Mengenai unsur suatu barang yang seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain.Bahwa pada dasarnya barang (uang sebesar Rp. 10.500.000) sebagaimanayang terungkap dalam persidangan adalah milik dari saksi JACOBLAHENGKE yang diminta secara bertahap oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa dengan perincian Rp. 4.500.000 untuk biayapengurusan balik nama dan blanko, Rp. 2.000.000 untuk biaya pengukuranluas tanah termasuk sewa alat ukur, Rp. 4.000.000 untuk biaya peralihanhak atas tanah dan bangunan (PBHTB

) dan biaya PBHTB ini belum dapatterbayarkan untuk penerbitan sertifikat balik nama karena masih terdapatkekurangan berkas dan hal ini telah diberitahukan sebelumnya pada saksiJACOB LAHENGKE sebagai pemilik uang dan uang tersebut karena tidakterpakai oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa telah berupaya untukmengembalikannya namun ditolak oleh saksi JACOB LAHENGKE;Bahwa uang yang dimintakan Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa darisaksi JACOB LAHENGKE sebesar Rp. 10.500.000 pada dasarnya adalahuntuk

menerangkanberapa sebenarnya jumlah uang yang harus dibayarkan jika harusmengurus proses pembuatan sertifikat balik nama dengan luas tanah44.590 m2 (empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh meterpersegi) bahwa saksi MEYTIU LEXI KARAMOY, SH hanya memberikanketerangan berupa perincian yakni untuk biaya balik nama sebesar Rp.25.000, untuk biaya pengecekan sertifikat sebesar Rp. 25.000 sementarauntuk biaya pengukuran luas tanah, uang jalan, biaya transportasi, biayaperalinan hak atas tanah dan bangunan (PBHTB

KemasRindo Rt.032 Rw.006 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati KotaPalembang dengan maksud menawarkan jasa untuk membantu saksiLismansyah menguruSs memecah dan balik nama sertifkat tanah sertamenyelesaikan pembayaran PBHTB, PPH, dan Cetak sertifkat/ Falidasi dariHalaman 2 dari 17 Putusan Nomor 780/Pid.B/2021/PN Pigsurat induk sertifikat tanah An.sdr Irawan dipecah atau dibalik nama ke sertifikattanah an Sdr.Lismansyah dan sdri Merry Anggraini, Kemudian terdakwameyakinkan saksi Lismansyah bahwa

KemasRindo Rt.032 Rw.006 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati KotaPalembang dengan maksud menawarkan jasa untuk membantu saksiLismansyah menguruSs memecah dan balik nama sertifkat tanah sertamenyelesaikan pembayaran PBHTB, PPH, dan Cetak sertifkat/ Falidasi darisurat induk sertifikat tanah An.sdr Irawan dipecah atau dibalik nama ke sertifikattanah an Sdr.Lismansyah dan sdri Merry Anggraini, Kemudian terdakwameyakinkan saksi Lismansyah bahwa terdakwa adalah pegawai BPN yangbiasa mengurus surat

Irawan; Bahwa uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalahmilik saksi sendiri; Bahwa berawal saat Terdakwa datang kerumah saksi dan bertemudengan saksi, Terdakwa mengaku kepada saksi jika Terdakwa merupakanpegawai BPN Kota dan Terdakwa menawarkan jasa untuk membantu saksimengurus memecah dan balik nama sertifkat tanah serta menyelesaikanpembayaran PBHTB, PPH, dan Cetak sertifkat/ Falidasi dari surat induksertifikat tanah an. saudara Irawan dipecah atau dibalik nama ke sertifikattanah

Bank Mega Medan tersebut, makadibebaskan beban Hak Tanggung atas Sertifikat Hak Milik No.505/Desa Lalangtersebut, dan atau dihapuskan dan dicoret dari Sertifikat, dan untukselanjutnya Sertifikat Hak Milik No.505/Desa Lalang tersebut, disimpan ataukeberadaannya pada TURUT TERGUGAT, untuk proses pembuatan Akte JualBeli secara PPAT, setelahnya harga sisa dilunasi dan dapat dilakukan baliknama setelah dilakukan pembayaran pajak yaitu PPh 5 % atas nama Penjualdan Pajak PBHTB 5 % atas nama Pembeli ;6.

