Menyatakan Terdakwa BUDIMAN, SH Bin S.PARLAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3.

BUDIMAN, SH Bin S.PARLAN

20 Agustus 2014tentang penunjukan Majelis Hakim;e Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.SusTPK/2014/PN.Plg tanggal 22Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Menyatakan Terdakwa BUDIMAN, SH Bin S.PARLAN

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima riburupiah);Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang padapokoknya mengajukan harapan dan permohonan untuk kiranya yang mulia MajelisHakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :1Atau :Membebaskan Terdakwa BUDIMAN, SH Bin S.PARLAN dari dakwaan Primairdalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1)ke1 Kitab

pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjukkepada siapa saja orang perseorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung hakdan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yangdilarang oleh peraturan perundangundangan yang berlaku.Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan SuratDakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana berdasarkanSurat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seorang lakilaki bernamaBudiman, SH Bin S.Parlan

Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:Halaman 81 dari 85 halaman Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2014/PN.PlgMenyatakan Terdakwa BUDIMAN, SH Bin S.PARLAN tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama8 (delapan

BUDIMAN, SH Bin S.PARLAN

Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.Menimbang bahwa,berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 3Desember 2014, Nomor : PDS12/LUBUK LINGGAU/07/2014, yang pada pokoknyamenuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:1 Menyatakan Terdakwa BUDIMAN, SH Bin S.PARLAN

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (limaribu rupiah);Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas,Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang denganNomor Perkara : 39/Pid.SusTPK/2014/PN.PLG telah menjatuhkan putusan yangamar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa BUDIMAN, SH Bin S.PARLAN tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama sebagaimana

terungkap dipersidangan,turunanresmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PalembangHalaman 41 Putusan Nomor 01/Pid.SusTPK/20 15/PT.Pigtanggal 06 Januari 2015 Nomor : 39/Pid.SusTPK/2014/PN.PLG, serta memoribanding yang diajukan oleh terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding setelah mem perhatikan faktafakta hukum tersebut diatas sependapat dandapat menerima alasanalasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkatpertama tersebut bahwa Terdakwa BUDIMAN, SH Bin S.PARLAN

2 Ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) UndangUndang nomor 31 tahun1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah danditambah dengan Undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, akan tetapiMajelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak sependapatmengenai besarnya Uang pengganti yang dijatuhkan kepada TerdakwaBUDIMAN, SH Bin S.PARLAN

No.Pol.BK1030ME atasnama SITI RASMINA terlempar ke luar dan terjepit Mopen Rajawali tersebut sedangkanenam orang diantaranya mengalami luka berat dan tiga orang diantaranya mengalami lukaringan, kemudian dengan menggunakan Mobil Dinas Polisi Lalu Lintas para korbankecelakaan tersebutdibawa ke Rumah Sakit Sri Pamela Tebing Tinggi untuk mendapatkanpertolongan.Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut enam orang penumpang MopenRajawali No.Pol.BK1030ME mengalami luka berat, yaitu :1 Penumpang atas nama S.PARLAN

mengalami :Anggota Gerak : Luka sobek pada ruas II jari No.2 tangan kanan 2x1 cme Luka sobek pada ruas III jari No.2 tangan kanan 3x1 cme Luka sobek pada ruas I jari No.3 tangan kanan 3x2 cme Luka sobek pada ruas II jari No.3 tangan kanan 3x1 cme Luka sobek pada ruas I jari No.4 tangan kiri 2x1 cm +luka lecete Luka sobek pada ruas I jari No.5 tangan kiri 2x1 cm +luka lecetDiagnosa : MULTIPLE LACERATED WOUNDSesuai dengan Visum et Repertum Nomor : RSS/VER/17/XII/2012 tanggal 15Desember 2012 atas nama S.PARLAN

Menyatakan Terdakwa BUDIMAN, SH Bin S.PARLAN terbukti secarasah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) JunctoHalaman 32 Putusan Nomor 01/Pid.SusTPK/2015/PT.PlgPasal 18 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menyatakan Terdakwa BUDIMAN, SH Bin S.PARLAN tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi secara bersamasama sebagaimana dalam dakwaan kesatuprimer;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3.

pertama, alatalat bukti dari keterangan saksisaksi yang terungkapdipersidangan,turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 06 Januari 2015 Nomor :39/Pid.SusTPK/2014/PN.PLG, serta memori banding yang diajukan olehterdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding setelahmem perhatikan faktafakta hukum tersebut diatas sependapat dan dapatmenerima alasanalasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkatpertama tersebut bahwa Terdakwa BUDIMAN, SH Bin S.PARLAN

