Menurut ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun1962 (selanjutnya disingkat UUPD) yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah adalahsemua perusahaan yang didirikan berdasarkan undangundang ini yang modalnya untukseluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jikaditentukan lain dengan atau berdasarkan undangundang.

Menurut ketentuan Pasal 1angka (d) UUPD yang dimaksud dengan instansi atasan adalah Menteri Dalam Negeribagi Daerah Tingkat I, dan Kepala Daerah Tingkat I bagi Daerah Tingkat II.

Menurutketentuan Pasal 3 UUPD, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam undangundang ini3637serta peraturan pelaksanaannya, maka terhadap Badan Hukum yang dimaksudkan dalamundangundang ini (UUPD) berlaku semua hukum yang berlaku di Indonesia;Bahwa menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UUPD Perusahaan Daerahmerupakan Badan Usaha Pemberi Jasa, penyelenggara kemanfaatan umum danmemupuk pendapatan.

Sifat dan tujuanserta lapangan usaha dari Perusahaan Daerah menurut Pasal 5 ayat (1) UndangUndangNomor 5 Tahun 1962 (UUPD) adalah merupakan suatu kesatuan produksi yangmempunyai sifat:1. Pemberian jasa;2. Penyelenggaraan kemanfaatan umum/pelayanan masyarakat (public service);3.

Memupuk pendapatan/mencari keuntungan;Selanjutnya Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) UUPD menentukan, Perusahaan Daerahbergerak dalam bidang usaha yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurutperaturan yang mengatur tentang PokokPokok Pemerintahan di Daerah. Cabangcabangproduksi yang penting bagi daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak didaerah yang bersangkutan diusahakan oleh perusahaan daerah yang modalnya untukseluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Bahwa TERGUGAT adalah penanggung jawab tertinggipemerintahan Negara Republik Indonesia di tingkat provinsi danberkedudukan sebagai wakil pemerintah di tingkatan provinsisebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 24, dan Pasal 37UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (UUPD);46. Bahwa dalam era otonomi daerah sebagaimana dimaksuddalam UUPD, daerah yang pemimpin tertingginya adalahGubernur memiliki beberapa kewajiban.

Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangTERGUGAT dalam hal koordinasi penyelenggaraan urusanpemerintah di daerah provinsi sebagaimana tersebut di atas,TERGUGAT membawahi perangkat daerah provinsi yangsalah satunya adalah Dinas Daerah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 120 UUPD;51. Bahwa Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomidaerah, dipimpin oleh Kepala Dinas, dan setiap Kepala Dinasbertanggung jawab kepada Kepala Daerah sebagaimanadinyatakan dalam Pasal 124 UUPD;52.

Bahwa TERGUGAT III adalah penanggung jawab tertinggipemerintahan Negara Republik Indonesia di tingkat kotaBekasi dan berkedudukan sebagai wakil pemerintah ditingkatan kota Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2dan Pasal 24, dan Pasal 37 UUPD;82. Bahwa dalam era otonomi daerah sebagaimana dimaksuddalam UUPD, daerah yang pemimpin dipimpin oleh Walikotamemiliki beberapa kewajiban.

Salah satunya adalahhalaman 21 dari 89 halaman perkara No. 397/P DT/2017/PT.BDG.83.84.85.86.87.melindungi masyarakat dan menyediakan fasilitas umumyang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf adan huruf g UUPD;Bahwa TERGUGAT Ill sebagai Kepala Daerah memiliki tugas danwewenang untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerahdan mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sebagaimanadinyatakan dalam Pasal 25 huruf a dan huruf e UUPD;Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenang TERGUGAT IIIdalam

hal koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerahprovinsi sebagaimana tersebut di atas, TERGUGAT III membawahiperangkat daerah provinsi yang salah satunya adalah Dinas Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) UUPD;Bahwa Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah,dipimpin oleh Kepala Dinas, dan setiap Kepala Dinas bertanggungjawab kepada Kepala Daerah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal124 UUPD;Bahwa Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan seseorang tidakhanya bertanggung

Fotokopi Surat Keterangan NJOP UUPD Nomor : 14/1.722.3 tanggal10 Januari 2014.100).Fotokopi Surat Permohonan Peralihan Hak tertanggal 23 Desember2014 dari Sri Budi Ningsih, SH., kepada Kepala Kantor PertanahanKota Administrasi Jakarta Selatan ;101).Fotokopi bukti pembayaran pendaftaran permohonan peralihan hakKantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 24Desember 2014 atas nama Sri Budi Ningsih ;102).Fotokopi Minuta Akta Jual Beli No. 293/2014 tanggal 23 Desember2014, PPAT Lies

Fotokopi KTP atas nama Sri Budi Ningsih dan Jeffrey Charles Tan ;107).Fotokopi Resi Pembayaran SPPT PBB tanggal 23 Desember 2014atas nama Wajib Pajak Iping Nuryadin, Drs. ;108).Fotokopi Surat Keterangan NJOP UUPD Nomor : 14/1.722.3 tanggal10 Januari 2014 ;109).Fotokopi SSPDBPHTB atas nama PT. Bravo Target Selaras (lembar3) tertanggal 23 Desember 2014 ;110).Fotokopi Bukti Penerimaan Negara tertanggal 12 Desember 2014 atasnama Prof. Ir.

