Bank Dagang Nasional Indonesia (PT.BDNI) CabangLhokseumawe memberikan fasilitas kredit kepada PT. Genali Rayasebesar Rp. 250.000.000, ( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )dan kemudian oleh PT. Genali Raya telah melunaskankewajibannya kepada PT. Bank Dagang Nasional Indonesia (PT.BDNI) sehingga sisa hutang PT. Genali Raya lebin kurang sebesarRp. 80.000.000, (Delapan Puluh Juta Rupiah);4. Bahwa setiap pembeli rumah yang di bangun oleh PT. Genali Rayamaka oleh PT.

Bank Dagang Nasional Indonesia (PT.BDNI)Cabang Lhokseumawe mengeluarkan dari agunan jaminan kreditsehingga pada tahun 1998 terjadi konflik di Aceh maka sisapembangunan rumah menjadi terbengkalai sehingga kewajibanPenggugatPenggugat melunaskan kredit pada PT. Bank DagangNasional Indonesia (PT. BDNI) Cabang Lhokseumawe menjadimacet sehingga tunggakan hutang PenggugatPenggugat in casuPT. Genali Raya pada saat itu lebih kurang sebesar Rp.80.000.000, ( Delapan Puluh Juta Rupiah )5.

Bahwa setelah keputusan pemerintah Republik Indonesia melaluiMenteri Keuangan Republik Indonesia Melikuiditasi/meleburkan PT.Bank Dagang Nasional Indonesia (PT.BDNI) sehingga PenggugatPenggugat selaku nasabah PT. Bank Dagang Nasional Indonesia(PT.BDNI) Cabang Lhokseumawe kehilangan informasi tentangkeberadaan PT.

Bank Dagang Nasional Indonesia (PT.BDNI)Cabang Lhokseumawe yang ditunjuk oleh Pemerintah untukmenangani penyelesaian kredit yang salah satu adalah kreditPenggugatPenggugat sehingga pada akhir tahun 2012 PenggugatPenggugat baru mengetahuinya bahwa aset PT. Bank DagangNasional Indonesia (PT.

(PT.BDNI) Cabang Lhokseumawe telah dibubarkan dan sekarang diambil alin oleh Tergugat I;Menyatakan demi Hukum sisa hutang tunggakan kredit PenggugatPenggugat in casu PT. Genali Raya pada Tergugat lebih kurangsebesar Rp. 80.000.000, ( Delapan Puluh Juta Rupiah );Menyatakan tindakan dan perbuatan dari Tergugat adalahperbuatan melawan Hukum;Menghukum Tergugat untuk menerima sisa hutang PenggugatPenggugat in casu PT.

Bank Bali Tok mengalihkan tagihansebesar Rp.798.091.770.000,00 terhadap PT.BDNI dan PT. BUNdimana Surat Perjanjian tersebut tanpa diikuti dengan penyerahandokumen bukti transaksi oleh pihak PT. Bank Bali Tbk dan tanpapenyerahan dana pembayaran atau jaminan pembayaran olehTerdakwa JOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku direktur PT.

Bank Dagang nasional Indonesia (BDNI) yangdilakukan pada tahun 1997 sebesar Rp.436.717.230.723,00 dan USD45,000,000.00 ternyata bertentangan/tidak sesuai dengan prosedur danpersyaratan menurut ketentuan dalam pasal 29 ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1992 jo UndangUndang Nomor 10 tahun 1998 yaitu PT.BDNI dan PT.

;Selanjutnya Bank Indonesia menyatakan bahwa PT.BDNI sebagai BankBeku Operasi (BBO) dan menyerahkan permasalahan dan pengelolaannyakepada Badan Penyehatan Perbankan nasional (BPPN).Bahwa BPPN memproses permohonan klaim piutang transaksi SWAP danmoney market PT. Bank Bali Tok atas PT.BDNI tanpa dilakukan verifikasiterhadap PT. BDNI yang merupakan syarat untuk penilaian keabsahantransaksi, selanutnya BPPN (Pande Nasorahona Lubis) menentukanbesarnya bunga sehingga tagihan PT.

