,M.H Hakim ;Irine Relawaty, S.H Panitera Pengganti ;Mega Tri Suseno, S.Sos Penyidik ;Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Mega TriSuseno, S.Sos, atas kuasa dari Penuntut Umum tanggal 8 November 2018Nomor 638/PPNS/PEMKOTPTK/X1I/2018 yang pada pokoknya Terdakwadiajukan ke persidangan karena melakukan tindak Pidana melanggar Pasal43 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 tahun 2010tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3tahun 2009 tentang Ketertiban Asusila

Hakim telah menjatuhkan Putusansebagai berikut :DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadiklan Negeri Ungaran telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa EMILIASUPARNI Binti SUPARMIN (Alm) ;Setelah membaca surat catatan dakwaan beserta suratsurat lainnya ;Setelah mendengarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwa ;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi tersebut dan Terdakwa, Pengadilanberpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melanggar pasal43

,M.H Hakim ;Irine Relawaty, S.H Panitera Pengganti ;Nurhozin, S.Sos Penyidik ;Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Nurhozin,S.Sos , atas kuasa dari Penuntut Umum tanggal 26 September 2018Nomor 529/ PPNS/PEMKOTPTKI/IX/2018 yang pada pokoknya Terdakwadiajukan ke persidangan karena melakukan tindak Pidana melanggar Pasal43 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 tahun 2010tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3tahun 2009 tentang Ketertiban Asusila;a Terdakwa

,M.H Hakim ;Irine Relawaty, S.H Panitera Pengganti ;Nurhozin, S.Sos Penyidik ;Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Nurhozin,S.Sos , atas kuasa dari Penuntut Umum tanggal 26 September 2018Nomor 530/ PPNS/PEMKOTPTKI/IX/2018 yang pada pokoknya Terdakwadiajukan ke persidangan karena melakukan tindak Pidana melanggar Pasal43 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 tahun 2010tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3tahun 2009 tentang Ketertiban Asusila;a Terdakwa

,M.H Hakim ;Irine Relawaty, S.H Panitera Pengganti ;Hadriyanto,S.H Penyidik ;Hakim membaca dakwaan yang. diajukan oleh PenyidikHadriyanto,S.H, atas kuasa dari Penuntut Umum tanggal 8 November 2018Nomor 643/PPNS/PEMKOTPTK/X1/2018 yang pada pokoknya Terdakwadiajukan ke persidangan karena melakukan tindak Pidana melanggar Pasal43 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 tahun 2010tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3tahun 2009 tentang Ketertiban Asusila;a Terdakwa tidak

yalig PPNriya, hans Rp 193.320.958.232,00ipungut sendiriPenyerahan yang PPNnya tidak Rp 2.436.024,440,00dipungutRp 195.809.378.007 ,00Pajak Keluaran Rp 19.332.095.806,00Pajak Masukan: Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan Rp 26.269.241.680,00 Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 4.642.365.468,00Rp 30.911.607.148,00Jumlah PPN yang lebih dibayar Rp 11.579.511.342,00Dikompensasikan ke masa pajakberikutnya Rp 11.818.807.827,00Jumlah PPN yang kurang dibayar Rp 239.296.485,00Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal43

yang PPNnya harus Rp 193.320.958.232,00ipungut sendiriPenyerahan yang PPNnya tidak Rp 2.436.024,440,00dipungutRp 195.809.378.007 ,00Pajak Keluaran Rp 19.332.095.806,00Pajak Masukan: Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan Rp 26.269.241.680,00 Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 4.642.365.468,00Rp 30.911.607.148,00Jumlah PPN yang lebih dibayar Rp = 11.579.511.342,00Dikompensasikan ke masa pajakberikutnya Rp 11.818.807.827,00Jumlah PPN yang kurang dibayar Rp 239.296.485,00Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal43

ndangUndang Pajak Penghasilan,atasenghasilan sewa yang dibayarkan oleh Pemohon Banding selaku subyek pajak dalam negeriaoHemohon Banding wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal43yang terutangtbahwa Pemohon Banding tidak menyampaikan bukti bahwa pihaknya sudah memotong PajaHenghasilan Pasal43 ang terutang atas biaya sewa tersebutKe=~ahwa dengan demikian koreksi Terbanding atas biaya sewa sudah benar sehingga tetapipertahankanouSelisihkorekssebesarRp.23058.860,00bahwa atas selisih koreksi sebesar Rp

,M.H Hakim ;Irine Relawaty, S.H Panitera Pengganti ;Mega Tri Suseno, S.Sos Penyidik ;Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Mega TriSuseno, S.Sos, atas kuasa dari Penuntut Umum tanggal 8 November 2018Nomor 637/PPNS/PEMKOTPTK/X1I/2018 yang pada pokoknya Terdakwadiajukan ke persidangan karena melakukan tindak Pidana melanggar Pasal43 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 tahun 2010tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3tahun 2009 tentang Ketertiban Asusila

