Bahwa pada tanggal 4 Agustus 1940 telah meninggal dunia seorang lakilaki yang bernama Sanak bin Wongsodiwiryo berdasarkan Akta KematianNomor 472.1.12/14/SKPKP/IV/2021 tertanggal 19 April 2021;6. Bahwa dahulu telah menikah seorang perempuan yang bernama Aminahbinti Wongsodiwiryo dengan seorang lakilaki yang bernama Mangun, daripernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;7.

Bahwa pada tanggal 5 Januari 1993 telah meninggal duniaseorang perempuan yang bernama Kamini alias Karmini bintiWongsodiwiryo berdasarkan Akta Kematian Nomor 472.1.12/15/SKPKP/IV/2021 tertanggal 19 April 2021;13: Bahwa dengan meninggalnya almarhumah Kamini alias Karminibinti Wongsodiwiryo, meninggalkan ahli waris, yaitu : Wiryo Dimejo alias Beddjo (Suami) Suwarni binti Wiryo Dimejo alias Beddjo (Anak) Warti binti Wiryo Dimejo alias Beddjo (Anak)14.

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2002 telah meninggal dunia seoranglakilaki yang bernama Wiryo Dimejo alias Beddjo berdasarkan AktaKematian Nomor 472.1.12/16/SKPKP/IV/2021 tertanggal 19 April 2021;15. Bahwa almarhumah Aminah binti Wongsodiwiryo meninggalkanharta warisan berupa sertifikat tanahn dengan Nomor 1853/1988 denganluas 84 m? (delapan puluh empat meter persegi) tertanggal 28 September1988 atas;16.

Fotokopi Surat Kematian atas nama Sanak Nomor472.1.12/14/SKPKP/IV/2021, tanggal 19 April 2011 yang dikeluarkan olehPj. Kepala Desa Karmbua, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.9;10. Fotokopi Surat Kematian atas nama Kamini Nomor472.1.12/15/SKPKP/IV/2021, tanggal 19 April 2011 yang dikeluarkan olehPj. Kepala Desa Karmbua, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.10;11.

Fotokopi Surat Kematian atas nama Beddjo Nomor472.1.12/16/SKPKP/IV/2021, tanggal 19 April 2011 yang dikeluarkan olehPj. Kepala Desa Karmbua, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.11;Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2021/PA.PlIp12.

Putusan Nomor 2736/B/PK/Pjk/20192. bahwa SKPKP Karisma untuk Kantor Pusat di Green Gardenditerbitkan oleh KPP Pratama Kebon Jeruk II pada tanggal 8Oktober 2012:bahwa Pemohon Banding telah mengajukan ke KPP PratamaKebon Jeruk II terkait SK Pemusatan PPN Karisma, namun ditolaksecara lisan (Oleh Bapak Jaka) karena dirasa tidak perlu,Pemohon Banding sudah membuat NPWP untuk Karisma 90K diKPP Pratama Kalideres tanggal 7 Februari 2014 dan KarismaCimanggis di KPP Pratama Cimanggis depok tanggal 7 Februari2014

Anta Tirta Kirana;3. bahwa SK Pencabutan PKP Kirana untuk Lokasi Pabrik 90K(Kamal Raya) diterbitkan oleh KPP Madya Jakarta Barat tanggal26 Oktober 2014;4. bahwa Kemudian diajukan kembali permohonan SKPKP ke KPPKalideres tanggal 5 Juni 2015 dan KPP Cimanggis tanggal 26 Juni2015;5. bahwa SKPKP Untuk Pabrik 90K terbit pada tanggal 11 Juni 2015dan SKPKP Pabrik Botol di Depok tanggal 26 Juni 2015;6. bahwa Surat Pemusatan PPN diajukan pada tanggal 1 Juli 2015(Untuk ke 3x) dan diterbitkan pada tanggal 7

Bahwa Pemohon dan Pemohon II juga tidak terindikasi adanyasuatu kelainan kesehatan, baik jasmani maupun rohani berdasarkanSurat Keterangan Kesehatan Nomor: 020/PKMBL/SKPKP/1/2013dan nomor: 020/PKMBL/SKPKP/1/2013, masingmasing tertanggal28 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Puskesmas Balibo, KecamatanKindang, Kabupaten Bulukumba;7.

