Jamsostekm dan Organisasi Pekerja, DPC SPTI KotaPekanbaru, DPC SP NIBA Kota Pekanbaru, ASPERINDO, dan APINDO;Bahwa tidak tepat alasan pemohon yang mengatakan bahwa dengan adanyaketentuan Pasal 18 ayat (3) Perwako tersebut dapat menimbulkan konflik danbahkan adu fisik antara Pelaku Usaha.

dilaksanakan;Bahwa musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1)Perwako tersebut adalah besaran upah yang diterima sesuai dengankesepakatan dengan berpedoman pada tariff upah sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 7 s/d 11 Perwako tersebut, bukan mengenai kesepakatanmendapatkan pekerjaannya, sehingga hal tersebut di atas tidak bertentangandengan ketentan Pasal 18 ayat (3)Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2018tentang Tarif Bongkar Muat Kota Pekanbaru Tahun 2018 sebagaimana sudahdiuraikan

Jamsostek dan Organisasi Pekerja, DPC SPTI KotaPekanbaru, DPC SP NIBA Kota Pekanbaru, ASPERINDO, dan APINDO;:Bahwa tidak tepat alasan Para Pemohon yang mengatakan bahwa denganadanya ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perwako tersebut dapat menimbulkankonflik dan bahkan adu fisik antara Pelaku Usaha.

Putusan Nomor 56 P/HUM/2020pemuatan barang/produk relative kecil/sedikit, karena dengan adanya PeraturanWali Kota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tarif Bongkar Muat Kota PekanbaruTahun 2018 justru akan menghilangkan konflik yang akan terjadi karena didalam Perwako tersebut sudah diatur mengenai besaran tarif yang disesuaikandengan volume pekerjaan vide ketentuan Pasal 7 s/d 11 Perwako;Bahwa tidak tepat alasan Para Pemohon yang menyatakan bahwa secarafilosofis, sosiologis maupun yuridis keberadaan TKBM

Putusan Nomor 56 P/HUM/2020 Bahwa musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1)Perwako tersebut yang disepakati bukan perolehan pekerjaannya akan tetapiyang dimusyawarah/dirundingkan adalah mengenai sifat dan resiko daripekerjaan tersebut sebelum pekerjaan dilaksanakan; Bahwa musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1)Perwako tersebut adalah besaran upah yang diterima sesuai dengankesepakatan dengan berpedoman pada tarif upah sebagaimana diatur dalamketentuan

yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahanumum Bahwa dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum,Kecamatan dibagi menjadi 2 tipe, yaitu Kecamatan Tipe A danKecamatan Tipe B (Pasal 223 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah) ;Bahwa Pasal 1 Angka 7 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 120Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas danHalaman 18 dari 78 Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN.PBRFungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A di Lingkungan PemerintahKota Pekanbaru (Perwako

Pekanbaru Nomor 120 Tahun 2016)menyebutkan :Kecamatan adalah Kecamatan Tipe A, yakni Kecamatan Bukitraya,Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Payung Sekaki, KecamatanRumbai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kecamatan Tampan danKecamatan Tenayan Raya Bahwa tugas dan kewenangan Kecamatan Tenayan Raya(sebagai Kecamatan Tipe A) lebih lanjut diatur di dalam Pasal 4 ayat(1) dan ayat (2) Perwako Pekanbaru Nomor 120 Tahun 2016 yangmenyebutkan :(1) Camat mempunyai tugas membantu Walikota dalammenyelenggarakan tugas

Perwako Pekanbaru Nomor 120 Tahun 2016tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta TataKerja Kecamatan Tipe A di Kota Pekanbaru ;b.

Perwako Pekanbaru Nomor 120Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta TataKerja Kecamatan Tipe A di Kota Pekanbaru;Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Tergugattelah menerbitkan objek gugatan yaitu: Camat Tenayan RayaNomor:590/TR/PEM/2020/263 tanggal 14 Juli 2020 Perihal Balasan Permohonan SalinanSurat Keterangan Pembukaan Lahan, untuk selanjutnya Majelis Hakim akanlangsung mempertimbangkan apakah Tergugat dari segi prosedural untukmenerbitkan

Daftar Hadir;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Perwako Pekanbaru207/2017, menyatakan penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebagaiberikut:Oh norm e enn ne nnn nn ne nnn nn nnn enna nn nn nnn nn nen nn en necnnnanenn pengelolaan surat masuk;) 22272222 22 o nnn nn nnn nnn nn nnn nnn n nnn nee pengelolaan surat keluar;C, nnn nn nnn nn nn nnn nn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn cence cence nee tingkat Keamanan;C, 222 nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn ne nnn nnn nnn

(dua ratus juta rupiah) yang diperhitungkan dengan uang yang telah dititipkan terdakwa ke rekening titipan atas nama RPL 011 Kajari Payakumbuh UTK PDT Nomor 025601000594301, sebagai pembayaran uang pengganti untuk disetorkan ke Kas Negara;

Oleh karena itu, pernyataanPenggugat dalam hal ini adalah sama sekali tidak jelas (obscurelibeli);3 Mengenai Objek Gugatan Yang Bertentangan Dengan Permen Esdm, DanBertentangan Dengan Perwako;Bahwa menurut Penggugat penerbitan Objek Gugatan telah bertentangandengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33Tahun 2008 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang disediakan olehPT.PLN Batam, pada Pasal 3 ayat 1,2,3 yang presentase penyesuaiantarif setinggi tingginya 5% (lima persen), dinyatakan

