Marthen Sarimanella, maka Tergugat dan Tergugat Il, mendesak Tergugat Ill agar proses pencalonan, pemilihan danpelantikan Kepala Desa Passo, dapat dilaksanakan di tahun 2008, sehinggaTergugat Ill mengeluarkan surat No. 141/147/Setkot tanggal 19 Januari 2008,dengan memerintahkan Tergugat dan Tergugat Il untuk melaksanakanpencalonan, pemilihan dan pelantikan Kepala Desa Passo, tanpa membatalkansurat Tergugat Ill No. 141/8731/Setkot tanggal 15 November 2006, yang telahmenangguhkan proses pencalonan,

MarthenSarimanella;Bahwa kemudian Tergugat Ill mengeluarkan Surat No. 141/1588/Setkot,tanggal 06 April 2008 dan memerintahkan Tergugat dan Tergugat Illuntuk tetap melaksanakan Pilkades Passo, sehingga pada tanggal 18 April2008 dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa Passo, dan oleh Tergugat llmembuat Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara, jo.

kegiatan proses pencalonan, pemilihan dan pelantikan KepalaDesa/Raja di Desa/Negeri Passo sampai dengan diterbitkannya PeraturanDaerah (PERDA) tentang Pemerintahan Negeri di Kota Ambon, akan tetapipada tanggal 19 Januari 2008 dan pada tanggal 06 Maret 2008 dimanaTergugat Ill mengeluarkan surat No. 141/147/Setkot jo.

Surat No. 141/1588/Setkot yang memerintahkan Tergugat dan Il untuk melaksanakan PilkadesPasso, sehingga menurut hukum perbuatan Tergugat Ill, Tergugat , Tergugat Iladalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka proses pencalonan,pemilinan, dan pelantikan Kepala Desa Passo atas nama sdr.

Menyatakan surat Tergugat Ill No. 141/147/Setkot tanggal 19 Januari2008 jo. surat No. 141/1588/Setkot, tanggal 06 April 2008 yangmemerintahkan Tergugat dan Tergugat Il untuk melaksanakan PilkadesPasso adalah tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum;7. Menyatakan segala keputusankeputusan yang dikeluarkan olehTergugat dan Tergugat Il mengenai pencalonan, pemilihan danpelantikan Kepala Desa Passo adalah tidak sah menurut hukumdan batal demi hukum;8.

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalahKeputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupaSurat Walikota Ambon Nomor: 300/4071/Setkot Tanggal 11 Oktober2012 perihal Penangguhan Kegiatan Membangun;Il. Adapun yang menjadi alasan gugatan ini adalah:1.

Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2012, dengan menunjuk surat GubernurMaluku Nomor: 030/2028 tanggal 8 Agustus 2012 perihal Pembatalan IMBRuko atas nama Rudy Mahulette, Tergugat menerbitkan surat Nomor:300/4071/Setkot tanggal 11 Oktober 2012 perihal Penangguhan KegiatanMembangun.

Demikian juga surat TergugatNomor: 300/4071/Setkot tanggal 11 Oktober 2012 yang ditujukan kepadaPenggugat, tidak ada tembusannya kepada Gubernur Provinsi Maluku.Apakah hal itu sebagai suatu kesengajaan dengan tujuan tertentu ataukahhanya sebagai ketidakcermatan?

Menyatakanbatal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat berupa surat Walikota Ambon Nomor : 300/4071/Setkot tanggal 11 Oktober 2012 Perihal Penangguhan KegiatanMO MD@NQUN jnnne nn nnnn nnn nnnnnnasn ane nnn ans cnn onncnsannannanancnsnaatns.

;Dalam hal ini surat Nomor : 300/4071/Setkot, tanggal 11 Oktober 2012perihal Penangguhan Kegiatan Membangun yang diterbitkan olehTergugat ditujukan kepada sdr.

Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanoleh Tergugat berupa Surat Walikota Ambon Nomor 300/4071/Setkot,tanggal 11 Oktober 2012 perihal Penangguhan Kegiatan Membangun;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Walikota Ambon Nomor300/4071/Setkot, tanggal 11 Oktober 2012 perihal PenangguhanKegiatan Membangun tersebut;4.