Foto Copy Surat Keterangan Pemeriksaan KesehatanNomor: 020/PKMBL/SKPKP/I/2013 atas nama Ruslang BIN Rajayang dikeluarkan oleh Dr. Hj. Herlina, S.Ked. tertanggal 28 Januari2013. Telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeteraicukup, diberi kode P;9. Foto Copy Surat Keterangan Pemeriksaan KesehatanNomor: 020/PKMBL/SKPKP/I/2013 atas nama Nurhayati bintiTanjeng yang dikeluarkan oleh Dr. Hj. Herlina, S.Ked. tertanggal 28Januari 2013.

SKPKP Rp. 0,00d.Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 4.725.415.135,00e.Jumlah perhitungan PPN kurang bayar Rp. 299.738.500,003. Kelebihan pajak yang sudah :a.Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp. 0,00b.Dikompensasikan ke masa pajak (karena Rp. 0,00pembetulan)c. Jumlah Rp. 0,00 4. PPN yang kurang dibayar5. Sanksi Administrasi :a.Bunga Pasal 13 (2) KUP 6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp. 419.633.900,00Rp. 299.738.500,00Rp. 119.895.400,00 Halaman 2 dari 6 halaman.

SKPKP Rp. 0,00d.Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 4.725.415.135,00e.Jumlah perhitungan PPN kurang / lebih bayar Rp. NIHIL3. Kelebihan pajak yang sudah :a.Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp. 0,00ecembetulan ke masa pajak (karena Rp. 0,00c. Jumlah Rp. 0,004. PPN yang kurang dibayar Rp. NIHIL5. Sanksi Administrasi :a.Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp. 0,006. Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp.

Surat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan (SKPKP)).. Alat Navigasi berupa : 1 (satu) Unit Kompas. 1 (satu) unit Satelit+ Antena. 1 (satu) komputer PP.1 (satu) Unit Kapal KM. REZEKIBERSAMA Il.Alat tangkap ikan jenis bubu sebanyak 20 (dua puluh) set.Fiber 3 (tiga) buah.Dirampas untuk Negara.4.

Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan inimemperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidanapenjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;Menetapkan barang bukti berupa :a. 1 (satu) Unit Kapal Motor Rezeki Bersama Il ;b. 1 (satu) bundel dokumen kapal berupa : Surat Izin Berlayar (SIB), SuratKeterangan Layak Tangkap (SKLT), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI),Surat Izin Usaha Perikanan (SIPI), Pas Tahunan, Surat Kecakapan,Surat Kelayakan dan pengawasan Kapal Penangkap Ikan (SKPKP

Menetapkan barang bukti berupa :a. 1 (satu) Unit Kapal Motor Rezeki Bersama II ;b. 1 (satu) bundel dokumen kapal berupa : Surat Izin Berlayar (SIB), SuratKeterangan Layak Tangkap (SKLT), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI),Surat Izin Usaha Perikanan (SIPI), Pas Tahunan, Surat Kecakapan,Surat Kelayakan dan pengawasan Kapal Penangkap Ikan (SKPKP)) ;c. Alat Navigasi berupa : 1 (satu) satelit + antenna, 1 (Satu) kompas, 1(satu) computer (Echo Sounder) ;Hal. 14 dari 15 hal. Put.

agar kantor cabang di Padang dikukuhkan sebagai Pkbahwa menurut Terbanding, kantor cabang Pemohon Banding di Padang posisinya tetap dan tidapindah walaupun kantor pusat pindah ke Rengat sehingga menurut Terbanding sudah seharusnycabang di Padang sejak 2007 dikukuhkan sebagai PKP;bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding telah terdaftar di KPP Pratama Padang pada tMei 2007 dengan NPWP 01.397.568.5201.001 yang beralamat di Jalan Raya Padang Bukittingg:Kasang Tengah, Batang Anai, Padang Pariaman, SKPKP

XXX di KPP Pratama Padang, semua kegiatyang dikenakan pajak atas kegiatan usaha telah dipungut dan disetorkan ke kas negara, tan,menunggu keluarnya Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SKPKP).

