Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register pderkara;

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I

Dalam Pokok Pderkara

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 1.834.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

yang telah J'ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak 'pemah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kuasa hukumnya meskipun Jurusita pengganti Pengadilan Agama padatanggal 18 Januari 2018, tanggal 25 Januari 2018 dan tanggal 01 Pebruari 2018telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidakhadimya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menuruthukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg pderkara

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I

Dalam Pokok Pderkara

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 1.834.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Rincian Biaya Pderkara : e Biara Pendaftaran Rp 30.000,00e Biaya Proses Rp 50.000,00e Biaya Panggilan/Pengumuman Rp 360.000,00e = Redaksi Rp 5.000,00e Meterai Rp 6.000,00Jumlah Rp 451.000,00(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).Disalin sesuai dengan aslinyaTenggarong, 15 Februari 2012PANITERA,ttdDrs. ASRIE, S.H.M.H.

Dalam Provisi - Menolak gugatan provisi penggugat rekonpensi ;Dalam Pokok Pderkara.1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi untuk sebagian ;.............................DALAM KONPENSI/REKONPENSI- Membebankan secara tanggung renteng kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi dan Termohon Konpensi /Pemohon Konpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.266.000; (satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah );

Memberi ijin kepada pemohon ( PEMOHON ) untukmengucapkan ikrar talak kepada termohon ( TERMOHON )dihadapan sidang Pengadilan Agama Trenggalek ;DALAM REKONPENSIT .Dalam Provisi Menolak gugatan provisi penggugat rekonpensi ;Dalam Pokok Pderkara.1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi untuksebagian ;2. Menetapkan harta yang berupa2.1.

ADITYA WARDANA menjadi nama baru RADEN MUHAMMAD ADITYA WARDANA;

Menghukum Pemohon membayar ongkos pderkara sebesarRp.131.000, (Seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 olehSaid Husein, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang ditunjuksebagai Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan NegeriPalembang pada tanggal 22 September 2020 Nomor 199/Pen.Pdt.P/2020/PNPLG, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dipersidangan terobuka untuk umum dengan dibantu oleh Yelvi, SH.

;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti surat(P.2), maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukumPengadilan agama Tuban, sehingga pderkara ini menjadi wewenang PengadilanAgama Tuban;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksisaksidalam persidangan maka ditemukan faktafakta sebagai berikut : Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikahpada tanggal 05 Septembarr tahun 2011, dan telah rukun layaknya suamiistri serta

keadaan danhubungan hukum yang menghalangi sahnya pernikahan, dan secara nyatakeduanya telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri serta tidakada orang lain yang keberatan, oleh karenanya patut disimpulkan bahwa antaraPenggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanyapula gugatan Penggugat telah ternyata mempunyai landasan formal yakniadanya pernikahan terSebut;Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2018/PA.Kgn, Hal. 7 dari 11 ff 15 hari bulan yang lalu sudah timbul masalah; PDerkara

Putusan Nomor 524 K/TUN/2018 Menghukum Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II untukmembayar biaya yang timbul dalam pderkara ini secara tanggungrenteng;Atau:Mohon putusan yang adil menurut pertimbangan Hakim (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi dan Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasimasingmasing pada tanggal 16 Juli 2018 dan 23 Juli 2018 yang padaintinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap

Pemohon dari ADVELINA HUBERTHA menjadi nama baru: ADVELINA HUBERTHA FANGGIDAE;

Menetapkan memperbaiki nama Anak Pemohon dari semula nama M.HARIS SYAFEI menjadi MASAGUS HARIS SYAHFEI;

antara:XxXxXXxxX Binti xxxxxx, Umur 29 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Bertempat tinggal diDesa Muara Pinang Baru, Kecamatan Muara Pinang, KabupatenEmpat Lawang, sebagai Penggugat;melawanXxXxXxxx Bin xxxxxx, Umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian,Pendidikan Diploma Tiga, Bertempat tinggal di Desa Muara PinangBaru, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang,sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas pderkara

Oktober 2011 dinyatakan gagal ; Menimbang, bahwa karena upaya damai yang telah dilakukan olehMediator tidak berhasil/gagal, maka pderkara ini diproses sesuai ketentuanhukum yang berlaku, dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonanPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon tersebutpihak Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis tanggal 14Nopember 2011 yang isi pokoknya sebagai berikut :1.

., para advokat/mediatorpada Lembaga Bantuan Hukum Lahat yangberkantor di Jalan Sofyan Kasim, penghijauan Il,No.850, Bandar Jaya, Lahat, Sumatera Selatan,yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;melawanXXXXXXXX bin Xxxxxx, Umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,Pendidikan Tidak Tamat SLTP, Bertempat tinggal diDusun Ill, Desa Sawah, Kecamatan Tebing Tinggi,Kabupaten Empat Lawang, yang selanjutnyadisebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas pderkara;Telah mendengar

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa tidak mengajukan memori banding, karenanya Majelis HakimPengadilan Tingkat Banding tidak mengetahui apa alasanalasan yang menjadikeberatan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam upayahukum banding tersebut, namun karena memori banding dan kontra memorihalaman 8 dari 10 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PT PALbanding bukan menjadi syarat mutlak/kewajiban dalam upaya hukum banding,maka pemeriksaan secara keseluruhan terhadap pderkara

Foto copy Surat dari Panitera atas nama Ketua Pengadilan Negeri Bengkaliskepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Perihal meminta bantuan untukmelaksanakan Eksekusi Pengosongan Pderkara No. 69/Eks/2011/208/ Pdt/G/2011/PNMdn, tertanggal 22 Januari 2014, telah bermaterai cukup dan tanpaaslinya, diberitanda T.l+1 ;2. Foto copy Berita Acara Melaksanakan (Eksekusi) Perkara BA.

Pengadilan Tinggi sependapat denganhakim tingkat pertama karena sudah tepat dan benar sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 30 Juli 2015 Nomor:155/Pid.Sus/2015/PN.Tjb tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkandan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amarnyaselengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam pderkara

sehinggaPemohon harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum denganTermohon karena perkawinan, maka demi hukum pihak Pemohon danTermohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak(legitima persona standi in judicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon dalam usahanya untuk membuktikan dalildalil permohonannya telah mengajukan bukti pengesahan nikah dan 2 orangsaksi, sedangkan Termohon tidak mengajukan alat bukti;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pderkara

para Pembading sebagaimana tersebut dalam memoribandingnya, oleh karena alasan keberatannya tersebut hanyalahbersifatpengulangan saja dari halhal yang telah dipertimbangkan oleh pengadilantingkat pertama dan juga tidak ada halhal baru yang perlu dipertimbangkanlebih lanjut, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan danputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut. sehinggapertimbangan hukumnya diambil alin sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggisendiri dalam memutuskan pderkara