Nomor 156 K/Pdt/201518.19.20.21.berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam hal menerbitkanSurat Nomor 300/4071/Setkot, tanggal 11 Oktober 2012perihal Penangguhan Kegiatan Membangun adalah mengandung cacathukum kewenangan (bevoegdhedsgebreken) yaitu keputusan itu dikeluarkanoleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang.

Negara yang tidak berwenang;Pertimbangan pengadilan yang menyatakan bahwa surat WalikotaNomor 300/4071/setkot tanggal 11 Oktober 2012 tersebutmengandung cacad hukum kewenangan (bevoegdhedsgebreken)yaitu keputusan itu dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TataUsaha Negara yang tidak berwenang, karena sesuai PeraturanHalaman 31 dari 37 hal.

Gubernur Maluku hanya memperolehtembusan surat tersebut;b) Sifat surat; Surat Nomor 300/4071/Setkot tanggal 11 Oktober 2012 yangditandatangani oleh Termohon Kasasi dahulu Pembanding/T ergugatIll selaku pejabat Tergugat (bukti P.18) sudah bersifat konkrit,Halaman 32 dari 37 hal. Put.

,M.H. dan surat oleh Tergugat Nomor 300/4071/Setkot tanggal 11 Oktober2012 perihal Penangguhan Kegiatan Membangun tidak mungkin dikeluarkanHalaman 34 dari 37 hal. Put.

Sultan MHairun No. 1Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/ 741/SETKOT, tanggal 08 Maret 2013 ; Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT/PEMBANDING;GUBERNUR MALUKU, Tempat Kedudukan diJalan Raya Pattimura No. 11. Nama : HENRY MORTON FARFAR,SH. ;Jabatan : Kepala Biro Hukum dan HAMpada Kantor Gubernur Maluku ;2. Nama : FRANKY SAPARDI,Jabatan : Kabag Bantuan Hukum dan HAMpada Kantor Gubernur Maluku ; 3.

PERKARA Memperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyaperkara ini seperti yang tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor : 29/G/2012/PTUN.ABN, tanggal O05 Maret 2013 dalamsengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;Hal 5 dari 9 hal.Putusan No.62/B/2013/PT.TUN.MKSMENGADILI:DALAM PENUNDAANe Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 29/G/2012/PTUN.ABNtertanggal 03 Desember 2012 tentang Penundaan Pelaksanaan SuratWalikota Ambon Nomor : 300/4071/Setkot

, tertanggal 11 Oktober 2012perihal Penangguhan Kegiatan Membangun yang diterbitkan Tergugatdinyatakan tetap berkekuatan hukum dan dipertahankan sampai putusanperkara a quo berkekuatan hukum tetap ;1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2 Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat berupa Surat Walikota Ambon Nomor :300/4071/Setkot, tanggal 11 Oktober 2012 perihal PenangguhanKegiatan Membangun ; 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara

yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat WalikotaAmbon Nomor : 300/4071/Setkot, tanggal 11 Oktober 2012perihal Penangguhan Kegiatan Membangun tersebut ;4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggungrenteng untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa inisebesar Rp.222.000, (Dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan pada hari Selasatanggal 05 Maret 2013, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan KuasaTergugat serta Kuasa Tergugat Il Intervensi

NIP. 19840923 201001 1011, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil padaPemerintah Kota Ambon, Jabatan : Staf pada SubBagian Bantuan Hukum dan HAM ~ HukumSekretariat Kota Ambon;BerdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor: 183/3021/SETKOT, tanggal 9 Juli 2013 dan Surat Kuasa KhususNomor: 183/3138/SETKOT, tanggal 19 Juli 2013;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut:a.

Bahwa kemudian TergugatWalikota Ambon mengeluarkan Pernyataan Sikap yang disampaikan padaSaniri melalui Surat Nomor 140/931/Setkot bahwa Keluarga Loppies danKeluarga Kailola merupakan Matarumah Parenta sehingga perlu dilakukanpemilinan sesuai Perda Nomor 13 tahun 2008 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Dan Pelantikan SertaPemberhentian Raja.

