Ditemukan 1872 data
112 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hajjah Sukini sehinggaterjadi tumpang tindin hak (Over lapping) diatas tanah milik ParaPenggugat sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara PenelitianLapangan tanggal 30082001 No. 118/PPT/JS/2001 jo Surat Kepalakantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional No. 1.711.72/1122/31/PT/2000tanggal 19 Juli 2000 Perihal: Pembatan Sertifikat 206/Bintaro atas namaMariana Basaria Goeltom Harahap, Cs jo Surat Kantor PertanahanKotamadya Jakarta Selatan No. 1.7112/356/S/2002 tanggal 5 FebruariHalaman 4 dari 43 halaman
Bahwa terjadinya tumpang tindin hak (Over Lapping) diatas tanah milikPara Penggugat disebabkan kesalahan dan kelalaian Tergugat sendirisehingga menurut hukum, Tergugat harus mempertanggungjawabkankelalaiannya tersebut bukan sebaliknya malah menerbitkan ObjekSengketa yang sangat merugikan Para Penggugat karena jelaskepemilikan Para Penggugat atas hak milik No. 206/Bintaro sah menuruthukum;17.
Putusan Nomor 232 K/TUN/2013VII/2011 Tentang Tumpang Tindin SHM No. 206/Bintaro seluas 5.460M2 dari luas 6.820 M2 atas nama Ny. Mariana Basaria GoeltomHarahap dkk dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1243/Bintaroseluas 3.140 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1284/Bintaroluas 2100 M2 atas nama PT. Tunas Ridean, Tbk (Terbanding Il)terletak di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan (dahuluCiputat), Kotamadya Jakarta Selatan.
Nomor SK:258/HM/BPN. 31/BTL/2011 tanggal 29 November 2011 TentangPembatalan Sertifikat Hak Milik No. 206/Bintaro atas nama NyonyaMariana Basaria Goeltom Harahap, Soerjanti Hasna Goeltom, EduardPartogi Hasudungan dan Irene Sondang Tiurmasari, atas tanah yangterletak di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan (dahuluCiputat), Kotamadya Jakarta Selatan (Vide Bukti T1);Yang didasarkan pada:Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kasus Pertanahan No. 06/Spb/DV/VII/2011 Tentang Tumpang Tindin SHM No. 206/Bintaro
544 — 597 — Berkekuatan Hukum Tetap
Desember 2010 dan yang terakhir dengan Surat Nomor010/SCC/V/17 tanggal 23 Mei 2017 serta terhadap permohonanperpanjangan izin reklamasi tersebut tidak pernah ditolak oleh MenteriPerhubungan, oleh karenanya Penggugat selaku pemegang izin reklamasiyang beriktikad baik sudah sepatutnya mendapatkan prioritas untukmemperoleh perpanjangan izin reklamasi; bahwa ternyata rencana reklamasi lahan seluas 22,0198 ha oleh PTPelabuhan Indonesia III (Persero) titik koordinat tapak reklamasi seluas22,0198 ha, tumpang tindin
ANDRY K.P. JUNI
Termohon:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PULANG PISAU
198 — 162
Terdapat tumpang tindin Hak Atas Tanah; ataug. Terjadi kesalahan lainnya yang bersifat Hukumadministratif.4. Bahwa terhadap pelaksanaan Pendaftaran tanah/PenerbitanSertipikat harus sesuai dan selaras dengan peraturan perUndangUndangan terkait; Putusan Perkara Nomor :3/P/FP/2021/PTUN.PLKHalaman 23 dari 59 Halaman5.