2 Ayat (1) jo pasal 18 ayat (1)UndangUndang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindakpidana korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndangnomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jopasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, akan tetapiMajelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak sependapatmengenai besarnya Uang pengganti yang dijatuhkan kepada TerdakwaBUDIMAN, SH Bin S.PARLAN

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (DINDIN ALI SYAFRUDIN bin S.PARLAN) terhadap Penggugat (RENI RAHMAWATI binti JAIMIN BIANTO);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

2800/2015/S.525.Tah.Sus/PP/2015/MAtanggal 30 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30(tiga puluh) hari kKedua, terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2015 ;Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Pelembang karena didakwa :PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa Al Imron, S.H. bin Harun selaku Kepala Desa LubukPauh Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas Masa Jabatan sejak tahun2004 sampai dengan tahun 2008 bersamasama dengan Budiman, S.H. bin S.Parlan

Sakur dan Sulaeman Tahe, S.E. bin Tahe telah memperkaya diriorang lain yaitu Budiman yang bertindak seolaholah sebagai kordinator parapetani peserta pada kegiatan revitalisasi perkebunan dalam pemberianKredit Investasi (KI) Revitalisasi Karet Rakyat Non Kemitraan atau setidaktidaknya telah memperkaya orang lain yang dapat merugikan keuanganNegara atau perekonomian Negara ;Bahwa perbuatan Terdakwa bersamasama dengan Budiman, S.H. bin S.Parlan, Ir. H.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Al Imron, S.H. bin Harun selaku Kepala Desa LubukPauh, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musi Rawas masa jabatan sejak tahun2004 sampai dengan tahun 2008 bersamasama dengan Budiman, S.H. bin S.Parlan, Ir. H.

BRI Cabang Lubuklinggau atau setidaktidaknya telah memperkaya orang lain yaitu Budiman, SH yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.Bahwa perbuatan terdakwa bersamasama dengan Budiman, SH Bin S.Parlan, Sadarman SE Bin H. Sakur dan Sulaeman Tahe, SE Bin Tahetersebut diatas telah bertentangan dengan :1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 33/Permentan/Ot.140/7/2006Tanggal 26 Juli 2006 Tentang Pengembangan PerkebunanMelaluiProgram Revitalisasi Perkebunan pada :a.

BRI Cabang Lubuklinggau atau setidaktidaknya telah menguntungkan orang lain yaitu Budiman, SH yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.Bahwaperbuatan terdakwa bersamasama dengan Budiman, SH Bin S.Parlan, Sadarman SE Bin H. Sakur dan Sulaeman Tahe, SE BinTahetersebut diatas telah bertentangandengan :1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 33/Permentan/Ot.140/7/2006Tanggal 26 Juli 2006 Tentang Pengembangan PerkebunanMelaluiProgram Revitalisasi Perkebunan pada :a.

Pabean Cantian Surabaya; S.PARLAN, beralamat di Jalan Jakarta Timur Nomor 11 Surabaya ; INDRA KUSUMA, beralamat di Jalan Jakarta Timur Nomor 11 Kel. PerakUtara Kec. Pabean Cantian Surabaya ;SOFFIE EFFENDI, beralamat di Jalan Jakarta Timur Nomor 15 Surabaya ;JIMMY beralamat di Jalan Jakarta Timur Nomor 7 Kel. PerakUtara Kec. Pabean Cantian Surabaya ;A.M.

;Total : Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah); SOESELO, S.E. ; Luas tanah dan bangunan : 170 M2 x Rp. 5.000.000,00 = Rp. 850.000.000,00 ; S.PARLAN ;Luas tanah :90 M2 x Rp. 5.000.000,00 = Rp. 450.000.000,00; Luas bangunan : 78 M2 x Rp. 5.000.000,00 = Rp. 390.000.000,00 ; Total : Ro.840.000.000,00 ; (delapan ratus empat puluh juta rupiah) ; INDRA KUSUMA ;Luas tanah dan bangunan : 72 M2 x Rp. 5.000.000,00 = Rp. 360.000.000,00 ; (Tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;SOME EFFENDI ; Luas tanah

., Bin S.Parlan, Sadarman, S.E., Bin H. Sakur dan Sulaeman Tahe, S.E., Bin Tahetersebut di atas telah bertentangan dengan :1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 33/Permentan/Ot.140/7/2006tanggal 26 Juli 2006 Tentang Pengembangan Perkebunan MelaluiProgram Revitalisasi Perkebunan pada :a.

BRI Cabang Lubuklinggau atau setidaktidaknya telah menguntungkan orang lain yaitu Budiman, S.H., yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;Bahwa perbuatan Terdakwa bersamasama dengan Budiman, S.H., Bin S.Parlan, Sadarman, S.E., Bin H. Sakur dan Sulaeman Tahe, S.E., Bin Tahetersebut di atas telah bertentangan dengan :1.

Musi Rawas berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 821.2/177/KPTS/BKD/2004 tanggal 19 Juni 2014 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Para PejabatEsselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan berdasarkan Petikan KeputusanBupati Musi Rawas Nomor : 14/KPTS/BKD/2008 tanggal 14 Februari 2008 TentangPemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Struktural Esselon II dan II Di Lingkungan PemerintahKabupaten Musi Rawas bersamasama dengan Al Imron, SH Bin Harun, Budiman, SH Bin S.Parlan

ditandatangi olehOmzan selaku PPL pada Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas dan ditandatangi olehAl Imron, SH selaku Kepala Desa Lubuk Pauh, padahal terdakwa telah mengetahui sejakawal bahwa penduduk yang mendapatkan sertifikat gratis tersebut adalah penduduk/petanipeserta yang sama dalam kegiatan Kredit Pengembangan Energi Nabati dan RevitalisasiPerkebunan (KPENRP) dengan Pola Non Kemitraan (Karet dan kakao) tahun 2008.Bahwa akibat perbuatan terdakwa secara bersamasama dengan Budiman, SH Bin S.Parlan

Musi Rawas berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 821.2/177/KPTS/BKD/2004 tanggal 19 Juni 2014 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Para PejabatEsselon IIT Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan berdasarkan Petikan KeputusanBupati Musi Rawas Nomor : 14/KPTS/BKD/2008 tanggal 14 Februari 2008 TentangPemberhentian Dan Pengangkatan Pejabat Struktural Esselon I dan II Di Lingkungan PemerintahKabupaten Musi Rawas bersamasama dengan Al Imron, SH Bin Harun, Budiman, SH Bin S.Parlan

ditandatangi oleh Omzan selaku PPL pada Dinas PerkebunanKabupaten Musi Rawas dan ditandatangi oleh Al Imron, SH selaku Kepala Desa LubukPauh, padahal terdakwa telah mengetahui sejak awal bahwa penduduk yang mendapatkansertifikat gratis tersebut adalah penduduk/petani peserta yang sama dalam kegiatan KreditPengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPENRP) dengan Pola NonKemitraan (Karet dan kakao) tahun 2008.= Bahwa akibat perbuatan terdakwa secara bersamasama dengan Budiman, SH Bin S.Parlan

PUT. 18/Pid.SusTPK/2014/PT.PLGKerja, bersamasama dengan Ngadino Bin Yusuf, Budiman, SH Bin S.Parlan, Al Imron, SH Bin Harun dan Ir. H. Chaidir Syam, MM (yangpenuntutannya dilakukan secara terpisah), pada tanggal 27 Februari 2008sampai dengan tanggal 28 Nopember 2008 atau setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam Tahun 2008 bertempat di kantor PT. BRI.

Nokep : 595DIR/SDM/12/2005 tanggal 22 Desember 2005 tentang Pemindahan UnitKerja, bersamasama dengan Ngadino Bin Yusuf, Budiman, SH Bin S.Parlan, Al Imron, SH Bin Harun dan Ir. H. Chaidir Syam, MM (yangpenuntutannya dilakukan secara terpisah), pada tanggal 27 Februari 2008sampai dengan tanggal 28 Nopember 2008 atau setidaktidaknya pada suatuwaktu dalam Tahun 2008 bertempat di kantor PT.

Bin S.Parlan, Ir. H.

NOKEP : 05SDM/BIN/01/2005 tanggal13 Januari 2005 tentang Penetapan Jabatan, bersamasama dengan Budiman, SH Bin S.Parlan, Sadarman SE Bin H. Sakur dan Sulaeman Tahe, SE Bin Tahe (yangpenuntutannya dilakukan secara terpisah), pada tanggal 27 Februari 2008 sampai dengan26 September 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2008 sampaidengan Tahun 2012 bertempat di kantor PT.

