SIUPP Kecil;Fc. NPWP; Fc. KTP, Fe. KK, Foto. Waktu dankewenangan/Otorisasi pemutustgl.

SIUPP Menengah ; Fc. NPWP; Fc.KTP; Fe.KK, Foto Waktu dankewenangan/Otorisasi pemutustgl.

SIUPP; Fc. NPWP;Fc. KTP,Fc.KK, Fe. Akta Lahir, Foto. Waktu dankewenangan/Otorisasi pemutustgl.

SIUPP; Fc. TDP; Fc. NPWP ; Fc KK,Fc. KTP, Foto Waktu dankewenangan/Otorisasi pemutustgl.

SIUPP; Fe. TDP ;Fc. NPWP; Fe KK, Fe. KTP, Foto. Waktu dankewenangan/Otorisasi pemutustgl.

Salah satu dari banyak peraturan pemerintha yangbertentangan dengan undangundang adalah, Peraturan Menteri PeneranganNomor 01/1984 tentang SIUPP yang bertentangna dengan UndangundangPokok Pers/UU Nomor 21 Tahun 1982 dan sekaligus bertentangan denganhak asasi manusia, yaitu hak untuk bebas mengeluarkan pendapat.

Bahwa dalam pasal 13 UU Pokok Pers mengenai SIUPP dinyatakan :200ayat (5) Setiap penerbitan pers yang diselenggarakan oleh perusahaanpers memerlukan Surat zin Usaha Penerbitan Pers selanjutnya disingkat SIUPP yang dikeluarkan oleh Pemerintah.Ketentuanketentuan tentang STUPP akan diatur oleh pemerintahsetelah mendengar pertimbangan Dewan Pers.3,2 Bahwa dalam penjelasan pasal 13 ayat (5) UU Pokok Pers dinyatakan :Peraturan perundangundangan pelaksanaan UU, yang menyangkutSIUPP dilandasi oleh dan diarahkan

I/PERMEN/1984 yang merupakanpelaksanaan pasal 13 UU Pokok Pers bertentangan dengan penjelasanmengenai SIUPP yang harus berjiwa pasal 28 UUD 1945, dan tidaksesuai dengan pasal UU Pokok Pers, yang menyatakan : Kebebasanpers sesuai dengan hak asasi warga negara dijamin, karena pasal 5 ayat(1), (3), pasa!

7 ayat (1), ayat (2) PERMENPEN No. 01/PERMENPEN/1984 memberatkan usaha penerbitan pers yang bertentangan dengan.hakikat SIUPP, yang menurut penjelasannya harus berjiwa pasal 28UUD 1945 dan bertentangan dengan pasa!

5 UU Pokok Pers. yangmenjamin kebebasan pers sebagai hak asasi warga negara.4.2 Bahwa ketentuan mengenai sanksi dalam pasal 33 PERMENPEN untukmembatalkan SIUPP bertentangan dengan hakikat SIUPP yang menurutpenjelasannya harus berjiwa pasal 28 UUD 1945 dan bertentangandengan pasal 4 UU Pokok Pers yang menentukan bahwa terhadap persnasional tidak dikenakan sensor dan pembredelan.4,3 Bahwa SK.

SIUPP;Fc. TDP Fc.NPWP; Fc KK, Fc. KTP; Fe. Akta Nikah, Fototgl.

SIUPP Kecil ; Fc. TDP ; Fc.NPWP; Fc KK, Fc. KTP, ; Fc. Akta Nikah, Fototgl.

SIUPP Kecil; Fe. NPWP; Fc. KTP, Fe KK, Fe. Akta lahir,Fototgl.

SIUPP;Fo.NPWP;Fc.KTP; Fe.KK; Fe.Akta Lahir, Fe. AktaCerai; Fototgl.

SIUPP Kecil ; Fc. NPWP;Fc. KTP, Fe. KK, Fc.Akta Nikah, Foto.tgl.

