Ditemukan 98 data
317 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wijaya Karya Bersaudara TerhadapPenetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SuratPenetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP005746/NOTUL/KPUT/KPU.01/2018 tanggal 27 Februari 2018, atas namaPT Wijaya Karya Bersaudara, NPWP 72.591.457.6048.000, yang beralamatdi Komplek Rukan Puri Mutiara Blok BE Nomor 16, Jalan Griya Utama,Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, danmenetapkan klasifikasi dan pembebanan tarif bea masuk atas barang imporCC18150 VN Statue
Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: KEP3598/KPU.01/2018, tanggal 30 April 2018, tentang Penetapanatas Keberatan Pemohon Banding Terhadap Penetapan yang Dilakukan olehTerbanding dalam SPTNP Nomor: SPTNP005746/NOTUL/KPUT/KPU.01/2018, tanggal 27 Februari 2018, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 72.591.457.6048.000, dan menetapkan klasifikasi dan pembebanantarif bea masuk atas barang impor CC18150 VN Statue
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu penetapan atas klasifikasi/tarif Bea Masuk dan PPhPasal 22, jenis barang berupa CC 18150 VN Statue... dan seterusnya (50jenis barang seusai lembar lanjutan PIB), dengan pembebanan tarifsebesar BM 5%, PPh Pasal 22 2,5%, dan oleh Termohon PeninjauanKembali dikenakan pembebanan tarif sebesar BM 15%, PPh Pasal 227,0% tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan mengujikembali dalildalil yang diajukan dalam Memori
Bahwa karenanya yangmenjadi objek sengketa berupa penetapan atas klasifikasi/tarif BeaMasuk dan PPh Pasal 22, jenis barang berupa CC18150 VN Statue...dan seterusnya (50 jenis barang seusai lembar lanjutan PIB), denganpembebanan tarif sebesar BM 5%, PPh Pasal 22 2,5%, dan olehTermohon Peninjauan Kembali dikenakan pembebanan tarif sebesar BM15%, PPh Pasal 22 7,5% yang telah dipertinbangkan berdasarkan faktadan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetapdipertahankan oleh Majelis Hakim sudah
Putusan Nomor 408/B/PK/Pjk/2020demikian Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa barang imporCC18150 VN Statue... dan seterusnya (50 jenis barang seusai lembarlanjutan PIB) yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 090581, tanggal 19Februari 2018, sebagai mainan action figure superhero dalam keadaanterurai lengkap dan dapat dirangkai dengan magnet yang ada padasetiap bagiannya, dan terdapat beberapa bagian tubuh yang bisa digantisehingga pose yang dihasilkan berbeda, untuk itu tidak tepat jika hanyadikategorikan
296 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keberatan PT Wijaya Karya BersaudaraTerhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea Dan Cukai DalamSurat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP007769/NOTUL/KPUT/KPU.01/2018, tanggal 16 Maret 2018, atas nama PTWijaya Karya Bersaudara, NPWP 72.591.457.6048.000, yang beralamat diKomplek Rukan Puri Mutiara Blok BE Nomor 16, Jalan Griya Utama,Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, danmenetapkan klasifikasi dan pembebanan tarif bea masuk atas barang imporTSC06 Statue
Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupapenetapan atas tarif Bea Masuk dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22,dengan jenis barang berupa TSC06 STATUE... dst (65 jenis barangseusai lembar lanjutan PIB) yang diberitahukan dalam PemberitahuanImpor Barang (PIB) Nomor 129136, tanggal 10 Maret 2018, pada postarif 9602.00.90 dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 5% danPajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 2,5% yang ditetapkan olehTermohon Peninjauan Kembali pada pos tarif 9503.00.99 denganpembebanan
Dengandemikian Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa barang impor TSC06 Statue (65 jenis sesuai lembar lanjutan PIB) yang diberitahukandalam PIB Nomor 129136, tanggal 10 Maret 2018, sebagai mainanaction figure superhero dalam keadaan terurai lengkap dan dapatdirangkai dengan magnet yang ada pada setiap bagiannya dan terdapatbeberapa bagian tubuh yang bisa diganti sehingga pose yang dihasilkanberbeda, untuk itu tidak tepat jika hanya dikategorikan sebagai patung,sehingga putusan Majelis Hakim Pajak
80 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nama yang benar adalah Juju Julaeha, oleh karenaitu persona statue (identitas) Tergugat II tidak jelas, ipso de jurekualitas Tergugat II sebagai ahli waris almarhum H. Kasman bin H.Mad Salim kabur menurut hukum.