Sebelumnya, Banding telah dikukuhkan sebagai PKP sebelum pemindahan kembali kantor pusat ke Padangnama Perusahaan PT XXX;bahwa Pemohon Banding telah terdaftar di KPP Pratama Padang pada tanggal 3 Mei 2007 denga01.397.568.5201.001 beralamat di Jalan Raya Padang Bukittinggi KM.21, Kasang Tengah, BataPadang Pariaman dan SKPKP atas nama Pemohon Banding baru terbitkan tanggal 22 Juli 2006NPWP 01.397.568.5201.001;bahwa menurut Pemohon Banding, pada tanggal 26 Juni 2008 mengajukan permohonan pengINPWP kepada

Banding agcabang di Padang dikukuhkan sebagai PKP;bahwa menurut Terbanding, kantor cabang Pemohon Banding di Padang posisinya tetap dan tidapindah walaupun kantor pusat pindah ke Rengat sehingga menurut Terbanding sudah seharusnycabang di Padang sejak 2007 dikukuhkan sebagai PKP;bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding telah terdaftar di KPP Pratama Padang pada tMei 2007 dengan NPWP 01.397.568.5201.001 yang beralamat di Jalan Raya Padang Bukittingg:Kasang Tengah, Batang Anai, Padang Pariaman, SKPKP

XXX di KPP Pratama Padang, semua kegiatyang dikenakan pajak atas kegiatan usaha telah dipungut dan disetorkan ke kas negara, tan,menunggu keluarnya Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SKPKP).

Sebelumnya, IBanding telah dikukuhkan sebagai PKP sebelum pemindahan kembali kantor pusat ke Padangnama Perusahaan PT XXX;bahwa Pemohon Banding telah terdaftar di KPP Pratama Padang pada tanggal 3 Mei 2007 denga01.397.568.5201.001 beralamat di Jalan Raya Padang Bukittinggi KM.21, Kasang Tengah, BataPadang Pariaman dan SKPKP atas nama Pemohon Banding baru terbitkan tanggal 22 Juli 2006NPWP 01.397.568.5201.001;bahwa menurut Pemohon Banding, pada tanggal 26 Juni 2008 mengajukan permohonan pengINPWP

TentangPetunjuk Teknis Operasional bagi Pengawasan Kapal Ikan padatanggal 4 Mei 1994;Bahwa kapal penangkap ikan wajib memiliki:e Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap ikan(SKPKPI);e Pas Kecil;e Surat Izin Berlayar (SIB);e Surat Laik Operasi (SLO);e Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);e Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);e Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKP);e Fishing Log Book;Bahwa yang berwenang untuk mengeluarkan semua dokumen yakni:e Sertifikat Kelaikan da Pengawakan Kapal Penangkap Ikan (SKPKP

Kapal Kayu KM .TALENTA GT.6;67 (enam puluh tujuh) set Jaring;6 (enam) buah Blong;3 (tiga) buah Fiber besar;1 (satu) buah Fiber kecil;Bo oF Ppm oOAlat Navigasi berupa: 1 (satu) Unit Komputer Merek FUTURA ; 1 (satu) GPS Merek GARMIN ; 1 (satu) unit Radio merek ICOM; 1 (satu) unit Kompas;g. 1 (satu) Bundel Dokumen Kapal berupa: Surat Keterangan Kecakapan Nahkoda (SKK); Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); Surat Keterangan Laik Tangkap (SKLT); Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan(SKPKP

Kapal Kayu KM .TALENTA GT.6;b. 67 (enam puluh tujuh) set Jaring;c. 6 (enam) buah Blong;d. 3 (tiga) buah Fiber besar;1 (satu) buah Fiber kecil;m oOAlat Navigasi berupa: 1 (satu) Unit Komputer Merek FUTURA ; 1 (satu) GPS Merek GARMIN ; 1 (satu) unit Radio merek ICOM; 1 (satu) unit Kompas;g. 1 (satu) Bundel Dokumen Kapal berupa: Surat Keterangan Kecakapan Nahkoda (SKK); Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); Surat Keterangan Laik Tangkap (SKLT); Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan(SKPKP

SKPKP e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a + b.6 + c.7 d.3)42.873.760.588 17 Jumlah PPh yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (15 16.e) (20.840.853.838) Halaman 3 dari 8 halaman.

+o 200Asli 1 (satu) lembar Pas Besar Nomor 2009 QQb Nomor568/N2014:Asli 1 (satu) lembar SKPKP!I Nomor PK.560/4/1/UPP.TTN2017;Asli 1 (satu) lembar SKK KKM Nomor PK.307/20/16/KSOP/LSN/2016;Asli 1 (satu) lembar SIPI Nomor 523.3/BP2T/1796/2016;Fotocopi 1 (satu) lembar SIUP Nomor 523.1179/2012;Asli 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri Nomor 39/QQkpengesah : PK.671/43/1/DKP09 tanggal 7 Oktober 2009;3.

buruh yang selama ini bekerja di PT.Borneo Inti Citra Rasa Sejak 14 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31Mate 202i sisswismsimcmrasaueee dst.Jawab:Bahwa pernyataan tersebut adaalah tidak benar, bahwa Penggugatbekerja pada PT Borneo Inti Citra Rasa (Tergugat) berdasarkan KontrakKerja No. 104/PKP/HB Balikpapan/IV/2018 tanggal 01 April 2018 untukperiode kontrak tanggal 01 April 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret2019, yang kemudian Kontrak tersebut diperpanjang 1 (satu) tahundengan nomor Kontrak 056/SKPKP

SusPHI/2020/PN Smr4Menimbang, bahwa untuk meneguhkan sangkalannya Tergugat telahmengajukan buktibukti surat berupa surat yang telah dibubuhi materaisecukupnya yakni bukti T1 s/d T11 telah diperlihatkan aslinya ternyatacocok, kecuali bukti T13, T4, T5, T6, T7, T8 dan T11 adalah fotocopydari fotocopy, bukti mana diberi tanda sebagai berikut:T1 : Fotocopy sesuai dengan asli Kontrak Kerja Penggugat No:104/PKP/HBBalikpapan/IV/2018 Periode Apri; 2018 s/d 31Maret 2019 dan No: 056/SKPKP/HBBalikpapan/III/

Hakimterlebih dahulu harus memeriksa dasar hukum hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat apakah telah sesuai dengan PeraturanPerundangUndangan yang berlaku.Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab dalam Gugatan danJawaban para pihak serta bukti T1 berupa Perjanjian Kerja Perorangan No.104/PKP/HBBalikpapan/III/2018 tanggal 1 April 2018 yang menyatakanbahwa masa kerja Penggugat adalah terhitung sejak tanggal 1 April 2018 s/dtanggal 30 Maret 2019 serta berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 056/SKPKP

SKPKP d Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c.1)24.028.078.731 e Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a d) (6.564.995.266) Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2092/B/PK/Pjk/2019 3 Kelebihan pajak yang sudah: aDikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya 6.564.995.249b Dikompensasikan ke Masa Pajak....

keteranganpemasangan transmiter SPKP online oleh PengawasPerikanan;(3)Bentuk dan format lembar pemasangan transmiter SPKPonline sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan suratketerangan pemasangan transmiter SPKP onlinesebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimanatercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini";Pasal 131 "Setiap kapal perikanan dengan ukuran >30 GT yang beroperasi di WPPNRIatau dilaut lepas wajib mengaktifkan transmiter SKPKP

Bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) huruf d PeraturanMenteri Kelautan dan Perikanan Nomor 07 Tahun 2010Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, bahwa SuratKeterangan Aktifasi Transmiter (SKAT) untuk kapalperikanan dengan ukuran di atas 60 Grooss Ton, namunpada Pasal 13 Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan Nomor 10 tahun 2013 menyakan bahwa;"(1) Setiap kapal perikanan dengan ukuran >30 GT yangberoperasi di WPPNRI atau dilaut lepas wajibmengaktifkan transmiter SKPKP;A.5.(2) Bukti bahwa kapal perikanan telah

Jika dalamhal karyawan pelaku tidak bersedia membuat SPTJ dan SKPH ataunilai asset yang dijaminkan tidak dapat untuk mengganti kerugianperusahaan , atau tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dalamwaktu yang ditetapkan di SKPKP atau karyawan tersebut melarikandiri maka karyawan tersebut dilaporkan kepada pihak berwajib(kejaksaan) dan proses PHK ditetapkan melalui PHK karena ditahanpihak berwajib atau PHK karena pelanggaran tata tertib dan disiplinkerja ;Bahwa ketentuan yang berlaku khususnya pada

Jika dalamhal karyawan pelaku tidak bersedia membuat SPTJ dan SKPH ataunilai asset yang dijaminkan tidak dapat untuk mengganti kerugianperusahaan , atau tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dalamwaktu yang ditetapkan di SKPKP atau karyawan tersebut melarikandiri maka karyawan tersebut dilaporkan kepada pihak berwajib(kejaksaan) dan proses PHK ditetapkan melalui PHK karena ditahanpihak berwajib atau PHK karena pelanggaran tata tertiob dan disiplinkerja ;Bahwa ketentuan yang berlaku khususnya pada

unit Ecosunden Merk Furuno; 1 (Satu) unit transmitter VMS;Dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) bundle dokumen kapal KM YAKIN V berupa:1 (satu) lembar IUP (ljin Usaha Perikanan)No.02.0402.02924937;1 (satu) lembar SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan)No.26.25.0001. 47390 berlaku sampai dengan 20 Februari2016;1 (satu) lembar SPB (Surat Persetujuan Berlayar) No.482/21.V/B/2015;1 (satu) lembar Surat Keterangan Aktivitas Transmiter No.4345/PSDKP.4/IV/2015 berlaku sampai dengan 2 April 2016;1 (satu) lembar SKPKP

Merk Furuno;))satu) unit GPG merk Germis;satu))1 (1 (1 (1 (satu) unit transmitter VMS;e 1(satu) bundle dokumen kapal berupa:e 1 (satu) lembar IUP (Ijin Usaha Perikanan)No.02.0402.02924937;e 1 (satu) lembar SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) No.26.25.0001.47390 berlaku sampai dengan 20 Februari 2016;e 1 (satu) lembar SPB (Surat Persetujuan Berlayar) No.482/21.V/B/2015;e 1 (satu) lembar Surat Keterangan Aktivitas Transmiter No.4345/PSDKP.4/IV/2015 berlaku sampai dengan 2 April 2016;e 1 (satu) lembar SKPKP

kepada yangberhak yaitu saksi SUANTO;Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:e 1(satu) bundle dokumen kapal berupa:e 1 (satu) lembar IUP (Ijin Usaha Perikanan)No.02.0402.02924937;e 1 (satu) lembar SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) No.26.25.0001.47390 berlaku sampai dengan 20 Februari 2016;e 1 (satu) lembar SPB (Surat Persetujuan Berlayar) No.482/21.V/B/2015;541 (satu) lembar Surat Keterangan Aktivitas Transmiter No.4345/PSDKP.4/IV/2015 berlaku sampai dengan 2 April 2016;e 1 (satu) lembar SKPKP

satu) unit GPG merk Germis; 1 (satu) unit Ecosunden Merk Furuno; 1 (satu) unit transmitter VMS; 1 (satu) bundle dokumen kapal berupa:1 (satu) lembar IUP (ljin Usaha Perikanan)No.02.0402.02924937;1 (satu) lembar SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan)No.26.25.0001. 47390 berlaku sampai dengan 20 Februari2016;1 (satu) lembar SPB (Surat Persetujuan Berlayar) No.482/21.V/B/2015;1 (satu) lembar Surat Keterangan Aktivitas Transmiter No.4345/PSDKP.4/IV/2015 berlaku sampai dengan 2 April 2016;1 (satu) lembar SKPKP

Kasim Hasani, umur 1 tahun,Bahwa istri pemohon bernama Masyhuriah Jafar alias Masyhuriah Jaffarbinti Jaffar Amin alias Jaffar Amien telah meninggal dunia pada tanggal 11Juni 2020 sebagaimana bukti Surat Kematian dari Kantor Lurah PatteneKota Palopo Nomor 472.1.12/11/SKPKP/V1/2020, tanggal 17 Juni 2020;Bahwa setelah istri pemohon tersebut meninggal dunia, ketiga anakpemohon berada di bawah perwalian pemohon sebagai ayahnya.Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum untuk mengurus hakhakanak pemohon dan

Jika dalamhal karyawan pelaku tidak bersedia membuat SPTJ dan SKPH ataunilai asset yang dijaminkan tidak dapat untuk mengganti kerugianperusahaan , atau tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dalamwaktu yang ditetapbkan di SKPKP atau karyawan tersebut melarikandiri maka karyawan tersebut dilaporkan kepada pihak berwajib(kejaksaan) dan proses PHK ditetapkan melalui PHK karena ditahanpihak berwajiob atau PHK karena pelanggaran tata tertiob dan disiplinkerja ;Bahwa ketentuan yang berlaku khususnya pada

Jika dalamhal karyawan pelaku tidak bersedia membuat SPTJ dan SKPH ataunilai asset yang dijaminkan tidak dapat untuk mengganti kerugianperusahaan , atau tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dalamwaktu yang ditetapbkan di SKPKP atau karyawan tersebut melarikandiri maka karyawan tersebut dilaporkan kepada pihak berwajib(kejaksaan) dan proses PHK ditetapkan melalui PHK karena ditahanpihak berwajiob atau PHK karena pelanggaran tata tertib dan disiplinkerja ;f Bahwa ketentuan yang berlaku khususnya

Barakuda Baru; Dokumen yang terdiri dari SKPKP! Nomor PK 001/05/05/KSOP.PS16tanggal 10 Mei 2016 berlaku sampai dengan 952016, SIPI Nomor523.3a/0396E/07.1.0.1/V/2016 tanggal 16 Mei 2016 berlaku sampaidengan 15 Mei 2017, SIUP Nomor 523.3A.0396E/IUP/2016 tanggal 16Mei 2016 berlaku sampai dengan 15 Mei 2017, Pas Besar NomorPK.205/01/503/KSOP PS14 tanggal 30 September 2014, Sertifikat AhliNautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III Nomor 6201596283N9V11tanggal 26 Januari 2011 An.

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, diatur bahwa setiappermohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) diajukan untuk suatu Surat Ketetapan Pajak;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 UndangUndang KUP, didefinisikan bahwasurat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan PajakKurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil;1617Bahwa mengingat atas SKPKP

tersebut ternyata mengandung ketidakbenaran, maka atas STP,SKPKB atau SKPKBT tersebut harus dikurangkan atau dibatalkan, sehinggaketidakbenaran yang terkandung didalamnya dapat dihilangkan;Bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri KeuanganNomor: 542/KMK.04/2000, dimana disebutkan "Direktur Jenderal Pajak karenajabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkanketetapan pajak yang tidak benar".Bahwa Tergugat di atas menyebutkan bahwa mengingat atas SKPKP

Jika dalam hal karyawan pelaku tidak bersediamembuat SPTJ dan SKPH atau nilai asset yang dijaminkan tidak dapatuntuk mengganti kerugian perusahaan, atau tidak dapat menyelesaikankewajibannya dalam waktu yang ditetapkan di SKPKP atau karyawantersebut melarikan diri maka karyawan tersebut dilaporkan kepada pihakberwajib (kejaksaan) dan proses PHK ditetapkan melalui PHK karenaditahan pihak berwajib atau PHK karena pelanggaran tata tertib dandisiplin kerja;Bahwa ketentuan yang berlaku khususnya pada