Penggugat:
PT BANK RAKAYAT INDONESIA
Tergugat:
1.ADRIANTO TINAMONGA
2.YANTI DATUKRAMAT

Penggugat:
PT BANK RAKAYAT INDONESIA
Tergugat:
1.ADRIANTO TINAMONGA
2.YANTI DATUKRAMAT

Serikat Mawar tanggal 25 AprilBE 7 pm maaan eer1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakayat atas nama M.SIBAWAIHI nomor 26/MPR.TK.I/SBY.2015 tanggal 01 Juli 2015;1 (satu) buah Sertifikat Ketrampilan Basic Safety Training untuk KLM/KapalPerikanan Pelayaran Dalam Negeri dan ZEEI atas nama M. SIBAWAIHInomor CP 0594946 tanggal 09 Maret 2015;1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar No.S.5/KSOP/54/VV2017 tanggal11 Juni 201 75 222 22 22 on 222 ==1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal KLM.

Juni 2017 yangdikeluarkan Kastam Diraja Malaysia;1 (satu) lembar Outward Manifest tanggal 20 Juni 2017 yang dikeluarkanKastam Diraja Malaysia;Tetap terlampir dalam berkas perkara;v1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam, nomor IMEI :356805/07/703254/0 dan 356806/07/703254/8, nomor simcard : 6210125139249480 dan 62013000164297246U;v 2(dua) buah bendera Malaysia;Dirampas Untuk dimusnahkan):Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2017/PN Tbk 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakayat

Serikat Mawartanggal 10 Juni 2017;1 (satu) lembar hward Manifest tanggal 16 Juni 2017 yang dikeluarkan Kastam DirajaMalaysia;1 (satu) lembar Port Clearance nomor 001299 tanggal 16 Juni 2017 yang dikeluarkan Kastam Diraja Malaysia;1 (Satu) lembar Outward Manifest tanggal 20 Juni 2017 yang dikeluarkan KastamDiraja Malaysia;1 (Satu) buah Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakayat atas nama M.

Satu) lembar Port Clearance nomor 001299 tanggal 16 Juni 2017 yang dikeluarkan Kastam Diraja Malaysia;*" 1 (Satu) lembar Outward Manifest tanggal 20 Juni 2017 yang dikeluarkan KastamDiraja Malaysia; Berdasarkan faktafakta dipersidangan, bahwa barang bukti tersebut merupakandokumendokumen yang diketemukan pada saat dilakukan penegahan, sehinggamenurut Majelis Hakim barang bukti tersebut Tetapterlampirdalamberkasperkara, sedangkan barang buklti berupa :" 1 (Satu) buah Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakayat

nomor 001299 tanggal 16 Juni 2017 yangdikeluarkan Kastam Diraja Malaysia; 1 (satu) lembar Outward Manifest tanggal 20 Juni 2017 yang dikeluarkanKastam Diraja Malaysiaj 2 222202 202 2Tetap terlampir dalam berkas perkara; 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna hitam, nomor IMEI :356805/07/703254/0 dan 356806/07/703254/8, nomor simcard : 6210125139249480 dan 62013000164297246U; 2 (dua) buah bendera Malaysia; 20222 02 neon nnnDirampas untuk dimusnahkan: 1 (satu) buah Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakayat

setelah saksi bertanya kepada terdakwa danterdakwa tidak bisa menunjukkan suratsurat kayu yang dibawa kemudian saksibawa ke Polsek Kradenan kemudian di bawa ke PolresGrobogan ; e Bahwa terdakwa membawa satu potong kayu dengan ukuran 130 cm x 25 cm x25 cm yang berasal dari pembelian dari Pak Warsito warga Dusun Ngrasemyang ingin dipakai oleh terdakwa untuk kusen jendela ;e Bahwa kayu yang dibawa oleh terdakwa berasal dari hutan Negara denganmelihat fisiknya sudah kelihatan, kalau kayu dari hutan rakayat

