Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal18 Maret 2020 s/d tanggal 16 Mei 2020 ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Berkas Perkara dan sSuratsurat yang bersangkutan sertaSalinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 12 Februari 2020Nomor: 259/Pid.Sus/2019/PNPlp. dalam perkara TerdakwaTerdakwa tersebutdiatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umumtertanggal 12 Desember 2019 No. Reg.

Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum padatanggal 17 Februari 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan PaniteraPengadilan Negeri Palopo, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan BandingNomor: 1/Akta.Pid/2020/PNPlp, dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa padatanggal18 Februari 2020 ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan

banding tersebut,Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 2 Maret 2020yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 2 Maret2020, memori banding mana telah disampaikan dengan cara seksama kepadaTerdakwa pada tanggal 5 Maret 2020 ;Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan kontramemori banding ;Menimbang, bahwa sesuai Relaas Pemberitahuan yang dibuat JurusitaPengadilan Negeri Palopo Nomor :259/Pid.Sus/2019/PNPlp masingmasingtertanggal 21 Februari

tindak pidana menyalahgunakanNarkotika Golongan bagi dirinya sendiri sebagaimana didakwakankepadanya dalam dakwaan akternatif ketiga, dan pertimbangan Hakim TingkatPertama tersebut diambil alin dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggisendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding ;Menimbang, bahwa dengan mengambil alin pertimbangan Hakim TingkatPertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusanPengadilan Negeri Makassar tanggal 12 Februari 2020 Nomor : 259/Pid.Sus/2019/PNPlp

UU RI Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHAP dan ketentuanlainnya yang bersangkutan ;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 12 Februari2020 Nomor : 259 / Pid.Sus / 2019 / PNPlp. yang dimintakan bandingtersebut ; Memerintahkan ParaTerdakwa tetap berada dalam tahanan ; Menghukum ParaTerdakwa membayar biaya perkara dalam keduatingkatan peradilan yang dalam tingkat banding untuk masingmasingnyasebesar

1. Mengabulkan permohonan pencabutan surat gugatan perkara perdata nomor 11/Pdt.G.S/2018/PNPlp;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palopo atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, guna mencoret gugatan tersebut di atas dari Register perkara perdata gugatan sederhana;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.94.000 (sembilan puluh empat ribu rupiah);

satu juta sembilan ratus empatbelas ribu rupiah);Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Makassardengan Putusan Nomor 286/PDT/2017/PT MKS tanggal 10 Oktober 2017, yangamarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 41/Pdt.G/2016/PN Plptanggal 8 Mei 2017;Dalam Pokok Perkara:Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat;Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 41/Pdt.G/2016/ PNPlp

Membebankan biaya perkara kepada Pembanding semula Tergugat padatingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 November 2017, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2017 diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 22 November 2017 sebagaimana ternyatadari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/KS/Pdt.G/2017/PNPlp

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan surat gugatan perkara perdata nomor 4/Pdt.G.S/2018/PNPlp;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palopo untuk mencabut / mencoret perkara perdata tersebut dari daftar register perkara;
3. Memerintahkan Jurusita menyampaikan pemberitahuan pencabutan gugatan kepada para tergugat;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesarRp.469.00.00 (empat ratus enam

puluh juta rupiah); Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hinggakini ditetapbkan sebesar Rp1.914.000,00 (satu juta sembilan ratus empatbelas ribu rupiah); Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut telahdiperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor286/PDT/2017/PT MKS. tanggal 10 Oktober 2017, yang amarnya sebagaiberikut:Dalam Eksepsi: Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 41/Pdt.G/2016/ PNPlp

lima ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1096 K/Pdt/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali padatanggal 26 Desember 2018 kemudian terhadapnya dengan perantaraankuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2020 diajukanpermohonan peninjauan kembali pada tanggal 24 Maret 2020 sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/PK/Padt.G/2020/PNPlp

Nomor91/SK/2017/PNPlp. : Semula PENGGUGATKONVENSI/TERGUGATREKONVENSI / SekarangPEMBANDING. ;melawan: pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di JIn. MelurVNo. 5 RTO06/RW09 Kel. Tugu Selatan, Kec. Koja,Hal. 1 dari 40 Pts. No. 382/PDT/2018/PT.MKSJakarta Utara, : Semula TERGUGATKONVENSI /PENGGUGATREKONVENSI I SekarangTERBANDING.