Pasal 4 ayat (1) dan (2) Perwako di atas mengatur tentangdapatnya dilakukan penyesuaian tarif listrik secara berkala palingcepat setiap 3 (tiga) bulan.

bahwa penyesuaian tariflistrik tidak wajib dilakukan setiap tiga bulan dan tidak bolehHalaman 31 dari 65 halaman Putusan No.12/G/2014/PTUN.TPI1dilakukan dalam masa 3 (tiga) bulan sejak persetujuan penyesuaian tariflistrik sebelumnya oleh Pemerintah Kota (dalam hal ini Tergugat).Dalam hal persetujuan tarif diberikan pada waktu bulan ketiga atausetelahnya terhitung dari persetujuan tarif tenaga listrik yang telahdiberikan sebelumnya, maka persetujuan tarif dimaksud sesuai (tidakbertentangan) dengan Perwako

Ketentuan tersebut berlaku berdasarkanPeraturan Walikota ( Perwako ) Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2020tentang Pedoman perilaku hidup baru masyarakat produktif danaman dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease2019 (Covid19) di Kota Pekanbaru. Dengan terbitnya Perwakotersebut, kemudian dibentuklan Tim Gugus Tugas PercepatanPenanganan Covid19. Untuk menjalankan tugasnya, Tim tersebutdibekali dengan Surat Perintah Tugas Nomor:187/TGT/SEKR/VI/2020, tanggal 22 Juni 2020.

Maka dari itu kemudian dilakukan perubahanterhadap Perwako tersebut terutama perubahan mengenai sanksibagi pelanggar, yaitu Perwako Nomor 111 Tahun 2020 tentangperubahan atas peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun2020 tentang pedoman perilaku hidup baru masyarakat produktif danaman dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease2019 (Covid19) di Kota Pekanbaru. Dalam Perwako yang baru inisanksinya adalah berupa pembayaran denda dan sanksi sosial.

Lalukemudian diterbitkan lagi Perwako Nomor 130 Tahun 2020 tentangperubahan kedua atas peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104Tahun 2020 tentang pedoman perilaku hidup baru masyarakatproduktif dan aman dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 (Covid19) di Kota Pekanbaru. Perwako tersebutdikhususkan dibidang transportasi yaitu mengatur tentang sanksibagi pengendara kendaraan yang tidak memakai masker.

Akantetapi setelah adanya Perwako tersebut, maka kemudian jumlahnyadibatasi yaitu sebanyak 50% dari jumlah maksimal tersebut.> Bahwa benar, tempat hiburan SKY CLUB & KTV tersebutada memiliki ijin dalam melaksanakan hiburan. Sebelumnya SKYCLUB & KTV tersebut bernama STAR CITY. Untuk perijinan yangdimiliki oleh Star City tersebut secara pastinya saya tidak tahu apasaja jin yang dimilikinya, namun yang jelas itu pasti memiliki TDPHalaman 13 dari 40 Putusan Nomor 510/Pid.Sus/2021/PN Pbr dan TDUP.

Tugas kami hanya menjalankan /melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Perwako tersebut.> Bahwa persyaratan yang harus dimiliki oleh para pelakuusaha termasuk pemilik tempat hiburan SKY CLUB & KTV untukmendapatkan Ijin Tatanan Perilaku Hidup Baru (new normal) adalahpelaku usaha mengajukan proposal permohonan kepada DPMPTSP Kota Pekanbaru, yangmana isi proposal tersebut adalahsebagai berikut :a. Surat pernyataan pemilik usaha bahwa bersedia untukmenjalankan protokol kesehatan.b.

;Bahwa berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang PengelolaanZakat dan Perwako Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan PeraturanDaerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat menentukanbahwa gaji ASN yang beragama Islam dan ingin membayar zakat makadari setiap SKPD dipotong sebesar 2,5 % untuk disetorkan kepadaBAZDA/BAZNAS Kota Gorontalo;Bahwa yang menerima dana zakat tersebut adalah Terdakwa selakubendahara Baznas dan diberikan tanda bukti berupa kuitansi penerimaanuang;Atas keterangan

Bahwa berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang PengelolaanZakat dan Perwako Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan PeraturanDaerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat menentukanbahwa gaji ASN yang beragama Islam dan ingin membayar zakat makadari setiap SKPD dipotong sebesar 2,5 % untuk disetorkan kepadaBAZDA/BAZNAS Kota Gorontalo; Bahwa yang menerima dana zakat tersebut adalah Terdakwa selakubendahara Baznas dan diberikan tanda bukti berupa kuitansi penerimaanuang; Atas keterangan

Santi yang bertugas untuk menyetor hasilPotongan Gaji dari Para ASN 2,5 % yang berada di lingkungan KantorKementrian Agama Kota Gorontalo pada Tahun 2014 s/d 2015;Halaman 52 dari 113 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN Gto16.Bahwa berdasarkan bukti penerimaan penyetoran maka saksi pada tahun2014 dengan total sebesar Rp. 79.155.700, dan tahun 2015 dengan totalsebesar Rp. 90.145.400;Bahwa berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang PengelolaanZakat dan Perwako Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan

,;Bahwa berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang PengelolaanZakat dan Perwako Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan PeraturanDaerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat menentukanbahwa gaji ASN yang beragama Islam dan ingin membayar zakat makadari setiap SKPD dipotong sebesar 2,5 % untuk disetorkan kepadaBAZDA/BAZNAS Kota Gorontalo;Bahwa yang menerima dana zakat tersebut adalah Terdakwa selakubendahara Baznas dan diberikan tanda bukti berupa kuitansi penerimaanuang;Atas keterangan