Kailola Tanoa Sepengetahuan MatarumahParenta LoppiesSeilana Pattinai dan Penolakan Hasil Pertemuan antara Staf AhliHukum Tata Pemerintahan Setkot Ambon Bersama Kepala KecamatanNusaniwe, Kapolsek Nusaniwe, Karateker, Sainiri Negeri LengkapNegeri Seilale dan Panitia Pencalonan dan Pelantikan Raja NegeriSeilale, tanggal 17 Januari 2013 ; : Foto copy sesuai asli Tanda Terima Surat dari Matarumah Parenta AhliWaris Garis Keturunan Lurus Loppies Seilana Pattinai Negeri SeilaleKecamatan Nusaniwe Kota Ambon

Kailola Tanpa Sepengetahuan MatarumahParentaLoppies Seilana Pattinai, dan Mohon Pengesahan, Penetapan danPelantikan Bakal Calon Raja Usulan Kami Matarumah Parenta,tanggal 11 Pebruari 2013 ; 202 n02nne nano: Foto copy sesuai asli Surat dari Matarumah Parenta Ahli Waris GarisKeturunan Lurus Loppies Seilana Pattinai Negeri Seilale KecamatanNusaniwe Kota Ambon, Nomor : 13/MRPLSP/2013, PerihalMenindaklanjuti Hasil Pertemuan Bapak Walikota Ambon, Jajaran StafPemerintah, Setkot Ambon, Staf Pemerintah Neg

Seilale BersamaCalon Raja Usulan MatarumahParenta Loppies Seilana Pattinai,tanggal 22 Pebruari 2013 ;: Foto copy sesuai asli Tanda Terima Surat dari Matarumah Parenta AhliWaris Garis Keturunan Lurus Loppies Seilana Pattinai Negeri SeilaleKecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Nomor : 13/MRPLSP/2013,Perihal : Menindaklanjuti Hasil Pertemuan Bapak Walikota Ambon,Jajaran Staf Pemerintah, Setkot Ambon, Staf Pemerintah Neg.

Kepala Bagian Perlengkapan Setkot Samarinda6. Camat terkait7. Lurah terkait8.

Kepala Bagian Perlengkapan Setkot Samarinda6. Camat terkait7. Lurah terkait8. Instansi teknis terkait .

NIP. 19840923201001 1 011, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Pemerintahan Kota Ambon, Jabatan :Staf pada Sub Bagian Bantuan Hukum danHAM Sekretariat KotaAmbon ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/3021/SETKOT, tanggal 9 Juli 2013 dan Surat KuasaKhusus Nomor : 183/3138/SETKOT, tanggal 19 Juli2013, Selanjutnya disebutsebagalTERGUGAT/PEMBANDING;MELAWAN:SEMUEL LOPPIES : Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPensiunan, Jabatan : Kepala Matarumah Parenta,tempat tinggal di RT.002/RW.001 Negeri Seilale

Menyatakan, perbuatan Tergugat I tanpa alasan yang sah, telah membuat surat Nomor : 300/4071/Setkot tanggal 11 Oktober 2012 perihal : Penangguhan Kegiatan Membangun dan menempatkan papan larangan pada bangunan Ruko-ruko yang sementara dibangun oleh Penggugat berdasarkan IMB, juga perbuatan Tergugat II tanpa alasan yang sah, telah membuat surat Nomor : 030/2028 tanggal 8 Agustus 2012 perihal Pembatalan IMB Ruko atas nama Rudy Mahulette dan menempatkan 2 (dua) buah papan larangan pada bangunan Ruko-ruko

T.H.RAHARENG, SH, 3.M.LUHULIMA, SH, 4.L.M MANUPUTTY , SH, Semuanya beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon Jl.Sultan Hairun Nomor : 1 Ambon , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/4771/SETKOT, tanggal 1 Nopember 2013 , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 390 /2013 tanggal 12 Nopember 2013 ; --------------------------------Sebagai Tergugat I ;-------------------------------------------------------------------------------2. Pemerintah Republik Indonesia cq.