Walaupun demikian Termohon tetap memproses Permohonan tersebutdengan melakukan Pengukuran Bidang Tanah Pemohon, akan tetapi olehkarena hasil pengukuran bidang tanah Pemohon diketahui Termohontumpang tindin dengan Bidang Tanah Genesis dimana hal tersebut sejalandengan Keterangan saksi Pemohon dibawah sumpah atas nama Olie Bididan Agus, S.E yang pada pokoknya menyatakan bahwa diatas tanahPemohon seluruhnya tumpang tindih dengan Tanah Genesis, oleh karenanyaTermohon menangguhkan sementara penerbitan
Selain itu, apabila Termohon tetap menerbitkan Sertipikat Hak atasTanah yang dimohonkan Pemohon, sementara Termohon telah mengetahuidengan jelas adanya ketidaklengkapan data yuridis serta adanya masalahtumpang tindin diatas bidang tanah yang dimohonkan, Majelis Hakimberpendapat hal tersebut akan bertentangan dengan asasasas umumpemerintahan yang baik khususnya Asas Kecermatan serta prinsip kehati Putusan Perkara Nomor :3/P/FP/2021/PTUN.PLKHalaman 58 dari 59 Halamanhatian, hal tersebut juga sejalan
990 — 5236
PTUN No.02/B/2014/PT.TUN.MKS, tanggal 7 Maret2014 jo.Putusan Kasasi No.225 K/TUN/2014 tanggal 17 Juli 2014(selanjutnya disebut Rezim Putusan Kasasi 225)atas dasar penilaianbahwa IUP milik PARA PENGGUGAT tumpang tindin secarakeselurunhandengan PT. Aneka Tambang, Tbk;. Bahwa KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA sesungguhnya inginmematikan hakhak hukum IUP PARA PENGGUGAT.
Apabila dibaca secara parsial, seolah Dirjen mempunyaikewenangan untuk mengevaluasi WIUP tidak tumpang tindin guna terbitnyaSertifikat CnC.Ketentuan ini harus dibaca secara sistematisdengan ketentuanalasan pencabutan IUP (Pasal 119 UU Minerba)dan sengketa IUP melaluipengadilan dan arbitrase dalam negeri (Pasal 154 UU Minerba) sebagai satusistem peraturan perundangundangan.
Halhal yang menyangkutaspek kewilayahan termasuk isu mengenai tumpang tindin merupakan domainevaluasi penerbitan Pengumuman Penetapan IUP Clear and Clean. Olehkarena itulah pada pengumuman tersebut biasanya juga terdapat IUPIUPyang dicabut apabila terdapat tumpang tindih terkait wilayah penambangan;Namun demikian, dasar atau alasanalasan dalam Gugatan ParaPenggugat pada pokonya hanya menyangkut aspek kewilayahan, yaitumengenai isu adanya tumpang tindih izin.
Artinya, Sudahtidak ada lagi tumpang tindin antara WIUP Para Penggugat dan WIUPTergugat II Intervensi karena apabila terdapat tumpang tindih, maka Tergugattidak akan menerbitkan nama Tergugat Il Intervensi dalam PengumumanPenetapan Clear and Clean Ke27.
Pasal 5 ayat (2) huruf b Permen ESDM No.43/2015);Dalam hal ini, apabila Para Penggugat tidak menerima PengumumanPenetapan Clear and Clean Ke27, maka yang digugat seharusnya adalahPengumuman Penetapan Clear and Clean Ke27 karena dalam Pengumumantersebut menyatakan bahwa kritera kewilayahan Tergugat II Intervensi telahdipenuhi, termasuk tidak adanya tumpang tindin dengan WIUP lainnya;Hal ini juga didasarkan juga dengan terbitnya Putusan MA 225, yang padapokoknya menyatakan Keputusan 158 di Wilayah
1.HAMNI
2.SA'DIAH
3.AMAH
Tergugat:
1.PT. ANGKASA PURA I PERSERO cq. PT. ANGKASA PURA I PERSERO BANDARA SYAMSUDIN NOOR BANJARMASIN
2.PANITIA PENGADAAN TANAH KOTA BANJARBARU
3.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan c q Badan Pertanahan Nasional Banjarbaru
4.Lurah Syamsudin Noor
106 — 39
dari manapundan bukan pihak yang bertugas mengurus Pembebasan Tanah yangdilaksanakan oleh Angkasa Pura , hanya saja Daud tersebut lebihmengerti mengenai pembebasan tanah tersebut sehingga saksipercayakan untuk mengurus pembebasan tanah saksi kepada Daud;Bahwa luas tanah milik saksi yang diganti rugi oleh pihak AngkasaPura yaitu seluas + 4.000 *(empat ribu meter persegi) sesuai denganluas yang tertulis di Sporadik saksi;Bahwa sepengetahuan saksi pihak BPN pernah mengatakan bahwatanah saksi tumpang tindin
