Ditemukan 13147 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pejabat pegawai pelawan pesat perawat perawati
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 02-10-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 13-11-2019
Putusan PN NABIRE Nomor 50/Pdt.P/2019/PN Nab
Tanggal 31 Oktober 2019 — PACIFIC AIR HOLDINGS, DBA DELTA WING EQUIPMENT, LLC sebagai Pemohon; PT SPIRIT AVIA SENTOSA sebagai Termohon;
436 — 271
  • Pemohonsebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) (6) Konvensi Cape Town diberikan olehPengadilan yang berada di wilayah dimana objek pesawat (Pesawat Pemohon in casu)berada.
    Pesawat TANPA BUKTIBUKTI PENDUKUNG.2.
    Bahwa MENGINGAT pada saat dilakukannya proses serah terima Pesawat PK FSL, Pesawat PK FSS dan Pesawat PK FSP, jam terbang pesawatpesawattersebut TELAH MELEBIHI BATAS JAM TERBANG dan SEHARUSNYA sebelumPesawat PK FSL, Pesawat PK FSS dan Pesawat PK FSP diserahkan kepadaTERMOHON selaku penyewa, Pemohon seharusnya telah melakukan prosesoverhaul (bongkar mesin) GUNA MEMBERIKAN KENYAMANAN bagiTERMOHON dalam menggunakan pesawatpesawat yang disewa olehTERMOHON dari Pemohon.
    NAMUN dalam hal ini, Pemohon TIDAKMELAKUKAN OVERHAUL (BONGKAR MESIN) terhadap mesinmesin PesawatPK FSL, Pesawat PK FSS dan Pesawat PK FSP. Adapun tindakan Pemohontersebut telah MENGAKIBATKAN mesin Pesawat PK FSL, Pesawat PK FSSdan Pesawat PK FSP MENGALAMI KERUSAKAN.Halaman 19 dari 36 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pat.P/2019/PN Nab.Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017, Pesawat PK FSL mengalamiKERUSAKAN MESIN yakni mesin Pesawat PK FSL mengalami KEBOCORANMINYAK.
    20 dari 36 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Pat.P/2019/PN Nab.10.LARANGAN TERBANG (GROUNDED) terhadap Pesawat PK FSS dan PesawatPK FSP.Adapun LARANGAN TERBANG (GROUNDED) iersebut DIAKIBAT OLEHTINDAKAN Pemohon yang TIDAK MELAKUKAN OVERHAUL (BONGKARMESIN) terhadap mesinmesin Pesawat PK FSS dan Pesawat PK FSP yangdisewa oleh TERMOHON dari Pemohon sesuai STANDARD PABRIKAN yakni,BATAS MAKSIMAL JAM TERBANG PESAWAT adalah 3.600 JAM sebagaimanayang telah DIREKOMENDASIKAN oleh produsen mesin pesawat
Pengadilan PN AMUNTAI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 17-07-2014 — Upload : 28-10-2014
Putusan PN AMUNTAI Nomor 121 / Pid. Sus / 2014 / PN. Amt.
Tanggal 17 Juli 2014 — - MUHAMMAD INDRA Als PESAWAT Bin BAHRAN
32 — 7
  • Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD INDRA Als PESAWAT Bin H. BAHRANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD INDRA Als PESAWAT Bin H. BAHRANI dari dakwaan Primair ;3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD INDRA Als PESAWAT Bin H.
    Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD INDRA Als PESAWAT Bin H. BAHRANI tersebut diatas dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 8.000.000.000,- ( delapan milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) bulan ;5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;6.
    - MUHAMMAD INDRA Als PESAWAT Bin BAHRAN
    Amt.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana padatingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : MUHAMMAD INDRA Als PESAWAT Bin BAHRAN ;Tempat lahir : Amuntai ;Umur / Tg. Lahir : 28 Tahun / 19 Juli 1985 ;Jenis kelamin : Laki laki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Ds. Teluk Buluh RT 04 No 23 Kec. BanjangKab.
    Perk.: PDM54/AMT/07/2014 yang padapokoknya :MENUNTUT:Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan mengadiliperkara ini memutuskan :1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD INDRA Als PESAWAT terbukti secara sahdan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hakatau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakannarkotika golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 gram dalam dakwaanSubsidair yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 35Tahun
    melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 gramserta 14 (empat belas) butir ekstasi berwarna merah muda tidak ada ijin dari pihakyang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatanMenimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwayang pada pokoknya Terdakwa memberikan keterangan adalah sebagai berikut :TERDAKWA MUHAMMAD INDRA Als PESAWAT
    BAHRANItidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan Primair ;Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD INDRA Als PESAWAT Bin H. BAHRANIdari dakwaan Primair ;Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD INDRA Als PESAWAT Bin H.
    BAHRANItelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan Ibukan tanaman berat melebihi 5 gram ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD INDRA Als PESAWAT BinH.
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 20-05-2022 — Putus : 08-06-2022 — Upload : 08-06-2022
Putusan PT BANTEN Nomor 128/PDT/2022/PT BTN
Tanggal 8 Juni 2022 — Pembanding/Penggugat : Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia (Koapgi) Diwakili Oleh : Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia (Koapgi)
Terbanding/Tergugat : PT Satiri Jaya Utama
202 — 47
  • Pembanding/Penggugat : Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia (Koapgi) Diwakili Oleh : Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia (Koapgi)
    Terbanding/Tergugat : PT Satiri Jaya Utama
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 18-08-2016 — Putus : 01-03-2017 — Upload : 20-05-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 133/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg
Tanggal 1 Maret 2017 — PT.DIRGANTARA INDONESIA (Persero), dahulu PT.Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN); Melawan; Ir.HARIBES ALINOESIN;
104 — 35
  • PT.DIRGANTARA INDONESIA (Persero), dahulu PT.Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN); Melawan; Ir.HARIBES ALINOESIN;
    Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), suatu perseroanterbatas yang seluruh sahamnya dimiliki Negara berdasarkan Anggaran DasarPT. Dirgantara Indonesia (Persero) yang telah disahkan berdasarkanKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU61256.AH.01.02 tahun 2008 tentang persetujuan Akta perubahan AnggaranDasar Perseroan tertanggal 10 Desember 2008 dan merupakan salah satuBUMN Industri Strategis yang ditetapbkan oleh Pemerintah dan PT.
    DirgantaraIndonesia (Persero) merupakan satusatunya Industri Pesawat Terbang diIndonesia;.bahwa Tergugat adalah karyawan Penggugat, PT.
    DI hanya merakit sajabelum bisa membuat pesawat/helicopter Militer .b. Berita di website Serunik: htto:/AWwww.serunik.com/2015/12/pernyataan karyawanptdirgantara.html?m = 1 judul Berita : Pernyataan KaryawanPT. Dirgantara Indonesia: PT. DI Belum Mampu Membuat Heli Sendiri SelainCN235. Yang isi pernyataannya pada pokoknya adalah "heli super pumamerupakan disain dan produk Negara Perancis bukan KARYA ANAKBANGSA RI.c.
    Berita di website Kantor Berita Politik RMOL alamathttp ://m.rmol.co/read/201 5/1 2/05/226932/10KontrakPengadaanPesawatPTDlBermasalah, judul berita : 10 Kontrak Pengadaan Pesawat PT. DlBermasalah. Yang isi pernyataannya pada pokoknya adalah Ketua SerikatPekerja Dirgantara Indonesia (Spedi) Haribes prihatin dengan statemenyang disampaikan direksi PT. DI (Dirgantara Indonesia) tentang helicopterSuper Puma bukan produk anak bangsa.
    , mengembabangkan pesawat N250, semua tahu PT.D.I. sudah membuat Helikopter, tahun2008 kontrak dengan Perancis buat 47 pesawat ;bahwa dengan adanya stetmen tadi direncakan akan mengundang media untukkonprensi perss ;bahwa kalau isi sumber beritanya tidak benar, PT.D.l. hanya bisa merakitpesawat padahal PT.D.I, sudah membuat pesawat ;bahwa benar berita itu berlawanan dengan saksi sebagai kepala Program ;bahwa benar ada reaksi, didalam karyawan merasa kecewa karena tidak sesuaidengan kenyataan, karyawan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Wanprestasi
Putus : 14-12-2023 — Upload : 07-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4154 K/Pdt/2023
Tanggal 14 Desember 2023 — PT SATIRI JAYA UTAMA VS KOPERASI AWAK PESAWAT GARUDA INDONESIA (KOAPGI)
59 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT SATIRI JAYA UTAMA VS KOPERASI AWAK PESAWAT GARUDA INDONESIA (KOAPGI)
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 18-08-2016 — Putus : 01-03-2017 — Upload : 19-05-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg
Tanggal 1 Maret 2017 — PT.DIRGANTARA INDONESIA (Persero), dahulu PT.Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN); Melawan; IGNATIUS KRISTIANTO;
111 — 40
  • PT.DIRGANTARA INDONESIA (Persero), dahulu PT.Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN); Melawan; IGNATIUS KRISTIANTO;
    Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), suatu perseroanterbatas yang seluruh sahamnya dimiliki Negara berdasarkan Anggaran DasarPT. Dirgantara Indonesia (Persero) yang telah disahkan berdasarkanKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU61256.AH.01.02 tahun 2008 tentang persetujuan Akta perubahan AnggaranDasar Perseroan tertanggal 10 Desember 2008 dan merupakan salah satuBUMN Industri Strategis yang ditetapbkan oleh Pemerintah dan PT.