Bahwa, karena kesepakatan harga Rp.635.000.000, bersih, artinya seluruhkewajiban untuk pembayaran pajak PPh 5% dan PBHTB 5%, ditanggung olehPembeli ic PENGGUGAT a quo, termasuk juga ongkos Notaris serta BiayaBalik Nama Sertifikat Hak Milik No.:505/Desa Lalang, dari nama TERGUGATke atas nama PENGGUGAT, ditanggung seluruhnya oleh Pembeli icPENGGUGAT aquo ;7.

Ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukanTergugat tidak dapat membayar hutangnya maka Tergugat telah wanprestasi,sehingga merugikan Penggugat, maka Tergugat harus membayar hutangnyatersebut kepada Penggugat yaitu hutang pokok ditambah pajak Penjualan danPajak Pembelian Hak Atas tanah ( PBHTB) serta denda 0,5 % sejak tanggal31 Juli 2016 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi

Pertanahan KotaMadiun;Bahwa Terdakwa yang duduk dibagian perkara tidakdiperbolehkan mengurusi peralihan hak atas tanah karenayang mengurusi hal tersebut adalah bagian pendaftaranhak atas tanah;Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor: 51/Pid.B/20 16/PN Mad.Bahwa untuk mengurus sertifikat peralinan hak atas tanahdari hibah adalah pemohon melengkapi syarat berupasertifikat asli, foto copy KTP pemberi dan penerima hak,foto copy KK, SPT PBB, akte hibah dari notaris, membayarpajak final bagi pemberi hibah dan PBHTB

;Bahwa saksi sebagai atasan mengingatkan berkalikaliuntuk tidak menjadi calo atau biro jasa pengurusansertifikat, namun untuk Terdakwa sudah berulang kalimelakukan hal tersebut sehingga sudah 3 kali mendapatteguran tertulis dari Kepala Kantor BPN;Bahwa untuk mengurus sertifikat peralinan hak atas tanahdari hibah adalah pemohon melengkapi syarat berupasertifikat asli, foto copy KTP pemberi dan penerima hak,foto copy KK, SPT PBB, akte hibah dari notaris, membayarpajak final bagi pemberi hibah dan PBHTB

kali melakukan hal tersebut sehinggasudah 3 kali mendapat teguran tertulis;Bahwa terdakwa yang duduk dibagian perkara tidakdiperbolehkan mengurusi peralihan hak atas tanah karenayang mengurusi hal tersebut adalah bagian pendaftaranhak atas tanah;Bahwa untuk mengurus sertifikat peralinan hak atas tanahdari hibah adalah pemohon melengkapi syarat berupasertifikat asli, foto copy KTP pemberi dan penerima hak,foto copy KK, SPT PBB, akte hibah dari notaris, membayarpajak final bagi pemberi hibah dan PBHTB

Adam, tanggal 18 Juli 2018, berstempel Fotocopy ini untuk kepentingan Dinas;

PANDEAN, berstempel Fotocopy ini untuk kepentingan Dinas;

Fotokopi PBHTB atas nama JESSE DARMAWAN, berstempelFOTOCOPY INI UNTUK KEPENTINGAN DINAS;16. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Suami, tanggal 6 Juli2018, berstempel FOTOCOPY INI UNTUK KEPENTINGAN DINAS;Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 550/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel17. Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh JESSEDARMAWAN, tanggal 18 Juli 2018, berstempel FOTOCOPY INIUNTUK KEPENTINGAN DINAS;18.

PANDEAN, berstempelFOTOCOPY INI UNTUK KEPENTINGAN DINAS;31, Fotokopi Bukti Bayar PBHTB di Bank DKI, berstempelFOTOCOPY INI UNTUK KEPENTINGAN DINAS;Se: Fotokopi PPHTB an. BAYU KUSUMO DEWANTORO,berstempel FOTOCOPY INI UNTUK KEPENTINGAN DINAS;30. Fotokopi KTP ROSTIKAWATI, berstempel FOTOCOPY INIUNTUK KEPENTINGAN DINAS;34.