Dengan demikian tidakterbantahkan gugatan Penggugat error in persona;B Persona statue Penggugat tidak jelas;Dalam posita butir 10 (a), (6) dan (c) surat gugatan a quo, Penggugatmenyebutkan dirinya sebagai para Penggugat, membuktikan bahwaPenggugat telah keliru menempatkan kualitasnya dalam gugatan aHal.11 dari 45 hal. Put. No.137 PK/Pdt/2014quo.
Seharusnya Penggugat tidak boleh menyebutkan dirinya sebagaipara Penggugat, karena sebagaimana ternyata persona statue dariorang yang mengajukan gugatan a quo adalah H. M. Katong bin Naihsebagai Penggugat tunggal, maka penyebutan katakata paraPenggugat dalam posita butir 10 (a), (b) dan (c) adalah kesalahanmendasar yang mendistorsi person standi in judicio H. M.
Nomor3097 K/Pdt/1983 tanggal 26 Maret 1987);3 Gugatan Penggugat error in persona;Dalam posita butir 10 (a), (b) dan (c) surat gugatan a quo, Penggugatmenyebutkan dirinya sebagai para Penggugat, membuktikan bahwaPenggugat telah keliru menempatkan kualitasnya dalam gugatan a quo.Semestinya Penggugat tidak menyebutkan dirinya sebagai paraPenggugat, karena sebagaimana ternyata persona statue dari orang yangmengajukan gugatan a quo adalah H. M.
Gugatan semacam ini adalahasalasalan, tidak jelas dan kabur (obscuur libel);Gugatan Penggugat error in persona;Dalam posita butir 10 (a), (b) dan (c) surat gugatan a quo, Penggugatmenyebutkan dirinya sebagai para Penggugat, membuktikan bahwaPenggugat telah keliru menempatkan kualitasnya dalam gugatan a quo.Semestinya Penggugat tidak menyebutkan dirinya sebagai paraPenggugat, karena sebagaimana ternyata persona statue dari orang yangmengajukan gugatan a quo adalah H. M.
41 — 25
Statue LaKalis: 2 sees cose scnmesnasseenrmsemaseRennneeEnER NE RHR REE SEA TREPada pemeriksaan selaput dara tidak utuh lagi, tidak tampak robekanbaru. Tampak robekan lama pada posisi jam 2, 4,6,8;Nyeri tekan pada perut bagian bawah.
15 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Putusan dapat dijaknkan terns walau ada yang banding, kasasi, verzetatau melakukan upaya hukum lainnya;Atau, mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsidan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:Dalam Eksepsi:1 Memperhatikan surat gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara ini, secarahukum belum memenuhi persyaratan untuk disebut sebagai gugatan yang benardan mengandung cacat formil;2 Bahwa identitas (persona statue
putusan Judex Facti tersebut harus dibatalkan;Bahwa tindakan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan yang tidak memeriksakembali baik mengenai faktafakta maupun penerapan hukum tetapi langsungmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan adalah menyimpangdan bertentangan dengan tujuan penegakan hukum dan akan membahayakankepercayaan;Bahwa alasanalasan Memori Banding yang menyebutkan berdasarkan tertibhukum acara perdata Tergugat telah menjelaskan terdahulu dalam eksepsitentang identitas (persona statue
36 — 5
Soepomo SH. berkaitanapa yang harus dimuat dalam gugatan sebagaimana diketahui dalam RVdan HIR/RBG yang merupakan ketentuan Hukum Acara Perdata dimanadalam Pasal 8 ayat 3 RV bahwa surat gugatan harus memuat 3 (Tiga) halpokok yaitu Persona Statue identitas para pihak, Fundamentum Petendiatau Posita Gugatan dan Petitum sedangkan dalam HIR/RBG dapatberlaku lisan atau bersifat langsung Mondelinge procedure ;Menimbang bahwa menurut yurisprudensi Putusan MahkamahAgung RI Reg.