    DirgantaraIndonesia (Persero) merupakan satusatunya Industri Pesawat Terbang diIndonesia;2.bahwa Tergugat adalah karyawan Penggugat, PT.
    DI hanya merakit sajabelum bisa membuat pesawat/helicopter Militer . b. Berita di website Serunik:http:/www.serunik.com/2015/12/pernyataan karyawanpt dirgantara.html?m=1 judul Berita : Pernyataan KaryawanPT. Dirgantara Indonesia: PT. DI Belum Mampu Membuat Heli SendiriSelain CN235. Yang isi pernyataannya pada pokoknya adalah "heli superpuma merupakan disain dan produk Negara Perancis bukan KARYA ANAKBANGSA RI.c.
    Bawah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah perusahaan BUMNpembuat pesawat terbang berkelas international dan berlokasi di jalanPajajaran No. 154 Bandung, dengan jumlah karyawan kurang lebih 4200orang.. Bahwa dalam konvensi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telahmendalilkan /menuduh Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi melakukanpelanggaran berat eks Pasal 158 ayat (1) UndangUndang R.
    , mengembabangkan pesawat N250, semua tahu PT.D.I. sudah membuat Helikopter, tahun2008 kontrak dengan Perancis buat 47 pesawat ;bahwa dengan adanya stetmen tadi direncakan akan mengundang media untukkonprensi perss ;bahwa kalau isi sumber beritanya tidak benar, PT.D.l. hanya bisa merakitpesawat padahal PT.D.I, sudah membuat pesawat ;bahwa benar berita itu berlawanan dengan saksi sebagai kepala Program ;bahwa benar ada reaksi, didalam karyawan merasa kecewa karena tidak sesuaidengan kenyataan, karyawan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 31-07-2017 — Upload : 01-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 776 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 31 Juli 2017 — Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN)
114 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN)
    Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), suatu perseroanterbatas yang seluruh sahamnya dimiliki Negara berdasarkan AnggaranDasar PT.
    DI hanya merakit sajabelum bisa membuat pesawat/helicopter Militerb. Berita di website Serunik http://www.serunik.com/2015/12/pernyataankaryawanptdirgantara.html?m=1 judul Berita Pernyataan Karyawan PT.Dirgantara Indonesia: PT. DI Belum Mampu Membuat Heli Sendiri SelainCN235. Yang isi pernyataannya pada pokoknya adalah heli super pumamerupakan disain dan produk Negara Perancis bukan KARYA ANAKBANGSA RIc.
    Berita di website Kantor Berita Politik RMOL alamat: http://m.rmol.co/read/2015/12/05/226932/10KontrakPengadaanPesawatPT DIBermasalah, judul berita: 10 Kontrak Pengadaan Pesawat PT DirgantaraIndonesia Bermasalah. Yang isi pernyataannya pada pokoknya adalahKetua Serikat Pekerja Dirgantara Indonesia (Spedi) Haribes prihatindengan statemen yang disampaikan direksi PT. Dirgantara Indonesiatentang helicopter Super Puma bukan produk anak bangsa.