Fotokopi PBHTB atas nama Jesse Darmawan, berstempelFotocopy ini untuk kepentingan Dinas;16. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Suami, tanggal 6 Juli2018, berstempel Fotocopy ini untuk kepentingan Dinas;17. Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh JESSEDARMAWAN, tanggal 18 Juli 2018, berstempel Fotocopy ini untukkepentingan Dinas;18. Fotokopi Tanda Terima Dokumen, tanggal 18 Juli 2018,berstempel Fotocopy ini untuk kepentingan Dinas;19.

Fotokopi Bukti Bayar PBHTB di Bank DKI, berstempelFotocopy ini untuk kepentingan Dinas;32. Fotokopi PPHTB a.n. Bayu Kusumo Dewantoro, berstempelFotocopy ini untuk kepentingan Dinas;oo: Fotokopi KTP Rostikawati, berstempel Fotocopy ini untukkepentingan Dinas;34. Fotokopi Kwitansi dari Bayu Kusumo Dewantoro kepada JesseDarmawan untuk uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,, berstempelFotocopy ini untuk kepentingan Dinas;35.

4.Nemu
5.Zainudin
Turut Tergugat:
Bupati Gresik c.q Kabid PBB PBHTB

Adam, tanggal 18 Juli 2018, berstempel Fotocopy ini untuk kepentingan Dinas;

PANDEAN, berstempel Fotocopy ini untuk kepentingan Dinas;

Fotokopi PBHTB atas nama JESSE DARMAWAN, berstempelFOTOCOPY INI UNTUK KEPENTINGAN DINAS;16. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Suami, tanggal 6 Juli2018, berstempel FOTOCOPY INI UNTUK KEPENTINGAN DINAS;Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 549/Pid.B/2021/PN Jkt. Sel17. Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh JESSEDARMAWAN, tanggal 18 Juli 2018, berstempel FOTOCOPY INIUNTUK KEPENTINGAN DINAS;18.

PANDEAN, berstempelFOTOCOPY INI UNTUK KEPENTINGAN DINAS;31, Fotokopi Bukti Bayar PBHTB di Bank DKI, berstempelFOTOCOPY INI UNTUK KEPENTINGAN DINAS ;Se: Fotokopi PPHTB an. BAYU KUSUMO DEWANTORO,berstempel FOTOCOPY INI UNTUK KEPENTINGAN DINAS? ;30. Fotokopi KTP ROSTIKAWATI, berstempel FOTOCOPY INIUNTUK KEPENTINGAN DINAS? ;34. Fotokopi Kwitansi dari BAYU KUSUMO DEWANTORO kepadaJESSE DARMAWAN untuk uang sejumlah Rp. 1.000.000.000, ,berstempel FOTOCOPY INI UNTUK KEPENTINGAN DINAS?

Fotokopi PBHTB atas nama Jesse Darmawan, berstempelFotocopy ini untuk kepentingan Dinas;16. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Suami, tanggal 6 Juli2018, berstempel Fotocopy ini untuk kepentingan Dinas;17: Fotokopi Surat Pernyataan ditandatangani oleh JESSEDARMAWAN, tanggal 18 Juli 2018, berstempel Fotocopy ini untukkepentingan Dinas;18. Fotokopi Tanda Terima Dokumen, tanggal 18 Juli 2018,berstempel Fotocopy ini untuk kepentingan Dinas;19.

Fotokopi Bukti Bayar PBHTB di Bank DKI, berstempelFotocopy ini untuk kepentingan Dinas;a2. Fotokopi PPHTB a.n. Bayu Kusumo Dewantoro, berstempelFotocopy ini untuk kepentingan Dinas;23. Fotokopi KTP Rostikawati, berstempel Fotocopy ini untukkepentingan Dinas;34. Fotokopi Kwitansi dari Bayu Kusumo Dewantoro kepada JesseDarmawan untuk uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,, berstempelFotocopy ini untuk kepentingan Dinas;35.

