Tombongsecara kekeluargaan untuk memperoleh obyeksengketaA dan Bbahkan dengan melalui Kepala Lingkungan Sandi,Kepala Kelurahan Pallantikang hingga pihak pemerintah KecamatanPattalassang namun tidak ada penyelesaian sebab Para Tergugat tidakada itikat baik untuk mengembalikan obyek sengketaA dan B denganberbagai dalih dan alasan yang tidak berdasar hukum sehinggaperbuatan Para Tergugat terutama Tergugat IV s/d Tergugat VIII yangtidak mau mengembalikan obyek sengketaA dan B kepada Penggugatjuga adalah

Liling BinKarim yakni suami Tergugat I, ayah Tergugat II dan Tergugat III yangmenjual dan/atau mengalihkan obyek sengketaA dan B yang bukanhaknya kepada ayah Tergugat IV s/d Tergugat VIII yakni AlhamarhumH. Djakung Dg.

Tombong adalah tidak sah dan batal demi hukum atausetidaktidaknya jual beli dan/atau pengalihan hak tersebut tidakmengikat obyek sengketaA dan B sehingga dengan demikian segalaSuratsurat yang muncul setelah terjadinya jual beli dan/ataupengalihan hak atas obyek sengketaA dan Byang bukan atas namaorang tua Penggugat ataupun atas nama Penggugat beserta ahli warislainnya haruslah dinyatakan pula tidak sah dan batal demi hukumHalaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Padt.G/2019/PN.

Menyatakan secara Hukum bahwa Akta jual beli dan/atau pengalihantanah sawah obyek sengketaA dan Bdari Alm. Madong Dg. LilingBin Karim yakni suami Tergugat I, ayah Tergugat II dan Tergugat IIIkepada alm. H. Djakung Dg. Tombong ayah Tergugat IV s/dTergugat VIII adalah tidak sah dan batal demi Hukum dan/atausetidaktidaknya dinyatakan tidak mengikat obyek sengketaA dan B..

Menyatakan secara Hukum bahwa segala suratsurat yang munculdiatas tanah sawah obyek sengketaA dan B yang bukan atas namaayah Penggugat yakni Djumaing Bin Bogo ataupun Penggugat danahli waris lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum dan/atausetidaktidaknya dinyatakan tidak mengikat obyek sengketaA dan B;. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat III untuk tundukdan patuh serta mentaati isi sputusan dalam perkara ini;.

Bahwa, dahulu di atas Tanah Sengketa a quo berdiri bangunan tua semi permanendimana pada saatsaat tertentu untuk berteduh dan beristirahat ketika kakak iparPENGGUGAT bernama THIO PHEEK KIAT berkunjung ke Tanah Sengketaa quountuk mengambil hasil tanaman milik PENGGUGAT berupa kelapa dan pisang;Akan tetapi sekitar pada tahun 1965 banguna tua semi permanen yang berdiri di atasTanah Sengketaa quo rubuh karena lapuk dimakan usia.

Sehingga, Kemudian THIOPEEK KIAT jarang ke Tanah Sengketaa quo, yang kemudian THIO PEEK KIATmenyuruh seseorang bernama TIRTOJUWONO jyaitu warga setempat untuk bersihbersih dan menjaga Tanah Sengketaa quo;4.

Bahwa, selanjutnya sekitar tahun 1970 saudara TIRTOJUWONO meminta jjin secaralisan kepada kakak ipar PENGGUGAT yaitu THIO PHEEK KIAT untuk mendirikanbangunan rumah kayu di atas Tanah Sengketaa quo sembari menjaga TanahSengketaa guo dengan berjanji secara lisan kepada PENGGUGAT melalui THIOPHEEK KIAT bahwa bilamana Tanah Sengketa a quo akan dipergunakan olehPENGGUGAT maka TIRTOJUWONO bersedia memindahkan bangunan rumah kayutersebut dari Tanah Sengketaa quo;5.

yang berbatasan dengan bangunan fisik Komando Rayon Militer14/0708 Kecamatan Purwodadi Kabupeten Purworejo/TERGUGAT III;Bahwa, dalam pertemuan tersebut, PENGGUGAT menyampaikan keberatan atasTanah Sengketaa quo yang dimohonkan oleh TERGUGAT I luas + 250 (dua ratuslima puluh) m?