    PengadilanHubungan Industrial tersebut dibatalkan;Keberatan KelimaBahwa Pemohon Kasasi/semula Tergugat sangat keberatan atas pertimbanganhukum Judex Facti/Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Bandung atau Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya di halaman 78alinea Keempat yang mempertimbangkan halhal sebagaimana berikut:Menimbang, bahwa terhadap bukti T24, T25 tentang surat tertanggal 30November 2015 yang intinya menyatakan bahwa PT.Dirgantara Indonesiahanya merakit saja belum bisa membuat pesawat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 02-08-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 779 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 2 Agustus 2017 — INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA (IPTN)
109 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA (IPTN)
    DIRGANTARA INDONESIA (Persero), dahulu PT.INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA (IPTN), yangdiwakli oleh Budi Dantoso, selaku Direktur Utama PT. DirgantaraIndonesia (Persero), berkedudukan di Jalan Pajajaran Nomor 154Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. CahyaHidayat, S.H., 2.
    Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), suatu perseroanterbatas yang seluruh sahamnya dimiliki Negara berdasarkan AnggaranDasar PT. Dirgantara Indonesia (Persero) yang telah disahkan berdasarkanHalaman 1 dari 66 hal. Put.
    DirgantaraIndonesia (Persero) merupakan satusatunya Industri Pesawat Terbang diIndonesia;Bahwa Tergugat adalah karyawan Penggugat, PT.
    DI hanya merakit sajabelum bisa membuat pesawat/helicopter Militer ;b. Berita di website Serunik:http:/Awww.serunik.com/2015/12/pernyataankaryawanptdirgantara.html?m=1 judul Berita: Pernyataan Karyawan PT.Dirgantara Indonesia: PT. DI Belum Mampu Membuat Heli Sendiri SelainCN235. Yang isi pernyataannya pada pokoknya adalahheli super pumamerupakan disain dan produk Negara Perancis bukan RI;c. Berita di website Kaskus, alamat: http://(www.kaskus.co.id/showpost/565dac9f14088d59208b4567/7018/.
    Nomor 779 K/Pdt.SusPHI/2017Pengadilan Negeri Bandung atau Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dihalaman 73 alinea Ketiga yang mempertimbangkan halhal sebagaimana berikut:Menimbang, bahwa terhadap bukti T17, T18 tentang surat tertanggal 30November 2015 yang intinya menyatakan bahwa PT.Dirgantara Indonesia hanyamerakit saja belum bisa membuat pesawat/helicopter militer, Majelis Hakimberpendapat akibat surat tersebut mengakibatkan munculnya persoalan antaraTergugat dengan Penggugat dengan karyawan
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 08-09-2021 — Putus : 09-03-2022 — Upload : 17-03-2022
Putusan PN TANGERANG Nomor 948/Pdt.G/2021/PN Tng
Tanggal 9 Maret 2022 — Penggugat:
Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia (Koapgi)
Tergugat:
PT Satiri Jaya Utama
32 — 18
  • Penggugat:
    Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia (Koapgi)
    Tergugat:
    PT Satiri Jaya Utama
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 29-12-2009 — Upload : 25-05-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2031K/PDT/2007
Tanggal 29 Desember 2009 — INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA (PT.IPTN)
87 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA (PT.IPTN)
    Bahwa faktor penting lainnya yang patut dipertimbangkan dalammengadili perkara ini adalah koreksi keras yang harus segera dikenakankepada Tergugat bahwa tindakan melawan hukum yang dilakukanterhadap hakhak Para Penggugat sampai dengan Penggugat IX dalamperkara ini; adalah suatu pelanggaran serius selaku perusahaanproduksi Pesawat Terbang, yang secara professional semestinyamenjaga kwalitas produksi laik terbang melalui antara lainmemenuhi kesejahteraan professional Para Penggugat sampaidengan Penggugat
    Bahwa in casu Tergugat tidak memenuhi kesejahteraan professionalantara lain berupa tunjangan Tipe A dan tunjangan brevet tersebut dalamperkara ini adalah merupakan pelanggaran kewajiban Tergugat selakuperusahaan Industri Pesawat Terbang, dan sesungguhnya keadaanperusahaan seperti itu. sensitii dan berbahaya bagi kwalitasproduksinya.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas para Penggugat dan Ilmohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagaiberikut :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 19-12-2018 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 09-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 305/Pdt.G/2018/PN Pbr
Tanggal 26 Agustus 2019 — Penggugat:
MUHAMMAD ARKAN
Tergugat:
1.PERTAMINA KANTOR DEPOT PENGISIAN PESAWAT UDARA Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
2.PT. ANGKASA PURA II PEKANBARU
33 — 7
  • Penggugat:
    MUHAMMAD ARKAN
    Tergugat:
    1.PERTAMINA KANTOR DEPOT PENGISIAN PESAWAT UDARA Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru
    2.PT. ANGKASA PURA II PEKANBARU
Pengadilan PN AMUNTAI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 14-04-2022 — Putus : 30-05-2022 — Upload : 31-05-2022
Putusan PN AMUNTAI Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Amt
Tanggal 30 Mei 2022 —
Terdakwa:
MUHAMMAD INDRA ALS PESAWAT BIN H. BAHRANI
79 — 17

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa : Muhammad Indra als Pesawat Bin H.

