PIALANG ASURANSI INDOTEKNO,

PIALANG MAS

PIALANG MAS; Tergugat: DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

Penggugat:
NOPIZAR TEGUH
Tergugat:
DIREKSI PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA melalui Enni Rosmita Wijaya Wakil Pialang Berjangka

ADONAI PIALANG ASURANSI
2.PT. BOSOWA ASURANSI

ADONAI PIALANG ASURANSI
2.PT. PAN PASIFIC INSURANCE

ADONAI PIALANG ASURANSI
2.PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967

Pialang Mas tanggal 20 Oktober 2011. ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.;3. Mewajibkan Terbanding untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa memproses memasukkan surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.018/DESDM/X/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV.

Pialang Mas tanggal 20 Oktober 2011. ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

CV PIALANG MAS sebagai Pembanding/PenggugatlawanDIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA sebagai Terbanding/Tergugat.

ADONAI PIALANG ASURANSI
2.ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912

Oleh karena itu,sangatlah jelas bahwa jenis jasa pialang yang dijalankan Penggugat denganTergugat sangat berbeda dan tidak terkait;Bahwa dengan adanya faktafakta tersebut di atas, secara hukumsangatlah beralasan dan sepatutnya apabila merek FIRST STATE danCOLONIAL FIRST STATE milik Tergugat dihapus dari Daftar Umum Merekkhusus untuk jasa pialang berjangka.

Menghapus pendaftaran merek FIRST STATE Nomor IDM000172196 yangmerupakan perpanjangan dari nomor 428658 tertanggal 12 April 1999 untuksebagian yaitu untuk jasa pialang berjangka dari Daftar Umum Merek.4. Menghapus pendaftaran merek COLONIAL FILRST STATE NomorIDM000172195 yang merupakan perpanjangan dari nomor 428846tertanggal 13 April 1999 untuk sebagian yaitu untuk jasa pialang berjangkadari Daftar Umum Merek.5.

(sesuai dengan asli)Yang membuktikan:Bidang usaha Pemohon Kasasi adalah Perdagangan KomoditiBerjangka dan Pialang Berjangka.2.) Bukti P3/TR3: Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAMNomor AHU56427.AH.01.02. Tahun 2009, tertanggal 19November 2009. (sesuai dengan asili)Yang membuktikan:Bidang usaha selaku Pialang Berjangka telah disahkan olehMenteri Hukum dan HAM.3.)

Membuktikan bahwa bidang usaha "jasa Pialang Berjangka" adalahberbeda dengan "Jasa Pialang Keuangan" Bahwa kesalahan Judex Facti didalam menilai Bukti P1/ TR1, P3/TR38, P4/TR4 dan P11/ TR11 tersebut menyebabkan buktibuktitersebut tidak dipertimbangkan sama sekali oleh judex facti yangpada akhirnya menyebabkan kerugian pada Pemohon Kasasi karenapertimbangan hukum Judex Facti tidak sempurna dan tidak lengkap.

., tanpa terlebih dahulumemberikan pertimbangan/penilaian terhadap buktibukti danketerangan ahli tersebut merupakan kesalahan dankelalaian yang fatal, padahal dari buktibukti tersebut dengandikaitkan dengan keterangan Ahli, dapat dibuktikan bahwa bidangusaha "jasa Pialang Berjangka" Pemohon Kasasi adalah berbedadengan "jasa Pialang Keuangan" Termohon Kasasi.Tentang Merek FIRST STATE Tidak Digunakan Selama 3 (Tiga) tahunBerturutturut Dalam Perdagangan Jasa Pialang Berjangka SejakTanggal Pendaftaran

ADONAI PIALANG ASURANSI

Berjangka Pasal 8 Ayat (2) yang menyebutkanbahwa Pialang Berjangka dan Wakil Pialang Berjangka dilarangmenerima kuasa dari nasabah dalam bentuk apapun, yangselengkapnya berbunyi:Pialang Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, pegawal pialang berjangkaatau pihak yang diberdayakan oleh Pialang Berjangka dilarang bertindaksebagai penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)Bahwa ketentuan yang di langgar oleh PARA TERGUGAT diatas senadadengan Pasal 52 Ayat 1 Undangundang Nomor 10 tahun 2011 TentangPerubahan

Pasal Pasal 16 Ayat (1) PERATURAN BADANPENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI REPUBLIKINDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG IZIN WAKIL PIALANGBERJANGKA Kegiatan sebagai Wakil Pialang Berjangka dapat dibekukan,apabila:a. Kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka yang menunjuk merekasebagai Wakil Pialang Berjangka dibekukan;b. Wakil Pialang Berjangka diajukan ke pengadilan karena dituduhmelanggar peraturan perundangundangan di bidang PerdaganganBerjangka Komoditi; atauc.

dalam PERATURAN BADANPENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI REPUBLIKINDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG IZIN WAKIL PIALANG;C.