Menghukum TERGUGAT II dan TERGUGAT Ill untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari dalamketerlambatannya dalam penyerahan Tanah Sengketaa quo kepada PENGGUGAT;8. Menghukum TERGUGAT untuk mengurungkan permohonan penetapan Hak Pakaiyang dimohonkan kepada TERGUGAT IV terhadap sebagian Hak Guna BangunanHalaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 170/Pdt/2021/PT SMG(HGB) No. 9 tertanggal 22 Agustus 1970 dengan luas + 502 m?* bekas HakEig.

Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Sengketaa quoyang ditandatanganioleh PJ. Gubernur Sumatera Selatan pada Tanggal 27 September 2018, adalah nyatamerupakan Perbuatan Melawan Hukum, dan hal tersebut didasarkan pada hal halsebagai berikut:a.

Bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketaa quobertentangan denganPeraturan Perundangundangan yang berlaku dan/atau AUPB, maka sudahberdasarkan hukum penerbitan Objek Sengketaa quodinyatakan batal atau tidaksah dan kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Objek Sengketaa quosertamewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kedudukan harkat danmartabat seperti semula atau yang setara;24.

Menghukum Tergugat untuk MEMBAYAR biaya yang timbul dalam perkara ini.Menimbang, bahwa terhadap dalildalil Gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugatmengajukan Jawabannya tertanggal 13 November 2018, adalah sebagai berikut:FNS PEA 1 ee eo eeBahwa Objek Sengketaa quo tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata UsahaNegara dengan alasan sebagai berikut: a.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Objek Sengketaa quoadalahKeputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuanperaturan perundangundangan yang bersifat hukum pidana dan/ataudikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan sejalan dengan aturan hukum Pasal 2huruf d dan huruf e UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004;f.

Berdasarkan uraian di atas, menurut hemat kami Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang tidak berwenang untuk menguji keabsahan Objek Sengketaa quo.Oleh karena gugatan Penggugat tidak selaras dengan Pasal 2 huruf d dan eUndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 48 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986.

dengan faktafakta hukum yangterungkapdipersidangan, baik itu menyangkut penilaian terhadap bukti bukti suratyang diajukan oleh Pihak Pembanding maupun Pihak Terbanding, baik itupenilaian terhadap keterangan Saksisaksi yang diajukan olehPihakPembanding maupun Pihak Terbanding, begitu pula penilaianterhadap fakta dilapangan berdasarkan dengan fakta yang ditemukan saatdilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis HakimTingkat Pertamamengenai Objek Sengketa A Quo.e Bahwa berdasarkan dengan fakta Objek SengketaA

Bahwa Saksi P.1 dan Saksi P.2, samasama menerangkan bahwaObjek SengketaA Quo adalah milik Penggugat/ Terbanding, karenaSaksi ketahui sudah puluhan tahun dikuasai dan digarap oleh baiksemasa hidup Orangtua Penggugat/Terbanding maupun beralin kePenggugat/ Terbanding Sendiri, dan Penggugat/Terbandinglah yangmengambil hasil di atas Objek Sengketa A Quo tersebut.2.

Pembanding baru masuk menguasai Objek Sengketa AQuo, baru pada bulan Agustus tahun 2016, dimana Tergugat/Pembanding masuk dengan cara melakukan Penyerobotan danPengrusakan terhadap tanaman padi yang sudah ditanami olehPenggugat/ Terbanding di atas Objek SengketaA Quo.6.

Bahwa dari fakta tersebut di atas sangat jelas bahwa pengakuanTergugat/ Pembanding menyangkut Tanah sengketa adalah milikKakekTergugat/ Pembanding berdasarkan dengan bukti surat T.1 sampaiT.7 tersebut adalah kabur dan tidak jelas sehingga cukup beralasanhukum jika bukti surat T.1 sampai dengan T.7 tersebut tidak cukup kuatHalaman 32 dari 41 halaman Putusan Nomor 261/PDT /2017/PT.MKSuntuk dijadikan sebagai alasan hukum yang dapat membuktikan bahwaTanah Objek SengketaA Quoadalah milik PihakTergugat

HABE (OrangtuaPenggugat/ Terbanding) sejaktahun 1974 tersebut tidak dilakukan dengan cara merampas ataumengancam.Bahwa hal ini berbeda dan bertolak belakang dengan keterangan SaksiT.2 (ASRI) yang mengatakan bahwa Objek SengketaA Quo dikuasai olehH.