T.H.RAHARENG, SH, 3.M.LUHULIMA, SH, 4.L.M MANUPUTTY , SH,Semuanya beralamat di Kantor Pemerintah Kota Ambon Jl.Sultan HairunNomor : 1 Ambon , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/4771/SETKOT,tanggal 1 Nopember 2013 , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriAmbon Nomor : 390 /2013 tanggal 12 Nopember 2013 ; Sebagai Tergugat I ;2. Pemerintah Republik Indonesia cq.

Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan olehTergugat berupa Surat Walikota Ambon Nomor: 300/4071/Setkot, tanggal11 Oktober 2012 perihal Penangguhan Kegiatan Membangun.3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat berupa Surat Walikota Ambon Nomor:300/4071/Setkot, tanggal 11 Oktober 2012 perihal Penangguhan Kegiatan Membangun tersebut 4.

Bahwa dalil penggugat dalam angka 5 dan 6 gugatannya, menyatakan Tergugat 1dengan merujuk surat Tergugat Il Nomor. 030/2028 tanggal 8 Agustus 2012 perihalPembatalan IMB Ruko atas nama Rudy Mahulette telah menerbitkan surat Nomor,300/407/Setkot tanggal 11 Oktober 2013 perihal Penangguhan Kegiatan Membangun tanpa buktibukti sebagai alasan yang sah.bahwa dalil Penggugat ini adalah tidak benar karena maksud Tergugat menerbitkansurat Nomor, 300/407/Setkot tanggal 11 Oktober 2013 perihal PenangguhanKegiatan

Dengan demikian, tindakan hukum yang dilakukan Tergugat sebagaimanayang didalilkan oleh Penggugat merupakan tanggung jawab jabatan danTergugat sebagai walikota Ambon yang telah mengeluarkan keputusanberupa surat Nomor : 300/4071/Setkot 11 Oktober 2012 perihalPenangguhan Kegiatan Membangun, dan bukan merupakan tanggungjawabTergugat Ill.

Fotocopy Surat Gubernur Kepala Daerah Provinsi Maluku Nomor: 030/2028Tanggal 8 Agustus 2012, perihal : Pembatalan IMB Ruko atas nama RUDYMAHULETTE, yang diberi tanda bukti T.I 1; 372.Fotocopy Surat Walikota Ambon Nomor: 644.2/4072/Setkot, Tanggal 11 Oktober2012, perihal : IMB Ruko Passo atas nama RUDY MAHULETTE, yang diberi tanda bukti T.I 2;Fotocopy Surat Walikota Ambon Nomor: 300/4071/Setkot, Tanggal 11 Oktober2012, perihal : Penangguhan Kegiatan Membangun Ruko Passo atas nama RUDY MAHULETTE, yang

T.H.RAHARENG, SH, 3.M.LUHULIMA, SH, 4.L.MMANUPUTTY , SH, Semuanya beralamat di Kantor Pemerintah Kota AmbonJl.Sultan Hairun Nomor : 1 Ambon , berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 183/4771/SETKOT, tanggal 1 Nopember 2013 , yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 390 /2013 tanggal 12Nopember 2013 ;2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesiacq.

Menyatakan, perbuatan Tergugat tanpa alasan yang sah, telah membuatsurat Nomor : 300/4071/Setkot tanggal 11 Oktober 2012 perihalPenangguhan Kegiatan Membangun dan menempatkan papan larangan padabangunan Rukoruko yang sementara dibangun oleh Penggugat berdasarkanIMB, juga perbuatan Tergugat Il tanpa alasan yang sah, telah membuat suratNomor : 030/2028 tanggal 8 Agustus 2012 perihal Pembatalan IMB Ruko atasnama Rudy Mahulette dan menempatkan 2 (dua) buah papan larangan padabangunan Rukoruko yang sementara

publik.Menimbang, bahwa dengan demikian, maka sebuah jabatan akantetap, dan yang bisa berganti adalah personnya/individunya.Menimbang, bahwa menurut dalildalil Terbanding semula Penggugat,Pembanding semula Tergugat telah menerbitkan surat tanggal 11 Oktober 2012,dengan menunjuk surat Pembanding semula Tergugat Il Nomor 030/2028, tanggal8 Agustus 2012, perihal Pembatalan IMB Ruko atas nama RUDY MAHULETTEtanpa buktibukti sebagai alasan yang sah, Pembanding semula Tergugat menerbitkan surat Nomor : 300/4071/Setkot

. : Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkot Samarinda ( Drs. H. HAMKA HALEK, M. Si)Sekretaris : Kepala Bagian Perkotaan Setkot Samarinda(Drs. H. SUPRIYADI SEMTA, M.Si)Anggota :1. Kepala. Dinas Pemukiman dan Pengembangan KotaSamarinda (YOSEP BARUS MENG)2. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan KehutananKota Samarinda (Ir. SYAIFULLAH. J, M.Si)3.. Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda(Ir. I MADEMARDIA)4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi: dan AmeenKota Samarinda (EDY WAHYUDI, Ss. Hut) :5.

Kepala Bagian: Perlengkapan Setkot. Samarinda a.ABDULLAH, SE, MM) 26. Camat terkait (Drs, H. DIDI PURWITO, MSi) Lurah terkait (Drs. AWAL HATMADI, MM)7. Instansi teknis terkaitBahwa Drs. AWAL HATMADI, MM Lurah Pulau Atas pada tanggal 10 Mei2007 mengirimkan surat kepada Drs. H. DIDI PURWITO, M.Si CamatSamarinda Ilir dengan. nomor: 39/671.31/Pem/PAV/2007 : perihal Harga13 Pasatan Tanah di sekitar Lokasi Gardu Induke Sembutan yaitu sebesar Ro.150.000 s.d.300.000/m? .

Kepala Bagian Perlengkapan Setkot Samarinda6. Camat terkait7. Lurah terkait8.

Samarinda, Sekretaris KepalaBagian Perkotaan Setkot Samarinda, Anggota1.

Kepala Bagian Perlengkapan Setkot Samarinda .56. Camat terkait .7. Lurah terkait .8.

MANUPUTTY, SHNIP "1201001 1011Jabatan:Staf bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon Kesemuanya beralamat di Jalan Sultan Hairun No.1, KecamatanSirimau Kota Ambon, yang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:183/665/SETKOT tertanggal 27 Februari 2012, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor : 06/PEN/2012/PTUN.ABN, tanggal 21 Februari 2012, TentangPenunjukan Majelis Hakim yang

dengan T7 yang bermetarai cukup dan olehMajelis Hakim telah dicocokkan dengan bukti aslinya sebagai berikut ;T1 :Fotocopy sesuai dengan Aslinya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/TTUN/2009 perkara Kasasi tata Usaha Negara antara Jacobus Abner Alfonsmelawan Walikota Ambon:; T2: Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Penggugat kepada Ketua PTUN Ambon tanggal 11 April 2011 perihal PermohonanEksekusi; T3/:Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Walikota Ambon kepada KetuaPengadilan TUN Ambon Nomor 141/3390/Setkot

sesuai dengan Aslinya Surat Ketua Pengadilan TUN Ambon kepadaWalikota Ambon Nomor 104 TUN.AB/779/H.03.06/X/2011 Perihal MohonPenjelasan Hukum; :Fotocopy sesuai dengan Aslinya Keputusan Walikota Ambon Nomor 1165 Tahun2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Jacobus Abner Alfons Sebagai KepalaDesa Urimessing Terpilih Periode 20082014; :Fotocopy sesual dengan Aslinya Berita Acara Pengambilan Sumpah; T7: Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Walikota Ambon Kepada KetuaPengadilan TUN Ambon Nomor 180/4233/Setkot

., dalam hal ini memberi kuasa berdasar Surat Kuasa Khusus, Nomor 183/6942/SETKOT, Tanggal 30 Agustus 2019, masing-masing atas nama : -----------------------------------------------1. Nama : S. SLARMANAT, S.H. M.H. ; ----------------------------------------- N I P : 19650405 199403 1 010 ; ----------------------------------------------- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; ---------- Jabatan : Kepala bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon ; -----------------2.