Memahami kewajiban dan hak selaku Nasabah Pialang Berjangka.3. Memahami dan mengerti mekanisme dan cara Perdagangan Berjangka.4. Memahami untuk tidak membuat perjanjian dalam bentuk apapun baiksecara lisan maupun tertulis dengan Pegawai Pialang Berjangka ataupihak yang memiliki kepentingan dengan Pialang Berjangka di luarPerjanjian Perdagangan Berjangka dan Peraturan Pedangan (tradingrules) antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I.5.

Putusan Nomor 139/Pdt.G/2021/PT.DKIterutama kepada pegawai Pialang Berjangka atau pihak yang memilikikepentingan dengan Pialang Berjangka.6. Melakukan simulasi atau mengerti mekanisme transaksi PerdaganganBerjangka.7. Memahami mengenai Peraturan Perdagangan (trading rules).8.

Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa karyawan TERGUGAT bernama TRIAANITA LUBIS adalah seorang Wakil Pialang Berjangka dari PerusahaanTERGUGAT telah mendapatkan ijin sebagai Wakil Pialang Berjangka dariBAPPEBTI dengan nomor : 0301/BAPPEBTI/TLUP/III/2016.9.

Bahwa TRIA ANITA LUBIS selaku Wakil Pialang Berjangka bertindakmewakili TERGUGAT dalam melakukan verifikasi penerimaan nasabahsecara elektronik online telah sesuai dengan Surat Keputusan KepalaBAPPEBTI nomor 99/BAPPEBTI/Per/11/2012 jo 107/BAPPEBTI/Per/11/2013 Tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik Online di BidangPerdagangan Berjangka Komoditi khususnya Pasal 3 ayat (3) yangberbunyi:Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)Pialang Berjangka wajib menunjuk Wakil Pialang

PERJANJIAN INI MERUPAKAN KONTRAK HUKUM.HARAP DIBACA DENGAN SEKSAMA.Memahami kewajiban dan hak selaku Nasabah Pialang Berjangka.Memahami dan mengerti mekanisme dan cara Perdagangan Berjangka.Memahami untuk tidak membuat perjanjian dalam bentuk apapun baiksecara lisan maupun tertulis dengan Pegawai Pialang Berjangka ataupihak yang memiliki kepentingan dengan Pialang Berjangka di luarPerjanjian Perdagangan Berjangka dan Peraturan Pedangan (tradingrules)antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.Memahami untuk

PERJANJIAN INI MERUPAKAN KONTRAK HUKUM.HARAP DIBACA DENGAN SEKSAMA.Memahami kewajiban dan hak selaku Nasabah Pialang Berjangka.3.

Jumlah kerugian uang dimungkinkan dapat melebihi jumlahuang yang pertama kali PEMBANDING/ PENGGUGAT setor (MarginAwal) ke Pialang Berjangka.

No. 339/ Pdt/2018/PT.DKI19.Tergugat juga telah melanggar Pasal 7 huruf b Peraturan KepalaBAPPEBTI No.64/BAPPEBTY Per/1/2009 :Pegawai Pialang Berjangka atau pihak lainnya yang memilikikepentingan dengan Perusahaan Pialang Berjangka dilarang:b.

, Pialang Berjangka wajib:a.

Bahwa khusus mengenai Wakil Pialang, Ketentuan Penjelasan Pasal 31ayat 3 UndangUndang Nomor 32 Tahun 1997 tentang PerdaganganBerjangka Komoditi disebutkan bahwa Wakil Pialang Berjangka adalahorang perseorangan yang berdasarkan kesepakatan dengan PialangBerjangka, melaksanakan sebagian fungsi Pialang Berjangka.

Berjangka dimana dalam bagianPenjelasan Pasal 31 ayat (8) UU PBK disebutkan bahwa yang dimaksudWakil Pialang Berjangka adalah orang perseorangan yang berdasarkankesepakatan dengan Pialang Berjangka, melaksanakan sebagian fungsiPialang Berjangka.

Bahwa selanjutnya Tergugat yang diwakili oleh Wakil Pialang Tergugatyaitu dalam hal ini adalah Sdr.

Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 Tentang Perubahan atasPeraturan Kepala Badan Pengawas perdagangan Berjangka KomoditiNomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 Tentang Ketentuan Teknis PerilakuPialang Berjangka, knususnya Pasal 7 huruf b dan d, Menyatakan :Pegawai Pialang Berjangka atau pihak lainnya yang memiliki kepentingandengan perusahaan Pialang Berjangka Dilarang :b.

;Bahwa Wakil Pialang Berjangka TERGUGAT IV dalam melakukan verifikasipenerimaan nasabah secara elektronik online telah Ssesuai dengan SuratKeputusan Kepala BAPPEBTI nomor 99/BAPPEBTI/Per/11/2012 jo107/BAPPEBTI/Per/11/2013 Tentang Penerimaan Nasabah secara ElektronikOnline di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi knususnya Pasal 3 ayat (3)yang berbunyi :Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)Pialang Berjangka wajib menunjuk Wakil Pialang Berjangka yangbertugas secara khusus

PERJANJIAN INI MERUPAKAN KONTRAK HUKUM.HARAP DIBACA DENGAN SEKSAMA;Memahami kewajiban dan hak selaku Nasabah Pialang Berjangka;Memahami dan mengerti mekanisme dan cara Perdagangan Berjangka;Memahami untuk tidak membuat perjanjian dalam bentuk apapun baiksecara lisan maupun tertulis dengan Pegawai Pialang Berjangka ataupihak yang memiliki kepentingan dengan Pialang Berjangka di luarPerjanjian Perdagangan Berjangka dan Peraturan Perdagangan (tradingrules)antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;Memahami untuk

Berjangka yang melakukan verifikasiHalaman 21 dari 46 Putusan Nomor 43/PDT/2021/PT DKI14.dan Direktur Utama/Kepala Cabang Pialang Berjangka, untuk kemudian dikirimkepada PENGGUGAT dan telah diterima dengan bukti tanda terimapenyerahan Akun nomor akun : RTAB1604;Yang ditegaskan juga dalam Surat Edaran Kepala BAPPEBTI nomor11/BAPPEBTI/SE/02/2014 Pasal 5 huruf (h) yang berbunyi :Pialang Berjangka Wajid menunjuk Wakil Pialang berjangka yang bertugassecara khusus untuk melakukan verifikasi atas beberapa

KewajibanNasabah sehubungan dengan Call Margin tidak terbatas pada jumlahMargin awal;4) Pialang Bernangka tidak berkewajiban melaksanakan amanat untukmelakukan transaksi yang baru dari Nasabah sebelum Call Margindipenuhi;5) Untuk memenuhi kewajiban Call Margin dan keuangan lainnya dariNasabah, Pialang Berjangka dapat mencairkan dana Nasabah yang adadiPialang Berjangka.;Perlu.

Solid Gold,akan tetapi uang tersebut tidak digunakan terdakwa untuk bermainbursa saham atau menjadi wakil pialang di P.T. Solid Gold melainkandipergunakan untuk keperluan terdakwa seharihari.

Solid Gold,akan tetapi uang tersebut tidak digunakan terdakwa untuk bermainbursa saham atau menjadi wakil pialang di PT. Solid Gold melainkandipergunakan untuk keperluan terdakwa seharihari.

Anmad Fauzike rekening terdakwa, rekening Ayat Muthaliv Ramadhan danRageni serta mengambil dan mentransfer uang dari rekeningsdr.Ahmad Fauzi yang kartu ATM nya dipegang oleh terdakwayang keseluruhan uang tersebut dikatakan terdakwa untukkeperluan dalam pengurusan menjadi wakil pialang di PT. SolidGold ;Bahwa akan tetapi uang tersebut tidak digunakan terdakwa untukbermain bursa saham atau menjadi wakil pialang di PT.

AhmadFauzi sebagai wakil pialang di PT.

SolidGold untuk menjadi nasabah/wakil pialang dan mengatakan kepadasaksi Anmad Fauzi bahwa terdakwapernah bekerja di P.T. Solid Goldselama 4 tahun dengan gaji sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh jutarupiah) perbulannya dan merupakan anak angkat dari pemilik P.T.Solid Gold, serta terdakwa mengatakan bahwa keuntungan setelahmenjadi wakil pialang di PT. Solid Gold yaitu) sebesarRp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah) dan saksi Ahmad Fauziakhirnya tertarik untuk menjadi wakil pialang di PT.

DICKY KURNIA, selaku Wakil Pialang Berjangka pada PT. Buana Investment Global Futures, terakhir kali diketahui berkedudukan di Global Tower, lantai 25, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta Selatan 12950, selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------------------------------------- TERGUGAT II ;3. PT.