dengan tanah Para Penggugat padahaltanah saksi tidak pernah tumpang tindin dengan tanah Para penggugatdan saksi tetap berpegang teguh bahwa tanah milik saksi tidak pernahtumpang tindih;Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan bahwa tidak adatumpang tindih antara tanah saksi dengan tanah Para Penggugat dantanah Wawan;Bahwa tanah tersebut saksi dapatkan dari Junaidi, Junaidi itu sendiriadalah anak dari Ermas Dahri yang pada saat itu merupakan KepalaPadang;Bahwa sepengetahuan saksi Ermas Dahri bukan
tersebuthanya membaginya dengan Daud saja;Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut dibagikan oleh Dauddengan siapa saja;Bahwa saksi tidak ada membagi uang hasil pembebasan tanah saksidengan Sarimin;Halaman 19, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN BjbBahwa saksi mengetahui Para Penggugat tidak pernah bercerita bahwaPara Penggugat mendapat uang ganti rugi lebih sedikit dari saksi ataspembebasan tanah yang dilakukan oleh Angkasa Pura ;Bahwa saksi pernah membuat Surat Pernyataan bahwa tanah tidaktumpang tindin
kelompok;Bahwa tanda tangan dilakukan pada waktu peta Nominatif disetujui;Bahwa apabila selama 14 (empat belas) hari tidak ada keberatan berartisetuju dengan hasil pengukuran;Bahwa seharusnya tidak terjadi tumpang tindih karena semua yang hadirtanda tangan masingmasing pihak lalu tergambar bidangbidang tanahdan mengakui masingmasing pihak;Bahwa ada perbedaan senekfikan antara UndangUndang baru denganyang lama;Bahwa untuk tekhnis pengukuran sama;Bahwa dalam fakta dilapangan tidak terjadi tumpang tindin
Bahwa saksi mengetahuitanah milik Para Penggugat tidak pernah tumpang tindin dengan tanah milikSiapapun juga. Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui ada masalah tumpangtindih;Bahwa SKT tanah saksi tahun 1977 atas nama ERMAS DAHRI. Bahwasaksi tidak mengetahui lebih tua SKT Para Penggugat atau SKT tanah milik saksikarena kapan keluarnya SKT tanah milik Para Penggugat, saksi tidakmengetahui.
EVA ELANA KIMBAL
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO
284 — 174
Bahwa, Tergugat dengan tidak dilakukan pengukuran, penelitian tentangkelengkapan data tanah baik data fisik dan data yuridis sehingga timbul 3(tiga) sertifikat yang tumpang tindin dalam satu obyek sengketa aliassertifikat ganda, maka Tergugat telan melanggar asasasas umumpemerintahan yang baik yaitu : a) asas kepastian hukum yang artinya secara materiil menghalangi badanpemerintah untuk menarik kembali suatu ketetapan dan mengubahnyayang menyebabkan kerugian yang berkepentingan, kecuali karena 4hal
Bahwa berkaitan dengan dalildalil Penggugat yang menyatakan dasardari kepemilikan hak atas tanahnya adalah bahwa Penggugat selakusalah satu ahli waris dari Levi Johanes Kimbal yang mempunyai Hak MilikNomor 680/Desa Janti, terbit tanggal 21 Oktober 2005 yang diuraikandalam Surat Ukur tanggal 19092005, Nomor 00051/18.14/2005, luas276 M2 yang mengklaim telah terjadi tumpang tindin dengan kedua HakMilik Obyek perkara a quo seyogyanya harus dibuktikan dengan adanyaBerita Acara Pengembalian Batas yang
danHalaman 38 dari 43 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2018/PTUN.SBY.ditemukan fakta hukum bahwa letak bidang tanah sebagaimana yang tercatatdalam akta jual beli tersebut tumpang tindin sebagian dengan hak atas tanah yangtercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 721/Desa Janti,terbit tanggal 09 Juni 2006,Surat Ukur tanggal 27042006 No. 00023/18.14/2006, Luas 235 m?
42 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 449 K/TUN/2015Milik Nomor 346/Sario Utara telah mencederai rasa keadilan dankepastian hukum yang ada dikarenakan sengketa yang terjadi hanyalahatas sebagian kecil tanah dari keseluruhan tanah Sertipikat Hak MilikNomor 346/Sario Utara namun yang dibatalkan adalah seluruh sertipikattersebut, harusnya Majelis Hakim Judex Facti memutuskan setelahmelinat fakta hukum yang ada untuk melakukan perubahan terhadapSertipikat Hak Milik tersebut apabila memang Sertipikat Hak MilikPemohon Kasasi tumpang tindin
Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hakselain yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a danhuruf b, yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah sesuaicontoh Lampiran 9;Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) tersebut telah jelas adanya pemeriksaanyang dilakukan atas tanah yang dimohonkan hak milik tersebutdisesuaikan dengan buku tanah yang ada apakah tanah yangdimohonkan hak milik tersebut tumpang tindin dengan tanah yangsudah terdaftar atau tidak, hal inilah yang meyakinkan kami
87 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa seluruh dalil Gugatan Penggugat tidak sistematis dantumpang tindin dalam Positanya sehingga menimbulkanketidakjelasan maksud dan tujuan Penggugat mengajukan Gugatana quo melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat di mana antara Posita dengan Petitum Gugatantidak jelas, tidak sinkron dan tidak sistematis serta tidak mempunyaihubungan kwalitas satu sama lain.
Bahwa seluruh dalil Gugatan Penggugat tidak sistematis dantumpang tindin dalam Positanya sehingga menimbulkanketidakjelasan maksud dan tujuan Penggugat yaitu antara Positadengan Petitum Gugatan tidak jelas, tidak sinkron dan tidaksistematis serta tidak mempunyai hubungan kualitas satu sama lain.Oleh sebab itu Gugatan a quo harus dinyatakan Gugatan yang kaburdan samarsamar (obscuur libel) sehingga akibat hukumnya harusdinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)sebagaimana dalam Yurisprudensi
299 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
133/PUUXIII/2015 juncto Nomor 34/PUUXI/2013) yang dapatdibenarkan sepanjang penerbitan keputusan Terbanding sekarangTermohon Peninjauan Kembali dilakukan secara terukur dan dalamrangka perwujudan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik(AAUPB); (c) bahwa judex facti telah keliru dalam hukum acara yangditetapkan dalam UndangUndang Pengadilan Pajak tidak diaturpemeriksaan atas pengajuan surat keberatan dari Pemohon PeninjauanKembali kepada Termohon Peninjauan Kembali, sehingga akanmenimbulkan tumpang tindin
117 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1988 K/Pdt/2019.Penggugat atas objek sengketa dengan tanda bukti sertifikat hak milikTergugat dan Tergugat II atas objek sengketa berada pada objek yang samaatau telah terjadi tumpang tindin atas penerbitan tanda bukti hak atas objeksengketa, akan tetapi dikarenakan tanda bukti sertifikat hak milik atas namaPenggugat terbit terlebin dahulu dari pada tanda bukti sertifikat hak milik atasnama Tergugat dan Tergugat II dan terbitnya tanda bukti sertifikat hak milikatas nama Tergugat dan Tergugat
Terbanding/Penggugat : PT Putra Dermawan Pratama diwakili oleh Adi Haliem
432 — 255
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:a. peringatan tertulis;b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasiatau operasi produksi; dan/atauc. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.Menimbang, kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketadidasarkan atas kewenangan atribusi yang diperolehnya dari Pasal 37 UndangUndang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ;Menimbang, bahwa salah satu alasan diterbitkannya objek sengketaadalah terjadinya tumpang tindin
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA
157 — 62
Begitu ditemukan tumpang tindin SHM bersurat ukur (sertifikat standar)ketemu SHM No. 1490 bergambar situasi (sertifikat sementara) tidak adaalasan untuk mengambangkan masalah, harus bersikap tegas bahwa SHMNo. 1490 objek perkara sertifikat sementara yang harus dikoreksi.
67 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pada tanggal 2 Juni 2010 Penggugat mengadakan pertemuanlanjutan dengan pihak PT Tepian Ngadengan yang disaksikan oleh pihakpemerintah dan unsur terkait lainnya yang menghasilkan berita acarakesepakatan penyelesaian permasalahan lahan antara kelompok Tani KutaiMandiri dengan PT Tepian Ngadengan dalam arti lahan lokasi KelompokTani Kutai Mandiri yang izinnya telah tumpang tindin dengan PT TepianNgadengan direlokasi sehingga tidak tumpang tindih lagi dengan lahanperusahaan tersebut;8.
131 — 38
Kutai Timur yang ditandatangani olehPelawan / Tergugat yang ternyata Izin Usaha Pertambangan tersebutmengalami tumpang tindin dengan IUP PT.