No. 2683 K/PID.SUS/2015101112131 (satu) buku Peraturan Walikota (Perwako) Pontianak Nomor 1Tahun 2006 ttg Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan BelanjaDaerah (APBD) Kota Pontianak Tahun Anggaran (TA) 2006.1 (satu) buku Perwako Pontianak Nomor 24 Tahun 2006 tentangPenjabaran Perubahan APBD Kota Pontianak TA 2006.1 (satu) buku Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK)Sekretariat Daerah Kota Pontianak Berdasarkan Peraturan Daerah(Perda) Nomor 1 Tahun 2006 Tanggal 4 Februari 2006 tentangAPBD Kota Pontianak Tahun

Pemegang kas Setda KotaPontianak1 (satu) buku Perwako Pontianak Nomor 2 Tahun 2007 tentangPenjabaran APBD Kota Pontianak TA 20071 (satu) buku Perwako Pontianak Nomor 34 Tahun 2007 tentangPenjabaran Perubahan APBD Kota Pontianak TA 20071 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja(DPASK) Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan DanKekayaan Daerah (BPKKD) Kota Pontianak berdasarkan PerdaNomor 1 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang APBD KotaPontianak TA 20071 (satu) buku DPASK BPKKD

Pemegang kas Setda Kota Pontianak1 (satu) buku Perwako Pontianak Nomor 2 Tahun 2007 tentangPenjabaran APBD Kota Pontianak TA 20071 (satu) buku Perwako Pontianak Nomor 34 Tahun 2007 tentangPenjabaran Perubahan APBD Kota Pontianak TA 20071 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPASK)Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah(BPKKD) Kota Pontianak berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2007tanggal 8 Januari 2007 tentang APBD Kota Pontianak TA 20071 (satu) buku DPASK BPKKD

Kota Pontianak berdasarkan PerdaNomor 4 Tahun 2007 tanggal 8 Oktober 2007 tentang PerubahanAPBD Kota Pontianak TA 20071 (satu) buku Perwako Pontianak Nomor 38 Tahun 2007 TentangPenjabaran APBD TA 2008Hal. 151 dari 273 hal.

Kota Pontianak berdasarkan PerdaNomor 4 Tahun 2007 tanggal 8 Oktober 2007 tentang Perubahan APBDKota Pontianak TA 20071 (satu) buku Perwako Pontianak Nomor 38 Tahun 2007 TentangPenjabaran APBD TA 2008Hal. 222 dari 273 hal.

Pasal 26 ayat (1) dan (2) Perwako No. 39 Tahun 2013 atasperubahan Perwako No. 26 Tahun 2008 tentang PedomanPembentukan Lembaga Kemasyarakaran Keluarahan :1. Masa Bakti Ketua RW di tetapkan selama 3 (tiga) Tahun dan dapat dipilin Kembali untuk periode berikutnya ;2. Ketua RW berhenti atau diberhentikan Karena ; a. Habis masa bhakti :b. Meninggal dunia ; c. Mengundurkan diri ; d.

tujuan yang berbedadari yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan (detournementde pouvoir) dan melanggar AsasAsas Umum Perintahan Yang Baik(AUPB) ; Bahwa dalam Penerbitan Surat Keputusan No : 024/SK/KIBING/III/2016tanggal 03 Maret 2016 yang di keluarkan oleh Tergugat tidak mempunyaialasan fakta dan dasar hukum yang jelas dan sangat tidak sesuaidengan pasal 26 ayat (1) dan (2) tentang Masa Bhakti Pengurus RukunWarga dan Ketua RW berhenti atau diberhentikan dalamPERATURAN WALI KOTA BATAM (Perwako

) No : 39 Tahun 2013Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batam (Perwako) No : 26 Tahun2008 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga KemasyarakatanKelurahan, dan sangat bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan...........Halaman 11Putusan No. 12/G/2016/PTUNTPI10.Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sehingga Surat Keputusan Tersebutmengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum ;Bahwa Surat Keputusan Lurah Kibing No : 024/SK/KIBING/III/2016tanggal 03 Maret 2016 yang diterbitkan

Teuku Umar Pontianak ;Seluruhnya dirampas untuk Negara.Sebanyak 612 (enam ratus dua belas) eksemplar dokumen, sebagai berikut:1 (satu) buku Peraturan Walikota (Perwako) Pontianak Nomor 1 Tahun 2006 ttgPenjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota PontianakTahun Anggaran (TA) 2006.1 (satu) buku Perwako Pontianak Nomor 24 Tahun 2006 tentang PenjabaranPerubahan APBD Kota Pontianak TA 2006.1 (satu) buku Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah KotaPontianak Berdasarkan

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2006 Tanggal 4Februari 2006 tentang APBD Kota Pontianak Tahun 2006 Dan Perwako PontianakNomor 1 Tahun 2006 tanggal 6 Februari 2006 Tentang Penjabaran APBD KotaPontianak TA 20061 (satu) buku DASK Sekretariat Daerah Kota Pontianak Berdasarkan Perda Nomor10 Tahun 2006 Tanggal 10 Okotber 2006 tentang Perubahan APBD KotaPontianak Tahun 2006 Dan Perwako Pontianak Nomor 24 Tahun 2006 tanggal 10Oktober Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Pontianak TA 20061 (satu)