    Terdakwa:
    MUHAMMAD INDRA ALS PESAWAT BIN H. BAHRANI
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 21-06-2022 — Putus : 19-07-2022 — Upload : 19-07-2022
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 129/PID.SUS/2022/PT BJM
Tanggal 19 Juli 2022 — Pembanding/Terdakwa : MUHAMMAD INDRA ALS PESAWAT BIN H. BAHRANI
Terbanding/Penuntut Umum I : MOHAMMAD ANHAR LINGGA BHARADAKSA, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : Rizki Purbo Nugroho, S.H., M.H.
41 — 5
  • yang dimintakan banding sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa : Muhammad Indra als Pesawat Bin H.
    Pembanding/Terdakwa : MUHAMMAD INDRA ALS PESAWAT BIN H. BAHRANI
    Terbanding/Penuntut Umum I : MOHAMMAD ANHAR LINGGA BHARADAKSA, S.H.
    Terbanding/Penuntut Umum II : Rizki Purbo Nugroho, S.H., M.H.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 08-03-2022 — Putus : 19-04-2022 — Upload : 20-04-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 134/PDT/2022/PT BDG
Tanggal 19 April 2022 — Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Terbanding/Tergugat III : Direktorat Kelaik-Udara-An dan Pengoperasian Pesawat Udara
101 — 35
  • Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
    Terbanding/Tergugat III : Direktorat Kelaik-Udara-An dan Pengoperasian Pesawat Udara
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Umum
Register : 23-05-2023 — Putus : 31-07-2023 — Upload : 11-08-2023
Putusan PN GORONTALO Nomor 95/Pid.B/2023/PN Gto
Tanggal 31 Juli 2023 — Penuntut Umum:
Samba Sadikin, SH
Terdakwa:
SISKAWATI H.R. DELATU,SE Alias VANNY
97 — 30
  • Alias Tata tersebut diatas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
  • Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
  • Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
  • Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan untuk melakukan pembayaran tiket pesawat yang ditanda tangani Saudari Siskawati H. R.
    Delatu; 1 (satu) lembar invoice pembelian tiket pesawat dengan total Rp7.087.950,00 (tujuh juta delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah); Invoice pembelian tiket pesawat dengan total harga Rp8.373.090,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga sembilan puluh rupiah); 2 (dua) lembar tiket pesawat atas nama Siskawati H. R.
    Delatu dengan jadwal pemberangkatan tanggal 30 Agustus 2023 dari Gorontalo - Jakarta; 2 (dua) lembar tiket pesawat atas nama Saudari Susanty Naki dengan jadwal pemberangkatan tanggal 30 Agustus 2022 dari Gorontalo - Jakarta; 2 (dua) lembar tiket pesawat atas nama Saudari Euis Komendangi dengan jadwal penerbangan tanggal 30 Agustus 2022 dari Gorontalo - Jakarta; 2 (dua) lembar tiket pesawat atas nama Saudari Siskawati H. R.
    Delatu dengan jadwal pemberangkatan tanggal 05 September 2022 dari Jakarta - Gorontalo; 2 (dua) lembar tiket pesawat atas nama Saudari Susanty Naki dengan jadwal penerbangan tanggal 05 September 2022 dari Jakarta - Gorontalo; 2 (dua) lembar tiket pesawat atas nama Saudari Euis Komendangi dengan jadwal pemberangkatan tanggal 05 September 2022 dari Jakarta - Gorontalo; uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada Saksi Aan Pratama Hikman, S.H.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 31-01-2013 — Putus : 20-06-2013 — Upload : 26-01-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 21/Pid.SUS/2013/PN.JBI
Tanggal 20 Juni 2013 — DINAR SIHOMBING binti Sahala.