Pokok Perkara, yang mengatakan Pelawan / Tergugat telahmelaksanakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh BupatiKutai Timur dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No188.4.45/83/HK/IV2008 tertanggal 18 Pebruari 2008, hal ini adalah tidakbenar, karena tidak pernah ada Lokasi Kuasa Pertambangan atas nama PTSurya Bara yang diserahkan kepada Terlawan / Penggugat, kecuali Pelawan/ Tergugat sendiri lah secara pribadi mengurus secara tidak benar yangmana Lokasi tersebut ternyata tumpang tindin
Keputusan Bupati KutaiTimur Nomor ; 188.4.45/83/HK/IV2008 tertanggal 18 Februari 2008 tentang IzinUsaha Pertambangan (IUP) Penyelidikan Umum Kepada PT Surya Kuttim MiningSeluas 15.033 Ha, yang terletak di Kecamatan Karangan dan Kecamatan KaubunKabupaten Kutai Timur, bukti ini menunjukkan bahwa tidak pernah ada lokasikuasa pertambangan atas nama PT Surya Bara yang diserahkan kepadaPenggugat, kecuali Tergugat secara pribadi mengurus secara tidak benar atasnama Penggugat yakni lokasi yang tumpang tindin
111 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada butir 2 halaman pertama Surat Tergugat Nomor 133,berbunyi sebagai berikut:"Bahwa terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut didugaoverlap/tumpang tindin dengan Sertifikat Hak Milik Nomor1673/Rawa Arum, terbit tanggal 22 Oktober 2007, seluas 16.619m? atas nama Maryadi Humaedi dan Sertifikat Hak Milik Nomor1672/Rawa Arum, terbit tanggal 22 Oktober 2007, seluas 8.186 m?atas nama Maryadi Humaedi;Halaman 4 dari 51 halaman.
Putusan Nomor 559 K/TUN/20144.6.4.7.selama dan sepanjang pertemuan tersebut didominasi secarakhusus mengenai terjadinya overlap/tumpang tindih Sertipikat hakatas tanah, yaitu; antara Keputusan Tata Usaha Negara Nomor1673 dan Nomor 1672 Objek Gugatan yang baru diterbitkan tahun2007 overlap/tumpang tindin dengan bagian Barat bidang tanahSertifikat HGB Nomor 15/1995 milik Penggugat.
berwarna merah tersebut terdiri dari 2 (dua)bidang tanah yang saling berbatasan, dan ternyata kedua bidangtanah tersebut telah menindih dan masuk hampir keseluruhannyadi dalam bagian Barat bidang tanah Sertifikat HGB Nomor 15/1995milik Penggugat;Pada tanggal 2 Juli 2013 tersebutlah Penggugat baru benarbenarmengetahui bahwa Penerbitan Keputusan Tata Usaha NegaraNomor 1673 dan Nomor 1672 Objek Gugatan tersebut olehTergugat bukan lagi diduga overlap/tumpang tindih, tetapi benarbenar sudah overlap/tumpang tindin
19 — 3
Sekolah untukmasuk kedalam ruangan tersebut terlebih dahulu, dan terdakwa MUHAMADARDHY NURILLAH Als NYOT Bin ZAINUDDIN mengikuti dengan cara yangsama ;Bahwa pada saat berada di dalam ruangan Kepala Sekolah, terdakwaMUHAMAD ARDHY NURILLAH Als NYOT Bin ZAINUDDIN dan saksi ANDRILESMANA Als ANDRI Bin NASRUN mengambil/mencuri barangbarangberupa, 1 (satu) unit Infocus Merk BENQ yang masih disegel (baru), 1 (satu)buah LCD Monitor Merk WEARNES berwarna hitam, dan 1 (satu) buahkarung berwarna putih yang di tindin
Kemudian saksi ANDRI LESMANA AlsANDRI Bin NASRUN memanjat jendela kayu ruang Kepala Sekolah untukmasuk kedalam ruangan tersebut terlebih dahulu, dan terdakwa mengikutidengan cara yang sama ;Bahwa pada saat berada di dalam ruangan Kepala Sekolah, terdakwa dansaksi ANDRI LESMANA Als ANDRI Bin NASRUN mengambil / mencuribarangbarang berupa, 1 (satu) unit Infocus Merk BENQ yang masih disegel(baru), 1 (Satu) buah LCD Monitor Merk WEARNES berwarna hitam, dan 1(satu) buah karung berwarna putih yang di tindin