Pemegang kas Setda Kota Pontianak1 (satu) buku Perwako Pontianak Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penjabaran APBDKota Pontianak TA 20071 (satu) buku Perwako Pontianak Nomor 34 Tahun 2007 tentang PenjabaranPerubahan APBD Kota Pontianak TA 20071 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPASK) PerangkatDaerah Badan Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah (BPKKD) KotaPontianak berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007tentang APBD Kota Pontianak TA 20071 (satu) buku DPASK BPKKD

KK telah menetapkan Peraturan Walikota (Perwako)220Pontianak No. 1 Tahun 2006 tanggal 6 Pebruari 2006 tentang Penjabaran AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak Tahun Anggaran (TA)2006 dan Perwako Pontianak No. 24 Tahun 2006 tanggal 10 Oktober 2006 tentangPenjabaran Perubahan APBD Kota Pontianak TA 2006.Bahwa Perwako tersebut sebagai penjabaran dari APBD dan APBD Perubahan KotaPontianak TA 2006 yang telah mengalokasikan anggaran dana Bantuan Sosial(Bansos) yang jumlahnya setelah

KK menetapkan Peraturan237Walikota (Perwako) Pontianak No. 1 Tahun 2006 tanggal 6 Pebruari 2006tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) KotaPontianak Tahun Anggaran (TA) 2006 dan Perwako Pontianak No. 24 Tahun2006 tanggal 10 Oktober 2006 tentang Penjabaran Perubahan APBD KotaPontianak TA 2006.Bahwa Perwako tersebut sebagai penjabaran dari APBD dan APBDPerubahan Kota Pontianak TA 2006 yang telah mengalokasikan anggarandana Bantuan Sosial (Bansos) yang setelah perubahan sebesar

No.64Tahun2016 Tentang Kedudukan SusunanOrganisasi, Tugas & Fungsi sertaTata Kerja BPBD Kota Manado 76.Copy Dokumen Rencana KerjaAnggaran (RKA) Rp.213.304.000.000, / PHD 7.Copy Dokumen Rencana KerjaAnggaran (RKA) Rp. 14.300.000.000 /PHD 78.Copy Dokumen Rencana KerjaAnggaran (RKA) Rp.116.313.400.000, / PHD 79.Copy Dokumen Perwako NO. 17 Tahun2015, Tentang Pedoman PemberianBantuan Sosial Kepada MasyarakatPemlik Rumah Korban Banjir Dan TanahLongsor tanggal 15 Januari 2014 DiKota Manado BO.

Copy Dokumen Perwako NO.49 aTahun 2014 Tentang Pedoman Halaman 35 dari 121 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2021/PT MND Pemberian Bantuan Sosial KepadaMasyarakat Pemlik Rumah KorbanBanjir Dan Tanah Longsor tanggal 15Januari 2014 B1. Copy Dokumen Peraturan MenteriKeuangan RI NO. 162/PMK,07/2015B2. Copy Dokumen SK. NO.100a/Kep/B.06/BPBD/2017B3. Copy Dokumen Justifikasi ProsesPendampingan Rehabilitasi DanRekonstruksi INSITU ManadoB4.

Anggaran (RKA)Rp116.313.400.000,00 / PHD 79.Copy Dokumen Perwako No. 17 Tahun 2015,Tentang Pedoman Pemberian Bantuan SosialKepada Masyarakat Pemlik Rumah Korban BanjirDan Tanah Longsor tanggal 15 Januari 2014 DiKota Manado 80.Copy Dokumen Perwako No.49 a Tahun 2014Tentang Pedoman Pemberian Bantuan SosialKepada Masyarakat Pemlik Rumah Korban BanjirDan Tanah Longsor tanggal 15 Januari 2014 81.Copy Dokumen Peraturan Menteri Keuangan RINO. 162/PMK,07/2015 82.Copy Dokumen SK.

Copy Dokumen Perwako No.64Tahun2016 Tentang Kedudukan SusunanOrganisasi, Tugas & Fungsi sertaTata Kerja BPBD Kota Manado76. Copy Dokumen Rencana KerjaAnggaran (RKA) Rp.213.304.000.000, / PHD7. Copy Dokumen Rencana KerjaAnggaran (RKA) Rp.14.300.000.000 / PHD78. Copy Dokumen Rencana KerjaAnggaran (RKA) Rp.116.313.400.000, / PHD79.

Copy Dokumen Perwako NO. 17Tahun 2015, Tentang PedomanPemberian Bantuan Sosial KepadaMasyarakat Pemlik Rumah KorbanBanjir Dan Tanah Longsor tanggal 15Januari 2014 Di Kota ManadoBO. Copy Dokumen Perwako NO.49 aTahun 2014 Tentang Pedoman Halaman 95 dari 121 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2021/PT MND Pemberian Bantuan Sosial KepadaMasyarakat Pemlik Rumah KorbanBanjir Dan Tanah Longsor tanggal 15Januari 2014 B1.Copy Dokumen Peraturan MenteriKeuangan RI NO. 162/PMK,07/2015 B2.Copy Dokumen SK.

Tpg.Bahwa setahu saksi Terdakwa didalam melaksanakan tugasnyaharus merujuk kepada Perwako Nomor :06 Tahun 2011.Bahwa daftar guru TPQ sebagaimana yang diperlihatkan kepadasaksi tidak ada arsipnya di seksi Pendidikan Agama dan KeagamaanIslam (Pakis).Bahwa tidak semua saksi mengenal nama nama yang tertera didalam Datfar Guru TPQ seKota Batam.Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.5.Drs. H.

