,LL.M,Deputi Direktur Direktorat Hukum Bank Indonesia, dalam buku TransaksiBisnis dan Perbankan International halaman 91 yang menyatakan SuratKredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) adalah/merupakan kontrakyang bediri sendiri di mana berlakunya Surat Kredit Berdokumen DalamNegeri (SKPDN) terlepas dari kepastian terealisasi Kontrak Jual Belitersebut ;Doktrin Hukum Ramlan Ginting, SH., LL.M, Deputi Direktur DirektoratHukum Bank Indonesia, dalam buku Transaksi Bisnis dan PerbankanInternational halaman

91 ;"L/C (Baca : SKPDN) sebagai kontrak memiliki pririsipprinsip sendiri yangmembuatnya berbeda dengan kontrak pada umumnya.

Prinsip pertama,L/C (Baca : SKPDN) harus diperlakukan sebagai kontrak yang berdirisendiri ; prinsip ini dinamakan prinsip independensi L/C yang disebut jugasebagai prinsip keterpisahan kontrak. Prinsip kedua, pembayaran L/C(Baca : SKPDN) hanya dikaitkan dengan dokumendokumen yangdisyaratkan dalam L/C (Baca : SKPDN) ; prinsip ini penulis sebut sebagaiprinsip keterikatan pada dokumen.

Kedua prinsip ini membuat L/C (Baca :SKPDN) menjadi mudah dilaksanakan oleh bank dan pelaku bisniskarena mereka tidak perlu mengaitkan pelaksanaan L/C (Baca : SKPDN)dengan pelaksanaan kontrak jual beli yang menjadi dasar penerbitan L/C(Baca : SKPDN). Sehingga, sepanjang dokumendokumen yang diajukanpenjual kepada bank telah memenuhi persyaratan L/C (Baca : SKPDN),maka bank berkewajiban melakukan pembayaran L/C (Baca : SKPDN)kepada penjual.

Pembayaran ini terlepas dari kepastian realisasi kontrakjual beli yang mendasari penerbitan L/C (Baca: SKPDN) tersebut" ;. Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas jelas PertimbanganHukum Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan SuratKredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) No.

.: R/590/M.PAN-RB tanggal 31 Agustus 2015 perihal informasi mengikuti prajabatan di SKPDN Jatinangor yang ditujukan kepada ibu Maria Ulfah.

1(satu) lembar asli kwitansi No. 3 bermaterai dan ditanda tangani Bu KUSMIAH yang sisinya telah terima dari ZAKIYAH NUR SULISTYANINGSIH sejumlah Rp.75.000.000,- 1(satu) lembar surat dari Badan Kepegawaian Negara Jakarta Nomor : R/590/M/PAM-RB/27/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang ditujukan kepada ibu Zakiyah Nur Sulistyaningsih perihal informasi mengikuti pelatihan Pra jabatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2015 s/d 31 Oktober 2015 di SKPDN Jatinangor.

1(satu) lembar asli kwitansi No. 1 bermaterai dan ditanda tangani Bu KUSMIAH yang sisinya telah terima dari SRI MULYATI MAIDATUL HASANAH sejumlah Rp.75.000.000,- 1(satu) lembar surat dari Badan Kepegawaian Negara Jakarta Nomor : R/590/M/PAM-RB/27/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang ditujukan kepada ibu SRI MULYATI MAIDATUL HASANAH perihal informasi mengikuti pelatihan Pra jabatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2015 s/d tanggal 31 Oktober 2015 di SKPDN Jatinangor

1(satu) lembar surat dari Badan Kepegawaian Negara Jakarta Nomor : R/590/M/PAM-RB/27/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang ditujukan kepada SYARIFUDIN ZUHRI perihal informasi mengikuti pelatihan Pra jabatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2015 s/d 31 Oktober 2015 di SKPDN Jatinangor.

yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2015s/d 31 Oktober 2015 di SKPDN Jatinangor.l(satu) lembar asli kwitansi No. 1 bermaterai dan ditanda tangani BuKUSMIAH yang sisinya telah terima dari SRI MULYATI MAIDATULHASANAH sejumlah Rp.75.000.000,l(satu) lembar surat dari Badan Kepegawaian Negara Jakarta Nomor :R/590/M/PAMRB/27/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang ditujukankepada ibu SRI MULYATI MAIDATUL HASANAH perihal informasimengikuti pelatihan Pra jabatan yang akan dilaksanakan pada tanggal

31Agustus 2015 s/d tanggal 31 Oktober 2015 di SKPDN Jatinangor.l(satu) lembar surat dari Badan Kepegawaian Negara Jakarta Nomor :R/590/M/PAMRB/27/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang ditujukankepada SYARIFUDIN ZUHRI perihal informasi mengikuti pelatihan Prajabatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2015 s/d 31Oktober 2015 di SKPDN Jatinangor.l(satu) lembar struk transfer ATM BCA tanggal 10/01/15 jam 12:17:21No.urut 685 ke rekening 6630464437 atas nama PUDJI ASTUTI denganjumlah Rp. 2.500.000

31Agustus 2015 s/d tanggal 31 Oktober 2015 di SKPDN Jatinangor.l(satu) lembar surat dari Badan Kepegawaian Negara Jakarta Nomor :R/590/M/PAMRB/27/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang ditujukankepada SYARIFUDIN ZUHRI perihal informasi mengikuti pelatihan Prajabatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2015 s/d 31Oktober 2015 di SKPDN Jatinangor.1(satu) lembar struk transfer ATM BCA tanggal 10/01/15 jam 12:17:21No.urut 685 ke rekening 6630464437 atas nama PUDJI ASTUTI denganjumlah Rp. 2.500.000

Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa HI ditahan oleh Hakim PengadilanNegeri Bale Bandung sejak Tanggal 10 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 10Maret 2016 ; diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 Mei 2016 ;Terdakwa I tidak didampingi Penasihat Hukum ;Terdakwa II dan Terdakwa III didampingi Penasihat Hukumnyabernama Bambang Sri Pujo Sukarno Sakti, SH.MH berdasarkan surat kuasakhusus No.200/SKPDN/I/2016 Tanggal 25 Januari 2016 ;PENGADILAN

.& Rekan yang berkantor di Jalan Padat Karya RT 001 RW 012 KelurahanPeranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan SuratKuasa Khusus No : 021/SKPDN/KP/II/2019, tanggal 11 Juni 2019 yang telahdidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II denganNomor : 73/SK/Pid/2019/PN.Rgt tanggal 12 Juni 2019, untuk selanjutnyadisebut sebagai Kuasa Pemohon;Lawan :1.

Bahwa, berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah KabupatenMojokerto Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atasPeraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak DaerahPasal 96 ayat (1b) yang dengan tegas menyataka Bupatimendelegasikan wewenang pemberian keputusan atas pembetulanSPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atauSKPDLB yang penerbitannya terdapat kesalahan tulisan dan/ataukesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentudalam Peraturan Perundangundangan' perpajakan

daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (1a) kepada KEPALABADAN PENDAPATAN DAERAH maka dengan demikian KEPALABADAN PENDAPATAN DAERAH secara hukumPutusan Perkara Nomor : 4/P/FP/2019/PTUN.SBY.Halaman 9 dari 40 Halamanmempunyai kewenangan untuk mengurangkan atau membatalkanSPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atauSKPDLB serta mewiliki kewenangan yang luas dalammengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan kemampuanmembayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak ;10.Bahwa sikap

., dan Rekan, beralamat di Jalan Padat Karya RT001 RW 012 Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten InhuRiau, berdasarkan Surat Kuasa No : 023/SKPDN/KP/V/2021, tanggal 19 Mei2021 dan Surat Kuasa No : 024/SKPDN/KP/V/2021, tanggal 19 Mei 2021yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat di bawahNomor : 69/ SK/Pid/ 2021/PN Rgt tanggal 19 Mei 2021 dan Nomor : 68/SK/Pid/2021/PN Rgt tanggal 19 Mei 2021;PENGADILAN TINGGI Tersebut ;1.

Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan HukumAmbon Cabang Namlea (YPBHAN) beralamat di Jalan Baru Namlea,Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor01/SKPdn/YPBHAN/I/2021, nomor 02/SKPdn/YPBHAN/I/2021 dan nomor03/SKPdn/YPBHAN/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea tanggal 19 Januari 2021 dengannomor 2a/HK.01/KK/2021/PN Nia, nomor 2b/HK.01/KK/2021/PN Nila dan nomornomor 2c/HK.01/KK/2021/PN Nla;Pengadilan Negeri

SKPDN, dan g. Pemotongan atau pemungutan olehpihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan daerah:Pasal 102 ayat (1) : Wajib Pajak dapat mengajukan permohonanbanding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusanmengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati;Selanjutnya ketentuan Pasal 103 ayat (1) juga dengan tegasmenyatakan :(1) Gugatan Wajib Pajak terhadap :>,Wea. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah MelaksanakanPenyitaan, atau Pengumuman Lelang,b.

SKPDN, dan g. Pemotonganatau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturanperudangundangan perpajakan daerah;Pasal 102 ayat (1): Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan bandinghanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenaikeberatannya yang ditetapkan oleh Bupati:Selanjutnya ketentuan Pasal 103 ayat (1) juga dengan tegas menyatakan:(1) Gugatan Wajib Pajak terhadap :a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,atau Pengumuman Lelang,b.

SKPDN;danHalaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pat.G/2019/PN Lbpg. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan daerah.;Seterusnya dalam Pasal 104 ayat (1) dan Pasal 105 ayat (1), dinyatakanbahwa:Pasal 104(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejaktanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan ataskeberatan yang diajukan.

LOUHENAPESSY, SH,Advokad/Penasehat Hukum yang berkantor pada Yayasan Pos BantuanHukum Ambon (YPBHA) yang beralamat di BTN Waitatiri Blok D VI No. 6Negeri Suli Kecamatan Salahutu , berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 131/SKPdn/YPBHA/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 dan Surat KuasaKhusus Nomor 132/SKPdn/YPBHA/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019;keduanyaHalaman 1 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.SusAnak/2019.

Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rengat, sejaktanggal 10 Februari 2017 s/d tanggal 10 April 2017; Terdakwa didampingi oleh DODY FERNANDO, SH.MH. dan EL HADI,SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2017, No. 001/SKPDN/KP/1/2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan NegeriRengat tanggal 18 Januari 2017 dibawah No. 9/SK/Pid/201 7/PN.Rgt; ;Pengadilan Negeri tersebut; Telah membaca Berkas perkara Terdakwa:Telah memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum

Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkanSurat Kuasa Khusus No. 82/SKPdn/YPBHA/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 yang telahdidaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 5 Juni 2018 Nomor :470/2018 ;Halaman 1 dari 11. hal Putusan Nomor :425/Pid.B/2017/PNAmbPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 217/Pid.B/2018/PN Amb.tanggal 23 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2018/PN Amb. tanggal 24 Mei 2018tentang

Daerah Kurang Bayar, yangselanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapanpajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaranpokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlahpajak yang masih harus dibayar.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah suratketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlahpajak yang telah ditetapkan.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnyadisingkat SKPDN

SKPDN jika jumlah pajak yang terutang samabesarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidakterutang dan tidak ada kredit pajak.Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) danangka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bungasebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yangkurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu palinglama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saatterutangnya pajak.Jumlah kekurangan pajak yang terutang

102Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB,SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, SuratKeputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidakatau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunyadapat ditagih dengan Surat Paksa.Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakanberdasarkan peraturan perundangundangan.Bagian KeempatKeberatan dan BandingPasal 103Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepadaKepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:SPPT;SKPD;SKPDKB;SKPDKBT;SKPDLB;SKPDN

permohonan banding ditolak atau dikabulkansebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupadenda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajakberdasarkan Putusan Banding dikurangi denganpembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukankeberatan.Bagian KelimaPembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, danPenghapusan atau Pengurangan Sanksi administratif(1)Pasal 107Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya,Kepala Daerah dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB,SKPDKBT atau STPD, SKPDN

Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukankepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenarandalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal tidakdilaporkan oleh Wajib Pajak.Ayat (1)...Ayat (1)~ 22 Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Kepala Daerah untukdapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanyaterterhadap kasuskasus tertentu, dengan perkataan lain hanyahadap Wajib Pajak tertentu yang nyatanyata atau berdasarkanhasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan

,M.H, Advokat beralamatdi Jalan Padat Raya Rt0OO1 Rw 012 Kelurahan Peranap Kec PeranapKabupaten InhuRiau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SKPDN/KP/II/2020 tanggal 28 Februari 2020, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan terdaftar dengan nomor49/SK/2020/PN Tlk tertanggal 30 Juni 2020;PENGADILAN TINGGI Tersebut;Telah membaca:1.

Kedawung, Kabupaten Cirebonberdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 116/SKPDN/LBHPH/X1/2019, 122/SKPDN/LBHPH/XI1/2019,dan 144/SKPDN/LBHPH/XI/2019 tanggal13 September 2019, 28 September2019 dan 2 November 2019;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 177/Pid.B/2019/PNCbntanggal 23 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/2019/PN Cbntanggal 23 Oktober2019 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat

., M.H & Partners yangberalamat di Jalan Baru Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor 25/SKPdn/YPBHAN/XII/2020tanggal 10 Desember 2020 yang telah didaftarkan pada KepaniteraanPengadilan Negeri Namlea Nomor 22/HK.01/KK/2020/PN Nia tanggal 10Desember 2020;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Nla Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 57/Pid.B/2020/PNNla tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan

,M.H dan SANDRISUWARDI,S.H, Advokat dan Penasihat Hukum dari kantor hukum SuriansyahHalim & Partners beralamat kantor di Jalan Rajawali VII No.88ARt/RW:004/003 kota palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimanasurat kuasa khusus Nomor:03/SKPDN/ADVSH/IX/2017 dan Nomor:04/SKPDN/ADVSH/IX/2017 tanggal 13 September 2017;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor438/Pid.Sus/ 2017/PN Plk tanggal 7 September 2017 tentangpenunjukan Majelis Hakim

Hakim Pengadilan Negeri Demak, sejak tanggal 6 April 2015 sampai denganA.tanggal 5 Mei 2015;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Demak, sejak tanggal 6 Mei 2015sampai dengan 4 Juli 2015;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Toni Triyanto SH, Dwi NurchakimSH dan Doni Yulianto SH, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Lindu Aji, yangberalamat di Jalan Kedungmundu Raya No. 47, Kota Semarang berdasarkan SuratKuasa Khusus No. 013/SKPdn/LBHLindu Aji/NV/2015;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca

Baru Namlea, Kecamatan Namlea, KabupatenBuru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/SKPdn/YPBHAN/IX/2020tanggal 23 September 2020 yang telah didaftarkan pada KepaniteraanPengadilan Negeri Namlea Nomor 17/HK.01/KK/2020/PN Nla tanggal23 September 2020;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 44/Pid.B/2020/PNNla tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.B/2020/PN Nla Penetapan Majelis Hakim Nomor

Maluku Tengah,berdasarkan Surat Kuasa No. 68/SKPdn/YPBHA/II/2017 tanggal 2 Maret 2017,yang telah ddaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 30Maret 2017 dibawah register No.271/2017 ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampirdidalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 30Mei 2017 Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN.Amb dalam perkara Terdakwa tersebutdiatas ;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum padaKejaksaan

., yangberalamat di Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon Cabang Namlea berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 102/SKPdn/YPBHAN/X1I/2019 dan Nomor 103/SKPdn/YPBHAN/XI/2019 tanggal 18 November 2019;Pengadilan Negeri Tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor49/Pid.B/LH/2019/PN Nla tanggal 7 November 2019 tentang Penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/LH/2019/PN Nla tanggal 7November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang; Berkas perkara dan Suratsurat lain