Berjangka hanya dapat dilakukan olehAnggota Bursa Berjangka yang berbentuk perseroan terbatas yang telahmemperoleh izin usaha Pialang Berjangka dari Bappebti.Pasal 31 ayat (3)Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehorang perseorangan yang telah memperoleh izin Wakil Pialang Berjangka dariBappebti.Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian faktafakta tersebut di atas terbukti pulabahwa:a Tergugat I sebagai pihak yang dipekerjakan Tergugat III telahmelakukan kegiatan pialang

berjangka tanpa memperoleh izin dariBAPPEBTI;b Tergugat II sebagai wakil pialang berjangka pada Tergugat III telah lalaidengan membiarkan pihak yang tidak memiliki izin melaksanakantugasnya selaku wakil pialang pada Tergugat III.Bahwa selanjutnya baik Tergugat I maupun Tergugat II dalam melakukantransaksi bagi Penggugat berdasarkan Perjanjian tidak meminta konfirmasiHal.5 dari 23 hal Putusan No.684/Pdt.G/2010/PN.

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku:i Tergugat I sebagai pihak yang dipekerjakan Tergugat II bukanmerupakan pihak yang berhak melakukan kegiatan pialang berjangkasebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 UU No 32 Tahun 1997;ii Tergugat II selaku wakil pialang berjangka yang dipekerjakan olehTergugat HI sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pemberian Amanattertanggal 31 maret 2009 telah melakukan kelalaian (Vide Pasal 1366KUH Perdata) dengan membiarkan pihak yang tidak memiliki izinmelaksanakan

tugasnya selaku wakil pialang pada Tergugat II;ii Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan transaksi bagi Penggugatberdasarkan Perjanjian tidak meminta konfirmasi apapun dari Penggugathal mana dipersyaratkan dalam Pasal 52 ayat (1) UU No 32 Tahun 1997;iv Tergugat III selaku perusahaan pialang berjangka telah melanggarketentuan Pasal 31 UU No 32 Tahun 1997 dengan membiarkan TergugatI sebagai pihak yang tidak memiliki izin wakil pialang melakukankegiatan pialang berjangka atas nama Tergugat III.Hal

Jkt.Sel.berlaku, dapat berupa amanat tertulis yang ditandatangani oleh nasabah atau kuasanya,amanat telepon yang direkam, dan / atau amanat transaksi elektronik lainnya..dst.Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang No.32 Tahun 1997 tentangperdagangan berjangka komoditi, mengatur hal hal sebagai berikut :Pasal 31 ( 1 ) menyatakan : kegiatan usaha sebagai pialang berjangka dapat dilakukanoleh anggota bursa berjangka yang berbentuk perseroan terbatas yang memperoleh izinusaha pialang berjangka dari

Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya melalui rekening yangdikelola oleh Pialang Berjangka.

Memahami kewajiban dan hak selaku Nasabah Pialang Berjangka ;3. Memahami dan mengerti mekanisme dan cara Perdagangan Berjangka ;4. Memahami untuk tidak membuat perjanjian dalam bentuk apapun baiksecara lisan maupun tertulis dengan Pegawai Pialang Berjangka atau pihakHalaman 18 dari 39 Putusan Nomor : 66/Pdt.G/2021/PN.Mks.yang memiliki kepentingan dengan Pialang Berjangka di luar PerjanjianPerdagangan Berjangka dan Peraturan Pedangan (trading rules) antaraPenggugat dengan Tergugat ;5.

Memahami untuk bertanggung jawab sepenuhnya terhadap namapengguna (user id) dan kode akses transaksi nasabah (personal accespassword), dan tidak menyerahkan nama pengguna (user id) dan kodeakses transaksi nasabah (personal acces password) ke pihak lain, terutamakepada pegawai Pialang Berjangka atau pihak yang memiliki kepentingandengan Pialang Berjangka ;6. Melakukan simulasi atau mengerti mekanisme transaksi PerdaganganBerjangka ;7.

