ANUGERAH INDAH (PT.AI) , DKK VS TEGUH CAHYADI, DKK

ANUGERAH INDAH (PT.AI) dalam hal ini untukbertindak diwakili oleh Direktur Perseroan, LI TJAN SIEN,berkedudukan di JI. Raya Solo Permai, Komplek Ruko SuperMakmur, No. 8B, Solo Baru, Grogol, Sukoharjo ;BUDI SANTOSO, bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto, No.203A, Rt 002, Rw 09, Kelurahan Jayengan, KecamatanSerengan, Surakarta ;HARRY RUDYANTO, bertempat tinggal di Solorejo, Rt 002,Rw 09, Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, KabupatenKaranganyar ;TJONG BOEN SIEN, bertempat tinggal di Jl.

PT.ANUGERAH INDAH (PT.AI), 2. BUDI SANTOSO, 3. HARRY RUDYANTO, 4.TJONG BOEN SIEN, 5. NY. ANGTJAY LWAN, 6. NY. YENIK KURNIAWATI,7. NY. DJUNIWATI RAHARDJO, 8. KHO ENG SHIANG tersebut ;Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 2590 K/Pdt/2010Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000, (lima ratus riburupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2011 oleh Dr.H. Ahmad Kamil,SH.

Gubernur Nomor 72 Tahun 2014 tentang Upah MinimumKabupaten Kota di Jawa Timur Tahun 2015, dan hal tersebut terjadidikarenakan Tergugat salah dalam menerapkan Komposisi Upah,Tunjangan Tetap dan Tunjangan Tidak Tetap;Bahwa terhadap hakhak normatif Penggugat yang diberikan olehTergugat tidak sesuai dengan ketentuan PerundangundanganKetenagakerjaan adalah pelanggaran, dan oleh karenanya Penggugatmengajukan pengaduan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresikmelalui Surat Bernomor Basis/005/GBLPKPU/PT.AI

palinglambat akhir Januari 2015);Bahwa Penggugat merasa kecewa terhadap tindakan PemutusanHubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat secara sepihaktanpa pernah merundingkan dahulu duduk permasalahan yang terjadi danmenyangkut kompensasi pesangon yang wajibnya diterima olehPenggugat, dan terlebih tuntutan hak normatif kKekurangan upah lemburyang belum diselesaikan oleh Tergugat sehingga dalam hal ini Penggugatmengajukan surat keberatan kepada Tergugat melalui Surat BernomorBasis/044/GBLPKPU/PT.AI

No. 969 K/Pdt.Sus.PHI/201613.14.tertanggal 29 Desember 2014 perihalnya Klarifikasi dan MohonPenjelasan, mempertanyakan kepada Dinas Tenaga Kerja KabupatenGresik sehubungan dengan telah memberikan saran dan pendapatkepada Tergugat dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHk)yang tidak sesuai aturan Undangundang Ketenagakerjaan;Bahwa sebelum Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik memberikanpenjelasan, tembusan Surat Bernomor Basis/047/GBLPKPU/PT.AI/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2014, oleh Tergugat

Penggugat, dan bilamana Penggugat tidak mau di negosiasimaka itu adalah hak Penggugat dan Tergugat akan membayar sesuaiaturan dan undangundang yang berlaku;Bahwa dalam perkara ini yang dikonsultasikan adalah Perjanjian KerjaWaktu Tertentu (PKWT) yang secara terusmenerus dilakukan olehTergugat kepada Penggugat, yang mana permasalahan tersebutmerupakan tuntutan nomor 3 (tiga) yang tercantum dalam pengaduanPenggugat kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dengan SuratBernomor Basis/005/GBLPKPU/PT.AI

Bahwa apabila perusahaan akan melakukan Pemutusan HubunganKerja (PHK) terhadap karyawannya, harus melalui tahapan sesuaidengan Pasal 151 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan perusahaanharus memberikan pesangon kepada pekerja sesuai dengan pasal 156UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaa;Bahwa kembali disampaikan oleh Tergugat melalui suratnya tertanggal 23Januari 2015 Nomor LJAR/SARBUMUSI/I/15024 menjawab suratPenggugat bernomor Basis/057/GBLPKPU/PT.AI/I/2015 tertanggal 22Januari 2015

dengancara sebagai berikut :Awalnya terdakwa selaku Direktur Utama PT Al Husein Putra Mandirimeminta persetujuan kepada saksi NURHIDAYATI selaku KomisarisUtama Perusahan PT Al Husein Putra Mandiri supaya PerusahaanPT.AlHusein Putra Mandiri memberikan ijin kKepadanya untuk membelimobil operasional perusahaan yang nantinya mobil tersebut akandipergunakan untuk mendukung kerja operasional Perusahaan PT.AIHusein Putera Mandiri di daerah Selanjutnya saksi NURHIDAYATIselaku Komisaris Utama Perusahaan PT.AI

Husein Putra Utama PT.Al Husin PutraMandiritertanggal 12 April 2010, setelah itu Perusahaan PT.AI HuseinPutraMandiri mengeluarkan uang dan menyerahkan kepada terdakwamelalui bagian keuangan, kemudian uang yang dikeluarkan PerusahaanPT.AL Husein Putra Mandiri tersebut sebesar RP.64.756.000,(Enampuluh empat juta tujuh ratus lima puluh enam riburupiah) dengan rincianuang sebesar Rp.2.000.000.

tersebut saksi merasa telah tertipu dan dirugikanoleh terdakwa;Bahwa atas barang bukti berupa (satu) unit alat berat Exavator jenisHITACHI Zaxis 330 warna Orange saksi tidak mengenalinya.1 SaksiFAWAHISA MAHABATAN,SE Bin H.MUHAMMADIN AR e Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungandengan penambangan batubara tanpa ijin di wilayah PT.ArutminIndonesia selanjutnya diamankan serta diserahkan kepada pihakPolres Tanah Bumbu;Bahwa saksi menerangkan penambangan dilakukan terdakwa dikonsesi PT.AI

warnaOrange;Bahwa kegiatan penambangan dilokasi tersebut dilakukan dengancara mengupas tanah kemudian mengambil kandungan batubarayang berada didalamnya;Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik alat berat tersebut;Bahwa luas bukaan tambang yang sudah terekspose adalah kuranglebih 50 meter X 100 meter dengan kedalaman 15 meter;Bahwa dari informasi kegiatan tersebut sudah mendapatkanbatubara dan sudah loading namun untuk pastinya saksi tidakmengetahuinya;Bahwa saksi awalnya bersama anggota Pam PT.AI

sedangmelakukan patrol di wilayah PKP2B PT.AI Batulicin dan telahditemukan di Km.22 Desa Mekarsari Kec.Simpang EmpatKab.Tanah Bumbu kegiatan penambangan batubara yangdilakukan oleh terdakwa, kemudian alat berat diamankan olehanggota yang Pam dan dibawa turun ke Polres Tanah Bumbu;Bahwa dasar saksi menghentikan kegiatan penambangan yangdilakukan terdakwa adalah karena terdakwa melakukanpenambangan masuk PKP2B PT.Arutmin Indonesia hingga saksibersama anggota yang Pam di PT.AI menghentikannya;17e Bahwa

pemberian kredit yangtidak sehat dan melanggar prinsip kehatihatian ; Keputusan pemberian kredit hanya menggunakan :FPK (FPK No.314A/BKAP/Al/KPO/IX/08 tanggal 8 September 2008 ;FPK No.317/TKAP/Al/KPO/XI/08 tanggal 5 November 2008) ;tanpa didukung dengan analisa (MAK), bahkan kedua FPK tersebutbelum mendapat persetujuan dari Komite Kredit secara lengkap(belum ditandatangani oleh 2 orang Direksi dan 2 orang Komisaris) ;Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) belum ditandatanganibaik oleh Bank maupun PT.AI

. 5Dengan kondisi tersebut, seharusnya Divisi Adminstrasi Kredit tidakboleh membukukan fasilitas dimaksud, namun dalam kenyataannyafasilitas kepada PT.AI telah dibukukan masingmasing tanggal 4 dan 5November 2008 ; 22002 nc ncn cc en nn ncn nn anne Berdasarkan pemeriksaan khusus yang dilakukan tim terhadappemberian fasilitas kredit pada PT.