Tpg.Bahwa setahu saksi Terdakwa didalam melaksanakan tugasnyaharus merujuk kepada Perwako Nomor : 06 Tahun 2011.Bahwa saksi menerjemahkan Disposisi Walikota terhadapPermohonan Hlbah TPQ Batam adalah sebagai bentuk perintahkepada bawahan.Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.9. DEMI HASFINUL NASUTION, SH.

Bahwa berdasarkan Perwako dalam pencairan dana hibah untukBMG TPQ Kota Batam diwajibkan melampirkan KTP namunberdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 untuk bantuanhibah dan bansos tidak boleh hanya menggunakan daftar namanama saja. Bahwa pembuatan Laporan Pertanggungjawaban adalah wajib.Dalam pemberian bantuan dana hibah untuk BMGTPQ Kota Batam,Kementrian Agama Kota Batam selaku SKPD Vertikal tidak pernahmendapat tembusan Laporan Pertanggungjawaban tersebut.

SAMAD serta JAMIAT telahmelanggar Pasal 14 ayat (4) PERWAKO Nomor : 06 Tahun 2011. Bahwahasil audit BPKP Perwakilan Kepulauan Riau (KEPRI) yangbertanggungjawab terhadap kerugian Negara ini adalah Terdakwa,saksi ABD.

Tpg.ditemukan adanya kekurangan syarat administrasi dan juga tidak adanyadibuat dalam permohonan proposal tersebut maksud dan tujuan sertajangka waktu yang ditentukan serta latar belakang kegiatan oleh pengurusBadan Musyawarah Guru Taman Pendidikan AlQuran Kota Batam itu sendirisebagaimana yang telah ditentukan didalam Perwako Batam Nomor : 02Tahun 2011, namun faktanya saksi ABD.

NO. 64TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKANSUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, &FUNGSI SERTA TATA KERJA BPBDKOTA MANADO 76.COPY DOKUMEN RENCANA KERJAANGGARAN (RKA)Rp.213.304.000.000, / PHD 77.COPY DOKUMEN RENCANA KERJAANGGARAN (RKA) Rp.14.300.000.000 / PHD 78.COPY DOKUMEN RENCANA KERJAANGGARAN (RKA)Rp.116.313.400.000, / PHD 79.COPY DOKUMEN PERWAKO NO. 172015, TENTANG PEDOMANPEMBERIAN BANTUAN SOSIALKEPADA MASYARAKAT KORBANBANJIR BANDANG DAN TANAHLONGSOR TANGGAL 15 JANUARI2014 DI KOTA MANADO. 80.COPY DOKUMEN PERWAKO

NO. 64 TAHUN 2016TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS, & FUNGSI SERTA TATA KERJA BPBDKOTA MANADO 76.COPY DOKUMEN RENCANA KERJA ANGGARAN(RKA) Rp.213.304.000.000, / PHD 77.COPY DOKUMEN RENCANA KERJA ANGGARAN(RKA) Rp. 14.300.000.000 / PHD 78.COPY DOKUMEN RENCANA KERJA ANGGARAN(RKA) Rp.116.313.400.000, / PHD 79.COPY DOKUMEN PERWAKO NO. 17 2015,TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUANSOSIAL KEPADA MASYARAKAT KORBAN BANJIRBANDANG DAN TANAH LONGSOR TANGGAL 15JANUARI 2014 DI KOTA MANADO. 80.COPY DOKUMEN

PERWAKO NO.49 a TAHUN2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIANBANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKATPEMILIK RUMAH KORABAN BANJIR DAN TANAHLONGSOR TANGGAL 15 JANUARI 2014 81.COPY DOKUMEN PERATURAN MENTERIKEUANGAN RI NO. 162/PMK,07/2015 82.COPY DOKUMEN SK.

kepadaPEDRO HALIM, kode rekening 1.20.2.20.3.02.11 523 01 13(Sumber dana Perwako TA 2008);3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5389/Setda/LS/2008tanggal 18 Desember 2008 perihal BM Pengadaan Tanah SaranaUmum Terminal sejumlah Rp162.500.000,00 (seratus enam puluhdua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tanah seluas 9.000 m* kepadaPEDRO HALIM, kode rekening 1.20.2.20.3.02.11 523 01 13(Sumber dana Perwako TA 2008);4.

kepada PEDRO HALIM, kode rekening 1.20.2.20.3.02.11 523 0113 (Sumber dana Perwako TA 2008);Bahwa Terdakwa Drs. H. SUHADI ABDULLANI (Sekretaris DaerahKota Singkawang) selaku Ketua Panitia merangkap Anggota padaPengadaan Tanah untuk Terminal Antar Lintas Batas Negara (ALBN)bersamasama dengan saksi Drs. H.

