Ditemukan 8 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : p3hp ppat pait pkwt plat ppht psht pbhi pcht pbhk p3ht pbat pbhtb
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 25-11-2020 — Putus : 22-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN AMBON Nomor 251/Pdt.G/2020/PN Amb
Tanggal 22 Juni 2021 — Penggugat:
MASEWAH ACHMAD
Tergugat:
1.BASRI MASEWANG
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
87 — 56
  • Maluku tanggal 28 Februari 1991 NomorBPN. 3/3/I/B/KMA/PBHT/Tahun 1991 ;3.
    (empat ratus dua puluh dua meter persegi) Surat UkurTanggal 26 November 1991 Nomor 927/1991 atas nama Basri Masewangberdasarkan surat keputusan Kakanwil BPN Prop.Maluku Tanggal 28 Februari1991 Nomor BPN.3/3/I/B/KMA/PBHT/Tahun 1991dan penerbitan sertipikattersebut telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku sehingga prosespenerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 3769/Batu Merah adalah sah menuruthukum;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat disangkali olehtergugat dan Tergugat II maka berdasarkan
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 05-10-2021 — Putus : 14-04-2022 — Upload : 18-04-2022
Putusan PN PELALAWAN Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Plw
Tanggal 14 April 2022 — Penggugat:
1.Tn. Doni Afrizal
2.Ny. Miska Hannum
Tergugat:
Ny. Yustimar
Turut Tergugat:
1.Tn. Tondy Eko Pamudya
2.Ny. Ardelia Rasya
3.Kepala Desa Simpang Beringin
4.Lurah Sekijang
5.Camat Langgam
6.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau
7.Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) C.q Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau (KAPOLDA) C.q Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau Resor Pelalawan (KAPOLRES) C.q Kasat Reskrim Polres Pelalawan
8.Kepala Kantor Pusat PT. Jasa Raharja (Persero) C.q Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Cabang Kota Pekanbaru
108 — 52
  • perkara ini berdasarkan hukum Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

    6. Menghukum Tergugat Konvensi, Turut Tergugat I Konvensi, Turut Tergugat II Konvensi ( Para Penggugat Rekonvensi) dan Turut Tergugat VI atau siapa saja untuk menyerahkan dan atau mengembalikan surat kepemilikan tanah objek perkara A quo kepada Para Penggugat berupa:

    • Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.76/HM/PBHT
    JUFRIZAL;
  • Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.76/HM/PBHT/KW.24/ KR/1996-10 yang ditandatangi oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Riau MAHASJIM, S.H tertanggal 09 Februari 1996 di Pekanbaru berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 27/LGM/1989 tanggal 17-04-1989 dengan luas tanah kurang lebih 19.560 M2an.
    JUFRIZAL;
  • Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.76/HM/PBHT/KW.24/ KR/1996-10 yang ditandatangi oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Riau MAHASJIM, S.H tertanggal 09 Februari 1996 di Pekanbaru berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 28/LGM/1989 tanggal 17-04-1989 dengan luas tanahkurang lebih 19.740 M2an.
    JUFRIZAL;
  • Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.76/HM/PBHT/KW.24/ KR/1996-10 yang ditandatangi oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Riau MAHASJIM, S.H tertanggal 09 Februari 1996 di Pekanbaru berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 32/LGM/1989 tanggal 17-04-1989 dengan luas tanah kurang lebih 19.945 M2an.
    EFRINALDI;
  • Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.76/HM/PBHT/KW.24/ KR/1996-10 yang ditandatangi oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Provinsi Riau MAHASJIM, S.H tertanggal 09 Februari 1996 di Pekanbaru berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 35/LGM/1989 tanggal 17-04-1989 dengan luas tanah kurang lebih 19.975 M2an.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-04-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 220 K/Pdt/2017
Tanggal 17 April 2017 — ZEN MUHAMMAD vs ERMAWATI, dkk
52 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dimana PembayaranPajak PBHT tidak sesuai dengan Nilai Jual Harga Standar yang telahditetapkan oleh Pemerintah dan oleh karena itu Lelang yang dilakukansecara melawan hukum, haruslah dinyatakan batal demi hukum;.
