Bahwa dasar pemikiran pihak pekerja dengan menerima upahRp.2.400.000,/bulan dengan jabatan HRD sekaligus penasehat hukum digroup PT.Tato dibandingkan dengan jabatan yang sama di PT. Upati(Album),sementara pekerja lainnya mendapatkan upah yang lebih besar,maka menurut mediator hal tersebut telah menimbulkan deskriminasi dalampemberian upah;c.

(BuktiP7dan P8);9.10.11.12.13.Bahwa sebagai Penasehat Hukum TERGUGATII (PT.Tato), PENGGUGATtelah menyelesaikan masalah perizinan Tanda Daftar Perusahaa (TDP) danSurat Izin Usaha (SIUP) yang mengalami hambatan di kantor Suku DinasKoperasi UKM dan Perdagangan DKI Jakarta Pusat. PENGGUGATberkonsultasi dengan OMBUDSMAN RI dan dengan campurtanganOMBUDSMAN RI masalah TDP dan SIUP milik PT.Tato dan PT. Upati dapatdiselesaikan tanpa biaya (BuktiP9);Bahwa Hukum TERGUGAT I (PT.

Upati dan PT.Tato mempunyai hutang kredit kepada Negara sekitar 27 milyar rupiah.Sebenarnya usaha PENGGUGAT akan berhasil, tetapi secara mendadak Direksimemerintahkan kepada PENGGUGAT untuk mencabut perkara tersebut Nomor: 142/G/2009/PTUNJKT atas permintaan Dirjen Kekayaan Negara KementrianKeuangan, asset perusahaan tidak jadi disita. (BuktiP10);Bahwa PENGGUGAT pernah membongkar pebuatan Korupsi di Grup PT.Tato ( Tato ) percetakan yang melibatkan 2 orang karyawan.

Upati berbeda produk dengan PT.Tato;Bahwa Surat Penutupan PT.

TATO, tidak pernah melihatPenggugat ada di PT.Tato, walaupun PT.Tato dan PT.Upatipemiliknya adalah orang yang sama ;e Bahwa Penggugat bukan karyawan PT.

PerusahaanDagang Tato (PT.TATO) maupun sebagai Pemegang Saham PT. TATO beralamat di Jalan TanahAbang IV No. 1315. Jakarta Pusat , selanjutnya disebut Tergugatll; 3. Tuan PARTOMO SUDARSONO , sebagai Pemegang Saham 50 Helaisaham PT. TATO, beralamat di Jalan Tanah Abang IV No. 1315 Jakarta Pusat, selanjutnya disebutTurut Tergugat 1 ; 22 nnn nn nnn nn nn nnn nn nnn cnn4. Tuan CHANDRA ARTADI, beralamat di Jalan Tanah Abang IV No. 1315 Jakarta Pusat selanjutnyadisebut sebagai Turut Tergugatll:5.

Tato dan Risalah Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.Tato. Perbuatan tergugat tersebut jelasjelas merupakan perbuatanwanprestasi dan atau juga melanggar prinsip Good Corporate Governance9. Bahwa perbuatan tergugat II yang ikut mendukung perbuatantergugat untuk mengabaikan, tidak mengindahkan dan melawan teguranteguran penggugattersebut juga merupakan suatu perbuatan wanprestasi (tidak berprestasi) karena mengabaikan isiPasal 14 Anggaran Dasar PT.

TATO serta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT.TATO dari sejak tahun 2002 hingga tahun 2010 ini, maka adalah Fairness apabila penggugatmeminta pertanggungjawaban hukum dari tergugat dan tergugat Il serta siapapun yang kelakmemperoleh hak dan kewajiban dari tergugat dan tergugat sebagai pemegang saham PT.

TATO dengan cara mengirim suratteguran kepada Tergugat , Tergugat II dan Turut Tergugat II adalah keliru dan bertentangandengan hukum perseroan yang beriaku, ssharusnya menurut hukum apabila Penggugat ssiakupemegang saham hendak meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham PT.TATO, maka Penggugat harus mengirim surat permintaan agar diadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) yang ditujukan kepada Direktur Utama perseroan terbatas PT. TATObukan dengan surat teguran.

Perusahaan Dagang Tato atau PT.TATO dan bukan kepada Direktur atau14Komisarisnya yang sudah tidak menjabat lagi, sehingga gugatan aquo harus dinyatakan tidakdap at diterima. ;

Bahwa dasar pemikiran pihak pekerja dengan menerima upahRp2.400.000,00 /bulan dengan jabatan HRD sekaligus penasehat hukum digroup PT.Tato dibandingkan dengan jabatan yang sama di PT. Upati(Album), sementara pekerja lainnya mendapatkan upah yang lebih besar,maka menurut mediator hal tersebut telah menimbulkan deskriminasi dalampemberian upah;c.

Martin Pangemanan (Penggugat) jabatan HRD Manageradalah benar karyawan PT.Tato (Tergugat IT) (BuktiP3);Bahwa surat keterangan tanggal 30 Juli 1997 yang ditanda tangani oleh HariWinoto selaku Manager Personalia/Umum atas nama Direksi menyatakanPenggugat (Drs. Martin Pangemanan) sebagai HRD Manager PT. Upati mulaitanggal Juli 1997 dan sebelumnya pernah bekerja di PT. Tato (Tergugat II) diJakarta mulai bulan Maret 1992, pengalaman ini akan diperhitungkan sebagaimasa kerja di PT.

(BuktiP4);Bahwa sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor UP/SK/012/VII/1997 tanggal 20Juli 1997 yang di tanda tangan Budi Hartono selaku Direksi, mengatakan Drs.Martin Pangemanan (Penggugat) sebagai HRD Manager merangkap PenasehatHukum Direksi (BuktiP5);Bahwa TergugatII (PT.Tato) sebagai induk perusahaan/group menanganikeuangan secara terpusat mempunyai anak perusahaan sebagai berikut :a PT.

(BuktiP7 dan P8);9 Bahwa sebagai Penasehat Hukum Tergugat II (PT.Tato), Penggugat telahmenyelesaikan masalah perizinan Tanda Daftar Perusahaa (TDP) dan Surat Izin10Usaha (SIUP) yang mengalami hambatan di kantor Suku Dinas Koperasi UKMdan Perdagangan DKI Jakarta Pusat. Penggugat berkonsultasi denganOMBUDSMAN RI dan dengan campur tangan OMBUDSMAN RI masalah TDPdan SIUP milik PT.Tato dan PT. Upati dapat diselesaikan tanpa biaya (BuktiP9);Bahwa sebagai Penasehat Hukum Tergugat II (PT.

telah bekerja selama22 Tahun layak mendapat upah Rp5.800.000,00, kepada Tergugat I wajibmembayarkan uang pesangon kepada Penggugat:e Uang pesangon 2x9xRp5.800.000 = Rp 104.400.000e Uang penghargaan 8xRp5.800.000 =Rp 46.400.000e Uang penggantian hak + THR = 18,5% xRp.150.800.000 = Rp27.898.000Jumlah = Rp 178.698.000Uang yang disetor oleh Penggugat I = Rp69.496.400Sisa Uang Pesangon = Rp109.201.600 (A)Membayar kepada Penggugat imbalan yang layak dan adil selama 22 Tahunbekerja membantu Tergugat II (PT.TATO

Perusahaan Dagang Tato (PT.TATO)maupun sebagai pemegang saham PT. TATO beralamat di JalanTanah Abang IV No. 13 15 Jakarta Pusat, selanjutnya disebutsebagai Pembanding I semula TergugatI 52 TUAN BUDI HARTONDO ,Baik selaku Komisaris PT. Perusahaan Dagang Tato (PT.TATO)maupun sebagai pemegang saham PT. TATO beralamat di JalanTanah Abang IV No. 13 15 Jakarta Pusat, selanjutnya disebutsebagai Pembanding I semula TergugatII ;3. TUAN PARTOMO SUDARSONDO ,Sebagai pemegang sahan 50 helai saham PT.

PerusahaanDagang Tato (PT.TATO) beralamat di Jalan Taman Tanah Abang IIINo.10A, Jakarta Pusat, dalam hal ini memilih domisili hukum diKantor Kuasanya Dr.Chandra Djaja. SH.MH, Julianawati, SH.MH danMR. Tampubolon, SH Jin.

Perusahaan Dagang Tato(PT.TATO) sejak tahun 2002 hingga tahun 2010, dalam tenggang waktu 8(delapan ) hari setelah putusan ini berkekuatan hukumtetap ;4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung rentengmembayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.

TATO maka persoalannya adalah tidakadanya itikad baik Penggugat, serta kejujuran dalam menjalankan perusahaan di PT.TATO ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutPengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah salahmenerapkan hukum maka putusan Nomor 505/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 20April 2011 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Pengadilan Tinggimengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti dalam putusan dibawahIN 3Menimbang,

Upati tersebut dijalankan oleh Termohon Il bersama denganTermohon VI dan VIl, sedangkan peranan Pemohon sebagai Komisaris PT.Tato, hanya difokuskan sebagai General Manajer untuk mengolah divisiDecovisign, yang mana sebenarnya inovasi dan kegiatan tersebut berasal dariPemohon sendiri ;Bahwa melihat sudah tidak adanya keinginan para pihak tersebut di atasuntuk menjalankan korporasi dengan menjunjung prinsip Good CorporateGovernance, serta mengingat Pemohon, Termohon dan Termohon Il yangusianya semakin

Pemohon berharap, melalui proses pembubaran PT.Tato Cq. PT. Upati melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, pihakHal. 11 dari 26 hal. Put. No.1046 K/Pdt/2009Termohon IV dan Termohon V dapat lebih cepat dan atau lebih efektif danefisien dalam memperoleh kembali hak atas piutangnya dari PT. Tato Cq. PT.Upati ;Bahwa adalah faktual, sekarang ini pengelolaan PT. Tato Cq. PT. Upatitidak lagi dipegang oleh Termohon yang sudah sangat berusia lanjut dan lebihbanyak berdiam di luar negeri.

Upati, dan juga untuk kepentingan kreditur dan atau Stakeholder PT.Tato Cq. PT. Upati dan Negara Cq. Dirjen Pajak, Cq. Kantor Pelayanan PajakJakarta Gambir Il. Maka Pemohon mohon dengan hormat agar PengadilanHal. 12 dari 26 hal. Put.

Perusahaan Dagang Tato (PT.TATO) sebagaimana tersebut di atas telah mendapat persetujuan dariDepartemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 30 Januari2002 (vide bukti T2) ;Bahwa dengan demikian, pada saat diajukan permohonan a quo,Pemohon sudah tidak menjabat sebagai Komisaris dari PT. PerusahaanDagang Tato (PT. TATO) lagi ;Bahwa di samping itu, Pemohon bukan pemegang saham, Direksi atauDewan Komisaris dari PT.

KELUARGA, dan yang menyebabkan utangutang PT.TATO Cq. PT. UPATI pada para Termohon Kasasi/Termohon WV,Termohon V telah membengkak hingga mencapai lebih dariRp.30.000.000.000, (tiga puluh milyar rupiah), padahal agunan PT.UPATI kepada Termohon Kasasi/Termohon IV nilainya hanya berkisarRp.10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah) ;Dengan demikian, setelah agunan tersebut dilelang oleh TermohonKasasi/Termohon IV dan Termohon Kasasi/Termohon V, maka niscayaPT. TATO Cq. PT.

Tato) maupun sebagai pemegang saham PT.Tato bertempat tinggal di Jalan Tanah Abang IV Nomor 1315Jakarta Pusat;2. TUAN BUDI HARTONO, baik selaku Komisaris PT.Perusahaan Dagang Tato (PTI. Tato) maupun sebagaipemegang saham PT. Tato, bertempat tinggal di JalanTanah Abang IV Nomor 13815 Jakarta Pusat;3. TUAN PRATOMO SUDARSONO, sebagai pemegangsaham 50 helai saham PT. Tato bertempat tinggal di JalanTanah Abang IV Nomor 1315 Jakarta Pusat;4.

Bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak menjabat sebagai Direktur PT.Tato dan juga Tergugat Il sudah tidak menjabat sebagai Komisaris PT. Tatomaka gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat dalamkapasitasnya sebagai Direktur dan Tergugat Il dalam kapasitasnyasebagai Komisaris menjadi kabur, dan seharusnya yang digugat adalahPT. Perusahaan Dagang Tato atau PT.

Taio yang selama ini tidak pernah diberikankepada Pemohon Kasasi;Bahwa Pemohon Kasasi sebagai salah satu pemegang saham dalam PT.Tato tidak pernah menerima laporan tahunan serta salinan risalah RUPSPerseroan dari Direksi Perseroan, padahal Pasal 100 ayat (1) dan ayat (3)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jelasmenyatakan bahwa atas permohonan tertulis pemegang saham, direksiwajib memberikan salinan risalan RUPS dan salinan laporan tahunan;Bahwa sejak tahun 2002 sampai dengan

Tato dan Termohon Kasasi Il sebagai Komisaris PT.Tato terbukti tidak pernah rnemberikan apalagi mengijinkan PemohonKasasi untuk memeriksa laporan keuangan tahunan perseroan, walaupuntelah diminta oleh Pemohon Kasasi yang merupakan salah satu pemegangsaham dan juga komisaris dalam perseroan;Bahwa ini berarti ada kewajiban direksi perseroan yang tidak dilaksanakanoleh Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi Il, sehingga jelas adaperbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi danTermohon