., (tujuh ratus dua belas juta empat ratus empat puluhribu rupiah) yang tidak mencatat luas tanahnya seluas 220m2.Dimana diterangkan dalam akta pasal 2 (dua) tersebut menerangkanbahwa Penggugat sudah menerima pembayaran secara lunas sesualdengan kwitansi namun hal tersebut belum bisa dikatakan Jual belisecara sah sesuai dengan PerundangUndangan yang berlakudisebabkan belum terpenuhinya Pembayaran pajak Penghasilan (PPh)dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBHTB) ;Hal yang tidak lazim dan

yang mendalilkan dalam AktaPerjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor 21 Tanggal 5 Agustus 2011, tidakmencantumkan luas tanah, hal ini dapat dilinat pada halaman 2 Aktatersebut yang telah secara jelas menyebutkan Nomor Sertifikat serta luastanah.Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 2.3, disampaikam jawabansebagai berikut :Halaman 24 dari 49 halamanPutusan Perdata Gugatan Nomor 697/Pdt.G/2019/PN Dpsoleh karena belum terpenuhi Pembayaran Pajak Penghasilan ( PPh )dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah ( PBHTB

) maka Akta yag dibuatadalah Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli, bukan Akta Jual Beli, dan sudahdijelaskan dalam Pasal 3 Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor 21 Tanggal5 Agustus 2011, Jual Beli akan dilakukan setelah Pajak Penghasilan( PPh ) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah ( PBHTB ) dibayar.Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 2.6 disampaikan jawabansebagai berikut :Bahwa oleh karena akta yang dibuat adalah Akta Perjanjian/Ikatan JualBeli ( bukan Akta Jual Beli ) dan harga telah dibayar

Karena dengan telah dibayar lunas oleh Tergugat sebagaimana dalam Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor 21 Tanggal 5Agustus 2011 dan telah terpenuhi persyaratan formal untuk sahnya jual beliatas tanah dan bangunan dan telah dibayarnya Pembayaran PajakPenghasilan ( PPh ) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah (PBHTB ), makajual beli atas objek sengketa dapat direalisasi dan dilakukan balik namaatas objek sengketa menjadi atas nama Tergugat I.Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 9 yang mendalilkanTergugat

blangkopemasangan tanda batas dan semua blanko diisi oleh pemilikdan ditandatangani SaksiSaksi yang berbatasan sertadiketahui oleh Rt dan Lurah setelah itu didaftarkan di BPNPalembang, setelah keluar surat tugas untuk pengukuranpemilik tanah menjemput petugas ukur untuk melaksanakanpengukuran tersebut setelah selesai diukur dipetakan makakeluarlah peta bidang, kemudian pemohon wajibmendaftarkan hak untuk mendaftarkan surat pemberian hak,setelah pemberian hak keluar pemilik tanah wajib membayarpajak PBHTB

di bank Sumsel Babel setelah itu pemilik tanahwajid menyerahkan surat asli dan tanda lunas PBHTB untukHal 68 dari 101 hal PUT : 22K/PM 104/AD/II/2016didaftarkan dan untuk mendapatkan sertifikat dan semuaproses tersebut paling cepat 70 (tujun puluh) hari denganbiaya kurang lebih Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus riburupiah) di luar pajak dan sesuai zona letak tanah.12.

di bank Sumsel Babel setelah itu pemilik tanahwajid menyerahkan surat asli dan tanda lunas PBHTB untukdidaftarkan dan untuk mendapatkan sertifikat dan semuaproses tersebut paling cepat 70 (tujuh puluh) hari denganbiaya kurang lebih Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus riburupiah) diluar pajak dan sesuai zona letak tanah.10.

di bank Sumsel Babel setelah itu pemilik tanahwajid menyerahkan surat asli dan tanda lunas PBHTB untukdidaftarkan dan untuk mendapatkan sertifikat dan semuaproses tersebut paling cepat 70 (tujuh puluh) hari denganbiaya kurang lebih Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus riburupiah) diluar pajak dan sesuai zona letak tanah.7.

di bank Sumsel Babel setelah itu pemilik tanahwajid menyerahkan surat asli dan tanda lunas PBHTB untukdidaftarkan dan untuk mendapatkan sertifikat dan semuaproses tersebut paling cepat 70 (tujuh puluh) hari denganbiaya kurang lebih Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus riburupiah) diluar pajak dan sesuai zona letak tanah.9.