KecamatanKradenan, sekitar jam 3.25 wib saksi melihat seseorang naik sepeda motor danmembawa bronjong yang ditumpungi kayu jati setelah saksi bertanya kepadaterdakwa dan terdakwa tidak bisa menunjukkan suratsurat kayu yang dibawakemudian terdakwa bawa di Polsek Kradenan kemudian di bawa di Polres Grobogan ; Bahwa terdakwa membawa kayu satu batang yang berasal dari hutan Negarayang ingin dipakai terdakwa untuk kusen jendela ; Bahwa kayu yang dibawa dilihat dari fisiknya sudah kelihatan, kalau kayu darihutan rakayat

Bank Perkreditan Rakayat (BPR) NguterSurakarta in casu Tergugat I sesuai dengan suratnya tanggal 28 April 2014 perihalPermohonan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan an Debitur Ananta Dwi Rajasa .Atas permohonan PT.

Bank Perkreditan Rakayat (BPR) Nguter Surakarta in casuTergugat I, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Surakarta mengeluarkan Surat Nomor : S 153/WKN.09/KNL.02/2014 tanggal 6Mei 2014 hal Penetapan Hari dan Tanggal Lelang (sesuai Pasal 21 Peraturan MenteriKeuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 jo peraturan MenteriKeuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang.Bahwa alasan Para Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 20 haruslah

Bank Perkreditan Rakayat (BPR) NguterSurakarta in casu Tergugat I telah menyerahkan dokumen yaitu berupa Sertifikat HakMilik (SHM) Nomor : 3439, luas 98 m2 atas nama Ananta Dwi Rajasa dan SertifikatHak Milik (SHM) Nomor : 3386 luas 187 m2 atas nama Ananta Dwi Rajasa yangterletak di Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar.Bahwa dalam SHM Nomor : 3439, luas 98 m2 atas nama Ananta Dwi Rajasa yangterletak di Desa Baturan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar telahtercantum Kutipan

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suamilstri sah yang menikahpada hari Minggu, pada Tanggal 02 Maret 2008, sesuai dengan BukuKutipan Akta Nikah Nomor : 48/02/III/2008, yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Pulau rakayat, Kabupaten Asahan,Propinsi Sumatera Utara ,tertanggal 02 Maret 2008;2.

Pdt.G/2019/PA.SkgSes DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusandalam perkara Cerai Gugat antara:EE, tempat dan tanggal lahir Wajo, 31 Desember 1975, agamaIslam, pekerjaan bertani, Pendidikan Sekolah Dasar,tempat kediaman jiDn Kabupaten Wajo dalam halini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Suriani,S.H.1 dkk, advokat/pengacara hukum pada Kantor MirtaKeadilan Rakayat

Acehtelah salah dalam menerapkan hukum dengan tidak menggunakan dasarhukum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakayat Nomor: 31/PRT/M/2015, dalam proses pelelangan paket pekerjaan PembangunanFly Over SP.

Surabaya (MYC) di kota Banda Aceh ;24.Bahwa Tergugat menyatakan secara tegas dan jelas menolak dalila)Penggugat tersebut, dengan penjelasan sebagai berikut :Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakayat Nomor : 31/PRT/M/2015, mulai diundangkan pada tanggal 26 Agustus 2015, sedangkanPengumuman Lelang Paket pekerjaan Pembangunan Fly Over SP.

Surabaya(MYC) di kota Banda Aceh dibuka mulai tanggal 25 Agustus 2015 sehinggadokumen lelang belum berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan UmumDan Perumahan Rakayat Nomor : 31/PRT/M/2015 ;Terkait personil inti yang dipermasalahkan oleh Penggugat, tidak adaperbedaan ketentuan antara Peraturan Menteri Pekerjaan Umum DanPerumahan Rakayat Nomor : 31/PRT/M/2015, dengan Peraturan MenteriPekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2014.

Menyatakan Tindakan Tergugat telah sesuai dan Tidak Bertentangan Dengan :e Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat AtasPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah ;e Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakayat Nomor : 31/PRT/M/2015 ;e Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2014 ;4.

Surabaya (MYC) di kota Banda Aceh dibuka mulai tanggal 25Agustus 2015 (vide bukti T1), sehingga dokumen lelang belum berpedoman padaPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakayat Nomor :31/PRT/M/2015 ;Menimbang, bahwa terhadap pententangan dalil Penggugat dan Tergugat tersebutdi atas, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini ;Menimbang, bahwa mencermati perubahan frasa dalam waktu bersamaandengan frasa dalam waktu penetapan pemenang bersamaan dalam Permen PekerjaanUmum

Prosedur untuk perijinan skala rakyat , pelaku usahapertambangan (skala rakyat) harus mengajukan permohonanijin pertambang rakayat (IPR) kepada Bupati kabupatenGunung Mas apabila lokasi yang dimohon berada dalamwilayah pertambangan rakayat (WPR) yang dikeluarkan olehbupati atau pejabat yang berwenang.b.

Prosedur untuk perijinan skala rakyat , pelaku usahapertambangan (skala rakyat) harus mengajukanpermohonan ijin pertambang rakayat (IPR) kepadaBupati kabupaten Gunung Mas apabila lokasi yangdimohon berada dalam wilayah pertambanganrakayat (WPR) yang dikeluarkan oleh bupati ataupejabat yang berwenang.b.

BankPerkreditan Rakayat (BPR) Nguter Surakarta in casu Tergugat sesuai dengan suratnya tanggal 28 April 2014 perihal PermohonanEksekusi Lelang Hak Tanggungan an Debitur Ananta Dwi Rajasa ; Atas permohonan PT.

Bank Perkreditan Rakayat (BPR) NguterSurakarta in casu Tergugat , Kepala Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Surakarta mengeluarkan Surat Nomor: S 153/WKN.09/KNL.02/2014 tanggal 6 Mei 2014 hal Penetapan Haridan Tanggal Lelang (sesuai Pasal 21 Peraturan Menteri KeuanganNomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 jo peraturan MenteriKeuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang ; Bahwa alasan Para Para Penggugat dalam gugatannya pada angka20 haruslah

Pid.B/2009/PNRAPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan negeri Rantau Prapat yang bersidang dikota pinang mengadiliperkaraperkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa sebagai berikut :Nama Lengkap : AJI IRFAN HARAHAP als AJITempat lahir : Jawa tengahUmur/tgl lahir : 20 tahun / 10 Januari 1989Jenis kelamin : lakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Dusun Labuhan Desa Tanjung Medan Kec.Kampung rakayat

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahanpada tahun 02 Juli 2004 di Dusun Batang Saponggol Desa PerkebunanBatabg Saponggol Kacamatan Perkebunan Rakayat KabupatenLabuhanbatu Selatan;2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat larangan untukmelangsungkan perkawinan, baik menurut Hukum Islam, maupu peraturanPerundangundangan yang berlaku;3.

Pemohon danTermohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanKampung Rakayat Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 16 September 2016telah dinazegeling, dilegalisir dan diberi tanda P. Setelah diperiksa dandicocokkan, ternyata sesuai dengan surat aslinya, kemudian dikonfirmasikankepada Termohon dan Termohon tidak membantahnya selanjutnyaditandatangani Hakim Ketua.2.

Pemohon danTermohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanKampung Rakayat Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 16 September 2016telah dinazegeling, dilegalisir dan diberi tanda T.1.

Prosedur untuk perijinan skala rakyat, pelaku usahapertambangan (skala rakyat) harus mengajukan perrmohonanijin pertambang rakyat (IPR) kepada Bupati kabupaten GunungMas apabila lokasi yang dimohon berada dalam wilayahpertambangan rakayat (WPR) yang dikeluarkan oleh bupatiatau pejabat yang berwenang.b.

