• Mandailing Natal dan merupakan salah satuanggota Tim Pembina Pengembangan Perkebunan Kabupaten (TP3K) Mandailing Natal.= Bahwa tugas saksi selaku Tm TP3K adalah melakukan peninjauan lokasi yang berhubungandengan perizinan yang diberikan kepada pemilik, dalam hal ini berupaizinlokasi PT. DinamikaInti Sentosa (PT.DIS) yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal.= Bahwa dasarsaksi / Tim TP3K melakukan peninjauan lokasi terhadap kebun PT. DIS yaitu : Surat dari PT.

  Mandailing Natal.Bahwa saksi / tim TP3K saat turun ke lapangan tersebut ada menemukan pembukaan lahandengan luas + 50 Ha, sebagian sudah ditanam dengan tanaman kelapa sawit dan ditemukanjalan yang telah dibuka.Bahwa tindakan tim TP3K setelah ditemukan adanya pihakpihak lain termasuk PT.RMP telahmelakukan penguasaan dan pengusahaan areal di izin lokasi PT.

  MandailingNatal) dan merupakan salah satu anggota Tim Pembina Pengembangan Perkebunan Kabupaten(TP3K) Mandailing Natal.Bahwa tugas saksi selaku tim TP3K adalah melakukan peninjauan lokasi yang berhubungandengan perizinan yang diberikan kepada pemilik, dalam hal ini berupaizinlokasi PT. DinamikaInti Sentosa (PT.DIS) yang dikeluarkan oleh Bupati Mandailing Natal.Bahwa dasar tim TP3K melakukan peninjauan lokasi terhadap kebun PT. DIS yaitu : Surat dari PT.

  DIS.Bahwa tim TP3K pernah melakukan peninjauan ke lapangan pada perkebunan PT. DIS di DesaSundutan Tigo Kec. Natal Kab.

  DIS.Bahwa saksi dan tim TP3K Mandailing Natal berangkat ke lapangan pada perkebunan PT. DIS diDesa Sundutan Tigo Kec. Natal pada tanggal 07 April 2011.Bahwa tindakan yang dilakukan Tim TP3K saat di pada perkebunan PT. DiS yaitu: Melakukan pengecekan terhadap lokasi yang dilaporkan oleh PT. DIS tentang adanya padaperkebunan PT. DIS. Mengamatiletak lokasi/areal titik kordinat dengan menggunakan alat GPS.

• serta Kesbangpol) yang bekerja selama 60(enam puluh) hari kerja;Bahwa setelan 60 (enam puluh) hari kerja, maka pada tanggal 9Agustus 2016 Tim Terpadu (Tim TP3K dan Tim Penyelesaian KonflikHalaman 11 dari 36 halaman.

  Putusan Nomor 433 K/TUN/2017(Tim TP3K dan Tim Penyelesaian Konflik serta Kesbangpol) yangbekerja selama 60 hari kerja.

  )bentukan Pemkab Tebo dan Pemohon Kasasi/Terbanding telahmempercayai 100 % kepada Tim Terpadu (Tim TP3K) untukmenyelesaikan sengketa tersebut, jadi apabila PemohonKasasi/Terbanding mengajukan gugatan ke Pengadilan TUNterhadap objek sengketa pertama dalam masa Tim Terpadu(Tim TP3K) bekeja berarti Pemohon Kasasi/Terbanding telahmelanggar kesepakatan, tidak mempercayai Tim Terpadu (TimTP3K) dan menggangu kerja daripada Tim Terpadu (Tim TP3k)tersebut; Bahwa sejak objek sengketa pertama dipercayakan kepada

  TimTerpadu (Tim TP3K) untuk menyelesaikan, berarti objek sengketatersebut berada dalam status quo sampai adanya putusan/penilaiandari Tim Terpadu (Tim TP3K) tersebut, kemudian karena objeksengketa tersebut berada dalam status quo logika hukumnyatenggang waktu mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 55 UUTUN tidak dihitung;Halaman 32 dari 36 halaman.

  dan tanggal diterbitkannya objek sengketa tersebut, makanyasambil menunggu Tim Terpadu (Tim TP3K) bekerja PemohonKasasi/Terbanding mencari informasi tentang objek sengketa keduadan objek sengketa ketiga tersebut;c.