;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Berkas Perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa PenggugatKonvensi/TergugatRekonvensi /Pembanding dalam surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2017 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 23 Oktober 2017dibawah Register 47/Pdt.G/2017/PNPlp, telah mengemukakan halhal sebagaiberikut :1.

2018/PT.MKSDALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayarbiaya perkara sejumlah Rp 4.996.000,00 (Empat Juta Sembilan RatusSembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) ;Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Palopo yang menyatakan : bahwa pada tanggal 04Juni 2018 PenggugatKonvensi/TergugatRekonvensi telan menyatakanmemohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 21 Mei2018 Nomor : 47/Pdt.G/2017/PNPlp

No. 382/PDT/2018/PT.MKSMembaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor:47/Pdt.G/2017/PNPlp. masingmasing tertanggal 26 Juni 2018 yang dibuat olehJurusita Pengadilan Negeri Sleman dan Jurusita Pengadilan Negeri JakartaUtara, telah memberi kesempatan kepada masingmasing pihak untukmemeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari PenggugatKonvensi/TergugatRekonvensi / Pembanding telah diajukan dalam tenggangwaktu

No. 382/PDT/2018/PT.MKSpemeriksaan tingkat banding atau Pengadilan Tinggi Makasar untukmengadili danmemeriksa kembalisesuai dengan faktafakta hukumyang diajukan dalam persidangan ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelan memeriksa dan menelitiserta mencermati dengan seksama Berkas Perkara beserta Salinan ResmiPutusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 21 Mei 2018 Nomor47/Pdt.G/2017/PNPlp, dan telah pula membaca serta memperhatikan denganseksama Surat Memori Banding yang diajukan Pembanding / PenggugatKonvensi

Bahwa gugatan Penggugat telah pernah diajukan ke Pengadilan Perdatalewat Pengadilan Negeri Palopo Register Perkara Nomor 27/Pdt.G/2005/PNPlp., juncto Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 3/PDT/2007/PT MKS.jJuncto Mahkamah Agung RI Nomor 1605 K/Pdt/2009 dan putusan tersebuttelah memperoleh kekuatan hukum tetap dan putuan tersebut telahdilaksanakan (dieksekusi), dimana dahulu diajukan oleh pihak yang sama inicasu Syarifuddin Suleman, BBA selaku Penggugat dan Herry Widodo danYuli Sampe Padang selaku Pihak

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biayaperkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkatbanding ditetapbkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh riburupiah);juncto Amar Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 12/Pdt.G/2012/PNPlp., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI. Dalam Konvensi:A. Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;B. Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Il. Dalam Rekonvensi:A.

Dengan demikian dalam putusan pertimbangan hukumnya jualbeli antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon PeninjauanKembali Sah, seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) danpembayarannya adalah pengurangan hutang suami Termohon PeninjauanKembali sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);Bahwa, masalah yang sama dan pihak yang sama ditingkat Pengadilanyang sama melalui Putusan Perkara Perdata Nomor 12/ Pdt.G/2012/PNPlp., juga dipertimbangkan kembali dan diputus jual beli atas tanah danrumah

/Pen.PH/2017/PN Plp tertanggal April 2018;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 282/Pid.Sus/2018/PNPlp tanggal 26 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN Plp tanggal 26 Juli2018 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal 22 Mei 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo, di bawah Register Perkara Nomor 21/Pdt.G/ 2019/PNPlp:
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palopo atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, guna mencoret gugatan tersebut di atas dari Register perkara perdata gugatan;
3. Membebankan

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejaktanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018 ; Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ; Pengadilan Negeri terSebut ; 0 02202222 n eenSetelah membaca : 22 nne ennaPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 239/Pen.Pid/2018/PNPlp tanggal 6 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ; Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pen.Pid/2018/PN Plp tanggal 6 Juni2018 tentang penetapan hari sidang ; Berkas

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan surat gugatan perkara perdata nomor 8/Pdt.G.S/2018/PNPlp;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palopo untuk mencabut/mencoret perkara perdata tersebut dari daftar register perkara;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.669.000.00 (Enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

dikabulkan karena tidakbertentangan dengan Undangundang;Halaman 6Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabutperkaranya adalah masih merupakan hak penuh dari Penggugat dan tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan, maka permohonanPenggugat harus dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkan maka memerintahkanPanitera Pengadilan Negeri Palopo untuk mencabut/mencoret perkara perdatanomor 8/Pdt.G.S/2018/PNPlp

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan surat gugatan perkara perdata nomor 13/Pdt.G.S/2018/PNPlp;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palopo atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, guna mencoret gugatan tersebut di atas dari Register perkara perdata gugatan sederhana;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.319.000 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Mahkamah Agung RI 2007);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabutperkaranya adalah masih merupakan hak penuh dari Penggugat dan tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan, maka permohonanPenggugat harus dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkan maka memerintahkanPanitera Pengadilan Negeri Palopo atau pejabat yang = ditujuk untukHalaman 3mencabut/mencoret perkara perdata nomor 13/Pdt.G.S/2018/PNPlp

,M.H, Penasihat Hukum berkantor di Jalan Pongsimpin, BeteBete No.50Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.107/SK/2020/PNPlp,tanggal 30 November 2020;Pengadilan Tinggi tersebut :Telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 02 Maret2021 Nomor 126/PID.SUS/2021/PT MKS tentang penunjukan MajelisHakim yang mengadili perkara ini;2.

Panitera PengadilanNegeri Palopo pada tanggal 16 Februari 2021, sebagaimana ternyatadalam akta permintaan banding Nomor 04/Akta.Pid/2021/PN Plp. danPermintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah danseksama masingmasing kepada Penuntut Umum dan Kuasa HukumTerdakwa pada tanggal 18 Februari 2021 sebagaimana ternyata dalamAkta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 04/Akta.Pid/2021/PNPlp.;Halaman 5 dari 18 halalaman Putsan.

Ini berarti pula, bahwa putusan PerkaraNomor 1/ Pid.Sus/2021/PnPlp didasarkan atas hal yang tidak cukupdipertimbangkanJadi sesungguhnya hanya sesuatu yang tak pasti Saja mengenaiumur Dea Ananda yang dijadikan pertimbangan oleh Yang Mulia MajelisHakim PN Palopo. Hal tersebut jelas, menciptakan ketidakadilan bagIpembanding.

Sendana, KotaPalopo,Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;Kedua pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiripersengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatanNomor 4 /Pdt.GS/2019/PNPlp melalui proses perdamaian dan untuk itu telahkedua belah pihak menyatakan persetujuan sebagaimana yang tertian dalamsurat Perjanjian dan Kesepakatan Bersama tertanggal 27 Mei 2019 yang isinyapada pokoknya sebagai berikut :1.

memeriksa dan mengadili perkara inidalam tingkat banding; Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 08 Desember2021 Nomor 829/PID.SUS/2021/PT MKS tentang penunjukan PaniteraPengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa danmengadili perkara int ; Penetapan Ketua Majelis Nomor 829/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 13Desember 2021 tentang Penetapan hari sidang; Telan membaca berkas perkara serta turunan resmi putusan PengadilanNegeri Palopo tanggal 15 November 2021 Nomor160/Pid.Sus/2021/PNPlp

bahwa sehubungan dengan permintaan bandingtersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 19Nopember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopodan memori banding tersebut telah disampaikan dan diserahkan kepadaTerdakwa pada tanggal 22 November 2021 ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding PenuntutUmum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;Menimbang, bahwa sesuai surat Pemberitahuan untuk mempelajariberkas perkara Nomor 14/Akta.Pid/2021/PNPlp

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya tertanggal 05 November 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo di bawah Register Perkara Nomor : 26/Pdt.P/2018/PNPlp :
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palopo atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, guna mencoret Perkara Permohonan tersebut di atas dari Register perkara

Citra Garden Blok A3 No. 1, RT. 004, RW. 004,Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, JenisKelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam,Kewarganegaraan Indonesia, NIK. 7373054804730001danselanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo, Nomor :26/Pdt.P/2018/PNPlp, tanggal 06 November 2018,tentang Penunjukan Hakimyang memeriksa dan mengadili Perkara ini;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 13September 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018 :Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi olehPenasihat Hukum meskipun hak tersebut telah ditawarkan sebagaimanamestinya oleh Majelis Hakim :Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 306/Pid.B/2018/PNPlp, tanggal 14 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 306/Pid.B/2018

/PNPlp, tanggal 14 Agustus 2018 tentang penetapan hari siding ;Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Plp Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Setelan mendengar keterangan SaksiSaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :1.

. (+62411) 858178, mobile phone 081242358888, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 6 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Palopo tanggal 21 Januari 2019 di bawah register Nomor 07/SK/2019/PNPlp, sebagai Terlawan IV . Kementrian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional cq KepalaWilayah Badan Pertanahan Sulawesi Selatan cq Kepala Badan PertanahanKabupaten Luwu, sebagai Terlawan V.

Pertanahan pada KantorPertanahan Kota Palopo dan Muhammad Dwi Yuliandy, SH. jabatan AnalisPermohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan KotaPalopo, kesemuanya memilih tempat tinggal dan alamat pada KantorPertanahan Kota Palopo, Jalan Andi Djemma Nomor 124, Kota Palopo,bertindak bersamasama maupun sendirisendiri berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 21 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Palopo tanggal 22 Januari 2019 di bawah register Nomor 11/SK/2019/PNPlp

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/KonsultanHukum Umar Kaso, SH (UK) & Assocites, berkantor di Jalan Andi MappanyompaNomor 10 HP. 081242505535, Fax. (0471) 325000, EmailUmar.kaso65@gmail.com, Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 4 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPalopo tanggal 6 Desember 2018 di bawah register Nomor 162/SK/2018/PNPlp, sebagai Terlawan XIV15.Fince Holi, jenis kelamin perempuan, umur 51 tahun, agama Kristen, pendidikan$1, kebangsaan

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/KonsultanHukum Umar Kaso, SH (UK) & Assocites, berkantor di Jalan Andi MappanyompaNomor 10 HP. 081242505535, Fax. (0471) 325000, EmailUmar.kaso65@gmail.com, Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPalopo tanggal 6 Desember 2018 di bawah register Nomor 162/SK/2018/PNPlp, sebagaiTerlawan XIX20.Ferry, jenis kelamin lakilaki, umur 42 tahun, agama Budha, pendidikan SMA,21kebangsaan

Bahwa atas Perbuatan Terlawan yang memasukkan tanah milik Para Pelawandalam perkara Nmor 25/Pdt.G/2016/PNPlp tersebut sehingga Terlawan telahmelakukan suatu perbuatan melawan hukumBahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, mohon Kiranya Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagaiberikut :Primair :1.Menerima dan mengabulkan perlawanan dari Para pelawan sebagai pihak ketiga seluruhnya;.

yang timbulsehubungan dengan adanya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sejumlahRp.9.771.500, (Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu lima ratusrupiah);Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding masingmasingNomor 7/BD/Pdt.G/2020/PN Pip yang ditanda tangani oleh Panitera PengadilanNegeri Palopo yang menerangkan bahwa Kuasa Para Pembanding semulaPara Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2020 telah mengajukan permohonanbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 9/Pdt.G/2020/PNPlp

banding dari Kuasa Para Pembanding semula ParaPenggugat tersebut haruslah dikesampingkan;Halaman 12 dari 14 hal.Putusan Nomor 471/PDT/2020/PT MKSMenimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbanganpertimbanganhukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dandiambil alin serta dijadikan dasar dalam pertimbanganpertimbangan putusanMajelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkatbanding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 9/Pdt.G/2020/PNPlp

Republik Indonesia Nomor 2Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum,yang telah dirubah pertama denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004, dan perubahan yangkedua kalinya dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun2009, pasalpasal dalam RBg, serta pasalpasal dari peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI;= Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding semula ParaPenggugat tersebut; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 9/Pdt.G/2020/PNPlp

secara hukum putusan Pengadilan Negeri Palopo harus diperbaiki atau setidaktidaknya tanah yang digugat olen Penggugat atasnama Almarhum Opu Ranreng haruslah menjadi milik para pihakTergugatTergugat dalam hal ini adalah Pelawan Eksekusi atau para ahliwarisnya;Subsidair :Atau jika Pengadilan Negeri Palopo / Majelis Hakim PengadilanNegeri Palopo berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan NegeriPalopo telah memberikan Putusan Nomor 38/Pdt.Bth/ 2018/PNPlp