sesuai Sertipikat Hak Milik No.694/Desa Mekarsari, atas nama Dokterandus Anak Agung Arka Hardiana, Gambar Situasi No. 304/Mekarsari/2003, Tanggal 20 Mei 2003, dengan batas-batas :o Utara : Tanah Miliko Timur : Tanah Miliko Selatan : Tanah Miliko Barat : Tanah Milik Sebidang tanah dan bangunan di beli oleh Tergugat tahun 1982, yang terletak di Desa Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten Badung, luas 810 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.790/Desa Semerta

sesuai Sertipikat Hak Milik No.694/Desa Mekarsari, atas namaDokterandus Anak Agung Arka Hardiana, Gambar Situasi No.304/Mekarsari/2003, Tanggal 20 Mei 2003, dengan batasbatas :Hal 5 dari 25 hal Penetapan Nomor 591/Pdt.P/2016/PN Dps.Utara : Tanah MilikTimur : Tanah MilikSelatan : Tanah MilikBarat : Tanah Milik15.Sebidang tanah dan bangunan di beli oleh Tergugat tahun 1982,yang terletak di Desa Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur,Kabupaten Badung, luas 810 M2, sesuai Sertipikat Hak MilikNo.790/Desa Semerta

Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, luas 3.800 M2,sesuai Sertipikat Hak Milik No.694/Desa Mekarsari, atas namaDokterandus Anak Agung Arka Hardiana, Gambar Situasi No.304/Mekarsari/2003, Tanggal 20 Mei 2003, dengan batasbatas :Utara : Tanah MilikTimur : Tanah MilikSelatan : Tanah MilikBarat : Tanah Milik15.Sebidang tanah dan bangunan di beli oleh Tergugat tahun 1982,yang terletak di Desa Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur,Kabupaten Badung, luas 810 M2, sesuai Sertipikat Hak MilikNo.790/Desa Semerta

Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, luas 3.800 M2,sesuai Sertipikat Hak Milik No.694/Desa Mekarsari, atas namaDokterandus Anak Agung Arka Hardiana, Gambar Situasi No.304/Mekarsari/2003, Tanggal 20 Mei 2003, dengan batasbatas :o Utara : Tanah MilikOo Timur : Tanah MilikO Selatan : Tanah MilikO Barat : Tanah MilikSebidang tanah dan bangunan di beli oleh Tergugat tahun 1982, yangterletak di Desa Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, KabupatenBadung, luas 810 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.790/Desa Semerta

Jombang sekarang berdomisili di Dusun DlangguRT.003 RW.004 Desa Dlanggu Kecamatan Dlanggu, Agama Islam, jeniskelamin Perempuan, Pekerjaan Pedagang warung nasi, KewarganegaraanIndonesia sebagai mana identitas Penggugat tersebut berdasarkan Hukumsebagaimana dalam kutipan akta nikah yang dicatatkan pada PegawaiPencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanDlanggu Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :279/12/VIII/2006 dan kesalahan tulis status Penggugat tidak semerta

dantidak perlu ada kewajiban untuk menanggapinya ;Bahwa tidak benar dalil sanggahan Tergugat berupa jawaban pertama padahalaman 3 poin angka 2.2. yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugattidak jelas dan kabur, tidak benar sama sekali sebab dalil gugatanPenggugat berdasarkan hukum mengenai identitas para Pihak sesuaidengan Kutipan Akta nikah secara formil udah lengkap jelas dan terang danjuga udah terpenuhi hanya salah ketik mengenai status Penggugat bukantermasuk hal yang pokok dalam secara formil yang semerta

tanggal 17 Desember 1986, umur 34 tahun, duluberalamat di XXXXX sekarang berdomisili di XXXXX, Agama Islam, jeniskelamin Perempuan, Pekerjaan Pedagang warung nasi, KewarganegaraanIndonesia sebagai mana identitas Penggugat tersebut berdasarkan Hukumsebagaimana dalam kutipan akta nikah yang dicatatkan pada PegawaiPencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanDlanggu Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :279/12/VIII/2006 dan kesalahan tulis status Penggugat tidak semerta

.; bahwa dengan demikian surat tersebut tidaksemerta semerta menimbulkan Akibat hukumkepada penggugat melainkan perlu adanyatindakan lanjutan / persetujuan dari SALESHal. 7 dari 31 Halaman Putusan Perkara No. 27/G/2010/PTUNBDGAREA MANAGER Pemasaran BBM Retail Region IIIuntuk menghentikan pasokan BBM atautidak ; eee bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat ( 3 ) Undang Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahanatas Undang Undang Nomor :5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negaramenyatakan bahwa keputusan

diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah unsurunsur sebagamanadiatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, sebagamana tersebut diangka Nomor 1 di atas;Dan sekalipun menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan NegeriMempawah Nomor 182/Pid.B/2015/PN.MPW, tanggal 10 September 2015,pada halaman 11 Romawi 1 yang pada intinya Jaksa Penuntut Umum telahmemperbaiki/renvoi tuntutannya yang di bacakan pada tanggal 11 Agustus2015, di karenakan kesalahan penulisan, akan tetapi Jaksa Penuntut Umumtidak semerta