• dan Tim Penyelesaian Konflik serta Kesbangpol) yangbekerja selama 60 (enam puluh) hari kerja; Bahwa setelah 60 (enam puluh) hari kerja, maka pada tanggal9 Agustus 2016 Tim Terpadu (Tim TP3K dan Tim PenyelesaianKonflik serta Kesbangpol) bentukan Pemerintah Kabupaten Tebomenyampaikan hasil sebagai berikut: a.

  Bahwa berdasarkan hasil kunjungan Tim TP3K Kabupaten Tebopada tanggal 26 Juli 2016 pengecekan titik di lapangan bahwapihak Koperasi Sepakat tidak dapat menunjukkan secara pastibidang tanah yang diklaim seluas kurang lebih 321 Ha;c.

  Tebomembentuk Tim Terpadu (Tim TP3K dan Tim Penyelesaian Konflikserta Kesbangpol) yang bekerja selama 60 hari kerja.

  Bahwa berdasarkan hasil kunjungan Tim TP3K Kabupaten Tebotanggal 26 Juli 2016 pengecekan titik di lapangan bahwa PihakKoperasi Sepakat tidak dapat menunjukkan secara pastibidang tanah yang di klaim seluas lebih kurang 321 Ha;c.

  CMMpada tanggal 22 Maret 2016 (sesuai dengan asli); : Surat Kesepakatan Pertemuan Pemkab Tebo denganAliansi Masyarakat Teluk Rendah menggugat Bupati Tebotanggal 9 Mei 2016 dengan Keputusan dibentuk TimTerpadu (Tim TP3K) yang bekerja selama 60 hari kerja(sesuai dengan asili); : Berita Acara Pertemuan tanggal 9 Agustus 2016 antara TimTerpadu (Tim TP3K) dengan unsur Muspida KabupatenTebo tentang hasil kerja TIM TP3K selama 60 hari kerja (fotokopi dari fotokopi);: Surat Pernyataan tanggal 26 April 2016

• antara permohonan hak atas tanah yangmerupakan kewenangan Badan Pertanahan Nasional dengan Izin Lokasi yangmerupakan kewenangan dari Tergugat/Pembanding sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;Bahwa pertimbangan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tentangtidak dilibatkannya Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 2 dalamPeninjauan Lapangan dan Rapat Koordinasi TP3K

  Bahwamengenai tidak dilibatkannya Penggugat/Terbanding maupun Tergugat IIIntervensi 2/Turut Tterbanding dalam Rapat Koordinasi TP3K, adalah karenarapat tersebut diperuntukkan antar instansi terkait (Bukti T10, T11, dan T13); > Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam mempertimbangkantentang penerbitan obyek sengketa dinyatakan secara administrasi cacat hukum,karena tidak ada dilakukan pengukuran lahan secara kadasteral oleh BPN; Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebutkeliru

  Madina Agro Lestari) maupun Pihak Tergugat II Intervensi342/Turut Terbanding (Octo Bermand Simanjuntak) tidak ikut dan tidak dilibatkanggugat...dalam peninjauan lapangan tanggal 3 s/d 5 Januari 2011 maupun dalam rapatkoordinasi TP3K dalam rangka penerbitan surat keputusan obyek sengketa; 5) Tidak ada dilakukan pengukuran lahan secara kadasteral oleh BPN dalam proses penerbitan obyek sengketa;Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan faktafaktahukum sebagai berikut :1.Bahwa obyek

  27 Juni 2007 (Bukti P5); Menimbang bahwa mengenai Izin Lokasi TII Intervensi 1/Pembanding yangberada pada area Izin Lokasi Penggugat/Terbanding yaitu Bidang K, L, dan M, MajelisHakim berpendapat bahwa hal ini bukan menjadi obyek sengketa dari perkara inisehingga tidak perlu dipertimbangkan; Menimbang, bahwa mengenai Penggugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi2/Turut Terbanding yang tidak dilibatkan dalam peninjauan lapangan tanggal 3 sampaidengan 5 Januari 2011 maupun dalam Rapat Koordinasi TP3K

• Pinago Utama; Bahwa Kesimpulan rapat adalah :a 6 Kelompok KUD Sriwijaya di Suka Maju (SPV) menjadi kelompok aktip murni;b TP3K harus dibentuk untuk menggantikan Tim Desa dan Tim Kecamatan dalamrangka untuk menyusun kepesertaan anggota plasma KUD Sriwijaya yang baru;c TP3K harus beranggotakan : Halaman 15 dari 30 halaman Putusan No.916/Pid.B/2010/PN.Sky. 1 Pemerintah Daerah Kab. Muba;Dinas Perkebunan Kab.

