Ditemukan 454232 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : secancang supanjang seranjang separjani sejenjang supandang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 07-09-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4378 B/PK/PJK/2020
Tanggal 18 Nopember 2020 — SEPANJANG INTISURYA MULYA;
70 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SEPANJANG INTISURYA MULYA;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Final
Putus : 11-07-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2018/C/PK/Pjk/2023
Tanggal 11 Juli 2023 — PT SEPANJANG INTISURYA MULIA VS. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
210 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT SEPANJANG INTISURYA MULIA VS. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 03-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 396 K/PDT.SUS/2011
SEPANJANG BAUT SEJAHTERA, II. SUNARTO; I. SUNARTO, II. PT. SEPANJANG BAUT SEJAHTERA
30 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SEPANJANG BAUT SEJAHTERA, II. SUNARTO; I. SUNARTO, II. PT. SEPANJANG BAUT SEJAHTERA
    SEPANJANG BAUTSEJAHTERA, berkedudukan di Jl Dumar Industri No. 10,Margomulyo, Tandes, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasakepada: NASMID IDRIS, SH. dan kawan, Advokat berkantor diJl.
    Sepanjang Baut Sejahtera, dengan cara membatasi seorangdokter dalam memberikan surat keterangan istirahat kepada pasienpasiennya, seorang dokter lebih faham dari seorang Pimpinan PT.
    Sepanjang Baut Sejahtera sesuai dengan kebutuhanperusahaan wakiu itu, yaitu berdasarkan keahlian Penggugat yang lulusanSMK (STM) Jurusan Permesinan, akan tetapi Penggugat dipindah ke bagianHal. 3 dari 10 hal. Put.
    Sepanjang Baut Sejahtera. Artinya gugatan Penggugattertuju kepada pribadi sdr. Ali Suseno Andy, bukan tertuju kepada PT.Sepanjang Baut Sejahtera sebagai badan hukum dan sebagai subyekHal. 6 dari 10 hal. Put. No. 396 K/Pdt.Sus/201 1personal; Bahwa dalam gugatan Penggugat tentang pemutusan hubungan kerja iniadalah menyangkut hubungan hukum antara Penggugat sebagai pekerjadengan PT. Sepanjang Baut Sejahtera sebagai pihak pengusaha.
    SEPANJANG BAUTSEJAHTERA tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara di bawahRp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuanHal. 9 dari 10 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 10-06-2020 — Upload : 18-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 606 K/Pdt.Sus-PHI/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — SEPANJANG INTISURYA MULIA
175 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SEPANJANG INTISURYA MULIA
    SEPANJANG INTISURYA MULIA, berkedudukan diGedung DBS Bank Tower Lantai 15 Ciputra World, JalanProf. Dr. Satrio Kav.35, Karet Kuningan, Setiabudi,Jakarta Selatan, DKI Jakarta, diwakili oleh Lee Lip Tsongselaku Direktur, yang dalam hal ini memberikan kuasakepada Atong dan kawan, Pegawai PT.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 28-11-2022 — Putus : 16-12-2022 — Upload : 16-12-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 84/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby
Tanggal 16 Desember 2022 — CHRISTINA THENATA
Termohon:
PT SEPANJANG AGUNG INDUSTRI
224 — 33
  • CHRISTINA THENATA
    Termohon:
    PT SEPANJANG AGUNG INDUSTRI
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 03-11-2022 — Putus : 05-01-2023 — Upload : 05-01-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby
Tanggal 5 Januari 2023 — PIONIRBETON INDUSTRI Plain Sepanjang
157 — 18
  • PIONIRBETON INDUSTRI Plain Sepanjang
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus
Register : 05-11-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 02-03-2020
Putusan PN PONTIANAK Nomor 41/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Ptk
Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat:
HEDI EFENDI
Tergugat:
PT SEPANJANG INTI SURYA MULIA
112 — 73
  • Penggugat:
    HEDI EFENDI
    Tergugat:
    PT SEPANJANG INTI SURYA MULIA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 26-09-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 806 K/Pdt.Sus-KPPU/2019
Tanggal 26 September 2019 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) VS 1. PT TIRTA INVESTAMA, DKK
1696 — 1142 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN SANGGAU Pidana Khusus
Register : 15-06-2022 — Putus : 28-07-2022 — Upload : 08-09-2022
Putusan PN SANGGAU Nomor 177/Pid.B/LH/2022/PN Sag
Tanggal 28 Juli 2022 — SEPANJANG INTI SURYA UTAMA DUA
174 — 82
  • Sepanjang Inti Surya Utama 2 nomor 30 tanggal 30 Januari 2004 Notaris an. EDI PRIYONO, S.H.