Pengadilan Agama berpendapat tidak perlumembuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar,' karenaPengadilan agama telah yakin bahwa perkawinan antara Penguatdan Tergugat telah pecah, pertimbangan tersebut didasarkan15kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor Reg. 38k/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 antara lain isinyamenyebutkan bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau YudexFactie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbuktimaka hal ini semerta

., Penetapan UANG PAKSA serta PermohonanPutusan Semerta Merta (UITVOERBAAR BIJ VOORAAD) Adapun dalil dalilPENGGUGAT adalah sebagai berikut :56.Bahwa Permintaan peletakan Sita jaminan dalam perkara ini telahmemenuhi ketentuan pasal 227 ayat 1 HIR, pasal 261 ayat 1 RBG dan720 Rv yaitu:Jika ada dugaan yang beralasan bahwa seorang debitur, sebelum putusanhakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencariakal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang takbergerak maupun yang

(Sepuluh juta rupiah) setiap hari atas keterlambatannyamelaksanakan isi putusan ini sejak putusan ini dibacakan;63.Bahwa secara formil dan subtansial dikaitkan dengan tingkatkepentingannya, Permohonan Permohonan Putusan Semerta Merta(UITVOERBAAR BIJ VOORAAD) dalam perkara ini talah memenuhiketentuan pasal 180 ayat 1 HIR, oleh karenanya cukup dasar alasan bagiMajelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo yang kami muliakan untukmengabulkannya, karena selain telah sesuai dengan pasal 180 ayat 1HIR, juga telah

Namum perlu diketahui bahwa tidak semerta merta sebuahperkara dapat diputus dibawah ancaman minimal, mengingat perkara a quoadalah perkara Narkotika dimana narkotika dan zat aditif berbahaya, saat inisedang gencar gencarnya diperangi oleh pemerintah Negara RepublikIndonesia, seyogyanya bahkan sudah berkewajiban para aparat penegakhukum menaruh perhatian khusus terkait dengan peredaran narkotika diwilayah Kesatuan Republik Indonesia, terlebih lagi di wilayah ibukota Jakarta,dimana peredaran narkotika

Semerta Kelod, Kec.

Merdeka IX / 10 DPS Dusun Sebudi,Kelurahan Semerta Kelod, Kecamatan DenpasarTimur, Kota Denpasar , Propinsi Bali ;Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota Surakarta berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahananoleh :1 Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Pengalihan JenisPenahanan NomorPRINT1728/0.3.11/Ep.2/09/2015,tertanggal 03September 2015, sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal22 September 2015 ;2.

Kepala Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, yang selanjutnya diberi kodeP.6 ;Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya,Sertipikat Hak Milik Nomor 1918 Desa/ Kelurahan Renon,Kecamatan Denpasar Selatan, Daerah Tingkat II Denpasar, Balitertanggal 27 Maret 1996 yang selanjutnya disebut bukti, P.7 ;SAKSI SAKSISAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan KaryawanSwasta, tempat kediaman di Jalan Pakis Aji Gang Cendana SariNomor 1, Banjar Tanjung Bungkak Kelod, Desa Semerta

(Almh) Sri Harjani tidak mempunyai anak, olehkarena hal tersebut (Almh) Sri Harjani membiayai semua keperluankeponakankeponakannya yaitu Dewi Setiowati ( Tergugat ), Soehartono,Eko Muslich Martono, dan Heru Pramono ( ayah dari Para Penggugat),bahkan tetangga yang tidak mempunyai biaya juga dirawat oleh ibu SriHarjani, akan tetapi bukan berarti ayah dari para Penggugat diangkatsebagai anak, karena yang diakui sebagai anak angkat hanya Tergugat,yang berdasarkan legal standing yang jelas dan tidak semerta

membenarkan hal itu, namun perlu diketahui oleh penggugatbahwa nenek kandung dari para tergugat yang bernama Nona adalahjuga ahli waris terhadap objek perkara harta pusako tinggi kaum tersebutkarena Fatimah dan Nona adalah adik kakak (bersaudara) dan mamakyang penggadaikan objek perkara itu tersebut juga mamak dan nenekdari para tergugat.Bahwa pada posita angka 3, maka para tergugat jawab dan jelaskan,yaitu walaupun si patimah yang menebus harta pusaka tinggi kaum itu,namun harta tersebut bukan semerta

Termohonpergi dari rumah itu pamit kepada Pemohon namun Pemohon mengusirkepada Termohon dengan alasan tidak boleh tinggal serumah denganPemohon sehingga tidak semerta merta menusyuzkan Termohon.Untuk itudalil tanggapan Pemohon berupa Replik pada halaman 2 poin angka 5 dan6 haruslah dikesampingkan ;DALAM REKONPENSI:1. Bahwa di dalam Rekonpensi ini mohon Termohon di sebut sebagaiPenggugat Rekonpensi dan Pemohon disebut sebagai TergugatRekonpensi;2.