Martono di atas materaiRp.6.000, dan di cap/stempel PD.Pembangunan. 15.07032009 25.000.000, Untuk pembayaran pengurusan PBHTB An.Firman dan Ovian. Kwitansi ditandatangani olehSdr. Martono di atas materai Rp.6.000, dan dicap/stempel PD. Pembangunan. 764.604.000, Jumlah Bahwa dari hasil penjualan tanah milik/asset PD. Pembangunan Kota Cirebonsebesar Rp. 764.604.000, (tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus empatribu rupiah), terdakwa Sofiani, SH alias Sofi Binti R.

belum, malah para ParaPenggugat meminta Pembayaran tahap ke Il.Halaman 18 dari 81 Putusan Nomor 176/Pdt.G/2019/PN Jap10.Bahwa terkait poin 14, 15, dapat kami tanggapi bahwa Pendaftarantanah dan Pengukuran tanah milik Para Penggugat II dan seluruh biayadikeluarkan oleh pihak Tergugat, karena Para Penggugat berada diluarKota Jayapura dan kembali pada ke Kota Jayapura pada bulan Januari2019.Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat point,17 bagaimanamungkin ibu Vera Pontoh tidak bisa membayar PBHTB

luar KotaJayapura;Bahwa pembayaran tahap kedua tidak mungkin dilakukan, karenabelum ada surat ukur, dan karena bulan November 2018 baru akandidaftar di BPN Kota Kota Jayapura, dimana pasal 5 dalam perjanjianlebin mengikat Tergugat, sebab telah ditentukan tanggal 15 Agustus2018, surat ukur digunakan untuk mengurus ijinijin di pbemerintah KotaJayapura baru Tergugat melakukan pembayaran tahap kedua;Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat bagaimana mungkinibu Vera Pontoh tidak bisa membayar PBHTB

diatas tanah milik Penggugat Il tidak dapat dibayarkan karenaTergugat Konvensi membalik nama pajak PBB yang dahulunya terdaftar atasnama Penggugat Il Konvensi kemudian beralih menjadi nama TergugatKonvensi (oukti surat tertanda P35, P34 dan bukti surat Tertanda P36);Menimbang, bahwa keterangan saksi Vera Pontoh menerangkan bahwaPBB di tahun 2018 saksi sudah bayar atas nama Bpk Hermanto dan Ibu Marianidan pada bulan Meret 2019 saksi ke Disperindak untuk membayar PBB tahun2019 karena untuk pengurusan PBHTB

Foto Copy Akta Jual Beli No.57/2013, yang dikeluarkan oleh PejabatPembuat Akta Tanah Suwendi,SH,Sp.N antara Tuan Dennies Depriadidengan Nyonya Josephine Budiwati Handjaja,tertanggal 05 Juni 2013, diberitanda P.2.3 Foto Copy tanda terima dari Kantor Notaris & PPAT Andi Erniwati Gaffartelah diterima Nyonya Josephine Budiwati Handjaja, tertanggal 05 Juni 2013terdiri dari : SHM No.109/Samoja,Akta Jual Bel,PBHTB &SSP,SPPT(PBB),STTS(PBB), diberi tanda P.3;4, Foto Copy kwitansi dari kantor Notaris & PPAT

Rp.42.549.077.946 ( empat puluh dua miliar lima ratus empat puluhSembilan juta tujuh puluh tuju ribu Sembilan ratus empat puluh enamrupiah) terdiri dari Dana PBB dan PBHTB( dana diluar APBD ) yangtertampung di BRI UnitDobo Dana PBB sebesar Rp. 1.050.000.000, Dana BPHTB sebesar Rp. 23.773.000.000, 24 TotalRp. 24.823.000.000, Dana APBD Kepulauan AruTahun 2006 Pemberian pinjaman kepadaTheddyTengko,SH.M.Hum. tanggal11 Juli 2006.Rp. 1.000.000.000, Dana Tak Terduga untukmembayar biaya penasihathukum perkara