oleh negara dan hukum positif sebagaimana mestinya;Bahwa sesungguhnya Penggugat telan mempunyai kapasitas ataukedudukan hukum terhadap Objek Sengketa a quo; perihal ini disebabkankarena sejak dahulu tahun +1969 hingga sampai tahun +1973 dimanaPenggugat pernah tinggal dan berkumpul bersama orang tuanya di ObjekSengketa a quo; kemudian Penggugat keluar dari Objek Sengketa a quountuk sekolah agama di Pondok Pesantren; yang akhirnya pada tahun+1980 Penggugat telah kembali menempati/menguasai Objek Sengketaa

melihat/memperhatikan/mnempelajari Memori Bandingdari Pembanding yaitu Fatemah bin Abdullah Dahdah beserta berkas diSalinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor116/G/2013/PTUN.SBY tertanggal 02 April 2014 (Objek Sengketa); ternyataPenggugat telah menemukan beberapa bentuk keanehan/kejanggalanmaupun kekeliruan/kesalahan terhadap Objek Sengketa a quo; sehinggaPenggugat merasa curiga/patut menduga adanya rekayasa hukum danpenyusupan hukum (/us Contralegum) ternadap penerbitan Objek Sengketaa

Pemohon Kasasi mempunyai kartu keluarga dalam objek sengketaa quo; artinya Pemohon Kasasi sudah tercatat menjadi kepalarumah tangga dalam objek sengketa a quo selain itu PemohonKasasi melaksanakan kewajiban sebagai penghuni lama yaitumenjaga/merawat dan menempati atas dasar iktikad baik; dengancara membayar PBB dan listrik; Pemohon Kasasi secara terbuka telah tercatat menjadi wargapenghuni tetap (mempunyai identitas diri KTP) di dalam objeksengketa a quo; sehingga keberadaan Pemohon Kasasi di dalamobjek

Bahwa setelan melakukan pemeriksaan atas buku tanah/warkahpertanahan (/Inzage) pada persidangan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya ternyata tidak ada (satu) bukti identitas diri (KTP)dari Sjarifa Zoebaidah binti Said Agil Baharun (selaku pemohon objeksengketa) dan tidak ada pula bukti surat permohonan pendaftaran hakoleh Sjarifa Zoebaidah binti Said Agil Baharun atas objek sengketaa quo selain itu telah diperkuat pula dengan ada Surat Hibah (07Agustus 1961) yang telah dibuat di negara Yaman bahkan

Bahwa setelanh Pemohon Kasasi mengajukan permohonankepada Judex Facti tingkat pertama untuk memerintahkankepada Termohon Kasasi 1 (tergugat) untuk membawa danmemperlihatkan buku warkah pertanahan atas objek sengketaa quo ke hadapan persidangan; namun hingga sampai putusanternyata Termohon Kasasi 1 tidak dapat membuka dan tidakpula dapat memperlihatkan secara langsung berupa beritaacara pelaksanaan pengukuran/pemetaan bidang (data fisik)atas objek sengketa a quo;Halaman 22 dari 24 halaman.

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil, yang pada intinya menyebutkan bahwa PegawaiNegeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjaraatau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram juncto Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya telah tepat mengoreksi objek sengketaa

quo sehingga berlaku terhitung sejak ditetapkannya objek sengketaa quo, karena suatu keputusan tidak boleh berlaku surut sebagaimanaketentuan Pasal 56 ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT80616/PP/M.IIIA/16/2017, tanggal 9 Maret 2017 atas sengketaa quo, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;3.

Putusan Nomor 1731/B/PK/Pjk/2021menyampaikan alasan apabila telah menerima rincian dan alasan koreksidari Terbanding;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketaa quo adalah mengenai penilaian hasil pembuktian (fact question) yaitu :(1) Apakah benar terdapat Penyerahan yang PPNnya harus dipungutsendiri Ro352.554.644,00 yang belum dilaporkan oleh Pemohon Bandingdalam SPT PPN Masa Pajak Januari 2012 ?

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00929/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 30 November 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas PemungutanPajak oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Juni 2013 Nomor00006/287/13/051/17, tanggal 28 Februari 2017, atas nama PTPerusahaan Gas Negara, NPWP 01.000.051.1051.000, beralamatdi Jalan Zainal Arifin, KH 20, Krukut, Jakarta Barat terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak olehPemungut Pajak Masa Pajak Juni 2013 Nomor00006/287/13/051/17, tanggal 28 Februari 2017, atas nama PTPerusahaan Gas Negara, NPWP 01.000.051.1051.000, beralamatdi Jalan Zainal Arifin, KH 20, Krukut, Jakarta Barat terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:3.4.