Bahwa terhadap hakhak normatif Penggugat yang diberikan oleh Tergugat tidaksesuai dengan ketentuan Perundangundangan Ketenagakerjaan adalahpelanggaran, dan oleh karenanya Penggugat mengajukan pengaduan kepadaDinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik melalui Surat Bernomor : Basis/005/GBLPKPU/PT.AI/V/2014 tertanggal 13 Mei 2014 yang mana pada pokoksuratnya memohon Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik selaku instansi yangberwenang dalam menangani masalah ketenagakerjaan untuk menindaklanjutipengaduan pelanggaran

lambat akhir Januari2015).10.Bahwa Penggugat merasa kecewa terhadap tindakan Pemutusan HubunganKerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat secara sepihak tanpa pernahmerundingkan dahulu duduk permasalahan yang terjadi dan menyangkutkompensasi pesangon yang wajibnya diterima oleh Penggugat, dan terlebihtuntutan hak normatif kKekurangan upah lembur yang belum diselesaikan olehTergugat sehingga dalam hal ini Penggugat mengajukan surat keberatan kepadaTergugat melalui Surat Bernomor : Basis/044/GBLPKPU/PT.AI

beraktifitas seperti biasa hinggaproses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat memperoleh penetapandari lembaga penyelesaian perselisihnan hubungan industrial dan mempunyaikekuatan hukum yang mengikat ;.Bahwa terhadap surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tergugat yangmenyatakan dalam kalimat suratnya, dan setelah konsultasi dengan DinasTenaga Kerja Kabupaten Gresik yang juga dipakai Tergugat sebagai dasarPemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka Penggugat mengirimkan SuratBernomor : Basis/047/GBLPKPU/PT.AI

/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2014perihalnya Klarifikasi dan Mohon Penjelasan, mempertanyakan kepada DinasTenaga Kerja Kabupaten Gresik sehubungan dengan telah memberikan sarandan pendapat kepada Tergugat dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) yang tidak sesuai aturan Undangundang Ketenagakerjaan ;12.Bahwa, sebelum Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik memberikan penjelasan,tembusan Surat Bernomor : Basis/047/GBLPKPU/PT.AI/XII/2014 tertanggal 29Desember 2014, oleh Tergugat ditanggapi dengan

Foto copy Surat Kontra Memori Kasai Tergugat atasPutusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Gresik Bernomor: 2/Pdt.SusPHI/2015/PN.Gsk,diberi tanda P9;10.Foto Copy Surat Bernomor Basis/005/GBLPKPU/PT.AI/V/2004 tentang Pengaduan Pelanggaran Normatif, diberitanda P10;11.Foto copy Surat Perusahaan PT.

Sehingga Penggugat mengambil langkah hukum denganmengajukan surat permohonan berunding untuk penyelesaian masalahpesangon kepada Tergugat tetapi pihak Tergugat tidak berkenan untukmenyelesaikannya;Bahwa mengingat tidak ada ektikat baik dari Tergugat untuk menyelesaikannyamasalahnya maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ketingkat tripartitkepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik melalui surat bernomorBasis/023/GBLPKPU/PT.AI/XI/20I4 tanggal 10 September 2014 tentang:Pencatatan Perselisihan kepada

Animablu Indonesia (PT.AI) sebagaimanatertuang dalam Surat Direktorat Pengawasan Bank I kepada Bank CenturyNo.10/208/DPB1/Rahasia tanggal 26 November 2008 perihal Tim PemeriksaKhusus Bank Indonesia diketahui antara lain : Dalam pelaksanaan pemeriksaan khusus tersebut, salah satu debitur yang diperiksaadalah pemberian fasilitas kredit pada PT. Animablu Indonesia (PT.AI).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pemberian kredit kepada PT.AI tersebut tergolongpemberian kredit yang tidak sehat dan melanggar prinsip kehatihatian, sebagaiberikut:a. Total fasilitas yang diberikan kepada PT.AI adalah sebesar Rp128 milyar yangdirealisasikan dalam 2 tahap masingmasing pada:tanggal 4 November 2008 sebesar Rp56 milyartanggal 5 November 2008 sebesar Rp72 milyar.Kedua fasilitas kredit tersebut tidak didukung dengan Perjanjian Kredit.b.

