MENGADILI;

1. Menyatakan DANIELO ALDRIN PAPUANO YENINAR alias DEI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang

Terdakwa:
DANIELO ALDRIN PAPUANO YENINAR Alias DEI

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Danielo Aldrin Papuano yeninar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana

RISKI MAULANA S.H
Terdakwa:
DANIELO ALDRIN PAPUANO YENINAR Alias DEI

Fotocopi Cek Rekening Bank PapuaNo: CD269080 dibayarkan dari BankPapua No Rekening: 7030110005170ke Bank Mandiri Dengan NoRekening tujuan 1540088833888,sebesar Rp. 12.000.000.000, (DuaBelas Milyar Rupiah) dijayapura 26September 2016.1 (satu)Lembar 308. Fotocopi Cek Rekening Bank PapuaNo: CD269082 dibayarkan dari BankPapua No Rekening: 7030110005170ke Bank Mandiri Dengan NoRekening tujuan 1540030005007 1 (satu)A.n. PT.

Fotocopi Cek Rekening Bank PapuaNo: CD269084 dibayarkan dari BankPapua No Rekening: 7030110005170ke Bank BRI Dengan No Rekeningtujuan 030701000718562 A.n. ENY 1 (satu)HERSIAWAN, sebesar Rp. Lembar2.500.000.000, (Dua Milyar LimaRatus Juta Rupiah) dijayapura 29September 2016. 311. Fotocopi Cek Rekening Bank PapuaNo: CD269085 dibayarkan dari BankPapua No Rekening: 7030110005170ke Bank Mandiri Dengan NoRekening tujuan 1540033033303 1 (satu)A.n.

Fotocopi Cek Rekening Bank PapuaNo: CD269080 dibayarkan dari BankPapua No Rekening: 1900198003851ke Bank Mandiri Dengan No 1 (satu)Rekening tujuan 1540088833888, Lembarsebesar Rp. 5.000.000.000, (LimaMilyar Rupiah) dijayapura 19Agustus 2016. 322.

Fotocopi Cek Rekening Bank PapuaNo: CD027580 dibayarkan dari BankPapua No Rekening: 1900198003851ke Bank Danamon sebesar Rp.7.332.500, (Tujuh Juta Tiga RatusTiga Puluh Dua Ribu Lima RatusRupiah) dijayapura 16 Agustus 2016.1 (satu)Lembar 324. Fotocopi Cek Rekening Bank PapuaNo: CD027586 dibayarkan dari BankPapua No Rekening: 1900198003851ke Bank Danamon A.n. PTHASJRAT ABADI sebesar Rp.608.000.000, (Enam Ratus DelapanJuta Rupiah) dijayapura 20 Agustus2016.1 (satu)Lembar 325.

Fotocopi Cek Rekening Bank PapuaNo: CD027587 dibayarkan dari BankPapua No Rekening: 1900198003851ke No Rekening tujuan 8512090011sebesar Rp.2.000.000.000, (Duamilyar rupiah) dijayapura tanggal 23Agustus 2016.1 (satu)Lembar 331. Fotocopi Cek Rekening Bank PapuaNo: CD027589 dibayarkan dari BankPapua No Rekening: 1900198003851 1 (satu)sebesar Rp.2.000.000.000, (Dua Lembarmilyar rupiah) dijayapura tanggal 24Agustus 2016. 332.

., tanggal 28 Oktober 2010 (foto copy dari foto copy) ; 13 Bukti P13 : Surat Keterangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi PapuaNo.69.A/P/AETKPU/V2012, tertanggal 16 Mei 2012 (foto copy sesuai asli) ; Menimbang, bahwa untuk = menguatkan dalildalil jawabannya,Tergugat telah mengajukan alat bukti suratsurat yang dimeteraikan dengan cukup,serta diberi tanda dengan bukti T1 sampai bukti T8, sebagai berikut1 Bukti T1 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.161.9167Tahun 2012, tertanggal 15 Februari 2012