42 — 9
Soepomo SH. berkaitanapa yang harus dimuat dalam gugatan sebagaimana diketahui dalam RVdan HIR/RBG yang merupakan ketentuan Hukum Acara Perdata dimana5dalam Pasal 8 ayat 3 RV bahwa surat gugatan harus memuat 3 (Tiga) halpokok yaitu Persona Statue identitas para pihak, Fundamentum Petendiatau Posita Gugatan dan Petitum sedangkan dalam HIR/RBG dapatberlaku lisan atau bersifat langsung Mondelinge procedure ;Menimbang bahwa menurut yurisprudensi Putusan MahkamahAgung RI Reg.
47 — 10
Soepomo SH. berkaitanapa yang harus dimuat dalam gugatan sebagaimana diketahui dalam RVdan HIR/RBG yang merupakan ketentuan Hukum Acara Perdata dimana5dalam Pasal 8 ayat 3 RV bahwa surat gugatan harus memuat 3 (Tiga) halpokok yaitu Persona Statue identitas para pihak, Fundamentum Petendiatau Posita Gugatan dan Petitum sedangkan dalam HIR/RBG dapatberlaku lisan atau bersifat langsung Mondelinge procedure ;Menimbang bahwa menurut yurisprudensi Putusan MahkamahAgung RI Reg.
28 — 6
statue nara liam~nmhan lo gan Jnammahan ii faian i, vanrnri: toa in: peneee sensAUS vv TAA ve aio with SMASRD EF CRETE aa Mamas PRS SAE star ar iu,Bahwa berdasarkan haihai tersebut di atas Para Pemohon mohonveanade Gannie WUntiin Adnhbe mah Seer lantern Rerirernern mambherAVA vapan CNW WIG in Veya ipa: wees le RE ic More4 RAnm nai iicn ee Dees ab eman Dare Damahan5 wis WRU NGEbG TD Vertis ici: T Sri iwi,2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Marzuki bin M.
41 — 10
Soepomo SH. berkaitanapa yang harus dimuat dalam gugatan sebagaimana diketahui dalam RVdan HIR/RBG yang merupakan ketentuan Hukum Acara Perdata dimanadalam Pasal 8 ayat 3 RV bahwa surat gugatan harus memuat 3 (Tiga) halpokok yaitu Persona Statue identitas para pihak, Fundamentum Petendiatau Posita Gugatan dan Petitum sedangkan dalam HIR/RBG dapatberlaku lisan atau bersifat langsung Mondelinge procedure ;Menimbang bahwa menurut yurisprudensi Putusan MahkamahAgung RI Reg.
55 — 6
Soepomo SH. berkaitanapa yang harus dimuat dalam gugatan sebagaimana diketahui dalam RVdan HIR/RBG yang merupakan ketentuan Hukum Acara Perdata dimana5dalam Pasal 8 ayat 3 RV bahwa surat gugatan harus memuat 3 (Tiga) halpokok yaitu Persona Statue identitas para pihak, Fundamentum Petendiatau Posita Gugatan dan Petitum sedangkan dalam HIR/RBG dapatberlaku lisan atau bersifat langsung Mondelinge procedure ;Menimbang bahwa menurut yurisprudensi Putusan MahkamahAgung RI Reg.
32 — 14
Soepomo SH. berkaitanapa yang harus dimuat dalam gugatan sebagaimana diketahui dalam RVdan HIR/RBG yang merupakan ketentuan Hukum Acara Perdata dimana5dalam Pasal 8 ayat 3 RV bahwa surat gugatan harus memuat 3 (Tiga) halpokok yaitu Persona Statue identitas para pihak, Fundamentum Petendiatau Posita Gugatan dan Petitum sedangkan dalam HIR/RBG dapatberlaku lisan atau bersifat langsung Mondelinge procedure ;Menimbang bahwa menurut yurisprudensi Putusan MahkamahAgung RI Reg.
38 — 5
Soepomo SH. berkaitanapa yang harus dimuat dalam gugatan sebagaimana diketahui dalam RVdan HIR/RBG yang merupakan ketentuan Hukum Acara Perdata dimanadalam Pasal 8 ayat 3 RV bahwa surat gugatan harus memuat 3 (Tiga) halpokok yaitu Persona Statue identitas para pihak, Fundamentum Petendiatau Posita Gugatan dan Petitum sedangkan dalam HIR/RBG dapatberlaku lisan atau bersifat langsung Mondelinge procedure ;5Menimbang bahwa menurut yurisprudensi Putusan MahkamahAgung RI Reg.