Menurut penjelasan pejabat Bank Century (Sdri.Linda Wangsadinata dan Sdr.Nofi),terjadinya praktek pemberian kredit yang tidak sehat tersebut disebabkan karenaadanya perintah dari Sdr.Hermanus Hasan Muslim dan Sdr.Robert Tantular untuktetap menjalankan/mencairkan kredit kepada PT.AI meskipun tidak sesuai denganketentuan yang berlaku.. Fasilitas kredit PT.AI tersebut dijamin dengan deposito valas masingmasingsebesar :USD.5,500,000.00 (Bilyet No.

Sehingga Penggugat mengambillangkah hukum dengan mengajukan surat permohonan berunding untukpenyelesaian masalah pesangon kepada Tergugat, tetapi pihak Tergugattidak berkenan untuk menyelesaikannya;Bahwa mengingat tidak ada itikad baik dari Tergugat untukmenyelesaikannya masalahnya maka Penggugat mengajukanpermasalahan ini ketingkat Tripartit kepada Dinas Tenaga Kerja KabupatenGresik melalui surat bernomor Basis/028/GBLPKPU/PT.AI/IX/2014 tanggal30 September 2014 tentang: Pencatatan Perselisihan kepada

AnimabluIndonesia (PT.AIl).Berdasarkan hasil pemeriksaan, pemberian kredit kepada PT.AI tersebuttergolong pemberian kredit yang tidak sehat dan melanggar prinsipkehatihatian, sbb:a.Total fasilitas yang diberikan kepada PT.Al adalah sebesar Rp128milyar yang direalisasikan dalam 2 tahap masingmasing pada:tanggal 4 November 2008 sebesar Rp56 milyartanggal 5 November 2008 sebesar Rp72 milyar.Kedua fasilitas kredit tersebut tidak didukung denganPerjanjian Kredit.Keputusan pemberian kredit hanya menggunakan

tanggal 8 September 2008 FPKNo.317/TKAP/Al/KPO/XI/08 tanggal 5 November 2008) tanpadidukung dengan analisa (MAK), bahkan kedua FPK tersebut belum13mendapat persetujuan dari Komite Kredit secara lengkap (belumditandatangani oleh 2 orang Direksi dan 2 orang Komisaris).Surat Persetujuaan Pemberian Kredit (SPPK) belumditandatangani baik oleh Bank maupun PT.AI.Dengan kondisi tersebut, seharusnya Divisi Adminstrasi Kredittidak boleh membukukan fasilitas dimaksud, namun dalamkenyataannya fasilitas kepada PT.AI

AnimabluIndonesia (PT.AIl).Berdasarkan hasil pemeriksaan, pemberian kredit kepada PT.AI tersebuttergolong pemberian kredit yang tidak sehat dan melanggar prinsipkehatihatian, sbb:a. Total fasilitas yang diberikan kepada PT.Al adalah sebesar Rp128milyar yang direalisasikan dalam 2 tahap masingmasing pada:tanggal 4 November 2008 sebesar Rp56 milyar tanggal 5 November2008 sebesar Rp72 milyar.Kedua fasilitas kredit tersebut tidak didukung denganPerjanjian Kredit.b.