  • 1 (satu) examplar fotocopy akta perubahan anggaran dasar PT. Sepanjang Inti Surya Utama 2 nomor 60 tanggal 20 Juni 2005 Notaris an. EDI PRIYONO, S.H.
  • 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menkumham RI Nomor : C-30545 HT .01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Perseroan Terbatas Menkumham RI an. PT. Sepanjang Inti Surya Utama 2.
    Sepanjang Inti Surya Utama 2 (SISU) dengan Luas :12.750 Ha.
  • 1 (satu) examplar fotocopy Salinan Keputusan Bupati Sanggau Nomor : 350 Tahun 2006 tanggal 18 Desember 2006 tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sepanjang Inti Surya Utama 2 (SISU) Seluas :12.750 Ha di Kec. Sekayam Kab. Sanggau.
    Sepanjang Inti Surya Utama (SISU) 2 Lubuk Sabuk Estate.
  • 1 (Satu) Lembar Struktur Organisasi Kebun PT. Sepanjang Inti Surya Utama (SISU) 2 Lubuk Sabuk Estate.
  • 1 (satu) bundel dokumen pembelian peralatan damkar PT. Sepanjang Inti Surya Utama 2.
    Sepanjang Inti Surya Utama (SISU 2) berkedudukan di Jakarta.
  • 1 (satu) examplar fotocopy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 170 Prov Kalbar Kab. Sanggau Kec. Sekayam Desa Malenggang an. Pemegang Hak PT. Sepanjang Inti Surya Utama (SISU 2) berkedudukan di Jakarta.
  • 1 (satu) examplar fotocopy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 171 Prov Kalbar Kab. Sanggau Kec. Sekayam Desa Malenggang an. Pemegang Hak PT. Sepanjang Inti Surya Utama (SISU 2) berkedudukan di Jakarta.
    Sepanjang Inti Surya Utama (SISU 2) berkedudukan di Jakarta.
  • 1 (satu) examplar fotocopy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 173 Prov Kalbar Kab. Sanggau Kec. Sekayam Desa Malenggang an. Pemegang Hak PT. Sepanjang Inti Surya Utama (SISU 2) berkedudukan di Jakarta.
  • 1 (satu) examplar fotocopy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 174 Prov Kalbar Kab. Sanggau Kec. Sekayam Desa Malenggang an. Pemegang Hak PT. Sepanjang Inti Surya Utama (SISU 2) berkedudukan di Jakarta.
    SEPANJANG INTI SURYA UTAMA DUA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 12-02-2019 — Upload : 03-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 K/Pdt.Sus-BPSK/2019
Tanggal 12 Februari 2019 — YAYASAN PENDIDIKAN PELITA HARAPAN VS DJONI SUKOHARDJO
115 — 347 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 12-01-2023 — Putus : 06-11-2023 — Upload : 07-11-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby
Tanggal 6 Nopember 2023 — Pemohon:
PT SEPANJANG AGUNG INDUSTRI
Termohon:
1.CV. JAYA RAYA
2.TJOA CHRISTINA THENATA
129 — 0
  • Pemohon:
    PT SEPANJANG AGUNG INDUSTRI
    Termohon:
    1.CV. JAYA RAYA
    2.TJOA CHRISTINA THENATA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 26-08-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1771 K/Pdt/2019
Tanggal 26 Agustus 2019 — PAULINA NANCY PUTUHENA VS JOHANNES JOSEF PUTUHENA, dk.
662 — 437 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN NGANJUK Perdata
Register : 05-09-2012 — Putus : 11-09-2012 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN NGANJUK Nomor 545/PDT.P/2012/PN.NGJK
Tanggal 11 September 2012 — Nama : KUSNO Jenis kelamin : Laki - Laki Umur : 41 Tahun Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Kelurahan Sepanjang RT 008 RW 06 Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo Agama : - Warga Negara : Indonesia
17 — 3
  • Nama : KUSNO Jenis kelamin : Laki - Laki Umur : 41 Tahun Pekerjaan : Karyawan SwastaAlamat : Kelurahan Sepanjang RT 008 RW 06 Kecamatan Taman, Kabupaten SidoarjoAgama : -Warga Negara : Indonesia
    545/PDT.P/2012/PN.NGJKNama : KUSNOJenis kelamin : Laki LakiUmur : 41 TahunPekerjaan : Karyawan SwastaAlamat : Kelurahan Sepanjang RT 008 RW 06 Kecamatan Taman, KabupatenSidoarjoAgama :sWarga Negara : IndonesiaTanggal Daftar : 05 September 2012Amar Putusan :1.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 18-08-2022 — Putus : 01-03-2023 — Upload : 01-03-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 893/Pdt.G/2022/PN Sby
Tanggal 1 Maret 2023 — KEMASAN LESTARI (DALAM PAILIT)
2.ANDY LESMANA
3.BANK BCA (KCP SEPANJANG)
96 — 12
  • KEMASAN LESTARI (DALAM PAILIT)
    2.ANDY LESMANA
    3.BANK BCA (KCP SEPANJANG)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 30-04-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 358 K/Pid/2020
Tanggal 30 April 2020 — HERU PAMUNGKAS
1195 — 667 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 358 K/Pid/2020 Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) tanggal 13Januari 2015;Kesemua tahapantahapan pelaksanaan tender tersebut di atas telahterlaksana dan masingmasing pihak telah menyadari hakhak dankewajibannya masingmasing yang tentunya yang merasa tidak puasatas pelaksanaan pekerjaan adalah sebagai kerugian baginya ataumerupakan merupakan kelalaian dan wanprestasi, Kesemuanya initentunya bukanlah merupakan tindak pidana;Terhadap Analisa Fakta;Sepanjang pemeriksaan perkara
    S.H., M.H., (dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri halaman 40yang dikuatkan di tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) saksi ahlitersebut menerangkan,;Terhadap perkara ini sesungguhnya adalah menyangkut perkaraperdata dan tidak memenuhi persyaratan tindak pidana tertentu;Untuk menentukan perkara Perdata adalah harus dilihat hubunganhukum kedua belah pihak;Untuk menerapkan Pasal 3/78 KUHP sebagai tindak pidanapenipuan harus menyampaikan keadaan yang tidak benar dan tidaksesuai kebenaran sehingga sepanjang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-08-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 976 K/PID.SUS/2018
Tanggal 6 Agustus 2018 — Servasius Gassi Palobo,S.H
757 — 632 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mamuju menyatakan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pembangunan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar tidak terbukti melakukan korupsi sebagaimana ... [Selengkapnya]
  • Lagi pula perbuatan melawan hukum berlaku kepada siapa sajasebagai subjek hukum, termasuk diri Terdakwa sendiri yang tidak ada kaitannya dengan jabatan atau kedudukan sepanjang ia mampu bertanggungjawabsecara hukum;.
    Bumi Anugrah melakukanperbuatan penyimpangan berupa antara lain, yaitu penggunaan material pagarpengaman dari bahan bekas pakai yang seharusnya baru, terdapat biayapekerjaan administrasi dan dokumentasi yang seharusnya tidak dibebankananggaran, terdapat kekurangan volume pekerjaan saluran pembuanganhorizontal PVC tipe AW 4" dari saluran taman ke saluran luar kelilingbangunan sepanjang 33 M, terdapat kekurangan volume pekerjaan saluranpembangunan vertikal (dalam kolom) PVC tipe AW 3" melalui kolom
    kesaluran taman ke saluran keliling bangunan sepanjang 83,60 M, terdapatkekurangan volume pekerjaan saluran pembangunan vertikal (dalam kolom)PVC tipe AW @ 3 sepanjang 7,03 M, terdapat kekurangan volume pekerjaanurugan pasir di bawah lantai sebanyak 116,94 M, dan penyimpangan pekerjaankonstruksi beton utama yaitu 167,386 Kg/cm2 = 157 Kg/cm2, serta penyimHalaman 10 dari 15 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-12-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2000 K/PID.SUS/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa ; Dra. CAYA FARDANI
514 — 464 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perakara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram, yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, judex factie berpendapat bahwa ... [Selengkapnya]
  • No. 2000 K/PID.SUS/2016tanggal 15 Juni 2016, dengan menguatkan putusan perkara a quo(putusan hal. 47);Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut tidak dapatdibenarkan oleh karena perbuatan Terdakwa yang telahmenyalahgunakan kewenangan adalah juga merupakan perbuatanmelawan hukum tanpa harus membedakan kedudukan atau jabatanTerdakwa, justeru oleh karena perbuatan melawan hukum berlakuumum kepada siapa saja sepanjang pelaku tindak pidana korupsisebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secarahukum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 06-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 390 K/PID.SUS/2017
Tanggal 6 September 2017 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang ; H. MUH. HUSAIN ZAIN bin ZAIN;
890 — 528 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar membebaskan Terdakwa dari Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor karena menilai perbuatan Terdakwa bukanlah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) tersebut. Menurut Majelis ... [Selengkapnya]
  • HUSAIN ZAIN bin ZAIN, sebagaimana yang telahkami kemukakan di atas;Menimbang, bahwa alasanalasan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa dengan membaca, mempelajari dan memperhatikan sertamenelaah sepanjang putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Makassar Jo. putusan Pengadilan Negeri Makassartersebut, maka nampak jelas pada putusan Judex Facti in casu putusanMajelis Hakim Banding Jo. putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama
    Ketinggian air di Sungai Bamba baru kali ini terjadi sepanjang masa.3. Pada saat bersamaan PSDA Bendungan Benteng sementara melakukanSpoin Bendungan Benteng (Pengeringan Sungai Saddang) yangmenambah derasnya arus air.4.