  Muba;Kepala Bagian Tata Pemerintahan;Dinas Transmigrasi dan Kependudukan;aA BF WO NDinas Koperasii PPKM, Penanaman Modal, dan Pengelolahan PasarKab.Muba;6 Pimpinan Liperi;d Peta Lahan Usaha (LU 2) di desa Suka Maju (SPV) yang dapat menentukan HasKeputusan Rapat;e Pengunduran diri dari anggota KUD Sriwijaya dapat dilakukan setelah kepesertaadinyatakan resmi oleh TP3K; Bahwa saksi tidak mau tahu apakah sudah ada atau belum hasil keputusan rapattersebut;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

  Muba pada tanggal 07 Desember 2007, yangmenghasilkan kesimpulan rapat, antara lain bahwa TP3K harus dibentuk untuk menggantikanTim Desa dan Tim Kecamatan dalam rangka untuk menyusun kepesertaan anggota plasmaKUD Sriwijaya yang baru;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dimana ternyata rapat tersebutbaru merupakan hasil kesimpulan saja dan belum ada dikeluarkannya Keputusan dari hasilHalaman 25 dari 30 halaman Putusan No.916/Pid.B/2010/PN.Sky.kesimpulan rapat tersebut, maka Majelis Hakim

• ;"Bahwa tindakan Tergugat a quo menerbitkan obyek gugatantersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri PertanianNomor: 33/Permentan/OT.140/7/2006, dimana dalam Pasal 4Permentan No. 33 tahun 2006 tersebut disebutkan bahwakoordinasi pembinaan program. revitalisasi perkebunan diKabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim PembinaanPengembangan Perkebunan Kabupaten (TP3K) yang dibentukoleh Bupati dan Walikota.

  Hal manaadanya persoalan penolakan atau tidak bersedianya petanibergabung dengan Koperasi Perkebunan Wareeh Nanggroe tidakpernah diupayakan penyelesaian oleh TP3K Kabupaten AcehUtara selaku pembina program revitalisasi perkebunan ditingkatKabupaten, malah Tergugat hanya mengambil sikap dankeputusan sepihak tanpa terlebih dahulu meminta hasil evaluasidan monitoring terhadap pelaksanaan di lapangan dan melakukanpemantauan, memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan,pengendalian dan membantu mengatasi

  masaalah yang dihadapidalam pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan diKecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara yang menjadiHalaman 23dari111HalPutusan Perkara Nomor : 01/G/2016/PTUNBNA19.20.tanggung jawab TP3K.

  ;Tehadap posita N angka 18 halaman 14 baris ke 12 GugatanPenggugat yang menyatakan bahwa ...Hal mana adanya persoalanpenolakan atau tidak bersedianya petani bergabung denan KoperasiPerkebunan Wareeh Nanggroe tidak pernah diupayakanpenyelesaian oleh TP3K oleh kabupaten Aceh Utara selakupembina Program Revitalisasi di Tingkat Kabupaten, malahHalaman 41dari111HalPutusan Perkara Nomor : 01/G/2016/PTUNBNATergugat hanya mengambil sikap dan keputusan sepihak tanpaterlebuh dahulu meminta hasil evaluasi dan

  monitoring terhadappelaksanaan di lapangan dan = melakukan pemantauan,memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan, pengendalian danmembantu mengatasi masalah yang dihadapi dalam pelaksanaankegiatan pembangunan perkebunan di Kecamatan SawangKabupaten Aceh Utara yang menjadi tanggung jawab TP3K.

• SeiTebelian dan TP3K (team pembina proyekproyek perkebunan Kab.Sintang) mendata ulang masyarakat yang telah mendapatkan kebunkelapa sawit dan telah memperoleh sertifikat. Maka dengankesadaran sendiri sdr. Lasiun (pemberi hibah Penggugat dan Il)menyerahkan kavling sawit no 360 dan 361 kepada pihak PT. SDK sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani sdr. Lasiunsebanyak 2 kali yaitu 17 April 2007 dan 20 November 2007 yangditandatangani juga oleh istri Lasiun yaitu sdri Suyatun.

  SDK I, sehingga saksi dan tim minta tim TP3K (tim pembinaproyek perkebunan dan kehutanan) untuk turun melihat pembagian calonDESErta j == 922 n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn nnn nn eneBahwa setiap pengajuan calon peserta harus memiliki sertifikat tanahnamun bisa pula dipertimbangkan jika belum memiliki sertifikat tanah ;Bahwa pada saat pengajuan kapling sawit nomor 360, sdr.