kepadaPEDRO HALIM, kode rekening 1.20.2.20.3.02.11 523 01 13(Sumber dana Perwako TA 2008);Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5389/Setda/LS/2008tanggal 18 Desember 2008 perihal BM Pengadaan Tanah SaranaUmum Terminal sejumlah Ro162.500.000,00 (seratus enam puluhdua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tanah seluas 9.000 m* kepadaPEDRO HALIM, kode rekening 1.20.2.20.3.02.11 523 01 13(Sumber dana Perwako TA 2008);Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5387/Setda/LS/2008tanggal 18 Desember 2008

kepada PEDRO HALIM, kode rekening 1.20.2.20.3.02.11 523 0113 (sumber dana Perwako TA 2008);Bahwa Terdakwa Drs. H. SUHADI ABDULLANI (Sekretaris DaerahKota Singkawang) selaku Ketua Panitia merangkap Anggota padaPengadaan Tanah untuk Terminal Antar Lintas Batas Negara (ALBN)bersamasama dengan saksi Drs. H. ISWAN, Kepala Kantor BadanPertanahan Nasional Kota Singkawang, selaku Sekretaris merangkapAnggota Panitia Pengadaan dengan tidak melakukan atau tidakHal. 22 dari 56 hal. Put.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5388/Setda/LS/2008tanggal 18 Desember 2008 Perihal BM Pengadaan Tanah Sarana UmumTerminal sejumlah Rp1.125.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluhlima juta rupiah) untuk tanah seluas 9.000 M2 kepada Pedro Halim koderekening 1.20.2.20.3.02.11 523 01 13 (sumber dana Perwako TA 2008);3.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5389/Setda/LS/2008tanggal 18 Desember 2008 Perihal BM Pengadaan Tanah Sarana UmumTerminal sejumlah Rp162.500.000,00 (seratus enam puluh dua juta limaratus ribu rupiah) untuk tanah seluas 1300 M2 kepada Pedro Halim koderekening 1.20.2.20.3.02.11 523 01 13 (sumber dana Perwako TA 2008);Halaman 8 dari 65 halaman Putusan Nomor 1760 K/Pid.Sus/20174.

kepada Pedro Halim koderekening 1.20.2.20.3.02.11 523 01 13 (sumber dana Perwako TA 2008);Bahwa Terdakwa Drs. H. Suhadi Abdullani (Sekretaris Daerah KotaSingkawang) selaku Ketua Panitia merangkap Anggota pada Pengadaantanah untuk Terminal Antar Lintas Batas Negara (ALBN) bersamasamadengan Saksi Drs. H.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 5389/Setda/LS/2008tanggal 18 Desember 2008 Perihal BM Pengadaan Tanah Sarana UmumTerminal sejumlah Rp162.500.000,00 (seratus enam puluh dua juta limaratus ribu rupiah) untuk tanah seluas 9.000 M2 kepada Pedro Halim koderekening 1.20.2.20.3.02.11 523 01 13 (sumber dana Perwako TA 2008);4.

Kemudian TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bukittinggi melakukan kajian sesualdengan Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibahdan bantuan sosial yang bersumber dari APBD serta Perwako No. 31 tahun2011 tentang Pedoman dan Prosedur pemberian Hibah dan bantuan SosialPemerintah Kota Bukittinggi Bab III pasal 4 yang berbunyi : hibah diberikansesual dengan kemampuan Keuangan Daerah,dimana dana hibah yangdisetujui untuk DPD KNPI Kota Bukittinggi sejumlah Rp. 200.000.000, ( duaratus

Selanjutnya hasil kajian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KotaBukittinggi dituangkan dalam Perda No. 3 Tahun 2012 Tentang APBD KotaBukittinggi dan ditindaklanjuti dengan Perwako Nomor 03 Tahun 2012 Tanggal09 Februari 2012 tentang penjabaran APBD tahun Anggaran 2012 yangmenganggarkan mata anggaran belanja hibah kepada Badan/ Lembaga/Organisasi Swasta kepada DPD KNPI Kota Bukittinggi dengan kode rekening1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.05.27 sebesar Rp. 200.000.000, (Dua ratus jutarupiah) dan terkait

Periode Tahun 2010 s/d 2015; Bahwa sumber dana Hibah tersebut berasal dari APBD KotaBukittinggi; Bahwa Terdakwa adalah bendahara pada Komite Nasional PemudaIndonesia (KNPI) Kota Bukittinggi; Bahwa dasar pemberian dana hibah untuk KNPI adalahPermendagri No 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian Hibah danBantuan Sosisal yang bersumber dari APBD dan Perwako No 31 Tahun2011 tentang Pedoman dan Prosedur pemberian Hibah dan Bantuansosial Pemerintah Kota Bukittingg; Bahwa yang menyerahkan dana Hibah tersebut

MengenaiCara penentuan jumlah ongkos bongkar barang tersebut ada diatur dalamPeraturan Wali Kota Pekanbaru (Perwako) Pekanbaru, namun Saksi tidaktahu nomor berapa dan tidak tahu berapa jumlah yang seharusnya dibayarkepada mereka pada saat itu, karena saya tidak membaca Perwakotersebut. Bahwa kami tidak berani membongkar sendiri karena kami takut mobilitu nantinya benarbenar mereka bakar, tentunya kami akan mengalamikerugian yang lebih besar lagi.

Bahwa SPTI bergerak di bidang menyediakan jasa buruh angkutbongkar barang maka setiap adanya barang yang akan dibongkar dilahanpergudangan AVIAN seharusnya menggunakan jasa buruh angkut dariSPTI sesual dengan perwako Kota Pekanbaru yang mana Terdakwa Iltidak mengingatnya.

Air Hitam pada hari Sabtu tanggal 25April 2020 sekira jam 14.00 Wib adalah untuk meminta hak saya yaituHalaman 45 dari 61 Putusan Nomor 642/Pid.B/2020/PN Pbrupah bongkar dari PT.VICKTORI pemilik minyak makan sebagaimanadimaksud dalam perwako Kota Pekanbaru. Bahwa setahu Terdakwa II 1 (satu) mobil ternton upahnya sebesarRp.1.000.000, (Satu juta rupiah) yang mana pada saat tersebut minyakgoreng milik PT. VIKTORI diangkut menggunakan mobil teronton.