Bahwa dalam objek sengketa a quo telah mencantumkan danmenyebutkan atau tertulis Gambar Situasi Nomor 6667/1989,tanggal 31 Maret 1989, akan tetapi sejak Penggugat menguasai,memiliki bangunan gedung untuk ibadat Tri Darma, objek sengketaa quo, tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi pengukuran,tidak menyebutkan tandatanda dan batasbatas terhadap bidangtanah objek sengketa a quo oleh pihak Tergugat, sehingga objeksengketa a quo tidak prosedural dan bertentangan dengan ketentuanhukum positif; Peraturan

Bahwa tentang kedudukan hukum merupakan syarat mutlak ataspenetapan letak dan batas bidang tanah sekaligus peralihan danperolehan hak atas objek sengketa a quo, perihal ini disebabkan karenaketentuan syarat formal pendaftaran tanah hanyalah dilaksanakan olehdan atas permintaan pihak pihak pihak yang berhak atau yangberkepentingan (Penggugat), sedangkan pemegang hak objek sengketaa quo bukanlah pihak yang berhak dan bukan pihak yang berkepentinganterhadap penetapan letak batas bidang tanah sekaligus

Pemberian suratsurat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat;Sehingga tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketaa quo tidak berdasar hukum bertentangan dengan peraturan yang berlakubersifat prosedur/formal substansi/materiil, serta tidak menerapkan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kecermatan Formalpada waktu mempersiapkan keputusan, maka Pejabat Tata Usaha Negarasebelum menerbitkan keputusannya tersebut harus sudah diperolehgambaran yang jelas

Unit IV Pidsus Sat Reskrim Polres Malang Kota memprosesPengaduan Penggugat yang tertuang dalam Surat Pengaduan danPerlindungan Hukum Nomor 011/YK.EAK/VI/2012 yang dibuat olehPengurus Harian Yayasan Kelenteng Eng An Kiong, di mana pada tanggal12 September 2012 fotokopi sertifikat a quo telah diserahkan olehSaudara Sudarji Pramono Alias Liem Siong Poo yang merupakan adik ipardari Setio Pugerwono ketika memenuhi panggilan penyidik PolrestaMalang guna dimintai keterangan selaku yang menempati objek sengketaa

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00844/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 06 November 2017tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00075/207/14/091/16tanggal 19 Oktober 2016 Masa Pajak September 2014, atas namaPT Darma Henwa Tbk, NPWP 01.565.295.1091.000, beralamat diGedung Bakrie Tower Lt. 8 Rasuna Epicentrum, Jalan H.R.RasunaSaid, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940 terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai

Putusan Nomor 49/B/PK/Pjk/2020PT Darma Henwa Tbk, NPWP 01.565.295.1091.000, beralamat diGedung Bakrie Tower Lt. 8 Rasuna Epicentrum, Jalan H.R.RasunaSaid, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940 terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.4.

Objek SengketaA. ( Tanah Perumahan beserta dengandiatasnya berdiri Rumah Panggung Yang di Ukir ) yaitu :1.1. Tanah Perumahan dengan Luas + Lebar 27 Meter XPanjang 72 Meter yang terletak di Rea Kontra, Xxxx Xxx,Kecamatan xxxXxxxx, XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, dengan batasnyaPada sebelah Timur : Tanah Hj. HabibaPada sebelah Selatan : Jalan ProvinsiPada sebelah Utara : Tanah Pak MajidPada sebelah Barat : Tanah Pak Majid1.2.

Penggugat patut dinyatakan sebagai Gugatanyang Obscuure Libel ini dikarenakan Gugatan Para Penggugat yangmenarik Objek Sengketa A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,L,M,N,dan 0. tidak jelasserta tidak terang isinya, ini dikarenakan dalam Posita Gugatan ParaPenggugattidak menjelaskan asal usul dan waktu perolehankepemilikan Objek Sengketa A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,L,M,N, dan 0,berdasarkan Pasal 85 Pasal 97 KompilasiHukum Islam (KH),bagaimana mungkin dalam Petitum angka 4 (empat) Gugatan ParaPenggugat menyimpulkan bahwa Objek SengketaA

Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada angka 2 (dua) yangpada intinya menyatakan bahwa objek sengketaA,B,C,D,E,F,G,H,I,J,L,M,N, dan O adalah harta bersama (Hartagonogini), dalil gugatan para penggugat merupakan dalil yangtidak berdasar dikarenakan dalam Posita Gugatan ParaPenggugattidak menjelaskan asal usul dan waktu perolehankepemilikan Objek Sengketa A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,L,M,N,dan 0,berdasarkan Pasal85 Pasal97 KompilasiHukumlslam (KHI).6.