ZAINIYASIN, DARWIN MASROH CHAIDIR SYAM, BUDIMAN, SH Bin S.PARLAN, AL IMRON, SH Bin HARUN, NGADINO Bin YUSUF,SADARMAN, SE Bin H. SAKUR dan SULAEMAN TAHE, SE Bin TAHEtelah memperkaya diri sendiri atau setidaktidaknya telah memperkayaorang lain yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara dan telah bertentangan dengan :1. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan RepublikIndonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan TataHalaman 18 dari 96 Hal. Put.

ZAINIYASIN, DARWIN MASROH CHAIDIR SYAM, BUDIMAN, SH Bin S.PARLAN, AL IMRON, SH Bin HARUN, NGADINO Bin YUSUF,SADARMAN, SE Bin H. SAKUR dan SULAEMAN TAHE, SE Bin TAHEtelah memperkaya diri sendiri atau setidaktidaknya telah memperkayaorang lain yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara dan telah bertentangan dengan :1.

S.Parlan (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Rendi Depriza selakuPenyelia Kredit (Daftar Pencarian Orang), pada hari dan tanggal yang sudah tidakHal. 2 dari 94 hal.

Said (Alm) selaku Penyelia Pelayanan UangTunai BNI 46 Lubuklinggau dan Didi Rahmadi, S.E., M.M. bin Nursahid selakuAsisten Administrasi Kredit BNI Cabang Lubuklinggau, Budiman, S.H. bin S.Parlan (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Rendi Depriza selakuPenyelia Kredit (Daftar Pencarian Orang), pada hari dan tanggal yang sudah tidakdiingat lagi pada sekitar bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan 15 Agustus2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2010 sampai denganTahun 2012

NOKEP : 05SDM/BIN/01/2005 tanggal 13Januari 2005 tentang Penetapan Jabatan, bersamasama denmgan Budiman, SH Bin S.Parlan, Sadarman, SE Bin H. Sakur dan Sulaeman Tahe, SE Bin Tahe (yang penuntutannyadilakukan secara terpisah), pada tanggal 27 Februari 2008 sampai dengan tanggal 26September 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2008 sampai denganTahun 2012 bertempat di Kantor PT. BRI (Persero) Tbk.

NOKEP : 05SDM/BIN/01/2005 tanggal 13Januari 2005 tentang Penetapan Jabatan, bersamasama dengan Budiman, SH Bin S.Parlan, Sadarman SE Bin H. Sakur dan Sulaeman Tahe, SE Bin Tahe (yang penuntutannyadilakukan secara terpisah), pada tanggal 27 Februari 2008 sampai dengan 26September 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2008 sampai denganTahun 2012 bertempat di kantor PT.

., BINMASROH bersamasama dengan CHAIDIR SYAM, Budiman, SH Bin S.Parlan, Al Imron, SH Bin Harun, Ngadino Bin Yusuf, Sadarman, SE BinH.

Bin S.Parlan mengajukan berkas pengusulan kredit ke BNI 46 CabangLubuklinggau pada tahun 2012 yang hari dan tanggalnya saksi lupa,Budiman, SH Bin S Parlan bersama dengan terdakwa Rendi Defrizadatang ke ruangan saksi dan pada saat itu Budiman S.

Perkebunan Kabupaten MusiRawas;Bahwa yang membuat perjanjian kredit di kantor Notaris antara petanipeserta revitalisasi perkebunan Desa Lubuk Pauh dan BRI CabangLubuk linggau sebelum dilakukan pencairan kredit adalah petaniselaku Debitur dan Pimpinan Cabang mewakili Direksi selaku Bank;Bahwa pada perjanjian kredit di kantor Notaris antara petani pesertaRevitalisasi Perkebunan Desa Lubuk Pauh dan BRI Cabang Lubuklinggau sebelum dilakukan pencairan kredit adalah Al Imron Bin Harundan Budiman Bin S.Parlan

Nomor 49/Pid.SusTPK/2016/PN.Plg21.Bahwa yang membuat perjanjian kredit di kantor Notaris antara petanipeserta revitalisasi perkebunan Desa Lubuk Pauh dan BRI CabangLubuk linggau sebelum dilakukan pencairan kredit adalah petaniselaku Debitur dan Pimpinan Cabang mewakili Direksi selaku Bank;Bahwa pada perjanjian kredit di kantor Notaris antara petani pesertaRevitalisasi Perkebunan Desa Lubuk Pauh dan BRI Cabang Lubuklinggau sebelum dilakukan pencairan kredit adalah Al Imron Bin Harundan Budiman Bin S.Parlan