MENGADILI1.Menyatakan terdakwa JUNAEDI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana menjual minuman keras/beralkohol tanpa ijin sebagaimana diatur dalam Pasal17 (1) jo.

Menyatakan, bahwa Surat Keputusan Nomor PAN/Kpts/KS/088/IV/2013tentang Pengaturan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Gunungkidul Periode 20142019 Pasal 11, Pasal 15 (b), Pasal17 ayat (1) huruf c bertentangan/melawan hukum dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis PermusyawaratanRakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, danDewan Perwakilan Rakyat Daerah juncto Undang Undang Nomor 2Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 17Tahun 2014

Apa yang saya lakukan dalam pengucuran dana BLT tersebut yangdibagi rata, adalah merujuk sesuai UU No. 32 tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Ogan llir No. 7 tahun2008 bab VIl Pasal 17 ayat 1 dan 2 huruf a danc, dan Pasal 3 huruf b,c, huruf k dan m, yang berbunyi sebagai berikut : Pasal17 ayat 1Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusanpemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan Pasal17 ayat 2Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud padaayat 1, Kepala

Pasal17 ayat 3Hal. 7 dari9 hal. Put.

Keuskupan Agung ParokiST.PETRUS dan PAULUS pada tanggal 9 Juni 1993 dihadapan RP.CYRUSSIMALANGO,OFMCap; Bahwa atas Kematian Suami Pemohon hingga saat ini belum didaftarkan diKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,Kota Pematangsiantar;Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohontersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebin dahulu' perlu ditinjauketentuanketentuanhukum yang mengatur mengenai pengesahan perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 jo. pasal 16 jo,pasal17

melakukanpencatatanPeristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yangpengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan(pasal 16), Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami olehseseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama danperubahan status kewarganegaraan (pasal 17) ;Menimbang, bahwa untuk mencatatkan tentang kematian adalah PejabatPencatatan Sipil;Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal17

KUH Perdata;Bahwa tindakan Tergugat yang melakukan penghinaan dengan katakata makian di rumah Penggugat merupakan perbuatan melawan hukumdan memenuhi unsur fitnah sesuai Pasal 1373 KUH Perdata;Menyatakan tindakan tTergugat yang memaksa Penggugatmenandatangani Surat Pernyataan sesuai perintah dari Tergugat adalahperbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3UUD 1945 NKRI juncto Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI juncto 28 ayat 1 UUD 1945 NKRI juncto 28 ayat 2 UUD 1945 NKRI juncto Pasal17

Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembandinguntuk seluruhnya;Menyatakan tindakan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbandingsaat di kios Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding yangsengaja melakukan penghinaan berupa makian kepada PemohonKasasi dahulu Penggugat/Pembanding seperti uraian posita 28 adalahperbuatan melawan hukum sebab bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3UUD 1945 NKRI juncto Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI juncto 28 ayat 1 UUD 1945 NKRI juncto 28 ayat 2 UUD 1945 NKRI juncto Pasal17

KabupatenMukomuko, tanggal 29 Desember 2011 sampai adanya putusanpengadilan yang berkekuatan hukum tetap; DALAM EKSEPSI : e Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; Menyatakan tindakan tergugat menerbitkan surat keputusan nomor 388 tahun 2011 tanggal 29 Desember 201 Dtenayatakan .pemberhentian kepala desa pondok kandang danpenunjukkan penjabat sementara kepala desa pondok kandang Kecamatanpondok suguh kabupaten mukomuko bertentangan dengan Pasal17

Mengabulkan Permohonan untuk sebagian:e Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan buktiyang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 4, Pasal17, dan Pasal 21 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3209) bertentangan dengan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknalibahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang

cukup, dan buktiyang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal184 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana;e Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan buktiyang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 4, Pasal17, dan Pasal 21 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatsepanjang

Pasal17/ ayat (1) huruf b UndangUndang No mor18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTuban, tanggal 23 Agustus 2016 sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa EKO PRAYITNO bin LANTIP telah terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan kegiatanHal. 2 dari 9 hal. Put.

Pasal17 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Bahwa penjatuhan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan merupakanpenjatuhan pidana di bawah ancaman pidana minimum sebagaimanaditentukan dalam Pasal 89 ayat (1) hurufa Jo.

:ccceeeeeeeeeeeees Penyidik;Hakim membacakan berkas perkara yang diajukan oleh PenyidikKepolisian Sektor Nomor Polisi : BP/03/A/V1I/2019/Sek Smlit melanggar Pasal17 huruf e dan f Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 14 Tahun2016 tentang Ketertiban Umum;a.

Menyatakan Penggugat berhak terhadap hak pembayaran gaji penuhselama proses PHK berlangsung berdasarkan Pasal 155 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal17 PMTK juncto Putusan MK Nomor 37/PUUIX/2011 hingga putusandalam perkara ini sudah berkekuatan hukum pasti (inkracht vangewijsde), dan pada saat didaftarkannya gugatan ini sudah berjumlahsebesar Rp128.700.000,00 (9 x Rp14.300.000,00);10.

Menyatakan Penggugat berhak terhadap hak pembayaran gaji penuhselama proses PHK berlangsung berdasarkan Pasal 155 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal17 PMTK juncto Putusan MK Nomor 37/PUUIX/2011 hingga putusandalam perkara ini sudah berkekuatan hukum pasti (inkracht vangewijsde) dan pada saat didaftarkannya gugatan ini sudah berjumlahsebesar Rp128.700.000,00 (9 x Rp14.300.000,00);12.