Mengenai transaksi PT.BDNI dengan PT.Bank Bali Tbk.Bahwa pertimbangan Judex Juris tersebut adalah keliru dan merupakankekhilafan yang nyata karena hanya mempertimbangkan verifikasi on siteyang dilaksanakan hanya terhadap PT. Bank Bali, Tok ( Bank kreditur)tanpa melakukan verifikasi on site terhadap PT.

Nomor : 31/697/UPPB/AdB tanggal 5 Oktober 1998 perihal klaim PT.BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali, Tok.Hal. 112 dari 134 hal. Put. No. 12 PK/Pid.Sus/2009Ad.35. Nomor : 31/713/UPPB/AGB tanggal 13 Oktober 1998 perihal klaim PT.BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali, Tbk.6. Nomor : 31/738/UPPB/AGB tanggal 16 Oktober 1998 perihal klaim PT.BDNI atas kewajiban kepada PT. Bank Bali, Tok.7. Nomor : 31/775/UPPB/AGB tanggal 20 Oktober 1998 perihal klaim PT.BDNI atas kewajiban kepada PT.

Bank Bali Tbk kepada PT.BDNI telah dijamin oleh Pemerintah RI berdasarkan KeppresNomor : 26 Tahun 1998 dan Surat Keputusan MenteriKeuangan RI Nomor: 26/KMK.017/1998 tanggal 28 Januari1998. Oleh karena PT. Bank Bali Tbk telah 10 kali mengajukanpermohonan klaim piutang PT. Bank Bali Tok atas PT.

BankBali Tbk mengalihkan tagihan sebesar Rp.798.091.770.000,00terhadap PT.BDNI dan PT. BUN dimana Surat Perjanjiantersebut tanpa diikuti dengan penyerahan dokumen buktitransaksi oleh pihak PT. Bank Bali Tbk dan tanpa penyerahandana pembayaran atau jaminan pembayaran oleh TerdakwaDJOKO SOEGIARTO TJANDRA selaku Direktur PT.

Bank Bali Tbk kepada PT.BDNI telah dijamin oleh Pemerintah RI berdasarkan KeppresNomor : 26 Tahun 1998 dan Surat Keputusan MenteriKeuangan RI Nomor: 26/KMK.017/1998 tanggal 28 Januari1998. Oleh karena PT. Bank Bali Tbk telah 10 kali mengajukan30permohonan klaim piutang PT. Bank Bali Tok atas PT.

Bank Bali Tbk kepada PT.BDNI telah dijamin oleh Pemerintah RI berdasarkan KeppresNomor 26 Tahun 1998 dan Surat Keputusan Menteri KeuanganRI Nomor 26/KMK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998. Olehkarena PT. Bank Bali Tbk telah 10 kali mengajukanpermohonan klaim dana PT. Bank Bali Tbk atas PT.

Bank Bali Tok kepada PT.BDNI telah dijamin oleh Pemerintah RI berdasarkan KeppresNomor 26 Tahun 1998 dan Surat Keputusan Menteri KeuanganRI Nomor 26/ KMK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998. Olehkarena PT. Bank Bali Tbk telah 10 kali mengajukanpermohonan klaim piutang PT. Bank Bali Tbk atas PT.

BDNI, BUN dan Bank Tiara, berkaitan denganpengajuan klaim jaminan Pemerintah, padahal terhadap klaim 2 PT.BDNI terhadap kewajibannya kepada PT.

BDNItidak dapat dilakukan verifikasi berdasarkan dokumendokumen yang sahsebagaimana yang disampaikan oleh Erman Munzir dengan surat Nomor31/1568/UPPB/AdP tanggal 22 Maret 1999, dengan demikian transaksi PT.BDNI dengan PT. Bank Bali Tbk, tidak/oelum dapat diketahui kewajarannya,dan oleh karenanya transaksi PT. BDNI dengan PT.

Bank Bali Tok dengan PT.BDNI dan BUN guna menilai kewajaran dan kebenarannyaberdasarkan surat permintaan PT.

BDNItidak dapat dilakukan verifikasi berdasarkan dokumendokumen yang sahsebagaimana yang disampaikan oleh Erman Munzir dengan surat Nomor31/1568/UPPB/AdP tanggal 22 Maret 1999, dengan demikian transaksi PT.BDNI dengan PT. Bank Bali Tbk, tidak/obelum dapat diketahui kewajarannya,dan oleh karenanya transaksi PT. BDNI dengan PT.

Syamsul Nursalim (Presiden Direktur PT.BDNI) pada pokoknya menerangkan bahwa saksi telahmelaporkan hutanghutang BDNI kepada Bank Indonesia danBPPN sesuai SKB pertama, namun saksi tidak ingat nomordari tanggal surat laporannya karena semua file dan arsipnyasudah diserahkan dan dikuasai oleh BPPN sejak April 1998 ;Hal. 64 dari 116 hal. Put.

. : 5/Desa Gasing merupakan asset BPPN, karenaberakhirnya tugas BPPN, maka segala kekayaan BPPN menjadi kekayaanNegara yang dikelola Menteri Keuangan, dimana PT.BDNI yang sudahditetapbkan sebagai Bank Beku Operasi, dan menolak untuk mencabutPapan Nama dan meminta SHM asii;7.

. : 5/Desa Gasingdari PT.Bank Dagang Nasional Indonesia (PT.BDNI) sewaktu Penggugatmenjadi Pimpinan PT.Bank Dagang Nasional Indonesia CabangPalembang, berdasarkan Akta Kuasa No. : 76 tanggal 10 Maret 1988 selakuHalaman 4 dari 32 halaman Putusan No.99/PDT/2018/PT.PLG.kuasa Eddy Hartono, sesuai menurut Akta Jual Beli No.167/DS.Gasing/1989 tanggal 10 Februari 1989, yang dibuat dihadapanNotaris/PPAT DARBI, S.H., Notaris/PPAT di Palembang setelah adaPenyelesaian Perdamaian, antara PT.Bank Dagang Nasional

Bank Dagang Nasional Indonesia (PT.BDNI) Cabang Lhokseumawe telah dibubarkan dan sekarang di ambil alih oleh Tergugat I;- Menyatakan sisa hutang tunggakan kredit para Penggugat in casu PT. Genali Raya pada Tergugat I lebih kurang sebesar Rp80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah); - Menyatakan tindakan dan perbuatan dari Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum;- Menghukum Tergugat I untuk menerima sisa hutang para Penggugat in casu PT.

Bahwa Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat salah satu nasabahyang menggunakan fasilitas Penjaminan/Bank Garansi dari PT.BDNI(BBO) guna untuk mempermudah dalam melakukan pembayaran Beamasuk/ Import Barang, maka Pihak Ex.BDNI/Termohon PeninjauanKembali sebagai Penjamin atas pembayaran Bea import tersebutkepada Turut Termohon Kasasi, dengan Jaminan Deposito berjangkamilik para Pemohon Peninjauan Kembali ;.

(T.1 dan T.2) ;Bahwa pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri dalamhalaman 38 alinea 2 mengatakan dari bukti P.4 s/d P.14 sampaidengan Bukti TT.2 s/d TT.12, Telah Terbukti dalil dari paraPenggugat, Turut Tergugat telah lunas melakukan pembayaranatas transaksi L/C, yang dijaminkan oleh PT.BDNI (BBO) sehinggaTurut Tergugat tidak mempunyai hutang kepada BDNI, sehinggastatus Gadai Deposito atas nama para Penggugat sebagaiDeposan "Harus pula diseiesaikan dan Tergugat berkewajibanmengembalikan asli Bilyet

Bank Balitersebut, terlebin lagi sebelum itu ketika Terdakwa masihmenjabat sebagai Anggota Direksi Bank Indonesia (diangkatdengan KEPPRES No. 352/M tanggal 20 Desember 1997), yangantara lain melalui informasi ketika mengikuti RapatRapatDewan Direksi Bank Indonesia bulan Desember 1997, bulanJanuari 1998 dan bulan Februari 1998 telah mengetahui bahwatransaksitransaksi SWAP dan Money Market yang dilakukan PT.BDNI dengan PT.

Bank Bali akanmengalihkan tagihannya sebesar Rp. 798.091.770.000, terhadap PT.BDNI dan PT. BUN kepada PT. Era Giat Prima, ternyata PerjanjianPengalinan (Cessie Tagihan) tersebut sebenarnya dibuat sebagairekayasa dan sarana untuk melakukan kerja sama dengan secaramelawan hukum mencairkan klaim PT. Bank Bali yang sebelumnyaditolak, hal mana terlihat :4.1. Setelah Surat Perjanjian Pengalihan/Cessie Tagihan dibuattanggal 11 Januari 1999, Setya Novanto sebagai Direktur UtamaPT.

Bank Bali sebagai transaksi yang bertentangandengan praktekpraktek perbankan yang sehat, dengan demikianseharusnya Terdakwa telah mengetahui pula bahwa kewajiban PT.BDNI tersebut tidak termasuk jenis kewajiban yang dapat dijamin dalamrangka Program Penjaminan Pemerintah ;7.1... Bahwa dalam rangka melaksanakan kesepakatan bekerjasamauntuk memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali tersebut,walaupun sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwaverifikasi klaim PT.

BDNI TBK. dalamRangka Program Penyehatan Bank;4 (empat) lembar fotocopy SK Ketua BPPN No: 43/BPPN/1998tanggal 21 Agustus 1998 tentang Pembekuan Kegiatan Usaha PT.BDNI TBK. dalam Rangka Program Penyehatan Bank Nasional;Laporan Keuangan Konsolidasi Audited Tahun 1996, 1995 dan 1994;Laporan Keuangan Konsolidasi Audited Tahun 1997 dan 1996 (KAPHans Tuanakotta & Mustofa);1 (satu) bundel fotocopy LDD BDNI Folder 2 dari 3;Laporan Keuangan Konsolidasi Audited Tahun 1998 dan 1997 (KAPHans Tuanakotta & Mustofa

(BBO), beserta lampiran dan lain lain;Laporan Keuangan Konsolidasi Unaudited Tahun 1999;21 (dua puluh satu) lembar fotocopy dokumen tabel daftar aset fix PT.BDNI dalam Buku 1 sampai dengan Buku 4 (kode Nomor Lemari);1 (satu) bundel fotocopy dokumen berlabel "Project Jade": FixedAssets BDNI (Appendix D);1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Auditor Independen danLaporan Keuangan PT. BDNI Tbk. BBO Tahun 1999 tanggal 30 Juni2000, Kantor Akuntan Publik: AMM.

Sjamsul Nursalim PT.BDNI;319. 5. 4 (empat) lembar fotocopy print out email antarasdr.PARADON NAPITULU (Kasub Tim 7 PKPS BPK RI)dengan sdr. RIONALD SILABAN tentang Dokumenevaluasi asset PS BDNI oleh Lehman Brothers;1 (satu) bundel fotocopy dokumen Jade Gropu Negotiation Summary;1. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan Keuangan KonsolidasiPT. DIPASENA CITRA DARMAJA & anak perusahaannya:Hal. 37 dari 122 hal. Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019322.323.324.325.326.327.328.329.330.331.332.2.

DanareksaSekuritas selaku FA BPPN;Notulen Rapat 14 Mei 2001 tentang Pertemuan dengan PT.Danareksa;1 (satu) bundel fotocopy dokumen BPK RI nomor 02/03/AuditamaII/AI/05/2001 tanggal 15 Mei 2001 tentang Laporan Audit Investigasiatas Pengelolaan Jaminan BLBI PT.BDNI (BBO);Jawaban BPPN atas Pertanyaan BPK dan Memo No: Mem2776/LWO/BPPN/0501 beserta lampiran dan lain lain;Nota Dinas Tim Audit BPPN 18 Mei 2001;Kertas Kerja Pemeriksaan Notulen & Dokumen Lainnya;Hal. 38 dari 122 hal.

BDNI selaku debitur tidak sanggup lagi membayarkewajibannya.Permintaan tersebut kemudian dilaksanakan oleh Tim Pemberesan PT.BDNI dengan mendaftarkan transaksitransaksi sebagai kewajiban PT.BDNI kepada Bank Indonesia sebagai berikut : No Tanggal Jatuh JenisPengajuan NominalKlaim Tempo Transaksi1 2 3 4 51. 23061988 12031998 Rp. 51.600.000.000, SWAP (netting)2. 23061998 03031998 Rp. 48.060.000.000, SWAP (netting)3. 23061998 06031998 Rp. 66.139.271.458, Money Market(netting)4. 23061998 16031998 Rp.

Money Market(Konversi dariSWAP)10. 20071998 15041998 DEM 35.000, L/C 1.1.Bahwa setelah dilakukan verifikasi secara off site (on the desk) olehBankpersyaratan administrasi penjaminan), seluruh klaim kewajiban PT.BDNI terhadap kreditur PT.

Bank Bali tersebut, terlebih lagi sebelum itu ketikaTerdakwa masih menjabat sebagai anggota Direksi Bank Indonesia(diangkat dengan KEPPRES No. 352/M tanggal 20 Desember1997), yang antara lain melalui informasi ketika mengikuti rapatrapat Dewan Direksi Bank Indonesia bulan Desember 1997, bulanJanuari 1998 dan bulan Pebruari 1998 telah mengetahui bahwatransaksitransaksi SWAP dan Money Market yang dilakukan PT.BDNI dengan PT.

Eksepsi Kurang Pihak Yang Ditarik Dalam Gugatannya (ExceptioPlurium Litis Consortium); Bahwa seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, BadanPemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Syamsul Nursalim selaku PemegangSaham Pengendali PT.BDNI selaku PihakPihak yang terkait dalamperkara a quo iIkut digugat, namun karena tidak ikut digugat sehinggagugatan Penggugat menjadi kurang pihak;Il. Dan Dalam Eksepsi TERGUGATII adalah mengenai :A.

Jkt.Pst.Bahwa dengan tetap berpegang kepada kebijakankebijakan yang telahditetapbkan oleh pemerintahanpemerintahan sebelumnya, sikap Tergugat sampai dengan saat ini sesuai dengan Hasil Pemeriksaan PenyelesaianKewajiban Pemegang Saham BPK RI No. 34G/XII/11/2006 tanggal 30 Nopember2006, yang mana BPK RI berpendapat SKL yang diberikan kepada PSP PT.BDNI (dhi. Sdr.

BDNITBK. dalam Rangka Program Penyehatan Bank;4 (empat) lembar fotocopy SK Ketua BPPN No: 43/BPPN/1998tanggal 21 Agustus 1998 tentang Pembekuan Kegiatan Usaha PT.BDNI TBK. dalam Rangka Program Penyehatan Bank Nasional;Laporan Keuangan Konsolidasi Audited Tahun 1996, 1995 dan1994;Laporan Keuangan Konsolidasi Audited Tahun 1997 dan 1996(KAP Hans Tuanakotta & Mustofa);1 (satu) bundel fotocopy LDD BDNI Folder 2 dari 3;Laporan Keuangan Konsolidasi Audited Tahun 1998 dan 1997(KAP Hans Tuanakotta & Mustofa