  SDK dititipbkan kepada KepalaDesa Solam Raya dengan disaksikan oleh saksi sendiri dan Kapolsek SuiTGIGIIAN jsH2 naan cee ernie tt reenactBahwa Tergugat Il sudah menyerahkan lahan tapi belum mendapat kaplingsehingga Tergugat menitipkan satu kapling kepada tergugat Il sambilmenunggu proses selanjutnya Bahwa Tergugat Il setahu saksi ada membantu Tergugat untukmenyiapkan datadata bagi masyarakat yang belum mendapatkan kaplingBahwa Ketua TP3K adalah Bupati dan saksi merupakan anggota TP3Ksejak tahun 2003

  SDK dengan didampingiMuspika Kecamatan Sei Tebelian dan TP3K (team pembina proyekproyekPerkebunan Kabupaten Sintang) mendata ulang masyarakat yang telahmendapatkan kebun kelapa sawit dan telah memperoleh sertifikat, makaditemukan bahwa Bapak Lasiyun dan Bapak Kartorejo tidak terbuktimenyerahkan lahan kepada pihak perusahaan sehingga dengan kesadaransendiri Bapak Lasiyun menyerahkan lahan kapling Sawit Nomor 360 danNomor 361 kepada pihak perusahaan.

• mengadilidan memutus perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barangsesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapiyang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut diatas dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula dari perkenalan/Pertemuan antar Saksi Anes (perwakilan dari PT Arrtu) dengan Saksi SuandiMS (Kepala Desa Pelang) pada tahun 2010, ketika itu Saksi Anes bersamadengan Tim TP3K

  No. 954 K/Pid/2017penyampaian program dari PT Arrtu: untuk membebaskan lahan milikmasyarakat Desa Pelang untuk ditanami pohon kelapa sawit, kemudiansosialisasi tersebut dilakukan di aula pertemuan Desa Pelang selama kuranglebih 3 jam dan dihadiri oleh saudara Mikael Masa (GM PT Arrtu), saudaraHabib (Almarhum) (penangung jawab sosial PT Arrtu), Tim TP3K PemdaKetapang, Saksi Suandi (Kades Pelang), Hasan Basri (Almarhum) (CamatMatan Hilir Selatan) dan kurang lebih 150 orang masyarakat Desa Pelangselaku

  hukum, dengan memakai nama palsu, dengantipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutangmaupun menghapus piutang, perbuatan tersebut di atas dilakukan merekaTerdakwa dengan cara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula dari perkenalan/Pertemuan antar Saksi Anes (perwakilan dari PT Arrtu) dengan Saksi SuandiMS (Kepala Desa Pelang) pada tahun 2010, ketika itu Saksi Anes bersamadengan Tim TP3K

  No. 954 K/Pid/2017sosialisasi tersebut dilakukan di aula pertemuan Desa Pelang selama kuranglebih 3 jam dan dihadiri oleh saudara Mikael Masa (GM PT Arrtu), saudaraHabib (Almarhum) (penangung jawab sosial PT Arrtu), Tim TP3K PemdaKetapang, Saksi Suandi (Kades Pelang), Hasan Basri (Almarhum) (CamatMatan Hilir Selatan) dan kurang lebih 150 orang masyarakat Desa Pelangselaku pemilik tanah yang akan diganti rugi;Bahwa secara garis besar isi dari sosialisasi tersebut adalah tentangganti rugi lahan milik

• Bukti P7 Foto Copy AktePerdamaian antaraH.Rusli dengan PTHasnur Sawit Putera Tgl.19 Oktober Bukti P8Foto Copy PetaSituasi Nomor : 24/PT/TP/1988 tanahdikuasai oleh H.MRusli dibuat olehSub.DirektoratPendaftaran TanahDit.AgrariaProp.KalimantanSelatan Tgl.17September Bukti P9Foto Copy Surat TimPembinaPengembanganPerkebunanKabupaten TapinPerihal PenyampaianHasil Rapat TP3K,Nomor : 525/08/TP3K/2010 Tgl.19Oktober 2010ditujukan kepadaPT.Kharisma IntiUsaha. 10.Bukti P10Foto Copy SuratPernyataanPT.Kharisma

• Tim TP3K Nagan Raya selama 4 (empat) bulan ahirnyamengundurkan diri 2018;g. Tim Seleksi Calon Anggota Panwaslih Provinsi Aceh selama 3(tiga) bulan 2018;h. Disamping itu juga pernah beberapa kali menulis jurnal berbayar,menjadi modirator dan pemateri pada kegiatan kampus dan kegiatanPilkada;20. Bahwa setidaknya sejak tanggal 10 Mei 2019 hingga sekarangantara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang.