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 10-08-2021 — Putus : 23-08-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PT AMBON Nomor 54/PDT/2021/PT AMB
Tanggal 23 Agustus 2021 — Pembanding/Tergugat I : BASRI MASEWANG
Terbanding/Penggugat : MASEWAH ACHMAD
Turut Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
86 — 38
  • Maluku tanggal 28 Februari 1991Nomor BPN. 3/3/I/B/KMA/PBHT/Tahun 1991 ;. Bahwa Tergugat II dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor3769/Batu Merah atas nama Basri Masewang, telah dilaksanakansesuai prosedur yang berlaku sesuai ketentuan yang terdapat dalamPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah jo.
Pengadilan PN SUNGGUMINASA Pidana Umum Penggelapan
Register : 15-06-2015 — Putus : 22-09-2015 — Upload : 18-11-2015
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 179/Pid.B/2015/PN. Sgm
Tanggal 22 September 2015 — Awalauddin Bin Syawal
93 — 16
  • Bapa Ade sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh jutarupiah) dan ternyata setelah saksi Dewi mengecek ternyata benar sertifikattersebut tidak ada diberkas;Menimbang, bahwa atas keterangan terdakwa awaluddin bin syawal makauang tersebut terdakwa pergunakan untuk bermain game judi bola online;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka perbuatanterdakwa yang tidak menyetorkan uang pajak PPH dan PBHT PT Putera SejahteraMakassar, serta menggadaikan 2 (dua) sertifikat yang dititipnkan di Notaris
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 28-05-2012 — Putus : 02-08-2012 — Upload : 11-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 246 K/TUN/2012
Tanggal 2 Agustus 2012 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI, II. Hj. MUHTIA vs RUSTAM EFFENDY;
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang bersangkutan ditingkat kasasi.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan PengadilanTingkat Pertama dan Banding sudah tepat dan benar serta tidak terdapat kekeliruandalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:e Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa berasal dari TanahNegara yang di berikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur SulawesiTenggara tanggal 28 Juli 1984 No. 36/HM/PBHT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 28-09-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 214 K/TUN/2010
Tanggal 28 September 2010 —
70 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebuttelahbertentangan dengan kepatutan yang berlakuterkait denganAsas Kepastian Hukum dan Keadilan yang berlakudalam proseshukum di Negara Republik Indonesia, karena :Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta dengan hanya mengambil alih pertimbangan hukum PengadilanTata Usaha Negara Jakarta sangat amat bertentangan dengan hukum,karena tidak ada alasan hukum bagi Judex Factie dalam perkara a quountuk mengabaikan produk suatu putusan dari Lembaga Peradilan yangtelah berkekuatan hukum tetap (PBHT
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-04-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN PONTIANAK Nomor 54/Pid Sus/TP.Tipikor/2015/PN.Ptk
Tanggal 18 April 2016 — M.RIDUANSYAH H.M.G, SH ALIAS ATONG BIN H. MUHAMMAD GUDANG
297 — 230
  • prosespermohonan;Bahwa sepengetahuan saksi, warga yang mengajukan proses sertifikathak milik adalah tanah diluar Hak guna Usaha Perusahaan PT.IchikoAgro Lestari (PT.IAL), namun masih satu hamparan;Bahwa atas 700 (tujuh ratus) SPT/SKT(Surat Pernyataan Tanah/SuratKeterangan Tanah) yang diajukan, baru 320 (tiga ratus dua puluh) yangditerbitkan sebagai sertifikat hak milik, oleh karena sebagian sejumlah380 (tiga ratus delapan puluh) SPT/SKT (Surat Pernyataan Tanah/SuratKeterangan Tanah) belum memenuhi biaya PBHT