Sus/2010dirampas untuk dimusnahkan.1) 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan Nomor PK. 650/447/AD GTO09 ;2) 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) No. 523/DPK/SIUPP/25/XV2009 ;3) 1 (satu) lembar Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) No. 523/DPK/SIPILOP/50/XV2009 ;4) 1 (satu) lembar Surat Ukur Sementara No. 699/KKc ;5) 1 (satu) lembar Pas Tahunan Kapal Penangkap Ikan Nomor PK.647/47/09/AD.GTO09 ;6) Uang sejumlah Rp. 2.250.000, (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)uang hasil lelang barang

Sus/2010 1 (satu) lembar Surat ljin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor523/DPK/SIUPP/25/XV/2009 ; 1 (satu) lembar Surat Ijin Penangkap Ikan (SIPI) No. 523/DPK/SIPIOP/50/XV2009 ; 1(satu) lembar Surat Ukur Sementara No. 699/KKc ; 1 (satu) lembar Pas Tahunan Kapal Penangkap Ikan Nomor PK.647/47/09/ AD.GTO09 ;Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak ; Uang sejumlah Rp. 2.250.000.

Sus/20101 (satu)lembar Sertifikat Kesempurnaan Nomor PK. 650/447/AD.GTO09 ; 1 (satu) lembar Surat jin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor523/DPK/SIUPP/25/XV/2009 ; 1 (satu) lembar Surat Ijin Penangkap Ikan (SIPI) No. 523/DPK/SIPIOP/50/XV2009 ; 1 (satu) lembar Surat Ukur Sementara No. 699/KKc ; 1 (satu) lembar Pas Tahunan Kapal Penangkap Ikan NomorPK.647/ 47/09/ AD.GTO09 ;Dikembalikan kepada saksi Ton Rahman alias Tonton ; Uang sejumlah Rp. 2.250.000.

limajuta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus digantidengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) ekor ikan jenis Cakalang yang merupakan hasil penyisihanbarang bukti dirampas untuk dimusnahkan ; 1 (satu) lembar Sertifikat Kesempurnaan Nomor PK.650/447/AD GTO09 ; 1 (satu) lembar Surat jjin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor523/DPK/SIUPP

Hum dalam buku perlindunganHukum terhadap pembeli barang jaminan tidak bergerak melalui lelang,halaman 425 tersebut, sehingga apabila akan di lelang maka penentuanharga limitnya harus di dasarkan pada penilaian oleh penilai Independenyang telah mempunyai surat ijin usaha perusahaan Jasa penilai ( SIUPP)dan telah terdaftar pada Departemen Keuangan sesuai peraturan perUndangundangan) 2202222 nono enna fin genee Independen, oleh karena itu harga limitnya wo apabiladibandingkan dengan harga yang sebenarnya

atasterSeDUt nomen nn nnn nn nn nnn nnn gg NE Ri nnn nn nn nnn nnn nnn cn nnn Bahwa oleh karena penentuan harga limit ee jasa PenilaiIndependen yang telah mempunyai CayPenilai ( SIUPP ) dan telah na ada Departemen Keuangan sesuaiUsaha Perusahaan Jasaperaturan per Undang unda maka pelelangan yang telahdilaksanakan di Kantor rth Negara dan Lelang Cirebon ataspermohonan IRMAN aeants BRANCH MANAGER SME, PT BankMega TBK cabang ang Cirebon atas 4 ( empat ) bidang tanah dalamsatu. hampar esepta bagunan

Urut 97; 1 (satu) lembar asli Surat Ukur No.492 / KKc, nama kapal KM SinarBeringin Jaya, nomor dan tanggal pengesahaan: PK.671/3/18/DK10Jakarta 15 Januari 2010, dikelurkan tanggal 27 Maret 2007 olehKepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Gorontalo; 1 (satu) rangkap asli surat Laik Operasi Kapal Perikanan, No.GRO.21601831, diterbitkan oleh Satker Pengawasan Perikanan SKPDGorontalo, 13 April 2016 pukul 12.30 Wita; 1 (satu) lembar asli SIUP ( Surat lijin Usaha Perikanan) No.35/BPMPTSP/SIUPP/VIII

Urut 97;1 (satu) lembar asli Surat Ukur No.492 / KKc, nama kapal KM SinarBeringin Jaya, nomor dan tanggal pengesahaan: PK.671/3/18/DK10Jakarta 15 Januari 2010, dikelurkan tanggal 27 Maret 2007 olehKepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Gorontalo;1 (satu) rangkap asli surat Laik Operasi Kapal Perikanan, No.GRO.21601831, diterbitkan oleh Satker Pengawasan Perikanan SKPDGorontalo, 13 April 2016 pukul 12.30 Wita;1 (satu) lembar asli SIUP ( Surat lijin Usaha Perikanan) No.35/BPMPTSP/SIUPP/VIII/2005