48 — 13
  • Menetapkan barang bukti berupa :- 3 (tiga) unit pesawat telepon rumah merk N.INC type KX-T092CID- 3 (t.ga) unit pesawat telepon rumah merk N.INC type KX-T087CID- 2 (dua) unit pesawat telepon rumah merk N.INC type KX-T115CID- 3 (bg.) unit pesawat telepon rumah merk Panaphone type KXT-2009- 10 (sepuluh) unit pesawat telepon rumah merk Jasstone type KX-JW2138- 2 (dua) unit pesawat telepon rumah merk Panaphone type KX-T1004.- 2 (dua) unit pesawat telepon rumah merk Panaphone type KX-T999CID.-
    3 (tiga) unit pesawat telepon rumah merk MKRTEL type KX-TSC081CID.- 5 (lima) unit pesawat telepon rumah merk ODTEL type KX-T084CID.- 6 (enam) unit pesawat telepon rumah merk ODTEL type KX-T8400CID.- 6 (enam) unit pesawat telepon rumah merk ODTEL type KX-T8300CIDKesemuanya dirampas untuk dimusnahkan.4.
    Menyatakan barang bukti berupa : 3(tga) unt pesawat teepon rumah merk N.INC type KXT092CID. 3(tga) unt pesawat teepon rumah merk N.INC type KXT087CID. 2(dua) unt pesawat teepon rumah merk N.INC type KXT115CID. 3(tga) unt pesawat teepon rumah merk Panaphone type KXT2009. 10 (Sepulh) unt pesawat teepon rumah merk Jasstone type KXJW2138 2(dua) unt pesawat teepon rumah merk Panaphone type KXT 1004. 2(dua) unt pesawat teepon rumah merk Panaphone type KXT999CID. 3(tga) unt pesawat teepon rumah merk MKRTEL
    type KXTSCO81CID. 5(ima) unt pesawat teepon rumah merk ODTEL type KXTO84CID. 6(enam) unt pesawat telepon rumah merk ODTEL type KXT8400CID. 6(enam) unt pesawat telepon rumah merk ODTEL type KXT8300CIDdrampas untuk dmusnahkan;4.
    pesawat telepon rumah merk N.INC type KXT087CID.Cc) 2 (dua) unit pesawat telepon rumah merk N.INC type KX T115CIDd) 3 (tiga) unit pesawat telepon rumah merk N.INC type KXT 2009.e) 10 (Sepulh) unt pesawat teepon rumah merk Jasstone type KXJW2138f) 2(dua) unt pesawat teepon rumah merk Panaphone type KXT 1004.g) 2(dua) unt pesawat teepon rumah merk Panaphone type KXT999CID.h) 3(tga) unt pesawat teepon rumah merk MKRTEL type KXTSCO81CID.i) 5(ima) unt pesawat teepon rumah merk ODTEL type KXTO84CID.j)
    telepon rumahmerk N.INC type KXT087CID, 2 (dua) unt pesawat telepon rumah merk N.INC type KXT115CID, 3 (tiga ) unt pesawat teepon rumah merk Panaphone type KXT2009, 10 (sepuluh)unt pesawat telpon rumah merk Jasstone type KXJW2138, 2 (dua) unt pesawat teleponrumah merk Panaphone type KXT1004, 2 (dua) unt pesawat teepon rumah merkPanaphone type KXT999CID, 3 (tiga) unt pesawat teepon rumah merk MKRTEL type KXTSCO8iCID, 5 (ima) unt pesawat teepon rumah merk ODTEL type KXTO84CID, 6 (enam)unt pesawat
    Menetapkan barang bukti berupa : 3(tga) unt pesawat teepon rumah merk N.INC type KXT092CID 3(tga) unt pesawat telepon rumah merk N.INC type KXT087CID 2(dua) unt pesawat telepon rumah merk N.INC type KXT 115CID 3(bg.) unt pesawat telepon rumah merk Panaphone type KXT2009 10 (sepulh) unt pesawat telpon rumah merk Jasstone type KXJW2138 2(dua) unt pesawat telepon rumah merk Panaphone type KXT 1004. 2(dua) unt pesawat telepon rumah merk Panaphone type KXT999CID. 3(tga) unt pesawat teepon rumah merk MKRTEL
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 05-03-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 24-08-2020
Putusan PN PADANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg
Tanggal 14 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
GEMILANG SULISTIO,SH.DKK
Terdakwa:
RUSLI TANJUNG PANGGILAN ADEK
264 — 71
  • 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. ARDINAL, S.H.
  • 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. ASRIL.
  • 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n.