KewajibanNasabah sehubungan dengan Call Margin tidak terbatas pada jumlahMargin awal ;4) Pialang Berjangka tidak berkewajiban melaksanakan amanat untukmelakukan transaksi yang baru dari Nasabah sebelum Call Margindipenuhi ;5) Untuk memenuhi kewajiban Call Margin dan keuangan lainnya dariNasabah, Pialang Berjangka dapat mencairkan dana Nasabah yangada di Pialang Berjangka ;15.Perlu yang mulia Hakim ketahui, bahwa Penggugat telah mengakhiri Perjanjiandengan tidak ada posisi transaksi diakunnya. sesuai

Perjanjian ini mulai terhitung sejak tanggal dilakukannya konfirmasiPialang Berjangka dengan diterimanya Bukti Konfirmasi PenerimaanNasabah dari Pialang Berjangka oleh Nasabah ;2. Nasabah dapat mengakhiri Perjanjian ini hanya jika Nasabah sudahtidak lagi memiliki posisi terouka dan tidak ada kewajiban Nasabahyang diemban oleh atau terhutang kepada Pialang Berjangka ;3.

sebagai wakil pialang berjangka dan Penggugatsebagai nasabah dalam perdagangan berjangka, adalah berawal dariteman Penggugat yaitu sdr.

Pemberitahuan Adanya Resiko yang Harus Disampaikanoleh Pialang BerjangkaUntuk Transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem PerdaganganAlternatif.

Memahami kewajiban dan hak selaku Nasabah Pialang Berjangka;3. Memahami dan mengerti mekanisme dan cara Perdagangan Berjangka;4. Memahami untuk tidak membuat perjanjian dalam bentuk apapun baiksecara lisan maupun tertulis dengan Pegawai Pialang Berjangka ataupihak yang memiliki kepentingan dengan Pialang Berjangka di luarPerjanjian Perdagangan Berjangka dan Peraturan Perdagangan (tradingrules) antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT;.

KewajibanNasabah sehubungan dengan Call Margin tidak terbatas pada jumlahMargin awal;4) Pialang Berjangka tidak berkewajiban melaksanakan amanat untukmelakukan transaksi yang baru dari Nasabah sebelum Call Margindipenuhi;5) Untuk memenuhi kewajiban Call Margin dan keuangan lainnya dariNasabah, Pialang Berjangka dapat mencairkan dana Nasabah yangada di Pialang Berjangka;15.

Margin dan Pembayaran lainnya,pelaksanaan transaksl,kewajiban memelihara margin,Hak pialang berjangka melikuidasi posisi nasabah,penggantian kerugian tidak adanya penutupan posisi,pialang berjangka dapat membatasi posisi,tidak ada jaminan atas informasi atau rekomendasi,pembatasan tanggungjawab pialang berjangka,oP nN Pap 2Transaksi harus mematuhi peraturan yang berlaku,Reopialang berjangka tidak bertanggungjawab atas kegagalan komunikasi,Re ead. konfirmasi, kKebenaran informasi nasabah,=NO. komisi

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan BadanPengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) nomor 8Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BAPPEBTI nomor4 tahun 2018 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangkamenjelaskan bahwa: Pialang Berjangka bertanggung jawab atastindakan yang dilakukan oleh pegawai Pialang Berjangka atau pihakyang diberdayakan oleh Pialang Berjangka atau pihak lain yangmewakili urusan Pialang Berjangka dalam melakukan pekerjaan yangditugaskan kepada

Bahwa tidak dilaksanakannya kewajiban Wakil Pialang Tergugatmerupakan bentuk kesengajaan, disebabkan Wakil Pialang Tergugat turutserta menandatangani perjanjian pemberian amanat, sehingga tidak adaalasan Wakil Pialang tidak mengetahui Penggugat yang bergabungmenjadi nasabah Tergugat;16.

Perilaku Pialang Berjangka,menyebutkan bahwa: Pialang Berjangka bertanggung jawab atastindakan yang dilakukan oleh pegawai Pialang Berjangka atau pihakyang diberdayakan oleh Pialang Berjangka atau pihak lain yangmewakili urusan Pialang Berjangka dalam melakukan pekerjaan yangditugaskan kepada pihak lain sesuai dengan Pasal 1367 KitabUndangUndang Hukum Perdata.Halaman 20 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst23.

Bahwa pendapat MajelisHakim dimaksud didasarkan pada alasan hukum yaitu bahwa apabila perbuatanpegawai atau pihak lain yang mewakili urusan pialang berjangka melakukanperbuatan yang melampaui kewenangan sesuai dengan Pasal 1367KUHPerdata, dan perbuatan melampaui kewenangan tersebut tidak dapatdicegah oleh pialang berjangka dan dapat dibuktikan oleh pialang berjangkamaka tanggung jawab pialang berjangka menjadi berakhir (vide Pasal 5 ayat 2).Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan dimaksud, jika WakilPialang

Pialang;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang tidak mengikutsertakankantor cabang PT.