• Arrtu) dengansaksi Suandi MS (Kepala Desa Pelang) pada tahun 2010, ketika itu saksiAnes bersama dengan Tim TP3K Pemda Kabupaten Ketapang melakukansosialisasi dan penyampaian program dari PT. Arrtu untuk membebaskanlahan milik masyarakat Desa Pelang untuk ditanami pohon kelapa sawit,kemudian sosialisasi tersebut dilakukan di aula pertemuan Desa Pelangselama kurang lebih 3 jam dan dihadiri oleh saudara Mikael Masa (GM PT.Arrtu), saudara Habib (alm) (penangung jawab sosial PT.

  Arrtu), Tim TP3K Pemda Ketapang,saksi Suandi (Kepala Desa Pelang), Hasan Basri (Alm) (Camat Matan HilirSelatan) dan kurang lebih 150 orang masyarakat Desa Pelang selaku pemiliktanah yang akan diganti rugi;Bahwa secara garis besar isi dari sosialisasi tersebut adalah tentang gantirugi lahan milik masyarakat Desa Pelang yang dilakukan ganti rugi secaraglobal dengan luas lahan yang akan diganti rugi sejumlah kurang lebih919,16 hektar;Bahwa harga yang diajukan oleh masyarakat desa pelang kepada PT.

• Pada intinya Kadishutbun(SUMADI) bersedia membantu petani dan pihak perusahaan untukmenurunkan tim perifikasi TP3K kabupaten, keputusan ini diterimaoleh Wakapolres dan disetujui oleh masyarakat petani. Notulen rapatterlampir. Tetapi sampai hari inipun tidak dilaksanakan malahsebaliknya masyarakat petani dituntut kepengadilan dengan beritaacara gugatan dai Hendri & rekan (Advokat Pontianak).

• ternyata masih di klaim belum diterima oleh pemiliknya; Bahwa menurut pengetahuan saksi, jika masyarakat yang berhakmenerima pembayaran tali asin dimaksud dari perusahan, untuk lahanseluas per satu Hektar akan mendapat pembayaran tali asin sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan kebanyakan dari wargamasingmasing mendapatkan pembayaran tali asin sebesar Rp.5.000.000, (lima juta Rupiah) untuk 2 Hektar, hal tersebut atasrekomendasi Tim Pembina pengembangan Perkebunan Kabupaten(TP3K

• Akibatnya proses perundingan yang telahdiadakan berkalikali dengan mediasi berbagai pihak, seperti MUSPIKAKecamatan Sanggau Ledo, TP3K Kabupaten Bengkayang, DPRD KabupatenBengkayang, Dewan Adat, dan lainlain, tetapi selalu gagal.19 Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010, para Tergugat melakukan intimidasikepada staf dan Karyawan Penggugat dengan cara memakimaki danmenghentikan kegiatan operasional kebun Penggugat.

• Menindaklanjuti informasi tersebut, TERGUGAT IlINTERVENSI mengajukan Permohonan untuk ijin surveyLapangan dan Sosialisasi Kepada Bappeda dan dengan seijinBappeda kemudian TERGUGAT II INTERVENSI bersamasama dengan Bappeda melalui Tim Pembina danPengembangan Perkebunan Kabupaten (TP3K) melakukansurve Lapangan dan Sosialisasi kepada Masyarakat (videPermentan 26/ Permentan/OT.140/2/2007);c.

• Effendi Malian untuk mencocokkan kelengkapan dokumen calon petani pesertarevbun tersebut hanya lebih kurang selisih waktu 3 (tiga) bulan pada awal tahun 2007.Bahwa benar saksi tidak pernah membaca Pedoman Umum Program RevitalisasiPerkebunan (Kelapa Sawit, Karet dan Kakao) yang dikeluarkan oleh Direktorat JenderalPerkebunan.Bahwa benar saksi tidak pernah mendengar tentang Tim Pembina PembangunanPerkebunan Kabupaten (TP3K) yang dibentuk oleh Bupati Musi Rawas.Bahwa benar Pada tahun 2007 pada Dinas

• FotocopyFoto Tim TP3K Kabupaten Ketapang TKP di PT. Ayu Sawit Lestari.

Terlampir dalam berkas perkara

5.Membebankanbiaya perkara kepada negara;