(foto copy sesuai asli) ; Halaman 45 dari 62 halaman, Putusan Nomor : 91/G/2012/PTUNJKT.Bukti T2 : Surat Penjabat Gubermur Papua No.130/092/SET,tertanggal 17 Januari 2012 (foto copy sesuai asli) ; Bukti T3 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi PapuaNo.87/BA/KPUPAPUA/P/2009, tertanggal 21 Desember 2009 (foto copy dari foto copy) ;Bukti T4 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.161.4/2252, tertanggal 02 November 2011 (foto copy sesuai asli) ;Bukti T5 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat

tertanggal 15 Februari 2012 (foto copy sesuaiasli) ; 2 Bukti T.I.Intv.2 : Surat Menteri Dalam Negeri No.161.91/1059/OTDA, tertanggal 15 Februari 2012 (foto copy sesuai asli) ; 3 Bukti T.IIntv.3 : Surat Gubernur Papua No.130/092/SET, tertanggal17 Januari 2012 (foto copy sesuai asli) ; 4 Bukti TIL Intv.4 : Surat Keterangan Wakil Panitera Pengadilan NegeriKlas I A Jayapura No.W30.U1/112/HK.02.10/2012, tertanggal 26 Januari 2012 (foto copy dari foto copy) ;5 Bukti T.IIIntv.5 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat PapuaNo

.161.4/2252, tertanggal 02 November 2012 (foto copy dari foto copy) ;6 Bukti T.IIIntv.6 i Berita Acara Komisi Prmilihan Umum PapuaNo.87/BA/KPUPAPUA/P2009, tertanggal 21 Desember 2009 (foto copy dari foto copy) ;7 Bukti T.II.Intv.7 : Surat Keputusan Rapimnas Partai KedaulatanNo.02/SK/RAPIMNAS/PARTAI KEDAULATAN/VI/2011, tertanggal 05 Juni2011 (foto copy dari foto copy legalisir) ; 8 Bukti T.I.Intv.8 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan pusat PartaiKedaulatan No.001 /SK/DPP.PK/DPD.Papua/AGT/VII/2011, tertanggal

,SH. dengan pidanapenjara selama 3 ( tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah)Subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;3 Menetapkan barang bukti berupa :10e 2 (dua) lembar foto kegiatan silaturahmi dan sosialisasi Caleg DPR Prov PapuaNo Urut 6 atas nama Nurhaidah, SE, SH.e 1 (satu) lembar kliping koran hari Senin tanggal 17 Maret 2014 halaman 5tentang Caleg harus bekerja keras.e 1 (satu) lembar kliping koran tentang jadwal kampanye partai politik pesertapemilu tahun 2014 propinsi

;Pada sidang pemeriksaan persiapan tanggal 11 Desember 2018, pihakKantor Pertanahan Nasional Kota Jayapura memperlihatkan danmenyerahkan kepada Majelis Hakim PTUN Obyek Gugatan: KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi PapuaNo.54/Kep91/X1I/2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak MilikNo.02477 Luas Tanah 2.400 M? Atas Nama Herman Herry Dawir yangterletak di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura Selatan KotaJayapura Provinsi Papua Karena Cacat Hukum Administrasi a quo.

ayat(1) dan (2), Pasal 18 ayat (1) dan (2) huruf a, Pasal 21 ayat (1), (2), dan(4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan (3), Pasal 30, Pasal 39 ayatHalaman 14 dari 52 halaman Putusan Perkara Nomor : 41/G/2018/PTUN JPR.10.(1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) PERATURAN KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN2011 TENTANG PENGOLAHAN PENGKAJIAN DAN PENANGANANKASUS PERTANAHAN; maka Obyek Sengketa berupa: KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi PapuaNo

;Ipso jure, seyogiyalah Penggugat mohon kiranya majelis hakim PTUNJayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenanmemutuskan, menyatakan batal atau tidak sah Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi PapuaNo.54/Kep91/X1/2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak MilikNo.02477 Luas Tanah 2.400 M? Atas Nama Herman Herry Dawiryang terletak di Kelurahan Entrop Kecamatan Jayapura SelatanKota Jayapura Provinsi Papua Karena Cacat Hukum Administrasitanggal 20 November 2013.

Menyatakan Tergugat berhak dan sah untuk mengajukan sitajaminan atas sebuah rumah atas nama Penggugat di JIl.Cemara PapuaNo.01 Komplek SukajadiKota batam Kec.Batam Kota, segera setelahperkara ini diputuskan;9. Menghukum Penggugat untuk mebayar biaya perkara;DALAM POKOK PERKARA :1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawanhukum;3. Menyatakan Tergugat merupakan Tergugat yang beritikad baik;4.

Bahwa Para Penggugat menyebutkan bahwa SK Gubernur Provinsi PapuaNO.142, Tahun 2008, tertanggal 30 Desember 2008 tentang Pemberian jinUsaha Perkebunan Kepada PT. Nabire Baru. Ditetapkan di Jayapura padatanggal 30 Desember 2008, telah menyalahi menurut, UU No 39 Tahun 2014tentang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 harus memenuhipersyaratan :a. izin lingkungan; b. kesesuain dengan rencana tata ruang wilayah; dan c.kesesuain dengan rencana Perkebunan.

Bahwa Para Penggugat menyatakan adalah SK Gubernur Provinsi PapuaNO.142, Tahun 2008, Tertanggal 30 Desember 2008 Tentang Pemberian ljinUsaha Perkebunan Kepada PT.Nabire Baru, diberikan oleh Tergugat tidaksesuai dengan UndangUndang 39 Tahun 2014 tentang perkebunan Pasal 17;(1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin Usaha Perkebunan diatas Tanah Hak UlayatMasyarakat Hukum Adat.(2) Ketentuan larangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah dicapaipersetujuan antara Masyarakat

Bahwa terhadap indikasi kKuat pemberian keterangan palsu di bawah sumpahdalam perisdangan DKPP Penggugat dengan dukungan buktibukti dokumendan saksisaksi juga telah menyampaikan pengaduan kepolisian daerahPolda Papua agar dapat dilakukan proses hukum secara benar ;32.Bahwa dengan diterbitkan keputusan komisi pemilihan umum (KPU) PapuaNo. 38/KPTS/KPU.PROV.030/2014 tentang pemberhentian danpengangkatan pengganti antar anggota Komisi pemilihan umum KabupatenTolikara tanggal 28 Maret 2014 sebagaimana

Bahwa dana/uang transferan yang dimaksud sebagaimana point gtersebut diatas telah masuk ke rekening Giro atas nama PT Pilar PapuaNo. 1370006169003 namun saat ini dana yang terdapat dalam rekeninggiro tersebut tidak dapat dicairkan, oleh karena pengurus (Direktur) PTPilar Papua tersebut saat ini telah meninggal dunia, dan hingga sampaidengan saat ini Nasabah (PT Pilar Papua) juga belum menyampaikanperubahan/penggantian pengurus (Direksi) perusahaan tersebut.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita

hukummengenai berlakunya peraturan perundangundangan, yaitu peraturanyang lebih tinggi membatalkan peraturan hukum yang lebih rendah (lexsuperior derogate lex inferior) dan peraturan yang baru mencabutperaturan yang lama (lex posterior derogate le priori); Bahwa konsekuensinya adalah bahwa semua peraturan perundanganyang akan dibuat, tidak boleh lagi memberikan atau mengaturkewenangan kepada DPRP dalam PILGUB PAPUA, demikan pula Pasal139 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Perdasus Pilgub PapuaNo

justru memohon kepada Majelis Hakim untukMenyatakan Batal Atau Tidak Sah Surat Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor : 188.3/1177/S Tanggal 3 April 2012perihal Tindak LanjutHasil Klarifikasi Perdasus Provinsi Papua No.6 Tahun 2011 ; Bahwa dalam petitum angka 3 gugatannya, Penggugat memohon kepadaMajelis Hakim Memerintahkan kepada Tergugat untuk Mencabut SuratMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.3/1177/Sj Tanggal 3April 2012perihal Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Perdasus Provinsi PapuaNo

Walaupun Surat Tergugat tersebut ditujukan kepadapihak tertentu yaitu untuk Penjabat Gubernur Papua namun substansinyahanya mengikat bagi Penjabat Gubernur Papua, saja tetapi substansi SuratTergugat perihal Tindak Lanjut Hasil Klarifikasi Perdasus Provinsi PapuaNo. 6 Tahun 2011 Tanggal 3 April 2012 tersebut ditujukan dan mengikatsecara umum. Dengan kata lain tidak hanya Pj.

PapuaNo.170/Bawaslu Papua/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015 adalah termasuk dan merupakankeputusan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tenggangwaktu mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara pemilihan di Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara ; Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa atas KeputusanBawaslu Prov.Papua Jumat tanggal 20 Nopember 2015 selanjutnya hari Sabtu dan Minggutanggal

Namun demikian permasalahan tumpang tindih ini telan diakomodir melaluiSK Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi PapuaNo. 19 Tahun 2016 tentang Penciutan Pertama WIUP eksplorasi kepada PT.Budewa Tane Mbai (Pemohon) sehingga luasan sebelumnya sesuai SK IjinUsaha Pertambangan Bupati Nabire berkurang dari 27.430 Ha menjadi11.440 Ha, SK Penciutan tersebut menjadi dua. Terbitnya pengumumanDirjen Minerba No. 699.Pm/04/DJB/2017 tanggal 30 Maret 2017. (lampiranke 24).

Nabire tanggal31 Oktober 2012; Dokumen Hasil Rekonsiliasi tanggal 22 November 2012; SK Kepala Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Provinsi PapuaNo. 19 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang penciutan pertamaWIUP Eksplorasi kepada Pemohon; Lampiran Pengumuman Kedua Puluh Empat Rekonsiliasi (Evaluasi Pusat) No,699.Pm/04/DJB/2017 tanggal 30 Maret 2017; Berita Acara Pertemuan Tindak Lanjut Rekonsiliasi Finalisasi Data IUP ProvinsiPapua tanggal 25 Juni 2019; Surat Nomor 01/BTMSKEL/IX/2019

Pemohon Pailit I/MARWAN dalam Permohonan Paillt telahmenggunakan alamat yang tidak jelas yaitu di Jalan Pandan PapuaNo. 17, RT 006 RW. 001, alamat itu di kota mana, Propinsi mana tidakjelas alias kabur.Bahwa Para Pemohon Pailit menempati rumah yang masih dalamsengketa dan disita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Batam berdasarkanSurat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Batam No. 004/2010. EKS. Jo.No. 452/PDT.G./2009/PN.JKT.PST.

/SPMLS/Otsus/ADK/2010dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 2998/BL/LS/APBD/2010 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp. 12.039.000.000, (dua belasmilyar tiga puluh sembilan juta rupiah),untuk dana kepemerintahan RT (Rukun Tetangga) dan telah masuk dalamrekening bendahara SKPD (DPPKAD) yaitu nomor rekening Giro Bank PapuaNo Rek. 500.21.10.06.00695.1 ;Bahwa setelah dana tersebut masuk dalam rekening bendahara SKPD(DPPKAD) yaitu'. nomor rekening Giro Bank Papua No Rek.500.21.10.06.00695.1, kemudian

/SPMLS/Otsus/ADK/2010dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 2998/BL/LS/APBD/2010 tanggal 13 Desember 2010 sebesar Rp. 12.039.000.000, (dua belasmilyar tiga puluh sembilan juta rupiah),untuk dana kepemerintahan RTI (Rukun Tetangga) dan telah masuk dalamrekening bendahara SKPD (DPPKAD) yaitu nomor rekening Giro Bank PapuaNo Rek. 500.21.10.06.00695.1 ;Bahwa setelah dana tersebut masuk dalam rekening bendahara SKPD(DPPKAD) yaitu'. nomor rekening Giro Bank Papua No Rek.500.21.10.06.00695.1,

menyampaikan keLayanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalamportal pengadaan nasional , nnn nnn nnn nnnakan tetapi di luar mekanisme dan prosedur yang benar PPK Irigasi danRawa Merauke (Dhi. dijabat Bapak Obet Rumetna), pada tanggal 31Maret 2015 telah melakukan kegiatan proses pelelangan untuk kegiatanAPBN Perubahan T.A. 2015, yang bukan tugas pokoknya, yaitumelakukan tahapan yang kegiatan pengumuman pelelangan yang telahdiumumkan oleh Kelompok Kerja berdasarkan SK Kepala ULP PapuaNo

,M.Si.Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara berbunyi: Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas bebanPutusan Nomor: 1/Tipikor.Banding/2014/PT.Jpr. halaman 910APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul daripenggunaan surat bukti yang dimaksud;Bahwa rekening Bendahara SKPD (DPPKAD) yaitu nomor Rekening Giro Bank PapuaNo Rek: 500.21.10.06.00695.1

,M.Si.Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara berbunyi : Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas bebanAPBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul daripenggunaan surat bukti yang dimaksud.Bahwa rekening Bendahara SKPD (DPPKAD) yaitu nomor Rekening Giro Bank PapuaNo Rek: 500.21.10.06.00695.1 saldo tertanggal 17 Desember 2010 adalahRp

MM selanjutnyamenunjuk GERSON WENDA, STh, MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)Madrasah dan Rehab di Kanwil Kementerian Agama Propinsi Papua TA2012sesuai SK Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi PapuaNo. KW.26.1/ 1/2156/2012 tanggal 1 Agustus 2012 yang ditanda tanganioleh MELIAS ADI, STh. MM menggantikan Drs.

MM yang terpengaruh dengan kedudukanTerdakwa ANDI TAMMA, SE tersebut, selanjutnya meminta GERSONWENDA, STh, MM sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalamkegiatan pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Madrasahdan Rehab di Kanwil Kementerian Agama Propinsi Papua TA 2012sesuai SK Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi PapuaNo.

Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Provinsi PapuaNo. SK. 821.2 270 tanggal 5 September 2011 danSK.821.2 1619 tanggal 16 Juni 2011 adalah sah dantidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan ; 3. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnyaatau. setidak tidaknya menyatakan gugatan tidakGapat dIterinia j+ s4a snus seas 2 eee soe eee a4.