OBJEK GUGATAN 5 2722" 27272 2o nnn nnn one nee nn ren cn nnn nee nce nceKeputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 459 Tahun 2014 tanggal 26Agustus 2014, tentang Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe,Halaman 2 dari 44 Halaman Putusan No. 31/G/2014/PTUN.kKditanggal 26 Agustus 2014 khusus terhadap Peresmian PengangkatanAnggota Dewan Perwakilan Rakayat Daerah (DPRD) Kabupaten Konaweatas nama KADEK RAI SUDIANI, tersebut pada lampiran Il

dengan Tergugat telah dikaruniai 5orang anak ; Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnyarukun dan harmonis, namun sekarang mereka sudah tidak harmonis lagi; Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkarkarena saksi tinggal di Limbato; Bahwa yang saksi tahu mengenai rumah tangga Penggugat danTergugat tidak rukun karena Tergugat berutang kepada orang lain bahkansertifikat saksi dipinjam oleh Tergugat untuk diagunkan di BRI untukmendapatkan Kredit Usaha Rakayat

Toba Sakti Utama, perwakilan dari Pemuda Pasar, unsur Dinas PekerjaanUmum dan Perumahan Rakayat (DPUPR) Kota Cirebon, Dinas KepemudaanOlahraga Kebudayaan dan Pariwisata (DKOKP) Kota Cirebon, Satuan Polisi PamongPraja Kota Cirebon, Camat Kesambi, Lurah Pekiringan, Bagian Hukum Setda KotaCirebon, Bidang PT A, Bidang PT B dan Bidang Data Informasi dan Penanganan Aduan. ;Namun dalam rapat tersebut tidak dihadiri Penggugat.

Selaku Kuasa Hukum PT Toba Sakti Utama, perwakilan dari PemudaPasar, unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakayat (DPUPR) KotaCirebon, Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (DKOKP) KotaCirebon, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon, Camat Kesambi, LurahPekiringan, Bagian Hukum Setda Kota Cirebon, Bidang PT A, Bidang PT B danBidang Data Informasi dan Penanganan Aduan. ; Halaman 12 dari 59 halaman Putusan Nomor : 65/G/2019/PTUN.BDG10.11.12.13.Namun dalam rapat tersebut Penggugat

H.Eka Surya, SH,MH. selaku Kuasa Hukum PT Toba Sakti Utama, perwakilan dariPemuda Pasar, unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakayat (DPUPR)Kota Cirebon, Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (DKOKP)Kota Cirebon, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon, Camat Kesambi, LurahPekiringan, Bagian Hukum Setda Kota Cirebon, Bidang PT A, Bidang PT B danBidang Data Informasi dan Penanganan Aduan, adapun hasil kesimpulan rapat adalah: DR.H.

Corona vs everybody, Rakayat Kuasa.

Nomor 465 K/Pdt.SusParpol/201317181920Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, maka secarahukum proses penggantian antar waktu yang dilakukan oleh Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat III adalah cacat hukum;Bahwa berikut juga dengan prosesproses selanjutnya yang telah dilakukanoleh Ketua Dewan Perwakilan Rakayat Daerah DKI Jakarta yangmengeluarkan Surat Nomor 1045/1.862.51 tertanggal 27 Desember 2012perihal: Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi DKI Jakartadan Gubernur DKI Jakarta

Prosedur pengurusan perijinan skala menengah danperijinan skal besar, untuk pemberian wilayah ijin ushapertambangan (WIUP) baik mineral logam dan batu baradengan cara lelang sesuai dengan PP no 23 tahun 2010tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.e Bahwa sesuai data ijin pertambangan rakayat IPR yang adadi Kabupaten Gunung Mas sampai saat ini Terdakwa tidakmemiliki ijin pertambangan rakyat (IPR) yang dikeluarkanoleh Bupati Gunung Mas;e Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telahmenyuruh