Viktory Jayatama Abadi kemudian Terdakwa JHONSONHUTAGALUNG memaksa agar yang membongkar minyak goreng dari dalammobil tronton tersebut harus Terdakwa JHONSON HUTAGALUNG besertaanggotanya yang membongkar dengan upah sebesar Rp. 1.000.000.dengan menyatakan bahwa setiap mobil yang membawa barang harus pihakburuh yang membongkarnya karena ini urusan buruh dan upah yang dimintatersebut sesuai dengan Perwako (diperkuat dengan bukti rekaman).

ViktoryJayatama Abadi agar Terdakwa JHONSON HUTAGALUNG besertaanggotanya yang melakukan pembongkaran minyak goreng tersebut denganupah yang tidak sesuai aturan Perwako tersebut yaitu sebesar Rp.1.000.000. Bahwa benar oleh karena Saksi ARWIN RISPENDI dan pihak PT.Viktory Jayatama Abadi tidak menyetujuinya maka Terdakwa JHONSONHUTAGALUNG menelpon pihak buruh lainnya untuk datang ketempattersebut dikarenakan pihak PT.

penerbitan SK Walikota No. 93 Tahun 2009 tentangPencabutan SK Walikota No. 1560 Tahun 2008 tentang PelimpahanSebagian Tugas dan Wewenang Wakil Walikota, sehingga hal tersebutmenurut Penasihat Hukum sangat merugikan Terdakwa;Bahwa proposal tentang kegiatan Wisata Akhir Tahun Pemerintah KotaGorontalo Tahun 2011 dengan dana Rp 260.910.000,00 dan proposalkegiatan Peringatan Tiga Tahun Pemerintahan H.Adhan Dambea danFeriyanto Mayulu Periode 20082013 dengan dana Rp. 400.000.000,00yang tidak sesuai dengan Perwako

penerbitan SK Walikota No. 93 Tahun 2009 tentangPencabutan SK Walikota No. 1560 Tahun 2008 tentang PelimpahanSebagian Tugas dan Wewenang Wakil Walikota, sehingga hal tersebutmenurut Penasihat Hukum sangat merugikan Terdakwa ; Bahwa proposal tentang kegiatan Wisata Akhir Tahun Pemerintah KotaGorontalo Tahun 2011 dengan dana Rp 260.910.000,00 dan proposalkegiatan Peringatan Tiga Tahun Pemerintahan H.Adhan Dambea danFeriyanto Mayulu Periode 20082013 dengan dana Rp. 400.000.000,00yang tidak sesuai dengan Perwako

Dengan demikian maka keberatanPenasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan ;Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwaterhadap proposal tentang kegiatan Wisata Akhir Tahun Pemerintah KotaGorontalo Tahun 2011 dengan dana Rp 260.910.000,00 dan proposalkegiatan Peringatan Tiga Tahun Pemerintahan H.Adhan Dambea danFerityanto Mayulu Periode 20082013 dengan dana Rp. 400.000.000,00 yangtidak sesuai dengan Perwako No. 47 Tahun 2011 tentang Prosedur dan KriteriaPemberian Bantuan Sosial Pemerintan

Hal tersebut karena tidaksesuai dengan kategori Organisasi Kemasyarakatan yang berhak memperolehdana bantuan sosial sebagaimana dalam Perwako Gorontalo Nomor 37 Tahun2010 dan perubahannya dalam Perwako Gorontalo Nomor 47 Tahun 2011tentang Prosedur dan Kriteria Pemberian Bantuan Sosial DilingkunganPemerintah Kota Gorontalo Tahun 2011, oleh karena itu maka tanggung jawabdibebankan pada Walikota.Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Bandingsependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa tanggung jawab

Pemegang kas SetdaKota Pontianak17.1 (satu) buku Perwako Pontianak Nomor 2 Tahun 2007 tentangPenjabaran APBD Kota Pontianak TA 200718.1 (satu) buku Perwako Pontianak Nomor 34 Tahun 2007 tentangPenjabaran Perubahan APBD Kota Pontianak TA 200719.1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja(DPASK) Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan DanKekayaan Daerah (BPKKD) Kota Pontianak berdasarkan PerdaNomor 1 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007 tentang APBD KotaPontianak TA 200720.1 (satu) buku

DPASK BPKKD Kota Pontianak berdasarkan PerdaNomor 4 Tahun 2007 tanggal 8 Oktober 2007 tentang PerubahanAPBD Kota Pontianak TA 200721.1 (satu) buku Perwako Pontianak Nomor 38 Tahun 2007 TentangPenjabaran APBD TA 2008Hal.5 dari 411hal.