30 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
KAMBONA JAYA PEB No. 073390 tanggal 14 Mei 2010dengan urai barang wooden furniture, mini betawi chair arjuno, arm chairdengan HS Code yaitu 9401.59.0000, wooden furniture dinning table Recess, tvcabinet dengan HS Code 9403.89.0090 Coshion dengan HS Code 9404.90.9000dan Stone Statue dengan HS Code 6802.99.0000 yang dimasukkan dalamkontainer ukuran 40 feet sebanyak 4 buah dengan nomor masingmasing adalahAPZU3574167, APZU31603199, APZU3774118 dan APZU3734624 yangtujuan eksportnya ke negara Singapura
30 — 2
Soepomo SH. berkaitan apa yangharus dimuat dalam gugatan sebagaimana diketahui dalam RV dan HIR/RBG yangmerupakan ketentuan Hukum Acara Perdata dimana dalam Pasal 8 ayat 3 RV bahwasurat gugatan harus memuat 3 (Tiga) hal pokok yaitu Persona Statue identitas parapihak, Fundamentum Petendi atau Posita Gugatan dan Petitum sedangkan dalamHIR/RBG dapat berlaku lisan atau bersifat langsung Mondelinge procedure ;Menimbang bahwa menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No. 4 K Sip 1985 tanggal
Tironggal Harahap
103 — 34
Soepomo SH,berkatian apa yang harus dimuat dalam gugatan dan permohonan sebagimanadiketahui dala RV dan HIR/Rbg yang merupakan ketentuan Hukum AcaraPerdata dimana dalam Pasal 8 ayat 3 RV bahwa surat permohonan memuat 3(tiga) hal pokok yaitu Persona Statue identitas para pihak, FundamentumPetendi atau Posita Gugatan dan Petitum;Menimbang bahwa menurut Doktrin M.
86 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Prinsip environmental oriented statue, yakni dalam anggarandasarnya (statue) secara tegas menyebut tujuan pendirian organisasiadalah kepentingan pelestarian fungsi hutan (ayat 2 huruf b);d. Prinsip actively environmental statue, yakni telah melaksanakankegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, aktif melaksanakanpelestarian fungsi hutan (ayat 2 huruf c);6.
16 — 6
.: 0038/Pat.P/201G/PA.Bm.Bahwa ketika menikah statue Pemohon jejaka dan Pemohon HIperawan;Bahwa mahar yang dibayar dalam pemikahan Pemohon danPemohon Ii berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua jutarupiah):Bahwa pada saat pernikahan telah pula dihadiri oleh PetugasPembantu Pencatatan Perkawinan tetapi tidak dilaporkan keKantor Urusan Agama setempat;Bahwa tujuan Pemohon !
56 — 4
Soepomo SH. berkaitanapa yang harus dimuat dalam gugatan sebagaimana diketahui dalam RVdan HIR/RBG yang merupakan ketentuan Hukum Acara Perdata dimanadalam Pasal 8 ayat 3 RV bahwa surat gugatan harus memuat 3 (Tiga) halpokok yaitu Persona Statue identitas para pihak, Fundamentum Petendiatau Posita Gugatan dan Petitum sedangkan dalam HIR/RBG dapatberlaku lisan atau bersifat langsung Mondelinge procedure ;Menimbang bahwa menurut yurisprudensi Putusan MahkamahAgung RI Reg.
35 — 6
Soepomo SH. berkaitan apa yangharus dimuat dalam gugatan sebagaimana diketahui dalam RV dan HIR/RBG yangmerupakan ketentuan Hukum Acara Perdata dimana dalam Pasal 8 ayat 3 RV bahwasurat gugatan harus memuat 3 (Tiga) hal pokok yaitu Persona Statue identitas parapihak, Fundamentum Petendi atau Posita Gugatan dan Petitum sedangkan dalamHIR/RBG dapat berlaku lisan atau bersifat langsung Mondelinge procedure ;Menimbang bahwa menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No. 4 K Sip 1985 tanggal