Ditemukan 5 data
Ngatimu binti Ngari
13 — 0
- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan Pemohon (Ngatimu binti Ngari) sebagai wali (kuasa di depan pengadilan) dari anak perempuan kandung Pemohon yang bernama Nur Fitriyah Rohmah binti Munardi, lahir di Semarang tanggal 14 November 2006;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah); <
Pemohon:
Ngatimu binti Ngari
23 — 7
Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Suyitno Bin Ngatimu) terhadap Penggugat (Siti Mu'arofah Binti Imam Baroji)
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
13 — 2
dipandang cukup beralasan dan tidakbertentangan dengan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;Hal 8 dari 10 Penetapan No.722/Pdt.P/2012/PN.KdlMenimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini patut untukdikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankankepada Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan keteranganKuasa Pemohon serta alat bukti yang diajukan dipersidangan maka terbuktiadanya fakta hukum sebagai berikut:Bahwa benar, Pemohon yang bernama NGATIMU
TRINILAYA Binti ASAN
Tergugat:
MOH. IDRUS alias IDRUS Bin SANADIN
11 — 1
Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempattinggal selama 3 (tiga) tahun lebih dan selama itu pula tidak salingberkomunikasi lagi; Bahwa, saksi sudah pernah menaehati dan berusahamerukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dantidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;Indra Wahyu Cahyono bin Ngatimu, umur 26 tahun, agamaislam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Aenganyar,Kecamatan Gili Genting Kabupaten Sumenep, dibawah sumpahnyamemberikan keterangan
58 — 5
NGATIMU ataspersetujuan tertulis dari Penggugat;Bahwa untuk dalil posita point 5 akan Para Tergugat tanggapisebagai berikut :Bahwa Penggugat tidak jelas dalam menyebut objek sengketa. Selaintidak disebutkan batasbatasnya. Apakah objek tanah posita angka 5(a) dan 5 (b) juga menjadi bagian objek sengketa.