Ditemukan 9 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : standar standart standard siantar sunandar skandar suandar swandar sandar siandar srandal
Pengadilan PN KAYUAGUNG Pidana Khusus
Register : 14-05-2014 — Putus : 01-07-2014 — Upload : 05-08-2014
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 261/PID.Sus/2014/PN kag
Tanggal 1 Juli 2014 — FERI YULIANTO BIN SUWARJI
26 — 2
  • Lab : 607/BSF/2014hari Senin tanggal 17 Maret 2014 dengan kesimpulan yang menyebutkan bahwa (satu)pucuk senjata api genggam rakitan jenis pistol yang dapat menggunakan peluru caliber 9mm masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak dan 2 (dua) butir peluru adalahamunisi senjata api srandar buatan pabrik caliber 9 mm yang diuji masih aktif dan dapatmeledak.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) UUR.I No.12 tahun 1951 Jo UU RI No. 1 tahun 1961. .Menimbang
    Lab : 607/BSF/2014hari Senin tanggal 17 Maret 2014 dengan kesimpulan yang menyebutkan bahwa (satu)pucuk senjata api genggam rakitan jenis pistol yang dapat menggunakan peluru caliber 9mm masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak dan 2 (dua) butir peluru adalahamunisi senjata api srandar buatan pabrik caliber 9 mm yang diuji masih aktif dan dapatmeledak;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkanapakah dari faktafakta hukum tersebut apa yang didakwakan kepada
    Lab : 607/BSF/2014 hari Senin tanggal 17 Maret 2014 dengan kesimpulanyang menyebutkan bahwa (satu) pucuk senjata api genggam rakitan jenis pistol yang dapatmenggunakan peluru caliber 9 mm masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembakdan 2 (dua) butir peluru adalah amunisi senjata api srandar buatan pabrik caliber 9 mm yangdiuji masih aktif dan dapat meledak.e Bahwa senjata api beserta amunisinya tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernamaArdi warga Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Jaya
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus
Register : 11-11-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PT PALU Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PT PAL
Tanggal 10 Desember 2020 — Pembanding/Terdakwa : SAIFUL A. HASAN Diwakili Oleh : H. IRWANTO LUBIS, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum : RINTO HASAN, SH
235 — 87
  • Tojo UnaUna Volume BahanSatuHarga Satuan (Termasuk PPN) No Uraian HEIs an HPS Srandar Selisin Nilai SelisihA. Kepulauan1 Semen 581,0000 Zak 131.890,00 130.700,00 1.190,00 691.390,002 Kayu Papan 83,0000 Ms 2.288.000,00 2.260.000,00 28.000,00 2.324.000,003 Kayu Lata 83,0000 Ms 2.288.000,00 2.260.000,00 28.000,00 2.324.000. ,004 Paku 234,5800 Kg 31.281,25 30.888,00 393,25 92.248,595 Seng 4.150,0000 Lbr 68.255,00 67.450,00 805,00 3.340.750,00Subjumlah A 8.772.388,59B.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 01-07-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 12/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR
Tanggal 10 September 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SABAR JASMAN Als. SABAR Bin JASMAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
113 — 56
  • Riau.1 (Satu) bundel Keputusan Kepala Biro Administrasi PembangunanSekretariat Daerah Provinsi Riau Nomor : Kpts.012/Adm.Pemb/XII/2015 ttg Srandar Operasional Prosedur (SOP)Pelelangan melalui Layanan Administrasi Pengadaan Barang/Jasa.Peraturan Gubernur Riau Nomor : 35 tahun 2016 tgl 26 Juli 2016ttg Kode Etiok Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Barang/ JasaPemerintah Prov. Riau;7.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 01-07-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 11/PID.SUS-TPK/2019/PT PBR
Tanggal 10 September 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : IWA SETIADY, ST
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MUHAMMAD AMIN, SH
90 — 62
  • Riau.6. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Biro Administrasi PembangunanSekretariat Daerah Provinsi Riau Nomor : Kpts.012/Adm.Pemb/XII/2015 ttg Srandar Operasional Prosedur (SOP) Pelelanganmelalui Layanan Administrasi Pengadaan Barang/ Jasa.7. Peraturan Gubernur Riau Nomor : 35 tahun 2016 tgl 26 Juli 2016 ttgKode Etiok Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Barang/ JasaPemerintah Prov. Riau.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 07-01-2019 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 24 Mei 2019 — Penuntut Umum:
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
ICHWAN SUNARDI, ST
426 — 218
  • Pemb/XII/2015 ttg Srandar Operasional Prosedur (SOP) Pelelangan melalui Layanan Administrasi Pengadaan Barang/ Jasa.
  • Peraturan Gubernur Riau Nomor : 35 tahun 2016 tgl 26 Juli 2016 ttg Kode Etiok Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Prov.
    Pemb/XII/2015 ttg Srandar OperasionalProsedur (SOP) Pelelangan melalui Layanan AdministrasiPengadaan Barang/ Jasa.Peraturan Gubernur Riau Nomor : 35 tahun 2016 tgl 26 Juli2016 ttg Kode Etiok Kelompok Kerja Layanan PengadaanBarang/ Jasa Pemerintah Prov.
    Pemb/XII/2015 ttg Srandar OperasionalProsedur (SOP) Pelelangan melalui Layanan AdministrasiPengadaan Barang/ Jasa.7. Peraturan Gubernur Riau Nomor : 35 tahun 2016 tgl 26 Juli2016 ttg Kode Etiok Kelompok Kerja Layanan PengadaanBarang/ Jasa Pemerintah Prov. Riau7.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 07-01-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 22 Mei 2019 — SABAR JASMAN Als. SABAR Bin JASMAN
223 — 54
  • Pemb/XII/2015 ttg Srandar Operasional Prosedur (SOP) Pelelangan melalui Layanan Administrasi Pengadaan Barang/ Jasa.7. Peraturan Gubernur Riau Nomor : 35 tahun 2016 tgl 26 Juli 2016 ttg Kode Etiok Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Prov. Riau 7.
    Pemb/XII/2015 ttg Srandar OperasionalProsedur (SOP) Pelelangan melalui Layanan AdministrasiPengadaan Barang/ Jasa.Peraturan Gubernur Riau Nomor: 35 tahun 2016 tgl 26 Juli2016 ttg Kode Etiok Kelompok Kerja Layanan PengadaanBarang/ Jasa Pemerintah Prov. Riau7.
    Pemb/XII/2015 ttg Srandar OperasionalProsedur (SOP) Pelelangan melalui Layanan AdministrasiPengadaan Barang/Jasa.7. Peraturan Gubernur Riau Nomor : 35 tahun 2016 tgl 26 Juli2016 ttg Kode Etiok Kelompok Kerja Layanan PengadaanBarang/ Jasa Pemerintah Prov. Riau7.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 07-01-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 22 Mei 2019 — IWA SETIADY, ST
193 — 42
  • Pemb/XII/2015 ttg Srandar Operasional Prosedur (SOP) Pelelangan melalui Layanan Administrasi Pengadaan Barang/ Jasa.7. Peraturan Gubernur Riau Nomor : 35 tahun 2016 tgl 26 Juli 2016 ttg Kode Etiok Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Prov. Riau 7.
    Pemb/XII/2015 ttg Srandar OperasionalProsedur (SOP) Pelelangan melalui Layanan AdministrasiPengadaan Barang/ Jasa.7) Peraturan Gubernur Riau Nomor: 35 tahun 2016 tgl 26 Juli2016 ttg Kode Etiok Kelompok Kerja Layanan PengadaanBarang/ Jasa Pemerintah Prov.
    Pemb/XII/2015 ttg Srandar OperasionalProsedur (SOP) Pelelangan melalui Layanan AdministrasiPengadaan Barang/ Jasa.Peraturan Gubernur Riau Nomor : 35 tahun 2016 tgl 26 Juli2016 ttg Kode Etiok Kelompok Kerja Layanan PengadaanBarang/ Jasa Pemerintah Prov. Riau.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 07-01-2019 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 24 Mei 2019 — Penuntut Umum:
NURAINY LUBIS, SH
Terdakwa:
RIO AMDI PARSAULIAN
161 — 34
  • Pemb/XII/2015 ttg Srandar Operasional Prosedur (SOP) Pelelangan melalui Layanan Administrasi Pengadaan Barang/ Jasa.
  • Peraturan Gubernur Riau Nomor : 35 tahun 2016 tgl 26 Juli 2016 ttg Kode Etiok Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Prov.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 07-01-2019 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 11-06-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 24 Mei 2019 — Penuntut Umum:
NOFRIZAL, SH
Terdakwa:
WINDRA SAPUTRA RIADI
158 — 46
  • Pemb/XII/2015 ttg Srandar Operasional Prosedur (SOP) Pelelangan melalui Layanan Administrasi Pengadaan Barang/ Jasa.
  • Peraturan Gubernur Riau Nomor : 35 tahun 2016 tgl 26 Juli 2016 ttg Kode Etiok Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Prov.