tanggal 8 September 2008 FPKNo.317/TKAP/Al/KPO/XI/08 tanggal 5 November 2008) tanpadidukung dengan analisa (MAK), bahkan kedua FPK tersebut belummendapat persetujuan dari Komite Kredit secara lengkap (belumditandatangani oleh 2 orang Direksi dan 2 orang Komisaris).Surat Persetujuaan Pemberian Kredit (SPPK) belumditandatangani baik oleh Bank maupun PT.AI.Dengan kondisi tersebut, seharusnya Divisi Adminstrasi Kredittidak boleh membukukan fasilitas dimaksud, namun dalamkenyataannya fasilitas kepada PT.AI

dalildalil gugatannyatersebut para Penggugat telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tandaHalaman 19 dari 30Putusan No. 55/Pdt.SusPHI/2015/PHI.MdnP1 sampai dengan P5 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi bernama Mhd.Yusuf Lubis, Manda Juliana Bancin dan Elvy Natalia Ginting;Menimbang, bahwa adapun buktibukti surat yang diajukan paraPenggugat adalah sebagai berikut :LisBukti P1Bukti P2Bukti P3Bukti P4Bukti P5Foto copy surat pemutusan hubungan kerja (PHK) olehTergugat terhadap PenggugatI No. 09/PT.AI

/PHK/2015,tertanggal 15 Januari 2015;Foto copy surat pemutusan hubungan kerja (PHK) olehTergugat terhadap PenggugatII No. 10/PT.AI/PHK/2015,tertanggal 15 Januari 2015;Foto copy Minutes Of Meeting pemutusan hubungan kerjaArea Medan;Foto copy surat anjuran Nomor : 3376/DTKTR/2015,tertanggal 25 Maret 2015;Foto pekerjaan Tergugat tanggal 14 Februari 2015;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti tersebut telah diberi materaicukup dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;Menimbang, bahwa adapun saksisaksi

Bukti P1 : Foto copy surat pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Tergugatterhadap PenggugatI No. 03/PT.AI/PHK/2015, tertanggal 15Januari 2015;2. Bukti P2 : Foto copy surat pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Tergugatterhadap PenggugatII No. 01/PT.AI/PHK/2015, tertanggal 15Januari 2015;3. Bukti P3 : Foto copy Minutes Of Meeting pemutusan hubungan kerja AreaMedan;Halaman 19 dari 30Putusan No. 54/Pdt.SusPHI/2015/PHI.Mdn4.

Sehingga Penggugat mengambillangkah hukum dengan mengajukan surat permohonan berunding untukpenyelesaian masalah pesangon kepada Tergugat tetapi pihak Tergugattidak berkenan untuk menyelesaikannya;Bahwa mengingat tidak ada iktikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikanmasalahnya maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ketingkattripartit kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik melalui suratbernomor Basis/023/GBLPKPU/PT.AI/XI/20I14 Tanggal 10 September 2014Tentang: Pencatatan Perselisihan kepada

.115.000.000, (seratus lima belas jutarupiah).Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;Saksi 4, Abdul Khaliq Hanafi, menerangkan :Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidanapenggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.Bahwa kejadian penggelapan tersebut pada hari Senin tanggal 25Februari tahun 2013 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di JalanSeroja No.35 A RT.02 RW.03 Kel.Delima Kec.Tampan KotaPekanbaru.Bahwa saksi kenal dengan saksi Toto karena saksi Toto adalahnasabah/konsumen PT.AI

dalildalil gugatannyatersebut para Penggugat telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tandaHalaman 20 dari 32Putusan No. 56/Pdt.SusPHI/2015/PHI.MdnP1 sampai dengan P5 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi bernama Mhd.Yusuf Lubis, Manda Juliana Bancin dan Elvy Natalia Ginting;Menimbang, bahwa adapun buktibukti surat yang diajukan paraPenggugat adalah sebagai berikut :LisBukti P1Bukti P2Bukti P3Bukti P4Bukti P5Foto copy surat pemutusan hubungan kerja (PHK) olehTergugat terhadap PenggugatI No. 07/PT.AI

/PHK/2015,tertanggal 15 Januari 2015;Foto copy surat pemutusan hubungan kerja (PHK) olehTergugat terhadap PenggugatII No. 06/PT.AI/PHK/2015,tertanggal 15 Januari 2015;Foto copy Minutes Of Meeting pemutusan hubungan kerjaArea Medan;Foto copy surat anjuran Nomor : 3376/DTKTR/2015,tertanggal 25 Maret 2015;Foto pekerjaan Tergugat tanggal 14 Februari 2015;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti tersebut telah diberi materaicukup dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;Menimbang, bahwa adapun saksisaksi

