Ditemukan 9 data
28 — 8
Surat Landformatas nama orang tua JAIS, dengan batasbatas :Utara berbatas dengan tanah TIA BARUS lebih kurang 250 M2Selatan berbatas dengan jalan lebih kurang 264 M2Timur berbatas dengan jalan lebih kurang 72 M2Barat berbatas dengan tanah HASAN HALIM lebih kurang 103 M2.Bahwa untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) haruslahmemenuhi syaratsyarat diantaranya Surat Penguasaan fisik dan gambar ukurnamun terdakwa, Lasiman, Budiman (dalam proises penyidikan) dan Misnan(Almarhum) dalam pengajuan penberbitan
H. LALU RANGGALAWE, SH. MH
Tergugat:
H. DARMAWAN
61 — 28
mutasi atas SHM. tersebut, namun Tergugat tetapmenahan dan tidak mau mengembalikan (menggelapkan) SHMSHM tersebut;Bahwa meskipun Penggugat dan pemilik tanah telah berusaha untuk menarikkembali SHM tersebut dari Tergugat namun Tergugat tetap tidak maumengembalikan SHM. tersebut, maka untuk menggugah itikat baik Tergugatuntuk mengembalikan SHM tersebut Penggugat dan Pemilik tanahmenganggap SHM tersebut hilang, kemudian mengajukan permohonanpenerbitan sertifikat kedua di BPN Lombok Barat.Bahwa sebelum penberbitan
33 — 15
Surat Landform atas nama orang tua JAIS,dengan batasbatas :Utara berbatas dengan tanah TIA BARUS lebih kurang 250 M2Selatan berbatas dengan jalan lebih kurang 264 M2Timur berbatas dengan jalan lebih kurang 72 M2Barat berbatas dengan tanah HASAN HALIM lebih kurang 103 M2.Bahwa untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) haruslah memenuhisyaratsyarat diantaranya Surat Penguasaan fisik dan gambar ukur namun terdakwa,Lasiman, Budiman (dalam proises penyidikan) ddan Misnan (Almarhum) dalampengajuan penberbitan
232 — 624 — Berkekuatan Hukum Tetap
SPKTNP383/KPU.01/2013 tanggal 25September 2013 memenuhi ketentuan formal penberbitan SPKTNP.Pendapat Majelis Hakim di dalam halaman 23 dari 35 Put.58216/2014 yang menyatakan : Bahwa atas keberatan Pemohon Banding Majelis berpendapatpenetapan kembali Terbanding dalam SPKTNP No.
RASKITA J. F SURBAKTI, SH
Terdakwa:
UMMUL AZIS DAULAY
65 — 12
Photo copy Perbup Paluta nomor : 17 tahun 2017 tentang pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesyang dilegalisir;
- Photo copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor : 01703/sp2d-bs/4.04.01.02/2018, tanggal 08 Juni 2018 yang dilegalisir;
- Photocopy Surat Permohonan Penberbitan SP2D yang ditanda tangani Kepala Badan
Dolok kepadaBupati Paluta Cq.Kepala Badan MPD/K Kab.Paluta Nomor : 412.5/20/223/2018, tanggal 04 Juni 2018, perihal permohonan Penyaluran Dana Tahap I tahun anggaran 2018 sebesar Rp.126.982.000,-yang dilegalisir;
- Photo copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 04671/sp2s-bs/4.04.01.02/2018, tanggal 06 Desember 2018yang dilegalisir;
- Photo copy Surat Permohonan Penberbitan
Terbanding/Penuntut Umum : RASKITA J. F SURBAKTI, SH
82 — 20
Dana Desa tahun anggaran 2018 yang dilegalisir;
- 8). Photo copy Perbup Paluta nomor : 17 tahun 2017 tentang pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat dalam evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang dilegalisir;
- Photo copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor : 01703/sp2d-bs/4.04.01.02/2018, tanggal 08 Juni 2018 yang dilegalisir;
- Photocopy Surat Permohonan Penberbitan
diketahui Camat Dolok kepada Bupati Paluta Cq.Kepala Badan MPD/K Kab.Paluta Nomor : 412.5/20/223/2018, tanggal 04 Juni 2018, perihal permohonan Penyaluran Dana Tahap I tahun anggaran 2018 sebesar Rp.126.982.000,- yang dilegalisir;
- Photo copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 04671/sp2s-bs/4.04.01.02/2018, tanggal 06 Desember 2018 yang dilegalisir;
- Photo copy Surat Permohonan Penberbitan
143 — 95
Permitra Andalan Semesta;Bahwa saksi mengurus langsung penberbitan Sertifikat Hak GunaBangunan No. 182 ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor;Bahwa sebelum terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 182 ada prosespengumuman dan tidak ada klaim dari pihak manapun;Bahwa saksi tidak pernah bertanya apakah ada sertifikat lain selainSertifikat Hak Guna Bangunan No. 182;Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 182 ada pada PT.
226 — 50
Memantau pelaksanaan jasa bank lainnya yang meliputi :1) Penberbitan bank referensi, bank Garansi dan lainya yang sejenis ;2) Pelayanan dan penatausahaan transaksi ekspor dan impor untuk nasabah ;3) Inkaso, transfer, Wiring dan penagihan lainnya ;4) Jasa jasa valuta asing dan jasajasa bank lainnya ;. Mengorganisir penyelenggaraan usaha kesekretariatan, personalia, dan umumyang menjadi wewenang kantor cabang ;.
Penberbitan bank referensi, bank Garansi dan lainya yang sejenis ;b. Pelayanan dan penatausahaan transaksi ekspor dan impor untuk nasabah ;c. Inkaso, transfer, Wiring dan penagihan lainnya ;d. Jasa jasa valuta asing dan jasajasa bank lainnya ;;. Mengorganisir penyelenggaraan usaha kesekretariatan, personalia, dan umumyang menjadi wewenang kantor cabang ;.
MUHAMMAD SALAHUDDIN, S.H
Terdakwa:
Ir. H. SISWO IRYANA
201 — 59
memilikihubungan dengan pemerintah kabupaten/kota.Memberikan persetujuan atas pengelolaan dana dalam bentuk perkreditanpenempatan dan bentuk lainnya dalam batas kewenangannya danmengajukan rekomendasi penggunaan dana ke unit kerja terkait kantorpusat untuk yang diluar batas kewenangan.Mengatur strategi dalam pengerahan dana masyarakat yang meliputi Giro,Tabungan, Deposito serta dana dana lain yang sejenis atas dasarketentuan yang berlaku.Memantau pelaksanaan jasa bank lainnya yang meliputi :1) Penberbitan