Rp2.829.202.193,00 (dua mil iar delapan ratus duapuluh sembilan juta dua ratus dua ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah),nilai kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp2.829.202.193,00 (duamiliar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua ribu seratussembilan puluh tiga rupiah) , tersebut sudah termasuk dalam nilaipenjumlahan pada huruf a dan huruf b tersebut.Perbuatan Terdakwa tersebut adalah kejahatan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf i juncto Pasal43

TiraPersada pada tahun 2009/2010 yang ada permasalahan hukumnya ;Bahwa Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa tidaksesuai dengan UndangUndang Perpajakan, dimana ancaman hukumanyang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf i juncto Pasal43 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 yangancaman pidananya berupa pidana penjara paling singkat

berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pulaternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari PemohonKasasi/ Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, makaTerdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;Memperhatikan Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf juncto Pasal43

alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung danPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidakterdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagaiberikut: Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Desa Sukatani danpengangkatan Pejabat Kepala Desa Sukatani tidak didasari oleh alasansebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 30, Pasal 42 dan Pasal43

Bahwa, dengan demikian secara yuridis anak yang bernama :Muhammad Azka Al Khalifi adalan anak yang dilahirkan diluarperkawinan, oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukummenetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyaihubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal43 ayat (1) Undangundang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kamikutip sebagai berikut :Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubunganperdata dengan ibunya dan keluarga

KTP danKutipan Akta Kelahiran tanpa perlu mensyaratkan penetapan pengadilan;Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2018/PN .Spn.Menimbang, bahwa dalam Undangundang Administrasi Kependudukantersebut, pencatatan peristiwa kependudukan yang mensyaratkanpenetapan/putusan pengadilan telah ditentukan secara limitatif antara lain dalamhal pencatatan perkawinan (Pasal 36), pencatatan pembatalan perkawinan (Pasal39), pencatatan perceraian (Pasal 40), pencatatan pembatalan perceraian (Pasal43

Adira Dinamika Multi Finance, Tbk periode 20132015, yangtermasuk dalam kategori pelanggaran tingkat V yaitu merupakan kesalahan fatalyang pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundangundangan yangberlaku dan dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasanmendesak.Bahwa atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penggugat, maka sesuai Pasal43 ayat 3 huruf e.14 Peraturan Perusahaan PT.

Hal tersebut sesuai dan sejalan dengan Pasal43 ayat 3 huruf ePeraturan Perusahan PT.

ketentuan perundangundangan dan syariat Islam seperti tersebutdalam Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 3 :Artinya : Nikahilah oleh mu wanitawanita yang kamu sukai dua, tiga atau empat jikakamu takut tidak dapat berlaku adil nikahi satu saja;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas terbuktibahwa Pemohon telah memenuhi syaratsyarat untuk menikah lagi (poligami) sebagaimanayang ditentukan oleh pasal 4 dan 5 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 40 s/d pasal43

Berdasarkan hal tersebut meskipunanak XXXXXXXXXXXXXXXXxX tidak termasuk anak sah, maka sesuai Pasal43 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 juncto PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 tanggal 17 Februari 2012,anak XXXXXXXXXXXXXXXXX tidak hanya punya hubungan perdatadengan ibu dan keluarga ibunya, tapi juga punya hubungan perdata denganayah dan/atau keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmupengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum bahwalakilaki

Bahwa, dengan demikian secara yuridis anak yang bernama FathurRahman Akbar Wijaya, Lakilaki, lahir di Bogor, 31 Januari 2019 adalahanak yang dilahirkan di luar perkawinan (belum dicatatkan di KantorUrusan Agama), oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukummenetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyaiHalaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 629/Pdt.P/2021/PA.Cbnhubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal43 ayat (1) Undangundang Perkawinan Nomor

adalahjejaka sampai sekarang tidak pernah bercerai; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah iniadalah untuk melengkapi persyaratan dalam pembuatanAkta Kelahiran anak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebutdiatas antara Pemohon dan Sigit Tribowo Laksono/suamiPemohon tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutanadanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalamPasal 8, jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang undang Nomor 1 Tahun1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, jo Pasal 42, jo Pasal43

Pemohon dan Pemohon Il sebagaimana tertera dalamKutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Kembangan kota Jakarta Barat tertanggal 06Desember 2013;Bahwa, dengan demikian secara yuridis anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN PEMOHON Il adalah anak yang dilahirkan diluarperkawinan, oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukummenetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyaihubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal43

Bahwa, dengan demikian secara yuridis anak yangbernama Natasha Honeyra adalah anak yang dilahirkan diluarperkawinan, oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukummenetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyaihubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal43 ayat (1) Undangundang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kamikutip sebagai berikut :Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyaihubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya7.

dihadirkandi persidangan merupakan saksi pernikahannya, dan keduasaksi tersebut menambahkan bahwa antara Pemohon dengan SitiMasitoh Binti Narwan. tidak ada halangan pernikahan baikkarena nasab, sepersusuan, karena karena semenda ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atasantara Pemohon dan Siti Masitoh Binti Narwan tidakterbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkandalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undangundang Nomor 1tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal43