menolak dengan tegas dalil Penggugat, karena secara nyatabahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu 1 (satu) tahun dimana PemutusanHubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat terjadi tanggal 11 Maret 2010,sedangkan gugatan Penggugat sendiri baru diajukan dan didaftarkan kePengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 15 Juli 2011 ; Bahwa berdasarkan Pasal 82 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, tentangPenyelesaian Hubungan Industrial, menyatakan bahwa :Gugatan oleh perkeja

kareaanyechbalsteraepnittelah dianggap cukup dan memadai untuk biaya hidup selama 3 bulan ataulebih kurang 100 hari dalam masa /ddah tersebut ;Menimbang, bahwa mengenai besarnya mutah sebagaimana telahdiputuskan oleh Majelis Tingkat pertama dengan menghukum Terbanding/Pemohon dalam hal ini sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkanpenghasilan tetap dan bersih yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi/ Terbanding sebagai perkeja

Koperasi TKBM Pelabuhan Tanjung PerakSurabaya Jalan Kalimas Baru Nomor 107 Surabaya Badan Hukum Nomor6664/BH/I/90 tanggal 9 April 1990 tempat bekerja para Pekerja/Buruh, yangbergabung dalam Serikat Pekerja masingmasing, yakni Penggugat danTergugat ;14.Bahwa, benar Tergugat Il adalah Koperasi TKBM Pelabuhan Tanjung PerakSurabaya Jalan Kalimas Baru Nomor 107 Surabaya Badan Hukum Nomor6664/BH/IV90 tanggal 9 April 1990, yakni pihak yang memotong,menampung dan membayarkan biaya administrasi serikat perkeja

(Vide: butir 10 Gugatan);15.Bahwa, sengketa ini terjadi ketika Penggugat menuntut pembagian sebesar99% (sembilan puluh sembilan prosen) dari biaya administrasi serikatperkeja/serikat buruh, padahal pada bulan Agutus 2015, September 2015dan Oktober 2015, Tergugat Il telah memberikannya kepada Tergugat danPenggugat dengan prosentasi masingmasing 50% (lima puluh prosen);16.Bahwa, anjuran a quo tidak berkeadilan, sebagaimana dikemukakan di atas bahwa prosentasi pembagian biaya administrasi serikat perkeja

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa jumlah anggota(pekerja) hanya berkaitan dengan 92,5 (sembilan puluh dua komalima prosen) pendapatan Tergugat Il, sedangkan biaya administrasiserikat perkeja/serikat buruh tidak berkaitan dengan jumlahanggota serikat pekerja/serikat buruh, melainkan berkaitan denganjumlah serikat pekerja/serikat buruh yang tergabung di dalamTergugat Il;DALAM REKONVENSI:1.Bahwa, halhal yang dikemukakan pada bagian Konvensi, mohon secaramutatis mutandis merupakan bagian yang

Ketenagakerjaan yangmenyebutkan sebagai berikut:(1) Pengusaha, pekerja/oburuh, serikat pekerja/serikat buruh, danpemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agarjangan terjadi pemutusan hubungan kerja.(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusanhubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusanhubungan keja wajiob dirundingkan oleh pengusaha dan serikatpekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat perkeja

Ketenagakerjaan yangmenyebutkan sebagai berikut:(1) Pengusaha, pekerja/ouruh, serikat pekerja/serikat buruh, danpemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agarjangan terjadi pemutusan hubungan kerja.(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusanhubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusanhubungan keja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikatpekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/oburuh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat perkeja

lanjut eksepsi dari Tergugat danTurut Tergugat tersebut;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 56 UU No. 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, Pengadilan Hubungan Industrial bertugas danberwenang memeriksa dan memutus;a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihankepentingan;c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusanhubungan kerja;d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihanantar serikat perkeja

Ketenagakerjaan yang menyebutkan sebagai berikut :(1) Pengusaha, pekerja / buruh, serikat pekerja / serikat buruh, danpemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar janganterjadi pemutusan hubungan kerja.(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungankerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kejawajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja / serikat buruhatau dengan pekerja / buruh apabila pekerja / buruh yangbersangkutan tidak menjadi anggota serikat perkeja

M & SAPPARELmemperkerjakan Karyawan sejumlah 3390rang, dimana sejumlah 314tergabung dalam serikat perkeja Indonesia (SPIN) dan sudah terdaftar di DinasTenaga Kerja Kabupaten Bogor No:565/1444H. Siaker /2020, tanggal 24 Juli2020, bahwa PT. M & SAPPAREL dalam melaksanakan produksi ataukegiatannya di laksanakan oleh Byoung Jun Woo alias Woo Byoung Jun selakuGenaral Manajer, karena Mr.

perserta magang melakukan demo, agarmereka dianggap sebagai karyawan dan mempunyai gaji tetap selanjutnyadilakukan mediasi pada Disnakertrans, dengan pihak perusahaan lalu dicatat,baru kemudian pihak PT NSS mengeluarkan surat PHK ; Bahwa saksi pernah bekerja pada PT NSS Cabang Mataram dengan paraPenggugat dan sekarang saksi sebagai karyawan pada DaelerDaihatzu; Bahwa saksi di PT NSS sebagai Koordinator Harian / Superpeser (KDH )membawai seluruh Peserta Magang dan pernah memberikan arahan kepadapara perkeja

menyebutkan sebagai berikut :15.16.(1) Pengusaha, pekerja / buruh, serikat pekerja / serikat buruh, danpemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar janganterjadi pemutusan hubungan kerja.(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungankerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kejawajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja / serikat buruhatau dengan pekerja / buruh apabila pekerja / buruh yangbersangkutan tidak menjadi anggota serikat perkeja

terhadap Penggugat.Perlu Penggugat ketahui bahwa Hukum Ketenagakerjaan itu. merupakanhukum positif yang di dasarkan pada peraturan atau ketentuan perundangundungan yang jelasjelas tersurat atau tertulis, bukan hukum adat yang hanyadi dasarkan pada kebiasaankebiasaan semata atau hanya didasarkan padaucapanucapan lisan.Permasalahannya : apakah ketika seorang majikan atau pengusaha kesalkarena perkerja atau buruhnya terus tidak masuk kerja atau tidak melakukanperkerjaan dengan benar lalu bicara kepada perkeja