Sanggau Ledo bahwa Terdakwa melanggar Pasal17 huruf e dan f Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 14 Tahun2016 tentang Ketertiban Umum;a. Terdakwa mengakui berkas' perkara Penyidiktentang perbuatan yang didakwakan kepadanya, sebagaimana yangtercantum dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik KepolisianResor Bengkayang Nomor B/38/IV/OPS.1.3/2021/Sek Sgu Ledotertanggal 6 April 2021 jo Nomor BP/O2/IV/2021/Sek. Sanggau Ledotertanggal 5 April 2021;b.

(Tergugat Il) masingmasing tanggal 19Oktober 2015, para pihak pada pokoknya bersepakat untuk berdamai danHalaman 2 Penetapan No. 20/Pen.Pat.G/2015/PN BlaPenggugat menyatakan berkewajiban untuk mencabut gugatan perkara perdataNomor : 20/Pdt.G/2015/PN Bladan tidak melakukan tuntutan hukum apapun lagi;Menimbang, bahwa untuk itu apabila dinubungkan dengan ketentuan Pasal17 ayat (6) PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilantersebut di atas, permohonan pencabutan perkara yang diajukan

No. 1803 K/PID.SUS.LH/2017Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitungtanggal 05 April 2017 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa NANO KASINO Bin MATAHI JAMALIDI bersalahmelakukan tindak pidana melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasanhutan, tanpa izin Menteri sebagaimana yang telah kami dakwakan dalamDakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 89 Ayat (1) huruf a dan b juncto Pasal17 hurufadan b UndangUndang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahandan

kerusakan hutan;Pertimbangan hukum Judex Facti tersebut keliru, sebab perbuatan Terdakwadilakukan di Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Badau, Kabupaten Belitungdan berdampak menimbulkan kerusakan hutan sebagaimana dimaksud dalamPasal 89 Ayat (1) huruf a juncto Pasal 17 huruf b UndangUndang RI Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Apabila Judex Facti tidak salah menerapkan hukum maka Judex Facti akanmembuktikan ketentuan yang ada dalam Pasal 89 Ayat (1) huruf a juncto Pasal17

telahdicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkaturaian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksudyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah seperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang bahwa terlebih dahulu majelis hakim telah menasehatiPemohon agar menunggu anaknya berumur 16 tahun sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan pasal17

ketentuankewajiban menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sebagaimanadimaksud Pasal 17 ayat (1) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006;bahwa berdasarkan bukti bukti yang ada dalam berkas banding, maka Majelis berkesimpulan bahwapenetapan Terbanding tidak memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 2 (dua) tahun kewajibanmenetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dimaksud dalam Pasal17

TjgDemikian dibuat kesepakatan perdamaian ini berdasarkan Pasal17 PERMA No.1 Tahun 2008 ditandatangani oleh kedua pihak.Pihak Pertama Pihak KeduaTtd TtdPENGGUGAT TERGUGATSetelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulistertanggal 16 April 2013 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka merekamasingmasing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatanperdamaian tersebut;Kemudian Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut :PUTUS ANNomor 355/Pdt.G/2012/PA.TjgDEMI

danmateriil telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR, sehingga bukt ini dapatditeima, olehkarenaitu maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat danTergugat sebagai suami istri yang sah; Menimbang, bahwabukti saksiPenggugat secara formil telah memenuh ketentuan pasal 169 HIR, aecaramateriil ia mengetahui sumber masalah yang menjadi pem.icu perselisinan dan pertengkaran antaraPenggugat danTergugat yangmengakibatkan merekasulituntuk disatukan lagi, hal ini berartipula sesuaidenganisi ketentuan pasal17

telahdicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkaturaian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksudyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah seperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang bahwa terlebih dahulu majelis hakim telah menasehatiPemohon agar menunggu anaknya berumur 16 tahun sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan pasal17

Tidak melakukan pengumpulan data dan pengukuran sesuai Pasal17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah;Bahwa Tergugat menerbitkan sertipikat objek sengketa tidakmelakukan kegiatan pengumpulan data fisik sampai denganpembuatan surat ukur. Tergugat tidak datang ke lokasi, menetapkantanda batas dan melakukan pengukuran untuk mengetahui luasbidang tanah dan penetapan batas bidang tanah.

Tidak melakukan pengumpulan data dan pengukuran sesuai Pasal17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah;Bahwa Tergugat menerbitkan sertipikat objek sengketa tidakmelakukan kegiatan pengumpulan data fisik sampai denganpembuatan surat ukur.

Tidak melakukan pengumpulan data dan pengukuran sesuai Pasal17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah;Halaman 52 dari 82 halaman Putusan Nomor 439 K/TUN/201730.2.30.3.Bahwa Tergugat menerbitkan sertipikat objek sengketa tidakmelakukan kegiatan pengumpulan data fisik sampai denganpembuatan surat ukur.

Panitera Pengganti;Ujang Defriadi................0cccccee ee Penyidik;Hakim membacakan berkas perkara yang diajukan oleh PenyidikKepolisian Sektor Nomor Polisi : B/274/X1/2019/Resnarkoba melanggar Pasal17 huruf e dan f Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 14 Tahun2016 tentang Ketertiban Umum;a.