/ 2018 (Muhardi) dan nomor2980/ HRAl/ V/ 2018 (Syarif Hidayat) yang kesemuanya didasarkanatas alasan Efisiensi;Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018, Para Penggugat mengirimkan SuratPenolakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) nomor 021/B/PTPFPBI.AI/V/2018 kepada Tergugat, yang mana pada prinsipnya ParaPenggugat menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukansecara sepihak oleh Tergugat;Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018, Para Penggugat mengirimkan SuratUndangan Perundingan Bipartit nomor 022/B/PTP FPBI PT.AI

(Foto Copy dari FotoCopy);Surat Penolakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) No. 021/B/PTPFPBI PT.AI/V/2018 tertanggal 23 Mei 2018. (Foto Copy dari Asli);Surat Permohonan Perundingan Bipartit No. 022/B/PTP FPBI PT.AI/V/2018 tertanggal 23 Mei 2018. (Foto Copy dari Asli);Surat Permohonan Perundingan Bipartit No. 024/B/PTP FPBI PT.AI/V/2018 tertanggal 25 Mei 2018. (Foto Copy dari Asli);Surat Jawaban terharap Surat Bipartit No. 3016/HRAl/V/2018 tertanggal30 Mei 2018.

PT.AI ljarah Indonesia Finance Samarinda Contract No.: 601020014512,Contract Date: 07/02/2012. Costomer Name: INUNI. Contract Status:Active, diberi tanda Bukti P.2;3. Laporan dugaan tindak pidana tanggal 22 Juni 2013, kepada BapakKepala Kepolisian Resor Samarinda Cq. Bapak Kasat Reserse danKriminal Kepolisian Resor Samarinda, diberi tanda Bukti P.3;104.

mengirimkan surat pengajuan mediasi olehPenggugat tanggal 11 Februari 2013; (P7)Bahwa atas pengajuan mediasi tersebut Mediator memanggil para pihak danmenyarankan untuk diselesaikan secara bipartite kembali oleh para pihak;Bahwa atas saran tersebut para pihak melakukan pertemuan beberapa kali tetapitetap belum menghasilkan kesepakatan, sehingga Penggugat mengajukan kembalipemohonan mediasi kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi pada tanggal 26April 2013 dengan surat nomor 012/PUK SPAMK FSPMI/PT.AI

Bahwa mengingat tidak ada Etikat baik dari Tergugat untuk menyelesaikannyamasalahnya maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ketingkat Tripartitkepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik melalui surat bernomor:Basis/023/GBLPKPU/PT.AI/XV/20l4 Tanggal 10 September 2014 Tentang:Pencatatan Perselisihan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, yangselanjutya untuk dimediasi.5.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pemberian kredit kepada PT.AI tersebuttergolong pemberian kredit yang tidak sehat dan melanggar prinsipkehatihatian, sbb:a. Total fasilitas yang diberikan kepada PT.Al adalah sebesar Rp128milyar yang direalisasikan dalam 2 tahap masingmasing pada:tanggal 4 November 2008 sebesar Rp56 milyartanggal 5 November 2008 sebesar Rp72 milyar.Kedua fasilitas kredit tersebut tidak didukung dengan PerjanjianKredit.b.

08 tanggal 8 September 2008FPK No.317/TKAP/AVKPO/XV08 tanggal 5 November 2008)tanoa didukung dengan analisa (MAK), bahkan kedua FPK tersebutbelum mendapat persetujuan dari Komite Kredit secara lengkap(belum ditandatangani oleh 2 orang Direksi dan 2 orang Komisaris).Surat Persetujuan Pemberian Kredit (GPPK) belum ditandatanganibaik oleh Bank maupun PT.AI.Dengan kondisi tersebut, seharusnya Divisi Adminstrasi Kredit tidakboleh membukukan fasilitas dimaksud, namun dalam kenyataannyafasilitas kepada PT.AI