  • 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. BASIR, S.H
  • 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. BUDI HERMAN, S.Sos
  • 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n.
  • 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. KARTINI.
  • 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. KOMI CHANIAGO, S.H.
  • 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. MAHYUDDIN.
  • 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. MAKMUR.
  • 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. MARNELIS.
  • 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. MASRIZAL, S.H.
  • 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. RIZKI MAULANA, S.E.
  • 1 (satu) Bundel Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass a.n. ROSMAN.
  • 1 (satu) Bundel Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) beserta Invoice Harga Tiket Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n. SAWIRMAN, S.E., M.M.
    Tahun 2013, penginapan dantiket pesawat dibayarkan sesuai tarif/real cost/ad cost.
    Pesawat, Boarding Pass, Surat Perintah Tugas dan Kwitansi a.n.
Pengadilan PN DONGGALA Pidana Khusus
Register : 02-11-2023 — Putus : 15-02-2024 — Upload : 19-02-2024
Putusan PN DONGGALA Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Dgl
Tanggal 15 Februari 2024 — Penuntut Umum:
1.SEPTIAWAN RIDHO PERMADI., S.H
2.CHARLIE IMMANUEL MANSYE SIMAMORA, S.H
Terdakwa:
DITA RESTIANA Alias DITA
26 — 0
  • bulan dan Pidana Denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) Lembar Hasil Screnshot Boarding Pass Tiket Pesawat
      Ayu Lestari
    • 1 (satu) Lembar Hasil Screnshot Boarding Pass Tiket Pesawat Jakarta - Palu Tanggal 09 Juni2023 An. Safira
    • 1 (satu) Lembar Hasil Screnshot Boarding Pass Tiket Pesawat Jakarta - Palu Tanggal 09 Juni2023 An. Ufin
    • 1 (satu) Lembar Boarding Pass Pemberangkatan Tiket Pesawat Lion Air Alu - Jakarta An.Amelia Ade
    • 2 (dua) Lembar Boarding Pass Pemberangkatan Tiket Pesawat Lio Air Palu - Jakarta An.
      Liza
    • 1 (satu) Lembar Hasil Screnshoot Boarding Pass Tiket Pesawat Jakarta Ke Palu 2023 An. Liza
    • 12 (dua Belas) Lembar Rekening Koran BRI An. Dita Restiana
    • 1 (satu) Lembar Boarding Pass Pemberangkaan Tiket Pesawat Citilink Palu - Jakarta Tanggal 16Mei 2023 An. Wirayanti
    • 1 (satu) Lembar Hasil Screnshot Boarding Pass Tiket Pesawat Jakarta - Palu Tanggal 09Juni2023 An.
      Wirayanti
    • 1 (satu) Lembar Hasil Screnshoot Boarding Pass Tiket Pesawat Jakarta Ke Palu An. Amelia Ade
    • 1 (satu) Lembar Asil Screnshoot Boarding Pass Tiket Pesawat Jakarta Ke Palu An. Ulfa
    • 1 (satu) Lembar Asil Screnshoot Boarding Pass Tiket Pesawat Jakarta Ke Palu An. Husnihiti

    Tetap terlampir dalam berkas perkara;

    6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 10-08-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1576 K/Pdt/2018
Tanggal 10 Agustus 2018 — ENDANG WAHYU, Pensiunan PT Dirgantara Indonesia (Persero) VS BUDI SANTOSO, Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (Persero), yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Dirgantara Indonesia (Persero) dahulu PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN)
117 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ENDANG WAHYU, Pensiunan PT Dirgantara Indonesia (Persero) VS BUDI SANTOSO, Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (Persero), yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Dirgantara Indonesia (Persero) dahulu PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN)
Pengadilan PN GARUT Pidana Umum
Register : 29-12-2022 — Putus : 29-12-2022 — Upload : 30-12-2022
Putusan PN GARUT Nomor 63/Pid.C/2022/PN Grt
Tanggal 29 Desember 2022 — Penyidik Atas Kuasa PU:
HARYANTO, S.Kom
Terdakwa:
KRISNA SEPTIADI
118 — 20

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Krisna Septiadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tetap menjalankan / mengoperasikan pesawat angkat angkut yang belum dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh Pengawas Ketenagakerjaan spesialis K3 Pesawat angkat dan pesawat angkut atau oleh Ahli K3 bidang Pesawat angkat dan pesawat angkut sebagaimana dakwaan Penyidik;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut