TinIndustri Nasional dengan surat permohonan Penggugat NomorO6/TIN/V/2017, Tanggal, 5 Mei 2017 kepada Gubernur ProvinsiKepulauan Bangka Belitung u/p Kepala Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitungdengan seluruh kelengkapan persyaratan yang ditetapkan, sampaidiajukannya gugatan ini baru pada tanggal, 15 November 2018 Tergugatmengeluarkan Keputusan menunda proses perpanjangan IUP OP PT.Tin Industri Nasional;Bahwa, dengan tindakan menunda proses Perpanjangan

Nasional kepada pihak lain dengan dikeluarkannya Surat yangmenjadi objek sengketa oleh Penggugat ;Bahwa, Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (atas nama Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Kabid Perencanaan dan Pengembangan IklimPenananman Modal) Nomor: 503/554/DPMPTSPPPT/2018, tanggal 15November 2018, hal: Penyampaian Penundaan Proses PermohonanPerpanjangan IUP OP PT.Tin

Terbatas (PT) Tin Indo Internusa Kepada PerusahaanAfiliasi Perseroan Terbatas (PT) Tin Industri Nasional tanggal 30 Maret2017 sesuai permohonan Penggugat, serta mencermati dalil Penggugatdalam surat gugatannya pada angka 3 (tiga) halaman 4 (empat) danangka 2 (dua) huruf d halaman 6 (enam), dimana Penggugat mengakulbahwa Penggugat mengajukan/menyampaikan surat permohonanPerpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi Secara AfiliasiNomor: 188.44/472.g/ESDM/2017 tanggal 30 Maret 2017 atas nama PT.Tin

Tin IndustriNasional bukan Keputusan Perpanjangan Izin UsahaPertambangan (IUP) Produksi Secara Afiliasi Nomor:Halaman 28 dari 89 Halaman Putusan Nomor : 02/G/2019/PTUNPGP188.44/472.g/ESDM/2017 tanggal 30 Maret 2017 atas nama PT.Tin Industri Nasional.Perpanjangan izin IUP Operasi produksi juga berpedoman padaPasal 14 Ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah dan lampirannya, UndangUndang Nomor27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan UndangUndanngNomor 1 tahun 2014, serta

Menyatakan Sah Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (atas nama KepalaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Kabid Perencanaan dan Pengembangan IklimPenananman Modal) Nomor: 503/554/DPMPTSPPPT/2018, tanggal 15November 2018, hal: Penyampaian Penundaan Proses PermohonanPerpanjangan IUP OP PT.Tin Industri Nasional;Halaman 31 dari 89 Halaman Putusan Nomor : 02/G/2019/PTUNPGP3.

Rp. 15.000.000,00 Fee ke Rekening Syahlevi (PT.TIN)4. Rp. 10.000.000, Tunai ke Ramli AE.Siregar untuk terdakwa acai & posma5. Rp. 10.000.000, Fee ke Rekening Josua (PT.Moratel)6. Rp. 5.000.000, Fee ke Rekening Andi P.Siregar (PT. TNC)7. Rp. 16.000.000, Fee ke Rekening Beny Prabowo (PT.TNC)Sehingga berjumlah Rp.145.000.000,00.

Saksi SYAHLEVI, SE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi selaku Regional Manager pada PT.TIN bertugas untukmengurusi Operasional PT.TIN, pasang baru, monitoring jaringan.

Moratel pada pengadaan Jasa Internet (Bandwith), Awalnyasaksi diajak Ramli ketemu dengan supplier pengadaaan internet yaituPT.TIN dan PT.Moratel di medan waktunya saksi lupa dimana kami saat itumembicarakan harga sewa jaringan dari PT.TIN dengan Syahlevi dan dariPT.Moratel yang hadir Josua Simamora. kemudian disepakati harga internetdengan PT.Moratel sedang dengan PT.TIN dilanjutkan negoisasi via emailoleh Ramli.Bahwa berdasarkan Invoice dari PT.SK kepada PT.TNC tertanggal sebesarRp.581.000.000,

Telemedia Network Cakrawala (TNC) tersebut merupakan tanda buktipembelian bandwith antara PT.TNC dengan PT.Sinar Kreasindo, dimanadalam pengadaan belanja bandwith untuk Dinas Kominfo KotapematangSiantar berasal dari PT.SK tersebut.Bahwa surat Letter Of Acceptance No.008/TINSKLOA/XI/2017 tanggalHalaman 141 dari 232 Putusan Nomor 55/Pid.SusTPK/2020/PN.Mdn8 Nopember 2017 antara PT.Trans Indonesia Network (PT.TIN) denganPT.Sinar Kreasindo tersebut menunjukkan adanya kerjasama PT.SKdengan PT.TIN dalam

SK mendeliverymenggunakan jaringan Metro (LINK) dari Medan ke Pematangsiantarkerjsama dengan PT.TIN sedang untuk akses internet kerjasama denganPT.Mora Telekomunikasi Indonesia.Bahwa internet seharusnya aktif setelah jaringan terhubung jadi tidakmasuk akal jika Berita Acara Aktivasi tanggal 07 Nopember 2017 sedangjaringan PT.TIN dari Medan ke Pematangsiantar disepakati tanggal 08Nopember 2017 sebagaimana LoA antara PT.TIN dengan PT.SKAtas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.2.