Putusan No.732/Pdt.G/2020/PA.Pwldemikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat dan TurutTergugat II, IV,V dinyatakan ditolak; Bahwa eksepsi pada angka 4 (empat) Bahwa Gugatan ParaPenggugat patut dinyatakan sebagai Gugatan yang Obscuure Libel inidikarenakan Gugatan Para Penggugat yang menarik Objek SengketaA,B,C,D,E,F,G,H,1,J,L,M,N,dan O tidak jelas serta tidak terang Isinya, inidikarenakan dalam Posita Gugatan Para Penggugattidak menjelaskanasal usul dan waktu perolehan kepemilikan Objek SengketaA

,B,C,D,E,F,G,H,I,J,L,M,N, dan 0, berdasarkan Pasal 85 Pasal 97KompilasiHukum Islam (KHI), Bahwa asalusul tentang = perolehan = objek sengketaA,B,C,D,E,F,G,H,1,J,L,M,N, dan 0, bisa diketahui dalam proses tahappembuktian, dengan demikian eksepsi point 4 dinyatakan ditolak; Bahwa eksepsi pada point 5, hampir senada dengan point 4,sehingga dengan demikian eksepsi point 5 dinyatakan ditolak;.DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari isi danmaksud gugatan para Penggugat jawaban

Hutan Produksi LestariKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorSK.12/PHPL/IPHH/HPL.4/2/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentangPengenaan Sanksi Denda Administratif sebesar 10 (sepuluh) dan 15(lima belas) kali Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan KewajibanPembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi(DR) kepada IUPHHKHA PT Narkata Rimba di Provinsi KalimantanTimur, selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung, sampaidengan adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap atas sengketaa

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara atas sengketaa quo;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor77/G/2020/PTUN.JKT, tanggal 27 Agustus 2020, kemudian di tingkatbanding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta dengan Putusan Nomor 292/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 16Desember 2020;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Januari

ditolak; 22202 202202200 20+ =Menimbang, bahwa karena eksepsieksepsi yang diajukan olehTergugat semuanya dinyatakan ditolak maka selanjutnya Majelis hakim akanmempertimbangkan pokok perkara sebagaimana yang akan diuraikansebagai berikut: 22+ n 2722 enn nnn nnn nnn cnn nee nnDALAM POKOK PERKARA,; n2nenennennne nnn e cenceMenimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknyamenyatakan bahwa, yang menjadi dasar alasan Penggugat memohonkanpembatalan atau dinyatakan tidak sahnya surat keputusan Objek Sengketaa

Bahwa pada tanggal 7 Mei 2015 Tergugat menerbitkan objek sengketaa quo (vide Bukti P1 = T20); Menimbang bahwa berdasarkan dalil jawab jinawab yang diajukanoleh para pihak dan jika dihubungkan bukti tertulis, saksisaksi yang diajukandalam persidangan serta fakta hukum tersebut di atas, maka yang menjadipertanyaan hukum untuk dipertimbangkan adalah: 1. Apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa? 2.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP3410/WPJ.07/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00079/406/12/057/14tanggal 22 Juli 2014, atas nama: PT Indonesia Tri Sembilan, NPWP02.192.861.9057.000, beralamat di Ngoro Industri Persada Blok S, Lolawang, Ngoro, Mojokerto, Jawa Timur 61385, terkait sengketaa quo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangHalaman 3 dari 8 halaman

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor: 00079/406/12/057/14tanggal 22 Juli 2014, atas nama: PT Indonesia Tri Sembilan, NPWP02.192.861.9057.000, beralamat di Ngoro Industri Persada Blok S, Lolawang, Ngoro, Mojokerto, Jawa Timur 61385, terkait sengketaa quo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:3.4.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat hak milik objek sengketaa quo secara substansial mengandung cacat kehendak yang dilakukanoleh Pemohon Sertipikat Objek Sengketa yaitu mengandung cacatyuridis dari data fisiknya karena adanya perbedaan data fisik tanah yangterdapat dalam Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 5 Februari 2001diketahui olen Kepala Desa Teratak Buluh tanggal 10 Mei 2002 RegisterNomor 08/TB/2002 serta diketahui Camat Siak Hulu tanggal 15 Mei2002 Register Nomor 1594/SH/2002 atas

nama Asni dengan sengketaa quo yaitu perbedaan arah mata angin letak tanah yangmenyebabkan terjadinya perbedaan letak dan batasbatas tanah yangdijadikan sebagai alas hak permohonan sertipikat hak milik objeksengketa dengan letak dan batas tanah yang terdapat dalam surat ukursertipikat objek sengketa a quo, sehingga bertentangan denganketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata CaraPemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00839/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 06 November 2017tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00070/207/14/091/16tanggal 19 Oktober 2016 Masa Pajak April 2014, atas nama PTDarma Henwa Tbk, NPWP 01.565.295.1091.000, beralamat diGedung Bakrie Tower Lt. 8 Rasuna Epicentrum, Jalan H.R.RasunaSaid, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940 terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai

Putusan Nomor 46/B/PK/Pjk/2020Darma Henwa Tbk, NPWP 01.565.295.1091.000, beralamat diGedung Bakrie Tower Lt. 8 Rasuna Epicentrum, Jalan H.R.RasunaSaid, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940 terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.4.

PUTUSANNomor : 117/B/2015/PT.TUN.SBY DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat bandingtelah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketaA HM A Dl, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipilbertempat tinggal di Gunungkunci, RT. 04, RW. 09, KecamatanKartasura, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagaiwanna nnn nanan nanan nnn

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT000649.99/2018/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 21 November 2018 terkait sengketaa quo untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatHalaman 3 dari 8 halaman.

Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan BKP TidakBerwujud dari Luar Daerah Pabean Nomor 0001 1/167/14/052/16Tanggal 8 November 2016 Masa Pajak Maret 2014 yang terdaftardalam berkas sengketa Nomor 000649.99/2018/PP, atas nama PTNippon Shokubai Indonesia, NPWP 01.071.713.0052.000,beralamat di Kawasan Industri Panca Puri, Jalan Raya Anyer Km.122 Gunung Sugih, Ciwandan, Cilegon, Banten, terkait sengketaa

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00843/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 06 November 2017tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00074/207/14/091/16tanggal 19 Oktober 2016 Masa Pajak Agustus 2014, atas nama PTDarma Henwa Tbk, NPWP 01.565.295.1091.000, beralamat diGedung Bakrie Tower Lt. 8 Rasuna Epicentrum, Jalan H.R.RasunaSaid, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940 terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai

Putusan Nomor 48/B/PK/Pjk/2020Darma Henwa Tbk, NPWP 01.565.295.1091.000, beralamat diGedung Bakrie Tower Lt. 8 Rasuna Epicentrum, Jalan H.R.RasunaSaid, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940 terkait sengketaa quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.4.

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara hanya memeriksa/mengujiberdasarkan prosedural formal dan materiil terbitnya Objek Sengketaa quo sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku danbukan menguji sengketa kepemilikan ;Hal. 15 dari 23 hal. Put.

No.328 K/TUN/2009Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa a quosesuai ketentuan Pasal 50 UndangUndang No.5 Tahun 1986 tentangPengadilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungberwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketaa quo maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Intervensi, maka Eksepsitentang hal tersebut haruslah ditolak ;Bahwa di dalam putusan Majelis

gugatan, jawaban, replik, kesimpulan parapihak Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan dalamsengketa ini adalah :"Apakah objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat telah sesuaidengan ketentuan peraturan yang berlaku atau tidak" ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menentukan apa yang harusdibuktikan beban pembuktian dan penilaian pembuktian sesuai ketentuanPasal 107 UndangUndang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya menguji objek sengketaa

quo berdasarkan prosedural formal dan materiil terbitnya objek sengketaa quo sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan bukan mengujisengketa kepemilikan ;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dalam memberikanpertimbangan hukum bahwa ini adalah merupakan kewenangan absolutperadilan umum yang merupakan sengketa keperdataan mengenaikepemilikan, dan oleh karena itu harus dibatalkan ;Bahwa fakta hukum menunjukkan proses

P3b dan T6. makaMajelis Hakim berpendapat bahwa surat dasar dari terbitnya objek sengketaa quo yaitu akte verponding No.2757 yang kemudian menjadi akte vanEigendom (akte hak milik) No.1373 atas nama: SHIE ING GOAN danselanjutnya menjadi akte van Eigendom (akte hak milik) No.1655 atasnama : THIO BOAN NiO ;Menimbang, bahwa terhadap bukti T6 (Surat Kuasa) dan T7(kuitansi) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa akte hak milik akte vanEigendom No.1655 atas nama : THIO BOAN NIO dijual kepada Prof Dr.