Nomor 10/Pid.B/2017/PNTpgAls ANDRI Bin NASRUN memanjat jendela kayu ruang Kepala Sekolah untukmasuk kedalam ruangan tersebut terlebih dahulu, dan terdakwa mengikutidengan cara yang sama ;Bahwa benar pada saat berada di dalam ruangan Kepala Sekolah, terdakwadan saksi ANDRI LESMANA Als ANDRI Bin NASRUN mengambil / mencuribarangbarang berupa, 1 (satu) unit Infocus Merk BENQ yang masih disegel(baru), 1 (Satu) buah LCD Monitor Merk WEARNES berwarna hitam, dan 1(satu) buah karung berwarna putih yang di tindin
saksi ANDRILESMANA Als ANDRI Bin NASRUN memanjat jendela kayu ruang KepalaSekolah untuk masuk kedalam ruangan tersebut terlebih dahulu, dan terdakwamengikuti dengan cara yang sama ;Menimbang, bahwa pada saat berada di dalam ruangan Kepala Sekolah,terdakwa dan saksi ANDRI LESMANA Als ANDRI Bin NASRUN mengambil /mencuri barangbarang berupa, 1 (satu) unit Infocus Merk BENQ yang masihdisegel (baru), 1 (satu) buah LCD Monitor Merk WEARNES berwarna hitam,dan 1 (satu) buah karung berwarna putih yang di tindin
189 — 182
kepada umum tetapi secara spesifik ditujukankepada Edja Kalmawidjaya 222522 noe sone nen nnn Bahwa objek sengketa tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat finalkarena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain yang lebih tinggi dankeputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat Bahwa oleh karena Tergugat telah menerbitkan objek sengketa maka Para Penggugatorang yang berkepentingan langsung dengan terbitnya objek sengketa tersebut karenatelah menimbukan tumpang tindin
SLAMET
Terdakwa:
JOKO RIYANTO Bin WIDODO
31 — 10
SLAMET yang isinya alamat pengambilan sabuyang terdakwa beli sebelumnya @.pr3an klego ksltn,gg stlh jembatan kkri (kostshofi),,oks LA bold tindin bambu didpn ujung akhr bangunan ,knn jln.clear kori ;Kemudian terdakwa menuju alamat tersebut dan sekira pukul 16.05 WIB terdakwatiba dialamat pengambilan tersebut dan setelah ketemu terdakwa mengambil 1(satu) bungkus bekas rokok LA berisi 1 (Satu) paket sabu dibungkus plastik klip dililitisolasi hitam kemudian terdakwa simpan di kantong bagian dalam jaket
SLAMET yang isinya alamat pengambilan sabuyang terdakwa beli sebelumnya @.pr3an klego ksltn,gg stlh jembatan kkri (kostshofi),,oks LA bold tindin bambu didpn ujung akhr bangunan ,knn jln.clear kbriKemudian terdakwa menuju alamat tersebut dan sekira pukul 16.05 WIB terdakwatiba dialamat pengambilan tersebut dan setelah ketemu terdakwa mengambil 1(satu) bungkus bekas rokok LA berisi 1 (Satu) paket sabu dibungkus plastik klip dililitisolasi hitam kemudian terdakwa simpan di kantong bagian dalam jaket
81 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan perbuatan Tergugat Il Badan Pertanahan Kota Manado,yang tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat merubahbatasbatas tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1922/Tikala Baru atasnama Tergugat II Budiono sehingga telah tumpang tindin dengan tanahmilik dari Para Penggugat yang telah dikuasai berdasarkan surat ukurtanah garapan dan tanah hak milik yang telah disertifikatkan dengannomor Hak Milik Nomor 463/Taas milik dari Penggugat Johnny JanMogonta adalah perbuatan melawan hukum;8.
20 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penggugat tersebuttidak dapat dibenarkan, Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkanhukum dengan pertimbangan sebagai berikut :Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 25 Juli 2011menurut saksi dari Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo, Kasong, SH.Kepala Seksi Sengketa Tanah dan Harfah, SH, Kasi sengketa dari BadanPertanahan Nasional Palopo, telah terjadi tumpang tindin