Rp. 15.000.000,00 Fee ke Rekening Syahlevi (PT.TIN)4. Rp. 10.000.000, Tunai ke Ramli AE.Siregar untuk terdakwa acai & posma5. Rp. 10.000.000, Fee ke Rekening Josua (PT.Moratel)6. Rp. 5.000.000, Fee ke Rekening Andi P.Siregar (PT. TNC)7. Rp. 16.000.000, Fee ke Rekening Beny Prabowo (PT.TNC)Sehingga berjumlah Rp.145.000.000,00.

Saksi SYAHLEVI, SE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi selaku Regional Manager pada PT.TIN bertugas untukmengurusi Operasional PT.TIN, pasang baru, monitoring jaringan.

Moratel pada pengadaan Jasa Internet (Bandwith), Awalnyasaksi diajak Ramli ketemu dengan supplier pengadaaan internet yaituPT.TIN dan PT.Moratel di medan waktunya saksi lupa dimana kami saat itumembicarakan harga sewa jaringan dari PT.TIN dengan Syahlevi dan dariPT.Moratel yang hadir Josua Simamora. kemudian disepakati harga internetHalaman 123 dari 226 Putusan Nomor 54/Pid.SusTPK/2020/PN Mdn20:dengan PT.Moratel sedang dengan PT.TIN dilanjutkan negoisasi via emailoleh Ramli.Bahwa berdasarkan Invoice

Sewa jaringan kepada PT.TIN sebesar Rp.104.500.000,b. Pembayaran internet kepada PT.Moratel untuk Bulan Desember 2017Rp.86.350.000,c. Kami juga memberikan kepada Ramli sebagai berikut:1. 28November 2017 Rp 84.000.000, Transfer ke Rami2. 05 Desember 2017 Rp 5.000.000, Fee ke Pokja3. 08 Januari 2018 Rp 15.000.000, Feeke TIN4. 15 Januari 2018 Rp 10.000.000, Langsung/cash ke.

SK mendeliverymenggunakan jaringan Metro (LINK) dari Medan ke Pematangsiantarkerjsama dengan PT.TIN sedang untuk akses internet kerjasama denganPT.Mora Telekomunikasi Indonesia. Bahwa internet seharusnya aktif setelah jaringan terhubung jadi tidakmasuk akal jika Berita Acara Aktivasi tanggal 07 Nopember 2017 sedangjaringan PT.TIN dari Medan ke Pematangsiantar disepakati tanggal 08Nopember 2017 sebagaimana LoA antara PT.TIN dengan PT.SKAtas keterangan Ahli, terdakwa tidak keberatan.2.

Weindianto dati PT Tinindo Inter Nusa; Dikembalikan kepada PT.TIN INDO INTER NUSA melalui terdakwa Weindianto alias awen - Pasir timah dengan berat 3.300kg (tiga ribu tiga ratus kilogram) Dirampas untuk negara- 1 (satu) buah buku nota pembelian pasir timah warna merah;- 1 (satu) buah buku nota pembelian pasir timah warna biru Dirampas untuk dimusnahkan6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah ).

MSM dan PT.TIN yang menjadi dasar dalam penerbitan objekobjek gugatan a quo tidak dapat dipakai lagiuntuk menerbitkan objek objek gugatan (videBukti P1.1 dan vide Bukti P1.2) dalam perkaraa quo ; .

MSMdan PT.TIN menyusun kembali Dokumen AMDAL yang barusesuai ketentuan PP Nomor 27 Tahun 1999 pasal14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18,pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal23, pasal 24, pasal 25 dan pasal 27, malahan3410.Tergugat menerbitkan Keputusan KelayakanLingkungan yaitu) objek objek gugatan perkara aquo 5.

MSM dan PT.TIN di Provinsi Sulawesi Utara, (fotocopy sesual dengan aslinya) ;16. Bukti T 16 : foto foto kondisi lapangansaat ini yang diambil pada tanggal 6Januari 2010, menggambarkan kegiatanpersiapan yang dilakukan oleh keduaperusahaan (PT. Meares Soputan Miningdan PT. Tambang Tondano Nusajaya, (asliprinter) ;17.