Ptsn Nomor 15/Pid.SusTPK/2015/PT.Ptk. pengelolaan dana Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah Kota Pontianak TahunAnggaran (TA) 2006, sedangkan Pemegang Kas adalah saksi Didit Dirhamsah.Adapun alokasi dana Bansos tersebut dimuat dalam APBD / APBD PerubahanPemerintah Kota Pontianak TA 2006 yang penjabarannya ditetapkan dalamPeraturan Walikota (Perwako) Pontianak No. 1 Tahun 2006tanggal 6 Pebruari2006 tentang Penjabaran AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)Kota Pontianak TA 2006 dan Perwako Pontianak

Pemegang kas Setda Kota Pontianak1 (satu) buku Perwako Pontianak Nomor 2 Tahun 2007 tentang PenjabaranAPBD Kota Pontianak TA 20071 (satu) buku Perwako Pontianak Nomor 34 Tahun 2007 tentang PenjabaranPerubahan APBD Kota Pontianak TA 20071 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja (DPASK)Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah(BPKKD) Kota Pontianak berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 8Januari 2007 tentang APBD Kota Pontianak TA 20071 (satu) buku DPASK BPKKD

SusTPK/2015/PT.Ptk.212223241 (satu) buku Perwako Pontianak Nomor 38 Tahun 2007 Tentang PenjabaranAPBD TA 20081 (satu) buku DPASK BPKKD Kota Pontianak Berdasarkan Perda Nomor 6Tahun 2007 Tanggal 27 Desember 2007 tentang AOBD Kota Pontianak TA20071 (satu) buku Perwako Pontiank Nomor 23 Tahun 2008 tentang PenjabaranPerubahan APBD Kota Pontianak TA 20081 (satu) buku DPASK BPKKD Kota Pontianak Berdasarkan Pererda Nomor 15Nomor 2008 Tanggal 24 September 2008 tentang Perubahan APBD KotaPontianak TA 200825

Tpg.Bahwa untuk tahap pertama proses pencairan dana hibah untukpengurus organisasi TPQ tingkat kecamatan sekota Batam.Bahwa setahu' saksi pencairan dana oleh Bagian Keuangandikarenakan proposal telah dinyatakan lulus verifikasi oleh bagianKesra Pemko Batam.Bahwa untuk pencairan dana hibah kepada pengurus kota danpengurus kecamatan Badan Musyawarah GuruTaman Pendidikan AlQuran (BMGTPQ).Bahwa sepengetahuan saksi dalam melakukan tugasnya Terdakwaharus merujuk kepada Perwako Batam Nomor : 06 Tahun 2011

SAMAD bekerja selaku KasubagBnasos di Kesra harus berpedoman kepada Perwako Nomor : 06Tahun 2011.Bahwa berkaitan dengan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)awalnya saksi tidak mengetahui apakah NPHD yang ditandatanganiatau bukan.Bahwa sejak NPHD ini diserahkan oleh Terdakwa ABD SAMADkepada saksi tanggal 10 Februari 2016 barulah saksi mengetahui.Bahwa berkaitan dengan pencairan dana hibah dicairkan melaluipengiriman secara transfer ke no rekening Bank BRI Nomor: 3541 01016529532 atas nama BMG TPQ

Bahwa setahu saksi Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya selakuKasubag Bansos harus sesuai dengan Perwako Nomor : 06 Tahun2011.Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.9. DEMI HASFINUL NASUTION, SH. MSi,Hal 77 dari 194 Putusan Nomor 30/ Pid. SusTPK/ 2016/ PN.

Bahwa setahu saksi Terdakwa selaku Kasubag didalam melaksakantugasnya harus sesuai dengan Perwako Nomor : 06 Tahun 2011. Bahwa dana yang dipotong oleh Pengurus BMGTPQ Kota Batamtersebut dipergunakan untuk dana operasional Pengurus BMGTPQKota Batam.Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan16. AGUS SAHIMAN, S.H,Hal 97 dari 194 Putusan Nomor 30/ Pid. SusTPK/ 2016/ PN.

Bahwa berdasarkan Perwako dalam pencairan dana hibah untuk BMGTPQ Kota Batam diwajibkan melampirkan KTP namun berdasarkanPermendagri Nomor 13 Tahun 2006 untuk bantuan hibah dan bansostidak boleh hanya menggunakan daftar namanama saja. Bahwa pembuatan Laporan Pertanggungjawaban adalah wajib. Dalampemberian bantuan dana hibah untuk BMG TPQ Kota Batam,Kementrian Agama Kota Batam selaku SKPD Vertikal tidak pernahmendapat tembusan Laporan Pertanggungjawaban tersebut.

Batam Kota, KotaBatam.Copy 1 (satu) bundel Perwako Batam No: 27 tahun 2007 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2008.Copy 1 (satu) bundel Perwako Batam No: 27 Tahun 2008 tentangPenjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun 2008.Copy 1 (satu) bundel Perwako Batam No : 01 tahun 2009 tentangPenjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2009.Copy 1 (satu) bundel Perwako batam No : 19 Tahun 2009 tentangPenjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah

T.A 2009.Copy 1 (satu) bundel Perwako Batam No : 24 Tahun 2010 tentangPenjabaran Perubahan Anggaran Pendaatan dan Belanja DaerahT.A 2010.Copy 1 (satu) bundel Perwako Batam No : 38 tahun 2010 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2011.Copy 1 (satu) bundel Perwako batam No : 36 Tahun 2011 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KotaHal. 14 dari 195 hal.

No. 2682 K/Pid.Sus/201886.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.S/;,98.99.Batam T.A 2012.Copy 1 (satu) bundel Perwako Batam No : 26 tahun 2011 tentangPenjabaran perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahT.A 2011.Copy 1 (satu) bundel Perwako Batam No : 07 Tahun 2011 tentangPerubahan atas Perwako batam No : 38 Tahun 2010 tentangPenjabaran anggaran pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2011.Copy 1 (satu) bundel Perwako Batam No : 101 Tahun 2011tentang perrubahan Kedua Perwako batam No : 38 tahun 2010tentang