    Faisal Putra Mandiri, adalah pertimbangan yang tidak dapat dibenarkanoleh karena unsur menyalahgunakan kewenangan adalah juga bagian dariperbuatan melawan hukum yang sifatnya species tanpa harusmembedakan kedudukan dan jabatan Terdakwa selaku pelaku tindakpidana korupsi, justeru oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukumberlaku umum kepada siapa saja sepanjang mampu bertanggungjawabmenurut hukum tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatanTerdakwa dalam perkara korupsi a quo;Bahwa sesuai fakta hukum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 07-05-2018 — Upload : 10-06-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 652 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 7 Mei 2018 — Ir. H. ZULFADHLI, MM
1190 — 774 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi atas dana bantuan sosial yang dialokasi untuk KONI. Majelis Hakim tingkat pertama membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, dan menghukum Terdakwa ... [Selengkapnya]
  • Putusan Nomor 652 kK/Pid.Sus/2018menyalahgunakan kewenangan sebagai specis dari perobuatan melawanhukum yang sifatnya genus (umum) tidak ada hubungannya denganjabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatanmelawan hukum, lagi pula perbuatan melawan hukum yang dilakukanoleh setiap orang sebagai subyek hukum pribadi bersifat umum sertaberlaku kepada siapa saja termasuk pada diri Terdakwa yang tidak adakaitannya dengan jabatan atau kedudukan sepanjang ia mampubertanggung jawab secara hukum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-02-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2421 K/PID.SUS/2016
Tanggal 6 Februari 2017 — H. Zainir, ST Gelar Datuk Rangkayo Mulie (T1), Dk
729 — 636 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, para Terdakwa dituntut karena melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dalam proyek pengadaan air bersih. Namun, pada pemeriksaan tingkat pertama, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri ... [Selengkapnya]
  • Dalam unsur melawan hukumparameter yang digunakan adalah peraturan perundangundangan(asas legalitas/melawan hukum formil), sedangkan parameter yangdigunakan dalam penyalahgunaan wewenang adalah asas legalitas,atas spesialitas dan asasasas umum pemerintahan yang baik :Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim tidak konsisten,telah salah dalam penerapan hukum sepanjang unsur melawan hukumdimana hakim mengabaikan dan tidak membuktikan peraturanperundangundangan yang dilanggar oleh Terdakwa
    tersedianya anggaran;Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaanpekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukansubkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaanutama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupadenda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuansebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak;Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi,dapat dilakukan sepanjang
    Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telahmengabaikan dan tidak mempedulikan ketentuan dalam PerpresNomor 54 Tahun 2010 sepanjang berkenaan dengan uang retensidan mengabaikan keberadaan Jaminan Pemeliharaan PT.
    No. 2421 K/PID.SUS/20163 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangTindak Pidana Korupsi:Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakankewenangan adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum tanpaharus membedakan kedudukan atau jabatan seseorang pelaku tindakpidana korupsi termasuk para diri Terdakwa, justru oleh karena perbuatanmelawan hukum berlaku umum kepada siapa saja sepanjang pelaku tindakpidana korupsi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajibanmampu