232A/SK/MENPEN

T.II52 (foto copy) ;Surat Keterangan Lunas Jual Beli Tanah Milk Negara Nomor : TL04/84, tertanggal8 April 2010, yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan Republik IndonesiaDirektorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah XI Jakarta Kantor PelayananPerbendaharaan Negara Jakarta I, diberi tanda T.II53 (foto copy) ;Kutipan Keputusan Direktur Utama Perusahaan Jawatan Radio Republik IndonesiaNomor : 52/KEPDIRUT/2001 tentang Perubahan Lampiran II Surat KeputusanMenteri Penerangan RI Nomor : 232A/SK/MENPEN

KIB : 8 dan Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 308/KM.6/2017 adalah sah dan milik Penggugat;

Pramunika Andri Susanto belumpernah mendaftar CPNS sendiri, akan tetapi menurut keteranganTerdakwa anak Saksi sudah didaftarkan CPNS oleh Terdakwa melaluiPusat (Menpen) dan anak Saksi pernah mengumpulkan persyaratan untukmenjadi CPNS yaitu. pada bulan September 2014 tahun 2015persyaratannya sudah diserahkan kepada Terdakwa berupa foto kopiijjazan SD, SMP, SMA dan S11, foto kopi KTP, foto kopi KK, foto kopi aktakelahiran, foto kopi SKCK dari kepolisian, foto kopi bebas dari narkobadan surat keterangan

Bukti TIT5diPending dan tidak diajukan kembali sebagai suratSesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri PeneranganRepublik Indonesia Nomor : 100/KEP/MENPEN/1981 tanggal 22Mei 1981 tentang Penetapan Persil Sebagai Tempat Kedudukandan Tempat Pelaksanaan Kegiatan Pusat Produksi Film Negara,Departemen Penerangan (diberi tanda Bukti T II1) ;Fotocopy dari fotocopy Surat Ketetapan Ipeda Tahun 1979, 1980,1981, 1882 dan 1983 atas nama PPFN (Pusat Produksi FilmNegara), dengan letak tanah/bangunan di Kamp

Ini tugas berat Menpen untuk mensosialisaikannya bahwa itumerupakan hal besar tidak bisa sembarangan membuat atau menaruh kotaksumbangan begitu saja di suatu tempat.

yayasan pada fungsi sosial, yangmerupakan fungsi idiil yayasan yaitu bertujuan di bidang sosial,keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota;Bahwa sejarah hukum berlakunya Yayasan yang di dalam bahasaBelanda disebut Stichting adalah di dalam KUHPerdata istilahyayasan dapat dijumpai dalam beberapa ketentuan KUHPerdataantara lain dalam Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900 dan Pasal 1680,Reglement op de Rechtsvordering, KUHDagang, Peraturan Menteri(Permen) Penerangan Republik Indonesia No. 01/Per/Menpen