Ketenagakerjaan yangmenyebutkan sebagai berikut:(1) Pengusaha, pekerja/ouruh, serikat pekerja/serikat buruh danpemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar janganterjadi Pemutusan Hubungan Kerja;(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi Pemutusan HubunganKerja tidak dapat dihindari, maka maksud Pemutusan Hubungan Kerjawajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruhatau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/oburuh yang bersangkutantidak menjadi anggota serikat perkeja

Ketenagakerjaan yang menyebutkan sebagai berikut:(1) Pengusaha, pekerja/oburuh, serikat pekerja/serikat buruh, danpemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar janganterjadi pemutusan hubungan kerja;(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungankerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kejawajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruhatau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/ouruh yang bersangkutantidak menjadi anggota serikat perkeja

Serikat Perkeja Fotocopy dari Fotocopy PUK. S.P. RTMMFederasiSPSI PT. Diamond Cold Storage yang berkantor di Jalan Pasir Putin Raya Kav.1 Ancol Timur, Jakarta Utara dan atau anggota yang ada dikantor Cabangdengan alamat masingmasing" dan selanjutnya dipertegas dengan "yangmewakili karyawan Fotocopy dari Fotocopy PUK. S.P.

Bahwa pada waktu dilakukan mediasi antara PT DI dan Serikat Pekerja , disepakatibahwa PT DI akan membayar gaji sesuai dengan UMK Kota Bandung untuk itukemudian dibuat Perjanjian Bersama tahun 2013.Bahwa dalam Skep nomor 007 tidak ada pengesahan menteri karenatidak diatur;Bahwa di PT DI ada 3238 Karyawan tetap dan 832 karyawan kontrak,dan ada 4 serikat perkeja antara lain 1. Hipunan Karyawan PT DI, 2.Serikat Spedi, 3. Serikat Karyawan PT DI, 4.

Bank CIMB Niaga Tbk. disebut Perusahan dan Wempy Ardhianata disebut Pekerja, Perkeja dan Perusahaan telah sepakat mengakhiri hubungan kerja antara kedua belah pihak. Hubungan kerja berakhir sejak 30 September 2018.

Bank CIMB Niaga Tbk. disebut Perusahan dan WempyArdhianata disebut Pekerja, Perkeja dan Perusahaan telah sepakatmengakhiri hubungan kerja antara kedua belah pihak. Hubungan kerjaberakhir sejak 30 September 2018. Tanda tangan Perusahaan PT Bank CIMBNiaga Tbk Budi Satrio, Pekerja Wempy Ardhinata. diberi tanda buikti T 16;17.

Bank CIMB Niaga Tbk. disebut Perusahan danWempy Ardhianata disebut Pekerja, Perkeja dan Perusahaan telahsepakat mengakhiri hubungan kerja antara kedua belah pihak. Hubungankerja berakhir sejak 30 September 2018. Tanda tangan Perusahaan PTBank CIMB Niaga Tbk Budi Satrio, Pekerja Wempy Ardhinata. diberitanda buikti T 16;17.

pekerja/buruhberhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuanPasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu)kali kKetentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantianhak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).Kutipan Pasal 163 ayat (1) dan (2) berbunyi :1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/oburuh dalam hal terjadi perubahanStatus, penggabungan, peleburan, atau perubahankepemilikan perusahaan dan pekerja/ouruh tidakbersedia melanjutkan hubungan kerja, maka perkeja

Siemens, selalu dilakukan serahterima tugas (hand over) dari karyawan/pekerja yang lama kepadakaryawan/perkeja yang baru atau yang menggantikannya;: Bahwa saksi juga ada menyerahkan dokumen dokumen menyangkut datapribadi dan keluarga serta anak anak pak. Jhonson kepada dewi susila yang Bahwa sepengetahuan saksi, kantor perwakilan primetals technologies austriagmbh di jakarta tidak teregistrasi sebagai vendor di pt.

Dengan demikianbukti gross up pajak yang dilakukan perusahaan tersebut adalah buktiperusahaan menutupi perbuatan wanprestasi, dan Tergugat II berupayameyakinkan perkeja bahwa perusahaan tidak melakukan perbuatan yangbersifat wanprestasi yang merugikan pekerja;Selanjutnya Penggugat telah menunjukan perhitungan kerugian pekerjakepada Tergugat II bahwa dengan gross up pajak yang dilakukanperusahaan adalah merugikan pekerja, namun Tergugat II tetap padakeyakinannya bahwa pekerja tidak dirugikan dengan

Putusan Nomor 34 P/HUM/20176.9.10.Memerintahkan kepada TERMOHON untuk mengembalikan hak berundingserikat pekerja/serikat burun dalam proses penetapan upah minimumprovinsi (UMP), upah minimum kabupaten/kota (UMK), upah minimumsektoral provinsi (UMSP) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota(UMSK) sebagaimana telah diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 21Tahun 2000 tentang Serikat perkeja/Serikat Buruh dan Konvensi ILO No.87dan Konvensi ILO No.98;Memerintahkan kepada TERMOHON untuk mengembalikan hak