Internasional;1 (satu) lembar surat terdaftar pada Dirjen Pajak No.Pem96/WPJ.23/KP.0203/2004;1 (satu) lembar pengukuhan kena pajak tanggal 23 September 2004;1 (satu) lembar surat pemberitahuan No.Seri Faktur Pajak;1 (satu) lembar surat keterangan No.12/Not/I/2005 tanggal 11 Januari2005 tentang Tanda Daftar Perusahaan;1 (satu) lembar surat keterangan No.05/Not/Xl/2004 tanggal04 Nopember 2004 bahwa PT.Corta Eksis Medika Internasional dalamproses pengesahan pada Departemen Hukum dan HAM RI;1 (satu) lembar SIUPP

No.2278 K/Pid/20064. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan No.Seri Faktur Pajak;1 (satu) lembar surat keterangan No.12/Not/I/2005 tanggal 11 Januari2005 tentang Tanda Daftar Perusahaan;1 (satu) lembar surat keterangan No.05/Not/XI/2004 tanggal04 Nopember 2004 bahwa PT.Corta Eksis Medika Internasionaldalam proses pengesahan pada Departemen WHukum danHAM RI;1 (satu) lembar SIUPP besar tanggal 17 September 2004 PT.Cemi;1 (satu) lembar Surat No.503/039/05/2004 tentang pemberian izingangguan bagi tempat

No.2278 K/Pid/20061 (satu) lIembar SIUPP besar tanggal 17 September 2004PT.Cemi;1 (satu) lembar Surat No.503/039/05/2004 tentang pemberian izingangguan bagi tempat usaha;1 (satu) lembar balasan surat tanggal 12 Januari 2004No.74/Cemi/J/I/K2005;2 (dua) lembar kwitansi masingmasing tanggal 10 Juni 2004sebesar Rp.25.000.000, dan tanggal 06 Mei 2005 sebesarRp.50.000.000,1 (satu) bendel MoU tanggal 02 Juni 2004 antara PT.BukitPesona Teknindo dengan PT.Corta Eksis Medika Internasionalyang isinya perjanjian

Desember 2016, telah diberi meteraisecukupnya dan dicocokkan dengan surat aslinya, diberi tanda bukti P.5;6 Foto copy Surat Ukur Dalam Negeri Sementara No. 952/KKc tanggal 05 Desember 2016,telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan surat aslinya, diberi tanda buktiP.6;7 Foto copy Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) No.02/BPMPTSP/SIPIOT/I/2016, telahdiberi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan surat aslinya, diberi tanda bukti P.7;8 Foto copy Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) No.01/BPMPTSP/SIUPP

Keterangan TandaHalaman 59 dari 8, Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2017/PN GtoLaporan Kehilangan Nomor : SKTLK/1632/XII/2016/Res Gtlo Kota tanggal 27 Desember 2016,Kartu Tanda Penduduk atas nama : AKO HASAN, Kartu Keluarga atas nama Kepala KeluargaAko Hasan, Pas Besar Sementara tanggal 05 Desember 2016, Surat Ukur Dalam NegeriSementara No. 952/KKc tanggal 05 Desember 2016, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) No.02/BPMPTSP/SIPIOT/I/2016, Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) No.01/BPMPTSP/SIUPP

LIONEL MAKMUR 68 ; 18 (delapan belas) roll alat pancing nilon ; 13 (tiga belas) unit Pakura/ Perahu Katinting ;e 1 (Satu) bundel dokumen kapal antara lain:1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.616/23.1I/A/2021 pada tanggal 23 Februari 2021; Surat Layak Operasi (SLO) Kapal Perikanan No.1132/LANSA/II/2021; 1 (Satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Asli Nomor:26.20.7198.5223.00605 berlaku 21 oktober 2020 s/d 21 Oktober2021; 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUPP) Nomor

) Asli, untukdaerah penangkapan Terlampir laut Maluku, Laut Sulawesi, TelukTomini, Perairan Sebelah Utara Halmahera yang dikeluarkan olehKepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuDaerah Provinsi Sulawesi Utara dengan Nomor:26.20.7198.5223.00605 yang ditandatangani oleh FRANCISCUS E.MANUMPIL, Nip: 19731151998071001, masa berlaku 1 (Satu) tahunmulai 21 oktober 2020 s/d 21 Oktober 2021 diterbitkan di Manadopada tanggal 21 Oktober 2020; 1 (Satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUPP

LIONEL MAKMUR 68 ;18 (delapan belas) roll alat pancing nilon ;13 (tiga belas) unit Pakura/ Perahu Katinting ;1 (Satu) bundel dokumen kapal antara lain: 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.616/23.1I/A/2021 pada tanggal 23 Februari 2021; Surat Layak Operasi (SLO) Kapal Perikanan No.1132/LANSA/II/2021; 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Asli Nomor:26.20.7198.5223.00605 berlaku 21 oktober 2020 s/d 21 Oktober2021; 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUPP) Nomor

roll alat pancing nilon ; 13 (tiga belas) unit Pakura/ Perahu Katinting ; Putusan Nomor 3/Pid.SusPRK/2021/PN SonHal. 301 (Satu) bundel dokumen kapal antara lain: 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.616/23.1I/A/2021 pada tanggal 23 Februari 2021; Surat Layak Operasi (SLO) Kapal Perikanan No.1132/LANSA/II/2021; 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Asli Nomor:26.20.7198.5223.00605 berlaku 21 oktober 2020 s/d 21 Oktober 2021; 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUPP

docking) kapal;Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 6 Keputusan MenteriKeuangan Nomor 370/KMK.03/2003 ditegaskan bahwa"Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau PerusahaanAngkutan Laut Nasional adalah badan hukum Indonesiaatau badan usaha Indonesia yang menyelenggarakan usahajasa angkutan laut dengan menggunakan kapal berbenderaIndonesia atau kapal asing atas dasar sewa untuk jangkawaktu) atau. perjalanan tertentu) ataupun berdasarkanperjanjian dan telah memil ik i Surat Izin UsahaPerusahaan Pelayaran (SIUPP

Angka 6"Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Angkutan LautNasional adalah badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesiayang menyelenggarakan usaha jasa angkutan laut denganmenggunakan kapal berbendera Indonesia atau kapal asing atas dasarsewa untuk jangka waktu atau peralanan tertentu ataupun berdasarkanperanjian dan telah memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran(SIUPP) dari Departemen Perhubungan.Pasal 6"(1) Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksuddalam

Nasional sesuai dengankegiatan usahanya.Bahwa definisi tentang Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atauPerusahaan Angkutan Laut Nasional telah jelas termuat dalamPasal 1 angka 16 KMK370/2003, yaitu badan hukum Indonesiaatau badan usaha Indonesia yang menyelenggarakan usaha jasaangkutan laut dengan menggunakan kapal berbendera Indonesiaatau kapal asing atas dasar sewa untuk jangka waktu atauperjalanan tertentu ataupun berdasarkan perjanjian dan telahmemiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP

LIONEL MAKMUR 68 ; 18 (delapan belas) roll alat pancing nilon ; 13 (tiga belas) unit Pakura/ Perahu Katinting ;e 1 (Satu) bundel dokumen kapal antara lain:1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.616/23.1I/A/2021 pada tanggal 23 Februari 2021; Surat Layak Operasi (SLO) Kapal Perikanan No.1132/LANSA/II/2021; 1 (Satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Asli Nomor:26.20.7198.5223.00605 berlaku 21 oktober 2020 s/d 21 Oktober2021; 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUPP) Nomor

) Asli, untukdaerah penangkapan Terlampir laut Maluku, Laut Sulawesi, TelukTomini, Perairan Sebelah Utara Halmahera yang dikeluarkan olehKepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuDaerah Provinsi Sulawesi Utara dengan Nomor:26.20.7198.5223.00605 yang ditandatangani oleh FRANCISCUS E.MANUMPIL, Nip: 19731151998071001, masa berlaku 1 (Satu) tahunmulai 21 oktober 2020 s/d 21 Oktober 2021 diterbitkan di Manadopada tanggal 21 Oktober 2020; 1 (Satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUPP

LIONEL MAKMUR 68 ;18 (delapan belas) roll alat pancing nilon ;13 (tiga belas) unit Pakura/ Perahu Katinting ;1 (Satu) bundel dokumen kapal antara lain: 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.616/23.1I/A/2021 pada tanggal 23 Februari 2021; Surat Layak Operasi (SLO) Kapal Perikanan No.1132/LANSA/II/2021; 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Asli Nomor:26.20.7198.5223.00605 berlaku 21 oktober 2020 s/d 21 Oktober2021; 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUPP) Nomor

roll alat pancing nilon ; 13 (tiga belas) unit Pakura/ Perahu Katinting ; Putusan Nomor 3/Pid.SusPRK/2021/PN SonHal. 301 (Satu) bundel dokumen kapal antara lain: 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.616/23.1I/A/2021 pada tanggal 23 Februari 2021; Surat Layak Operasi (SLO) Kapal Perikanan No.1132/LANSA/II/2021; 1 (satu) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Asli Nomor:26.20.7198.5223.00605 berlaku 21 oktober 2020 s/d 21 Oktober 2021; 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUPP

WIN WIN YANG DIMILIK OLEH TERGUGAT DAN IL ADALAH:2.1.2.2.Bux2.4.Pu2.6.2.7.2.8.200s jin Prinsip nomor 027Bangta .I//1994 tanggal 21 Januari 1994luas 15 Ha.jin Prinsip nomor 57/Bangta .VVV94 tanggal 07 Juni 1994, tuas 5Ha.jin Lokasi nomor 03/SKIL/H/BPNSMR/94 tanggal 08 Februari1994, luas 15 Ha.jin Lokasi nomor 15/SKIL/VIIVBPNSMR/94 tanggal 26 Agustus1994, Luas 5 Ha.Site Plan yang sudah disahkan oleh Walikota Samarinda .Surat lin Usaha Pembangunan Pengelolaan Perumahan (SIUPP),nomor 01/SIUPP DP/IX/1994

tanggal 30 September 1994 yangditanda tangani oleh Walikota Samarinda ,Luas 15 Ha.Surat lin Usaha Pembangunan Pengelolaan Perumahan (SIUPP),nomor 02/SIUPPDP/X/1994 tanggal 04 Oktober 1994 yang ditandatangani oleh Walikota Samarinda, Luas 5 Ha.IMB perumahan tanggal 7 November 1995.SURAT PELEPASAN HAK (SPH) yang dimiliki oleh Tergugat danll untuk diajukan menjadi sertifikat kemudian terbit sertifikat nomorBO6, adapun jumlah surat pelepasan hak berjumlah 27 SPH dengan jumlah luas tanah yang sudah dibebaskan

besertifikat terbit tanggal 23 Juni 1994luas 150.000 M2, telah dipecah menjadi sertifikat pecah sebanyak498 sertifikat pecah, melalui proses sesuai dengan UU dan hukumyang berlaku , melalui terbitnya lin Prinsip, jin Lokasi, pembebasantanah dengan terbitnya 27 Surat Pelepasan Hak (SPH) , terbitnyaSurat Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur,Pembayaran biaya ke kas Negara , kemudian terbit sertifikat, lalupengesahan site plan yang ditanda tangani oleh WalikotaSamarinda, kemudian terbit SIUPP

DO atas nama PT SSP bulan April 2003.10.1 (Satu) bendel surat ijin berlayar bulan Juli 2001.11.4(empat) lIembar foto copy data catatan kapal milik PT Saba JayaMaritim.12.1 (satu) lembar foto copy surat Departemen Perhubungan Ditjen HublaNomor : AL.5914/1203 tanggal 8 Januari 2003.13.2 (dua) lembar foto copy skep PT Baruna Minantaka Persada Nomor :017/SK/BMPJKT12003 tanggal 6 Januari 2003.14.1 (Satu) lembar foto copy SIUPP SUS dari Ditjen Hubla Nomor : .BXXXV424/AL.58 tanggal 15 Pebruari 2002,15.1

(Satu) lembar foto copy SIUPP dari Dtjen Hubla Nomor : BXXV1050AL.58 tanggal 1 Juni 1999.16.11 (sebelas) lembar foto copy buku pengisian harian bunker kapalPertamina Depot Sorong.17.DO atas nama PT SSP periode tahun 2001 sampai dengan 2002.18.Surat Kuasa dari Sri Vachrida Siregar, BA (Manejer Kopana Jaya danNiaga) kepada Yoseph Renyut ( Direktur CV Bahtra Indah).19.

DO atas nama PT SSP bulan April 2003.10.1 (Satu) bendel surat ijin berlayar bulan Juli 2001.11.4 (empat) lembar foto copy data catatan kapal milik PT Saba JayaMaritim.12.1 (satu) lembar foto copy surat Departemen Perhubungan Ditjen HublaNomor : AL.5914/1203 tanggal 8 Januari 2003.13.2 (dua) lembar foto copy skep PT Baruna Minantaka Persada Nomor :017/SK/BMPJKT12003 tanggal 6 Januari 2003.14.1 (Satu) lembar foto copy SIUPP SUS dari Ditjen Hubla Nomor : .BXXXV424/AL.58 tanggal 15 Pebruari 2002,15.1

(Satu) lembar foto copy SIUPP dari Dtjen Hubla Nomor : BXXV1050AL.58 tanggal 1 Juni 1999.16.11 (sebelas) lembar foto copy buku pengisian harian bunker kapalPertamina Depot Sorong.17.DO atas nama PT SSP periode tahun 2001 sampai dengan 2002.18.Surat Kuasa dari Sri Vachrida Siregar, BA (Manejer Kopana Jaya danNiaga) kepada Yoseph Renyut ( Direktur CV Bahtra Indah).19.Surat ijin dari Departemen Kelautan dan Perikanan perihal pelabuhanpangkalan.20.

Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional adalah badan hukum Indonesia ataubadan usaha Indonesia yang menyelenggarakan usaha jasa angkutan taut denganmenggunakan kapal berbendera Indonesia atau kapal asing atas dasar sewa untukjJangka waktu atau perjalanan tertentu ataupun berdasarkan perjanjian dan telahmemiliki Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP) dari DepartemenPerhubungan;'Pasal 2"(1) Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal angka 1 huruf a, b, c, d, e, f dan

Bahwa definisi tentang Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau PerusahaanAngkutan Laut Nasional telah jelas termuat dalam Pasal 1 angka 3KMK63/2002, yaitu Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional adalah badanhukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang menyelenggarakan usahajasa angkutan laut dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia ataukapal asing atas dasar sewa untuk jangka waktu atau perjalanan tertentuataupun berdasarkan perjanjian dan telah memiliki Surat Izin UsahaPerusahaan Pelayaran (SIUPP

WIN WIN YANG DIMILIKI OLEH TERGUGAT DAN Il ADALAH:251.2.22.3.2.4.2.5.2.6.2.7. jin Prinsip nomor 027Bangta .I//1994 tanggal 21 Januari 1994luas 15 Ha.jin Prinsip nomor 57/Bangta .VVV94 tanggal 07 Juni 1994, tuas 5Ha.jin Lokasi nomor 03/SKIL/H/BPNSMR/94 tanggal 08 Februari1994, luas 15 Ha.jin Lokasi nomor 15/SKIL/VIIVBPNSMR/94 tanggal 26 Agustus1994, Luas 5 Ha.Site Plan yang sudah disahkan oleh Walikota Samarinda .Surat lin Usaha Pembangunan Pengelolaan Perumahan (SIUPP),nomor 01/SIUPP DP/IX/1994 tanggal

30 September 1994 yangditanda tangani oleh Walikota Samarinda ,Luas 15 Ha.Surat jin Usaha Pembangunan Pengelolaan Perumahan (SIUPP),Halaman 7 dari 44 Halaman Putusan Perdata Nomor 70/Pat.G/2017/PN Smr2.8.2.9.nomor 02/SIUPPDP/X/1994 tanggal 04 Oktober 1994 yang ditandatangani oleh Walikota Samarinda, Luas 5 Ha.IMB perumahan tanggal 7 November 1995 .SURAT PELEPASAN HAK (SPH) yang dimiliki oleh Tergugat danll untuk diajukan menjadi sertifikat kKemudian terbit sertifikat nomorBO6, adapun jumlah suratpelepasan

besertifikat terbit tanggal 23 Juni 1994 luas 150.000M2, telah dipecah menjadi sertifikat pecah sebanyak 498 sertifikat pecah,melalui proses sesuai dengan UU dan hukum yang berlaku , melaluiterbitnya Ijin Prinsip, lin Lokasi, pembebasan tanah dengan terbitnya 27Surat Pelepasan Hak (SPH) , terbitnya Surat Keputusan Kakanwil BPNProvinsi Kalimantan Timur, Pembayaran biaya ke kas Negara , kemudianterbit sertifikat, lalu pengesahan site plan yang ditanda tangani olehWalikota Samarinda, kemudian terbit SIUPP

) menyatakanHalaman 2 Putusan No. 516/PDT/2017/PT.DKIPenjual/pemilik barang dalam menetapkan nilai limit, berdasarkan : a.Penilaian oleh penilai atau b. penaksiran oleh penaksir/ tim penaksir sertaberdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 40/PMK.07/2006 TentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 29 ayat (3) menyatakan "selain lelangyang dimaksud ayat 3, penetapan harga limit harus didasarkan padapenilaian, oleh penilaian independen yang telah mempunyai surat ijin usahaperusahaan jasa penilai (SIUPP

2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 36 ayat, (1) menyatakan"Penjual/pemilik barang dalam menetapkan nilai limit, berdasarkan : a.Penilaian oleh penilai atau b. penaksiran oleh penaksir/ tim penaksir sertaPeraturan Menteri Keuangan RI No. 40/PMK.07/2006 Tentang PetunjukPelaksanaan Lelang Pasal 29 ayat (3) menyatakan "selain lelang yangdimaksud ayat 3, penetapan harga limit harus didasarkan pada penilaian,oleh penilaian independen yang telah mempunyai surat ijin usahaperusahaan jasa penilai (SIUPP

WIN WIN YANG DIMILIK OLEH TERGUGAT DAN Il ADALAH:2.1.2.2.2.3.2.4.2.0.2.6.2.7.2.8.29. jin Prinsip nomor 027Bangta .VI/1994 tanggal 21 Januari 1994luas 15 Ha.jin Prinsip nomor 57/Bangta .VVI/94 tanggal 07 Juni 1994, tuas 5Ha.jin Lokasi nomor 03/SKIL/H/BPNSMR/94 tanggal 08 Februari1994, luas 15 Ha.jin Lokasi nomor 15/SKIL/VIIVBPNSMR/94 tanggal 26 Agustus1994, Luas 5 Ha.Site Plan yang sudah disahkan oleh Walikota Samarinda .Surat lin Usaha Pembangunan Pengelolaan Perumahan (SIUPP),nomor 01/SIUPP DP/IX

/1994 tanggal 30 September 1994 yangditanda tangani oleh Walikota Samarinda ,Luas 15 Ha.Surat jin Usaha Pembangunan Pengelolaan Perumahan (SIUPP),nomor 02/SIUPPDP/X/1994 tanggal 04 Oktober 1994 yang ditandatangani oleh Walikota Samarinda, Luas 5 Ha.IMB perumahan tanggal 7 November 1995.SURAT PELEPASAN HAK (SPH) yang dimiliki oleh Tergugat danll untuk diajukan menjadi sertifikat kKemudian terbit sertifikat nomorBO6, adapun jumlah surat pelepasan hak berjumlah 27 SPHdengan jumlah luas tanah yang sudah

besertifikat terbit tanggal 23 Juni 1994 luas 150.000M2, telah dipecah menjadi sertifikat pecah sebanyak 498 sertifikat pecah ,melalui proses sesuai dengan UU dan hukum yang berlaku , melaluiterbitnya jin Prinsip, lin Lokasi, pembebasan tanah dengan terbitnya 27Surat Pelepasan Hak (SPH) , terbitnya Surat Keputusan Kakanwil BPNProvinsi Kalimantan Timur, Pembayaran biaya ke kas Negara , kemudianterbit sertifikat, lalu pengesahan site plan yang ditanda tangani olehWalikota Samarinda , kemudian terbit SIUPP

WIN WIN YANG DIMILIK OLEH TERGUGAT DAN IL ADALAH : 21.2.2.2.3.2.4.Duds2.6.2.7.2.8.2.9.jin Prinsip nomor 027Bangta .1/1/1994 tanggal 21 Januari 1994 luas15 Ha.jin Prinsip nomor 57/ Bangta I/VV/94 tanggal 07 Juni 1994, luas 5 Ha.jin Lokasi nomor 03/SKIL/IVBPNSMR/94 tanggal 08 Februari 1994,luas 15 Ha.jin Lokasi nomor 15/SKIL/VIIVBPNSMR/94 tanggal 26 Agustus 1994,Luas 5 Ha.Site Plan yang sudah disahkan oleh Walikota Samarinda .Surat lin Usaha Pembangu nan Pengelolaan Perumahan (SIUPP),nomor 01/SIUPPDP

/IX/1994 tanggal 30 September 1994 yang ditandatangani oleh Walikota Samarinda ,Luas 15 Ha.Surat jin Usaha Pembangunan Pengelolaan Perumahan (SIUPP),nomor 02/SIUPPDP/X/1994 tanggal 04 Oktober 1994 yang ditandatangani oleh Walikota Samarinda ,Luas 5 Ha.IMB perumahan tanggal 7 November 1995 .SURAT PELEPASAN HAK (SPH) yang dimiliki oleh Tergugat dan Iluntuk diajukan menjadi seRtifikat kemudian terbit seRtifikat nomor BO6 , adapun jumlah surat pelepasan hak berjumlah 27 SPH dengan jumlahluas tanah yang

berseRtifikat terbit tanggal 23 Juni 1994 luas 150.000M2, telah dipecah menjadi seRtifikat pecah sebanyak 498 seRtifikat pecah,melalui proses sesuai dengan UU dan hukum yang berlaku , melaluiterbitnya jin Prinsip, Ijin Lokasi , pembebasan tanah dengan terbitnya 27Surat Pelepasan Hak (SPH), terbitnya Surat Keputusan Kakanwil BPNProvinsi Kalimantan Timur, Pembayaran biaya ke kas Negara , kemudianterbit seRtifikat, lalu pengesahan site plan yang ditanda tangani olehWalikota Samarinda , kemudian terbit SIUPP

dipecahmenjadi sertifikat pecah sebanyak 498 sertifikat pecah, melalui proses sesuaidengan UU dan hukum yang berlaku, melalui terbitnya Ijin Prinsip, Ijin Lokasi,pembebasan tanah dengan terbitnya 27 Surat Pelepasan Hak (SPH), terbitnyaSurat Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur, Pembayaran biayaHalaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 71/Pdt.G/2017/PN Smrke kas Negara, kemudian terbit sertifikat, lalu pengesahan site plan yangditanda tangani oleh Walikota Samarinda, kemudian terbit SIUPP

Ijin Prinsip nomor 027Bangta .I/I/1994 tanggal 21 Januari 1994luas 15 Ha.Ijin Prinsip nomor 57/Bangta .I/VI/94 tanggal 07 Juni 1994, tuas 5Ha.Ijin Lokasi nomor 03/SKIL/H/BPNSMR/94 tanggal 08 Februari1994, luas 15 Ha.Ijin Lokasi nomor 15/SKIL/VII/BPNSMR/94 tanggal 26 Agustus1994, Luas5 Ha.Site Plan yang sudah disahkan oleh Walikota Samarinda.Surat Ijin Usaha Pembangunan Pengelolaan Perumahan (SIUPP),nomor 01/SIUPP DP/IX/1994 tanggal 30 September 1994 yangditanda tangani oleh Walikota Samarinda ,Luas

15 Ha.Surat Ijin Usaha Pembangunan Pengelolaan Perumahan (SIUPP),nomor 02/SIUPPDP/X/1994 tanggal 04 Oktober 1994 yang ditandatangani oleh Walikota Samarinda, Luas 5 Ha.IMB perumahan tanggal 7 November 1995 .SURAT PELEPASAN HAK (SPH) yang dimiliki oleh Tergugat danIl untuk diajukan menjadi sertifikat kemudian terbit sertifikat nomorBO6, adapun jumlah surat pelepasan hak berjumlah 27 SPH dengan jumlah luas tanah yang sudah dibebaskan sebesar168.376 M2 . yaitu : Nama Pemilik Asal Luas No.

besertifikat terbit tanggal 23 Juni 1994 luas 150.000M2, telah dipecah menjadi sertifikat pecah sebanyak 498 sertifikat pecah,melalui proses sesuai dengan UU dan hukum yang berlaku , melaluiterbitnya ljin Prinsip, Ijin Lokasi, pembebasan tanah dengan terbitnya 27Surat Pelepasan Hak (SPH) , terbitnya Surat Keputusan Kakanwil BPNProvinsi Kalimantan Timur, Pembayaran biaya ke kas Negara , kemudianterbit sertifikat, lalu pengesahan site plan yang ditanda tangani olehWalikota Samarinda, kemudian terbit SIUPP