MSM dan KegiatanPertambangan Emas Batupangah oleh PT.TIN, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;20 : Berita Acara Rapat KomisiPenilai AMDAL Pusat di Manado Nomor : B66/BA/Komisi/Dep.I/09/2006, tanggal 27Halaman 175 dari 222 halaman. PutusanNo.187/G/2009/PTUN.JKT.176September 2006 Pembahasan AnalisisMengenai Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup(RPL) dan Rencana Pemantauan LingkunganHidup (RPL) Kegiatan Pertambangan EmasToka Tindung oleh PT.

MSM dan KegiatanPertambangan Emas Batupangah oleh PT.TIN, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;Bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahannyaTergugat II Intervensi 1 dipersidangan telah mengajukanalat bukti tertulis berupa foto copy surat Suratyang diberi tanda T.Il Intv 1 1 sampai dengan T.1IIIntv 1 18, telah dimateraikan dengan cukup, dantelah dicocokkan dengan bukti aslinya kecuali yang tidakada aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat buktiyang sah, dengan rincian sebagai berikut1.

TIN dan yang mempunyai akses kepada PT.TIN adalah PT. SINAR KREASINDO.Bahwa atas pertimbangan tersebut selanjutnya yang melaksanakanpenyaluran Bandwidth adalah PT. SINAR KREASINDO berdasarkanINVOICE No : 210/SKICE/XI/2017 tanggal 25 November 2017 dari PT.SINAR KREASINDO kepada PT.

Rp.15.000.000,00 Fee ke Rekening Syahlevi (PT.TIN)4. Rp.10.000.000, Tunai ke Ramli AE.Siregar untuk Terdakwa Acai &Posma5. Rp.10.000.000, Fee ke Rekening Josua (PT.Moratel)6. Rp.5.000.000, Fee ke Rekening Andi P.Siregar (PT.TNC)7. Rp.16.000.000, Fee ke Rekening Beny Prabowo (PT.TNC)Sehingga berjumlah Rp.145.000.000,00.

TIN dan yang mempunyai akses kepada PT.TIN adalah PT. SINAR KREASINDO.Halaman 28 dari 129 Putusan Nomor 7/Pid.SusTpk/2021/PTMDNBahwa atas pertimbangan tersebut selanjutnya yang melaksanakanpenyaluran Bandwidth adalah PT. SINAR KREASINDO berdasarkanINVOICE No : 210/SKICE/XI/2017 tanggal 25 November 2017 dari PT.SINAR KREASINDO kepada PT.

Rp. 5.000.000,00 Fee Pokja di transfer ke Rekening RamliAE.SiregarRp. 15.000.000,00 Fee ke Rekening Syahlevi (PT.TIN)Rp. 10.000.000, Tunai ke Ramli AE.Siregar untuk TerdakwaAcai & PosmaRp. 10.000.000, Fee ke Rekening Josua (PT.Moratel)Rp. 5.000.000, Fee ke Rekening Andi P.Siregar (PT. TNC)Rp. 16.000.000, Fee ke Rekening Beny Prabowo (PT.TNC)Sehingga berjumlah Rp.145.000.000,00.

Bahwa skema usaha Tambang Pemohon Peninjauan Kembali telahmendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Geologi dan SumberDaya Mineral, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor1176/40/DJG/2005 tanggal 27 Mei 2005, tentang PersetujuanKepemilikan Bersama Pabrik Pengolahan Emas Toka Tindung olehPemohon Peninjauan Kembali dengan PT Meares Soputan Mining(PT MSM):PT.TIN :Eo aPABRIKPENGOLAHAN EMASTOKA TINDUNG 2.

MSM PT.TIN PEMOHON PxPABRIKPENGOLAHAN EMASTORS TINCUNG = Mime ee ae ee aBahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali dan Majelis Judex Factidinyatakan peristiwa kongkritnya Pemohon Peninjauan Kembali melakukanpemindahtanganan impor fasilitas BKPM kepada perusahaan penerimafasilitas BKPM yang lain, tanpa memasukkan izin dari Direktur JenderalBea dan Cukai Kementerian Keuangan RI;Peristiwa HukumBahwa secara faktual yang terjadi adalah kepemilikan bersama (vide SuratDirektur Jenderal Geologi dan Sumber

Putusan Nomor 2049/B/PK/PJK/201 7 PT.TIN :eT iPEMOHON PK aE, PIMs!PABRIKPENGOLAHAN EMASTOKA TINDUNG 2.