Bahwa Mekanisme pemecahan SPPT PBB tersebut yang dilakukanoleh Tergugat telah sesuai ketentuan yang berlaku dan telah dikuatkandengan putusan Pengadilan TUN jakarta yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap dan Tergugat dalam menerbitkan keputusanaquo tidak semerta merta tanpa ada permohonan, untuk perlunyameibatkan PT. Graha mahardika yang mengajukan permohonanPemecahan SPPT PBB tersebut agar permasalahannya menjadi jelasdan terang benderang;Bahwa oleh karena tidak di gugatnya PT.

sangat merasakan bahagia nyarumah tangga;EXCEPTIONIO DILATORIA(GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR)1.Bahwa dengan dalil dalil gugatan penggugat yang tidak jelas dan sangatpasti terlalu pramatur sehingga belum layak dan belum pantas di usiaperkawinan yang baru satu bulan yang seharusnya di isi dengankebahagian atas pernikahan tergugat dan penggugat di tambahkeseharian tergugat di sibukan dengan beban dan tanggung jawabsebagai suami mencari nafkah dari pagi hingga sore sehingga sangattidak logis dan masuk akal semerta

(terlampir Berita Acara Sisialisasi ke1 dan, sebagai buktiP.2)10.Kami Kedesa untuk minta Kepala Desa surat keterangan RiwayatTanah, namun tidak semerta merta Pak Lurah memberikankarena harus menelusuri kKebenaran Warka ke Pertanahan / BPN.11.Tanggal 31 Maret 2021, saya dengan Kepala Desa menghadapke Pertananan di terima baik Pejabat Pertanahan, menelusuriWarkah tanah ibu Syafinah, warkah di temukan tercatat 51.940M2 telah disetifikatkan 41.050 M2, tidak ada perubahan masihatas nama ibu Syafinah,kami

Bahwa Mekanisme pemecahan SPPT PBB tersebut yang dilakukan olehTergugat telah sesuai ketentuan yang berlaku dan telah dikuatkan denganputusan Pengadilan TUN jakarta yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapdan Tergugat dalam menerbitkan keputusan aquo tidak semerta merta tanpaada permohonan, untuk perlunya meibatkan PT. Graha mahardika yangmengajukan permohonan Pemecahan SPPT PBB tersebut agarpermasalahannya menjadi jelas dan terang benderang;Bahwa oleh karena tidak di gugatnya PT.

Dengan telah diterimanya LPJ oleh pemberiHibah membuktikan bahwa tidak ada penyimpangan dalampenggunaannya, sedangkan pertimbangan judec factie PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh halaman69 baris 16 s/d baris ke 20 yang menyebutkan karena dengan telahditerimanya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibaholeh pemberi hibah tidak semerta merta penggunaan dana tersebutdianggap telah digunakan sesuai dengan peruntukannya.karenakenyataannya pemberi hibah hanya menerima

natura sesuai diktum angka 3 di atas, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dibagi secara innatura dengan menjual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil dari penjualannya dibagi setengah untuk Penggugat Konvensi dan setengah untuk Tergugat Konvensi;

Menolak gugatan semerta merta (u/tvoerbaar bij voorraad) yang diajukanPenggugat;Menolak tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh Penggugat;DALAM REKONVENSIMenolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIHalaman 131 dari 133 halamanPututusan Nomor 1200/Pdt.G/2019/PA.Skh.Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.932.000,00 (dua juta sembilanratus tiga puluh dua ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam musyawarah

setengah untuk Penggugat Konvensi dan setengah untuk Tergugat Konvensi;

secara innatura dengan menjual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil dari penjualannya dibagi setengah untuk Penggugat Rekonvensi dan setengah untuk Tergugat Rekonvensi;

Menolak tuntutan semerta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang diajukanPenggugat Konvensi:;. Menolak tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh PenggugatKonvensi;10. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima selainnya;DALAM REKONVENSI1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaian;2. Menetapakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi sebagai berikut :2.1.

Menolak tuntutan semerta merta (u/tvoerbaar bij voorraad) yang diajukanPenggugat Rekonvensi;Menolak tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh PenggugatRekonvensi;Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;Halaman 82 dari 84 halamanPututusan Nomor 1189/Pdt.G/2010/PA.Skh.11.