Iping Nuryadinkepada Siti Nurdiansyah/Sri Budi Ningsih, SH., tanggal 15 April 2018 ;Fotokopi Surat Keterangan NJOP UUPD Nomor : 14/1.722.3 tanggal10 Januari 2014.Fotokopi Surat Permohonan Peralihan Hak tertanggal 23 Desember2014 dari Sri Budi Ningsih, SH., kepada Kepala Kantor PertanahanKota Administrasi Jakarta Selatan ;Halaman 34 Putusan Nomor: 144/PID/2020/PT.DKI101).Fotokopi bukti pembayaran pendaftaran permohonan peralihan hakKantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 24Desember

Fotokopi Surat Keterangan NJOP UUPD Nomor : 14/1.722.3 tanggal10 Januari 2014 ;109).Fotokopi SSPDBPHTB atas nama PT. Bravo Target Selaras (lembar3) tertanggal 23 Desember 2014 ;110).Fotokopi Bukti Penerimaan Negara tertanggal 12 Desember 2014 atasnama Prof. Ir. Iping Nuryadin ;111).Fotokopi SSP tertanggal 19 Desember 2014 atas nama wajib pajakProp. DR. Iping Nuryadin (lembar 5) ;112).Fotokopi Surat Kuasa dari PT.

tahun 1971, Lulus SMA NegeriBerastagi 1975, Lulus S.1 (SH) Fakultas Hukum Unpar tahun 1981, Luluss2 (MH) Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta tahun 1956, Lulus S3(Dr) Pascasarjana Universitas Katolik Pahyangan Bandung 2005 danriwayat pekerjaan saksi adalah sebagai berikut Dosen Fakultas HuumUnpar sejak tahun 1984 sampai dengan sekarang;Bahwa yang terkait dengan badan usaha atau koporasi saksi kKemukakanuntuk perusahaan daerah, dasar hukumnya adalah UU No.5 tahun 1962tentang Perusahaan Daerah (UUPD

Selanjutnya dalam pasal 11 ayat 1 dikemukakan:21Anggota Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Badan Pengawassedangkan untuk Perseroan Komanditer dalam hal ini CV.Galuh BahariLestari untuk kegiatan seharihari diwakili oleh Direktur;Bahwa yang terkait dengan badan usaha atau koporasi saksi kKemukakanuntuk perusahaan daerah, dasar hukumnya adalah UU No.5 tahun 1962tentang Perusahaan Daerah (UUPD) dalam pasal 2 dikemukakan dalamUndangundang ini yang didirikan berdasarkan Undangundang ini yangmodalnya

Sehingga, ataspermohonan aquo Dinas Pelayanan Pajak UUPD Cakung kemudianmenerbitkan SPPT perubahan atas nama Umar Sjamdaru bin MuhamadSugeng Radjikin, padahal sebelumnya SPPT atas aset negara berupatanah aquo masih atas nama TERGUGAT IL.Bahwa atas serangkaian tindakan ilegal yang dilakukan oleh Sdr.

tidakberhak membangun di Tanah Objek Sengketa dan jugadikarenakan pembangunan tersebut dilarang oleh Kepala DinasTata Kota Kepala UPTD Wasbang Kecamatan Jati Asih bukanoleh TERGUGATI, dimana alasan Kepala Dinas Tata Kota KepalaUPTD Wasbang Kecamatan Jati Asih meminta kepada PENGGUGATuntuk menghentikan pembangunan karena pembangunan yangdilakukan oleh PENGGUGAT tanpa disertai Izin MendirikanBangunan (IMB) hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam SuratDinas Tata Kota Pemerintah Kota Bekasi No. 650/II/UUPD

pengembalian danatemuan BPKRI tentang dendaketerlambatan dan kekuraganvolume penimbunan rumahmedis dan paramedic TA 2012pada Dinas KesehatanKabupaten Keerom125.000.000 01/07/2016Setoran Dana Hasil TemuanBPKRI pada kas BendaharaDinas Kesehatan KabupatenKeerom40.309.060 27/21/2016Setoran pengembalian danaTemuan BPKRI tentang deddaketerlambatan dan kekuranganvolume penimbunan rumahmedis dan paramedic TA 2012pada Dinas KesehatanKabupaten Keerom56.778.175 20/11/2016Setoran hasil temuan inspektoratsisa UUPD

Fotokopi Surat Keterangan NJOP UUPD Nomor : 14/-1.722.3 tanggal 10 Januari 2014.100. Fotokopi Surat Permohonan Peralihan Hak tertanggal 23 Desember 2014 dari Sri Budi Ningsih, SH kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan ;101. Fotokopi bukti pembayaran pendaftaran permohonan peralihan hak Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal 24 Desember 2014 atas nama Sri Budi Ningsih ;102.

Fotokopi Surat Keterangan NJOP UUPD Nomor : 14/-1.722.3 tanggal 10 Januari 2014 ;109. Fotokopi SSPD-BPHTB atas nama PT. Bravo Target Selaras (lembar 3) tertanggal 23 Desember 2014 ;110. Fotokopi Bukti Penerimaan Negara tertanggal 12 Desember 2014 atas nama Prof. Ir. Iping Nuryadin ;111. Fotokopi SSP tertanggal 19 Desember 2014 atas nama wajib pajak Prop. DR. Iping Nuryadin (lembar 5) ;112. Fotokopi Surat Kuasa dari PT.