Dana APBD KepulauanAru Tahun 2007 Dana PenampunganRp. 3.711.620.000, Dana Alikasi UmumRp. 2.626.418.973 Panjar pembayaran wismajargariaRp. 50.000.000, Fee Kuasa hukum perkaraTUN (Bupati TheddyTengko.SH.M.Hum.)Rp. 1.050.000.000, Pembelian 1 (satu) unitmobil Honda jazz sumberdana bagian keuanganRp. 200.000.000, TotalRp.13.976.077.946, Perubahan APBD Tahun2007 Pembayaran wisma jargariadiserahkan kepada TheddyTengko,SH.M.HUMRp 2.000.000.000, TotalRp.2.000.000.000, Jumlah total 1 + 2 +344 Dana PBB dan PBHTB

dari perbuatan terdakwa Mohamad Raharusun,S.Sos KabagKeuangan Kabupaten Kepulauan Aru dan saudara Thedy Thengko,SH.MhumBupati Kepulauan Aru yang elah menyalahgunakan kewenangannya olehkarena kedudukannya merugikan keuangan Negara atau PerekonomianNegara sebesar + Rp. 42.549.077.946 ( empat puluh dua miliar limaratus empat puluh Sembilan juta tujuh puluh tuju ribu Sembilan ratusempat puluh enam rupiah) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebutyang diperinckan sebagai berikut : 1 Dana PBB dan PBHTB

Pembayaran wismajargaria diserahkan kepadaTheddyTengko,SH.M.HUMRp 2.000.000.000, TotalRp.2.000.000.000, Jumlah total 1+ 2 4+3+4 Dana PBB dan PBHTB( dana diluar APBD ) yangtertampung di BRI UnitDobRp. 24.823.000.000, Dana APBD Kepulauan AruTahun 2006Rp. 1.750.000.000, Dana APBD KepulauanAru Tahun 2007Rp. 13.976.077.946, Dana Perubahan APBD Kab, Aru Tahun 2007.

No. 750 K/Pdt/2012dugaan adanya persekongkolan dan rekayasa antara Tergugat ,Il, Ill dan IV oleh karena itu Para Penggugat telah melaporkannyakepada pihak Kepolisian, dan dengan adanya kerugian Negarasebagai perolehan pajak dalam PBHTB dan PPN, sehingga ParaPenggugat akan mempertimbangkan untuk melaporkan tentangdugaan terjadinya tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan;9.

No. 2258 K/Pid.Sus/201348Pedesaan dan Sektor Perkotaan, besertalampirannya;1 (satu) Surat Keputusan Kepala DinasPendapatan Kabupaten Buleleng Nomor 52Tahun 2010 tanggal 04 Januari 2010 tentangPenunjukan Sedahan Kecamatan dan PembantuKelurahan/Desa Sebagai Petugas Pungut PajakBumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaandan Perkotaan se Kabupaten Buleleng Tahun2010, beserta lampirannya ;1 (satu) bendel Surat Laporan PerkembanganRealisasi Penerimaan PBB dan PBHTB Tahun2009, 2010 dan 2011 ;Rencana Kerja Anggaran

2009 tentang Pembagian BiayaPemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaandan Sektor Perkotaan, beserta lampirannya;1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas PendapatanKabupaten Buleleng Nomor 52 Tahun 2010 tanggal 04Januari 2010 tentang Penunjukan Sedahan Kecamatan danPembantu Kelurahan/Desa Sebagai Petugas Pungut PajakBumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan danPerkotaan se Kabupaten Buleleng Tahun 2010, besertalampirannya ;1 (satu) bendel Surat Laporan Perkembangan RealisasiPenerimaan PBB dan PBHTB

lagisebagai dasar menentukan besar kecilnya nilai gantirugi;e bahwa untuk mendapatkan nilai pasar, saksi lakukandengan cara mencari, survei dan melihat hargapengeceran tanah;e bahwa untuk harga tanah Pemohon, Tim Penilaimemberikan harga Rp.41.000 (empat puluh satu riburupiah) per meter, karena harga pasaran tanah dilokasitersebut ratarata per meternya Rp.10.000, (Sepuluhribu rupiah);e Nilai ganti rugi tanah Pemohon menjadi Rp.41.000,/meter karena dihitung dari nilai pasaran tanahditambah biaya PBHTB