., dalam hal ini memberi kuasaberdasar Surat Kuasa Khusus, Nomor 183/6942/SETKOT, Tanggal 30Agustus 2019, masingmasing atas nama : 2222221. Nama : S.SLARMANAT, S.H. MLH. ; NIP : 19650405 199403 1 010 ; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Ambon ; Jabatan : Kepala bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon ; 2. Nama L. M.

,jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor183/6942/SETKOT, tanggal 30 Agustus 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Halaman 1 dari 4 halaman.

Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkot Samarinda2. Asisten Pembangunan Setkot Samarinda3. Asisten Sosial Ekonomi Setkot Samarinda4. Asisten Administrasi Setkot SamarindaSekretaris Korpri Kota SamrindaPembina 1. Walikota SamarindaKetuaWakil KetuaSekretarisWakil Sekretaris Drs. Rusdi A.R.2.

Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkot SamarindaSekretarisWakil Sekretaris462. Asisten Pembangunan Setkot Samarinda3. Asisten Sosial Ekonomi Setkot Samarinda4. Asisten Administrasi Setkot SamarindaSekretaris Korpri Kota SamrindaDrs. Rusdi A.R.2.

Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkot Samarinda2. Asisten Pembangunan Setkot Samarinda3. Asisten Sosial Ekonomi Setkot Samarinda4. Asisten Administrasi Setkot SamarindaSekretaris : Sekretaris Korpri Kota SamrindaWakil Sekretaris : Drs.

WALIKOTA AMBON, tempat kedudukan di Kantor Pemerintah Kota Ambon Jalan Sultan Hairun Nomor 1, Kota Ambon; --------------------------------------------Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 183/1582/SETKOT tanggal 31 Maret 2016 diwakili oleh: ---------------1. S. SLARMANAT, S.H., M.H.; ------------------------------------------2. LEXY M. MANUPUTTY, S.H.;-----------------------------------------3. M. LUHULIMA, S.H.; ----------------------------------------------------4. TATY H.

WALIKOTA AMBON, tempat kedudukan di Kantor Pemerintah Kota AmbonJalan Sultan Hairun Nomor 1, Kota Ambon; Dalam hal im berdasarkan surat kuasa khusus nomor:183/1582/SETKOT tanggal 31 Maret 2016 diwakili oleh: 1. S. SLARMANAT, S.H., M.H.; 4. TATY H. RAHARENG, S.H.; 22aFULVYA L.

HAMKA HALEK, M.Si)Sekretaris : Kepala Bagian Perkotaan Setkot Samarinda(Drs. H. SUPRIYADI SEMTA, M.Si)Anggota1. Kepala Dinas Pemukiman danPengembangan Kota Samarinda (YOSEPB ARUS MENG)2. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, danKehutanan Kota Samarinda (Ir.SYAIFULLAH. J, M.Si);3. Kepala Kantor Pertanahan KotaSamarinda (Ir. MADE MANDIA);4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi danBangunan Kota Samarinda (EDYWAHYUDI, S.Hut);5. Kepala Bagian Perlengkapan SetkotSamarinda (H. ABDULLAH, SE, MM);6.

HAMKA HALEK, M.Si)Sekretaris : Kepala Bagian Perkotaan Setkot Samarinda(Drs. H. SUPRIYADI SEMTA, M.Si)Anggota1.Kepala Dinas Pemukiman = danPengembangan Kota Samarinda(YOSEP BARUS MENG)2.Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan,dan Kehutanan Kota Samarinda (lr.SYAIFULLAH. J, M.Si)3.Kepala Kantor Pertanahan KotaSamarinda (Ir. MADE MANDIA)4.Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumidan Bangunan Kota Samarinda (EDYWAHYUDI, S.Hut)5.Kepala Bagian Perlengkapan SetkotSamarinda (H.

Sekretaris Kota Samarinda;Ketua:24e Asisten Pemerintahan Dan Hukum Setkot Samarinda (Drs. H. HamkaHalek, Msi)Sekretaris:e Kepala Bagian Perkotaan Setkot Samarinda (Drs. SupriyadiSemta,M.Si);Anggota:1. Kepala Dinas Pemukiman dan Pengembangan Kota Samarinda (YosepBarus, MENG)2. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Samarinda (lr.Syaifullah. J, M.Si)3. Kepala Pertanahan Kota Samarinda (Ir. Made Mandia);4.

Kepala Bagian Perlengkapan Setkot Samarinda (H. Abdullah, SE, MM);6. Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan KotaSamarinda;7. Camat terkait (Drs. Didi Purwito, M.si);8. Lurah terkait (Drs. Awal Hatmadi, MM);9.

,jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon padaKantor Pemerintah Kota Ambon, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor183/6706/SETKOT, tanggal 22 Agustus 2019;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.

., Kota Ambon ; --------------------------------Dalam hal ini memberi kuasa berdasar Surat Kuasa Khusus, Nomor 183/6704/SETKOT, Tanggal 22 Agustus 2019., diberikan kepada : --------------------1.

., Kota Ambon ; Dalam hal ini memberi kuasa berdasar Surat Kuasa Khusus, Nomor183/6704/SETKOT, Tanggal 22 Agustus 2019., diberikan kepada : 1. Nama : SIH HARNO, S.H. ; Pangka/Nrp : KOMBES POL/70031079 ; Jabatan : KABIDKUN ; 2202 222 e2o sen one one nn=halaman 1 dari 6 halaman Pencab. Perkara Nomor 28/G/2019/PTUN.ABNKesatuan : POLDA MALUKU ; 2. Nama : H. KAYA, S.H. ; ono ne nnn nnnPangkavNrp : Pembina Tk. I/196205031991032002 ; Jabatan : KASUBBID BANKUN ; Kesatuan : POLDA MALUKU ; 3.

Sultan Hairun Nomor 1, Kelurahan Honipopu,Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: 183/385/SETKOT, tertanggal 17 Januari2020, telah memberikan kuasa khusus kepada:Halaman 1 dari 61 Halaman Putusan Nomor 49/G/2019/PTUN.ABN2. NamaKewarganegaraanPekerjaanTempat tinggal1) S. SLARMANAT, S.H., M.H., Jabatan KepalaBagian Hukum Sekretariat Kota Ambon;2) L. M.

Walikota AmbonNomor: 140/8006/SETKOT, Perihal: Klarifikasi TerhadapRancangan Peraturan Negeri Laha, tertanggal 19 Oktober2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi):3. Bukti P3 : Surat Sekretaris Negeri Pemerintah Negeri Laha a.n. Pj.Kepala Pemerintan Negeri Laha Nomor: 4366/NEGLH/X/2018, Perihal: Proses Pencalonan KepalaPemerintah Negeri Laha, tertanggal 26 Oktober 2018(fotokopi sesuai dengan asli):4.

Raja Negeri LahaNomor: 3947/NEGLH/VIII/2018, Perihal : Uji Publik Ranperneg, tertanggal23 Agustus 2018, dihubungkan dengan Bukti P2 berupa Surat SekretarisKota Ambon Nomor : 140/8006/SETKOT, Perihal : Klarifikasi TerhadapRancangan Peraturan Negeri Laha, tanggal 19 Oktober 2018, menunjukanbahwa telah diselenggarakan Uji Publik Ranperneg oleh Pj. Raja NegeriLaha, dan selanjutnya terhadap Ranperneg tersebut telah pula diklarifikasioleh Sekretaris Kota Ambon a.n. Walikota Ambon:3.

Walikota Ambon, Nomor: 141/8883/SETKOT, Perihal:Penundaan Pelantikan Raja dan/atau Kepala Pemerintah Negeri Laha,tertanggal 21 November 2018, yang Bukti T.Il.Intv13 tersebut juga tidakdibantah oleh Penggugat maupun Tergugat, menunjukan bahwa SekretarisKota Ambon a.n.

Walikota Ambon, Nomor: 141/8883/SETKOT,Perihal : Penundaan Pelantikan Raja dan/atau Kepala Pemerintah Negeri Laha,tertanggal 21 November 2018 (Vide Bukti T.II.Intv13), dimana Sekretaris KotaAmbon a.n.