Bunga Pasal13(2) KUPb. Kenaikan Pasal13(3) UU KUPc. Bunga Pasal13(5) KUPd. Bunga Pasall3A KUPe. Bunga Pasal17C (5) KUPf. Bunga Pasall7D (5) KUPg. Bunga Pasal13(2) KUP jo Pasal9 (4f) PPNh. Jumlah (atb+ct+d+e+f+g)Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h) 234.027.391.10919.623.426.7537.385.316.148261.036.134.010261.036.134.01023.402.743.76447.994.159.30847.994.159.308(24.591.415.544)24.591.415.54424.591.415.544 Halaman 3 dari 10 halaman.

sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp129.065.906,00; dengan perincian sebagai berikut :261.681.465.540,00Dasar Pengenaan Pajak PPNpPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar7 yang eae y 23.467.276.717,00sendiripPajak yang dapat diperhitungkan R 47.994.159.308,00 Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) 7 (24.526.882.591 ,00 bayar )pKelebihan yang sudah dikompensasikan R 24.591.415.544,00pPPN yang kurang/(lebih) bayar R 64.532.953,00pSanksi administrasi Kenaikan Pasal13

Bunga Pasal13(2) KUPb. Kenaikan Pasal13(3) UU KUP c Bunga Pasal13(5) KUPd. Bunga Pasall3A KUPe. Bunga Pasall7C (5) KUPf. Bunga Pasall7D (5) KUPg. Bunga Pasal13(2) KUP jo Pasal9 (4f) PPNh. Jumlah (a+b+ct+d+e+ft+g) s6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h) Halaman 3 dari 10 halaman.

Menimbang, Bahwa keberatan Tergugat/ Pembandingyang menyatakan bahwa majelis hakim tingkat pertamatidak tepat dalam proses beracara karena seolah olahmempercepat proses persidangan, sebagai contoh mengenaimediasi bahwa sesuai Perma No.1 Tahun 2008 dalam Pasal13 ayat (3) disebutkan bahwa proses mediasi berlangsungpaling lama 40 (empat puluh) hari kerja.

Begitu) pula mengenai' mediasi dimana dalam Pasal13. ayat (3) disebutkan waktu) maksimal proses mediasiyaitu. 40 hari kerja, jadi kalau kurang dari 40(empat puluh ) hari kerja, maka majelis hakim tidakdapat dipersalahkan. Menimbang, bahwa keberatan Tergugat / Pembandingyaitu. hanya satu kali hadir dipersidangan karena sibuksebagai seorang guru sehingga belum sempat menjawabgugatan Penggugat / Terbanding, majelis hakim sudahmenjatuhkan putusan.

Kenaikan Pasal13(3) UU KUPc. Bunga Pasal13(5)KUPd. Bunga Pasall13A KUPe. Bunga Pasal17C (5) KUPf. Bunga Pasall7D (5) KUPg. Bunga Pasal13(2) KUP jo Pasal9 (4f) PPNh. Jumlah (a+bt+e+d+et+ft+g)Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h) 244.342.095.64226.473.628.7869.723.255 .207280.538.979.635280.538.979.63524.434.214.417438.732.286.633438.732.286.633(24.298.072.216)24.298.072.21624.298.072.216 Halaman 3 dari 10 halaman.

jasa pemasarantersebut Mitsui & co Ltd diberikan komisi sebesar 5% dari harga penjualanekspor.bahwa Pemohon Banding menyatakan dalam kaitannya dengan fungsipemasaran Mitsui & Co Ltd bertanggungjawab atas penyediaan shippinguntuk mengangkut ammonia dari pabrik Bontang ke pembeli di luar negeri,juga bertanggungjawab atas fungsi logistik untuk mengatur jadwalpengangkutan sesuai dengan tingkat persediaan dan jumlah produksiammonia.bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam 9 ayat (8) huruf g dan Pasal13

Ltd memberikan jasapelatihan/training kepada karyawan Pemohon Banding.bahwa Pemohon Banding menyatakan, buktibukti berupa kontrak, invoice,bukti pembayaran, faktur pajak berupa Surat Setoran Pajak, laporanpelaksanaan kegiatan dan material training telah membuktikan adanya jasapelatihan tersebut.bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam 9 ayat (8) huruf g dan Pasal13 ayat (6) huruf b UU Nomor 18 tahun 2000 tentang PPN Barang dan Jasadan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, antara lain dinyatakan

teknis berkenaan dengan pendirian,pengoperasian dan pemeliharaan pabrik amoniak, guna menjagakesinambungan proses produksi amoniak.bahwa Pemohon Banding menyatakan, buktibukti berupa kontrak, invoice,bukti pembayaran, faktur pajak berupa Surat Setoran Pajak telahmembuktikan adanya jasa tersebut, sedangkan paspor dan bukti lainnyasebagaimana dimaksud oleh Terbanding memang tidak ada karenapelaksanaan jasanya dilakukan di luar negeri.bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam 9 ayat (8) huruf g dan Pasal13

Pengusaha Kena Pajak terhitung sejaktanggal 10 Februari 2006, yang merupakan lampiran surat KPP KetapangNomor : SP301/KP.0302/2010 yang ditujukan ke kantor Pusat DirektoratJenderal Pajak.bahwa atas surat KPP Ketapang a quo, Direktorat Teknologi InformasiPerpajakan Kantor Pusat DJP telah memberikan jawaban pada tanggal 9Desember 2010 yang menolak permohonan dimaksud.bahwa dalam persidangan Pemohon Banding juga menyampaikan pendapatbahwa aturan tentang pendaftaran sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam Pasal13

Pengusaha Kena Pajakterhitung sejak tanggal 10 Februari 2006, yang merupakan lampiran suratKPP Ketapang Nomor : SP301/KP.0302/2010 yang ditujukan ke kantor PusatDirektorat Jenderal Pajak.bahwa atas surat KPP Ketapang a quo, Direktorat Teknologi InformasiPerpajakan Kantor Pusat DJP telah memberikan jawaban pada tanggal 9Desember 2010 yang menolak permohonan dimaksud.bahwa dalam persidangan Pemohon Banding juga menyampaikan pendapatbahwa aturan tentang pendaftaran sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam Pasal13

Pengusaha Kena Pajak terhitung sejaktanggal 10 Februari 2006, yang merupakan lampiran surat KPP KetapangNomor : SP301/KP.0302/2010 yang ditujukan ke kantor Pusat DirektoratJenderal Pajak.bahwa atas surat KPP Ketapang a quo, Direktorat Teknologi InformasiPerpajakan Kantor Pusat DJP telah memberikan jawaban pada tanggal 9Desember 2010 yang menolak permohonan dimaksud.bahwa dalam persidangan Pemohon Banding juga menyampaikan pendapatbahwa aturan tentang pendaftaran sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam Pasal13

Pengusaha Kena Pajak terhitung sejaktanggal 10 Februari 2006, yang merupakan lampiran surat KPP KetapangNomor : SP301/KP.0302/2010 yang ditujukan ke kantor Pusat DirektoratJenderal Pajak.bahwa atas surat KPP Ketapang a quo, Direktorat Teknologi InformasiPerpajakan Kantor Pusat DJP telah memberikan jawaban pada tanggal 9Desember 2010 yang menolak permohonan dimaksud.bahwa dalam persidangan Pemohon Banding juga menyampaikan pendapatbahwa aturan tentang pendaftaran sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam Pasal13

Pengusaha Kena Pajak terhitung sejaktanggal 10 Februari 2006, yang merupakan lampiran surat KPP KetapangNomor : SP301/KP.0302/2010 yang ditujukan ke kantor Pusat DirektoratJenderal Pajak.bahwa atas surat KPP Ketapang a quo, Direktorat Teknologi InformasiPerpajakan Kantor Pusat DJP telah memberikan jawaban pada tanggal 9Desember 2010 yang menolak permohonan dimaksud.bahwa dalam persidangan Pemohon Banding juga menyampaikan pendapatbahwa aturan tentang pendaftaran sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam Pasal13

NGO SHELLY UMAR, menerangkan : Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon ; Bahwa ayah Pemohon / suami saksi bernama Lim Budi Sugiarto Halim ; Bahwa benar Pemohon sudah berstatus Warganegara Indonesia, berdasarkan Pasal13 ayat (1) UU No.62 Tahun 1958 diperoleh karena mengikuti statuskewarganegaraan yang diperoleh ayahnya ; Bahwa sekarang ini Pemohon bermaksud menambah/memakai nama margaayahnya yaitu Lim, sehingga nama Pemohon selengkapnya menjadi LIM HONGHW1 ; 20 292222 noon nnn nnn ne nnn anno Bahwa

LIM BUDI SUGIARTO HALIM, menerangkan : Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon ; Bahwa benar Pemohon sudah berstatus Warganegara Indonesia, berdasarkan Pasal13. ayat (1) UU No.62 Tahun 1958 diperoleh karena mengikuti statuskewarganegaraan yang diperoleh saksi ; Bahwa sekarang ini Pemohon bermaksud menambah/memakai nama marga saksiyaitu Lim, sehingga nama Pemohon selengkapnya menjadi LIM HONG HWI ; Bahwa saksi tidak keberatan kalau marga Lim dipakai oleh anaknya yaituPemohon karena menurut hukum adat

sebagai berikut : Uraian MenurutKEP00555 Pemohon Banding Dibatalkan(Rp) (Rp) (Rp) DPP Pajak KeluaranPajak KeluaranPajak Masukan20,710,671,4842,071,067,1481,504,217,50514,566,785,6431,456,678,5641,504,217,5056,143,885,840614,388,584 614,388,584 Kurang / (Lebih) Pajak yang dapat diperhitungkan 566,849,643 (47,538,941)Kelebihan Pajak yang sudah dikom pensasikan ke 772,259,132 724,720,192 47,538,940Masa Pajak berikutnyaPPN Kurang Bayar 1,339,108,775 677,181,251 661,927,524Sanksi administrasi:Bunga Pasal13

ayat (2) KUP 272,087,829 272,087,829Kenaikan Pasal13 (3) KUP 772,259,132 724,720,192 47,538,940PPN (Lebih) Kurang Bayar 2,383,455,736 1,401,901,443 981,554,294 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 14 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar PutusanPengadilan Pajak NomorPUT108925.16/2010/PP/M.XIIIB Tahun 2018, tanggal 3 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon BandingKeputusan

Pengusaha Kena Pajak terhitung sejaktanggal 10 Februari 2006, yang merupakan lampiran surat KPP KetapangNomor : SP301/KP.0302/2010 yang ditujukan ke kantor Pusat DirektoratJenderal Pajak.bahwa atas surat KPP Ketapang a quo, Direktorat Teknologi InformasiPerpajakan Kantor Pusat DJP telah memberikan jawaban pada tanggal 9Desember 2010 yang menolak permohonan dimaksud.bahwa dalam persidangan Pemohon Banding juga menyampaikan pendapatbahwa aturan tentang pendaftaran sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam Pasal13

Pengusaha Kena Pajak terhitung sejaktanggal 10 Februari 2006, yang merupakan lampiran surat KPP KetapangNomor : SP301/KP.0302/2010 yang ditujukan ke kantor Pusat DirektoratJenderal Pajak.bahwa atas surat KPP Ketapang a quo, Direktorat Teknologi InformasiPerpajakan Kantor Pusat DJP telah memberikan jawaban pada tanggal 9Desember 2010 yang menolak permohonan dimaksud.bahwa dalam persidangan Pemohon Banding juga menyampaikan pendapatbahwa aturan tentang pendaftaran sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam Pasal13

Termohon Peninjauan Kembali) berhak memperolehfasilitas perpajakan double taxation convention masingmasing sebesar10% untuk Jepang dan 15% untuk Filipina, dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkaraa quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 11 sampai dengan Pasal13

Pasal13 berikut dengan Penjelasan Pasal 13 UndangUndang Nomor 24Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional:b.

Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2009 Nomor 00009/204/09/081/13tanggal 11 Oktober 2013, atas nama: BUT Total E&P Indonesie, NPWP:01.001.260.7081.000, alamat: World Trade Center II Lantai 12, JalanJenderal Sudirman Kav.2931, Jakarta Selatan 12920, sehingga perhitunganmenjadi sebagai berikut:Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp 1.639.141.492PPh Pasal 26 yang terutang Rp 327.828.298Kredit Pajak Rp 0Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 327.828.298Sanksi Administrasi: Bunga Pasal13

putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp485.185.881,00; dengan perincian sebagai berikut:Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp 1.639.141.PPh Pasal 26 yang terutang Rp 327.828.Kredit Pajak RpPajak yang tidak/kurang dibayar Rp 327.828.Sanksi Administrasi: Bunga Pasal13

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.54995/PP/M.VIA/16/2014Jenis Pajak : Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak : 2009Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap koreksipajak 3 (tiga) Faktur Pajak Masukan dengan total nilai sebesar Rp 281.769.168,00;Menurut Terbanding : bahwa koreksi pajak masukan sebesar Rp281.769.168,00 karena berdasarkan Pasal13 ayat (1) PER159/PJ/2006 yang merujuk pada Pasal 2 PER159/PJ/2006 atasFaktur Pajak Masukan dari PT.

Tagihan/Invoice per tanggal 1 setiap bulannya yang akan dikirimkan kepadaPelanggan, dari data ini diketahui bahwa Pemohon Banding sudah mengetahui bahwa penagihan akandilakukan per tanggal 1 setiap bulannya;bahwa terhadap SPT Masa PPN Masa Pajak Oktober 2009 dan November 2009, Pemohon Banding telahmelaporkan transaksi tersebut dalam Formulir 1107 dan diketahui bahwa atas PPN Masukan telahdikreditkan;bahwa Faktur Pajak tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Faktur Pajak Gabungan karena sesuai Pasal13

Putusan Nomor 757/B/PK/Pjk/2019 PPh Terutang USD 3,999,959.10Kredit Pajak USD 3,564, 356.82Pajak yang tidak/kurang dibayar USD 435,602.28Sanksi Administrasi : Bunga Pasal13(2) UU KUP /JUSD 209,089.09Jumlah PPh yang masih harusdibayar USD 644,691.37 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Juni 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan

nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar USD644,691.37 dengan perincian sebagai berikut:Jumlah penghasilan neto USD 15,999,836.39Penghasilan kena pajak USD 15,999,836.39PPh Terutang USD 3,999,959.10Kredit Pajak USD 3,564, 356.82Pajak yang tidak/kurang dibayar USD 435,602.28Sanksi Administrasi : Bunga Pasal13

Putusan Nomor 2243/B/PK/Pjk/2019Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 11 sampai dengan Pasal13 dan Pasal 3, Pasal 14 ayat (5) Perjanjian Kontrak Karya junctoPasal 4, Pasal 6 dan Pasal 10, Pasal 11 serta Pasal 32A, Pasal 33Aayat (4) UndangUndang Pajak Penghasilan juncto P3B IndonesiaJepang, Indonesia Philipina juncto Article 27 Vienna Convention junctoPasal 38 Statuta International Court of Justice juncto Pasal 9 sda Pasal13 berikut dengan Penjelasan Pasal 13 UndangUndang Nomor 24Tahun 2000 tentang

didukungdengan bukti pendukung yang cukup memadai, sehingga in casu lebihmengedepankan asas kebenaran materiel yang telah diuji oleh MajelisHakim dengan benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku' sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 1 angka 23 juncto Pasal13

Putusan Nomor 395/B/PK/Pjk/2019Pertambahan Nilai Rp 61.310.620.780,00 Pajak Keluaran Rp 6.110.689.615,00Kredit Pajak Rp 6.148.427.006,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (Rp 37.737.391 ,00)Kelebihan pajak yang sudahdikompensasikan ke Masa berikutnya Rp 42.315.036,00Pajak Pertambahan Nilai yang Kurangdibayar Rp 4.577.645,00Sanksi Administrasi : Kenaikan Pasal13 (3) KUP Rp 4.577.645,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 9.155.290,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan

Sanksi Administrasi : Bunga Pasal13 ayat (2) KUP 0,006.