penambahan kekurangan sertifikat Bekasi sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);- 1(satu) lembar kwitansi tertanggal 08 Mei 2016 untuk pembayaran BPHTB dan SSP Bekasi sebesar Rp. 33.200.000,- (Tiga puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 27 Mei 2016 untuk pembayaran BPHTB dan SSP sebesar Rp. 69.500.000,- (Enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);- 1(satu) lembar kwitansi tertanggal 06 April 2016 untuk Pengurusan Balik nama waris, Pajak, PBHTB

biayabiayapermohonan termasuk pajak BPHTB yang saat itu ditaksir dari DinasPendapatan Daerah Kota Pontianak yang mencapai Rp 150.000.000(seratus lima puluh juta rupiah) dan Penggugat telah berusaha beberapa kalimeminta keringanan hingga akhirnya mendapatkan pengurangan denganalasan bahwa ketika sertipikat terbit Penggugat juga akan dikenakan pajakyang sama karena jualbeli plus PPH oleh karena pihak Tergugat tidak maumengeluarkan biaya apapun sesuai perjanjian akhirnya disetujui oleh pihakDispenda Pajak PBHTB

Pembangunan.1955 07032009 25.000.000, Untuk pembayaran pengurusan PBHTB An.Firman dan Ovian. Kwitansi ditandatangani olehSdr. Martono di atas materai Rp.6.000, dan dicap/stempel PD. Pembangunan.764.604.000, Jumlah Bahwa dari hasil penjualan tanah milik/asset PD. Pembangunan Kota Cirebonsebesar Rp.764.604.000, (tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus empatribu rupiah) terdakwa Rahmat Supriyatna Martono Alias Martono Bin (Alm) Adamtidak menyetorkan kepada Kas PD.

Pembangunan. 15.07032009 25.000.000, Untuk pembayaran pengurusan PBHTB An.Firman dan Ovian. Kwitansi ditandatangani olehSdr. Martono di atas materai Rp.6.000, dan dicap/stempel PD. Pembangunan. 764.604.000, Jumlah Bahwa dari hasil penjualan tanah milik/asset PD. Pembangunan Kota Cirebonsebesar Rp.764.604.000, (tujun ratus enam puluh empat juta enam ratusempat ribu rupiah) terdakwa Rahmat Supriyatna Martono Alias Martono Bin(Alm) Adam tidak menyetorkan kepada Kas PD.

Pembangunan.15. 07032009 (25.000.000, Untuk pembayaran pengurusan PBHTB An.Firman dan Ovian. Kwitansi ditandatangani olehSdr. Martono di atas materai Rp.6.000, dan dicap/stempel PD. Pembangunan. 764.604.000, Jumlah Bahwa dari hasil penjualan tanah milik/asset PD. Pembangunan Kota Cirebonsebesar Rp.764.604.000, (tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus empatribu rupiah) terdakwa Rahmat Supriyatna Martono Alias Martono Bin (Alm) Adamtidak menyetorkan kepada Kas PD.

Jumhana Choliluang sejumlah Rp. 25.000.000, untuk pembayaranpengurusan PBHTB An. Firman dan Ovian, ditanda tangani olehsaksi Martono diatas materai 6000, tertanggal 732009.Bahwa110benar saksi tanah yang saksi mintakan pengurusannya melaluisaksi Martono telah ada sertifikatnya atas nama yaitu : SertifikatHak Milik No. 4056 atas nama Drs.H .

Jumhana Cholil uangsejumlah Rp. 25.000.000, untuk pembayaranpengurusan PBHTB An. Firman dan Ovian,ditanda tangani oleh terdakwa diatas materai6000, tertanggal 732009.Bahwa tanah yang terdakwa urus atas nama saksi Jumhana Cholil, dkk melaluiBPN Kota Cirebon telah ada sertifikatnya masingmasing atas nama yaitu :Sertifikat Hak Milik No. 4056 atas namaDrs. H.