jika saya (Tergugat)sudah berada di lokasi tempat bekerjanya); Selalu menolak ajakan suami (jemput kerja istri) memilin diantar oranglain atao ojeg; Adanya kecurigaan kepada Penggugat bahwa media sosialnyadinonaktifkan;Pada Nomor 6 : Tidak benar bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugatsejak tahun 2017 yang kenyataan puncak perselisihan terjadi pada bulanApril 2019, ketika saya melarang istri saya untuk TIDAK mengikutikegiatan/menjadi PPK (Panitia Pelaksana Kecamatan) Politik Pilpres,Pileg

SUKIRNO, yang telah memberikanketerangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;Bahwa Saksi menyatakan di partai berkarya sejak tahun 2017 saksimerupakan Ketua DPW Partai Berkarya Propinsi Jambi ;Bahwa Saksi menerangkan setelah pileg memang aktifitas bekurang,pada saat pileg aktifitas tinggi, DPW Jambi ikut di legislative tingkat DPRHalaman 144 dari 193 Halaman Putusan Perkara Nomor: 182/G/2020/PTUNJKTRI, DPRD Prov.

:Bahwa Saksi menerangkan bahwa sekarang kedudukan saksi sebagaiKetua Harian DPP Partai Beringin Karya atau Berkarya, yang jugasebagai Sekretaris Presidium Penyelamat Partai Berkarya (P3B);Bahwa Saksi menerangkan Majelis Tinggi diatur oleh AD/ART adalahuntuk memberikan pertimbangan dan nasehat untuk dilaksanakan olehbadan pengurus partai, dalam hal ini telah dilakukan rapat Majelis Tinggiyang salah satu itemnya adalah meminta kepada badan pengurus harianuntuk menindak lanjuti pasca pileg yaitu untuk

ketua umum apabila tidakditindaklanjuti hasil kKeputusan Majelis Tinggi untuk melakukan evaluasiHalaman 152 dari 193 Halaman Putusan Perkara Nomor: 182/G/2020/PTUNJKTdan untuk menata ulang partai ini Kembali menuju ke pemilu 2004 makaakan dilakukan penyelamatan partai;Bahwa Saksi mengatakan suratnya jelas bahwa meminta kepada DPPuntuk melakukan evaluasi Partai Berkarya dan untuk menata ulangkembali partai berkarya untuk menuju pemiu di tahun 2024 karenadirasakan oleh Majelis Tinggi bahwa pasca pileg

sudah selesaikeputusan juga selesai, maka partai mau diapakan lagi;Bahwa Saksi menerangkan pembentukan Presidium Penyelamat Partai(P3B) itu perintah/amanat secara tersurat dan secara tersirat karenadalam surat tersebut tertera apabila keputusan Majelis Tinggi yangdikirim kepada DPP juga ketua umum itu tidak ditindaklanjuti Makasebagai tindak lanjutnya akan dilakukan penyelamatan, jadipenyelamatan inilah yang merupakan dasar terbentuknyapresidium penyelamat partai dalam rangka menuju pileg 2024 ;

Majelis Tinggi itumenuntut untuk dilakukan rapat pleno gunanya untuk melakukanevaluasi perjalanan partai pasca pileg 2019;Bahwa Saksi menyatakan merasa tidak dipecat tapi rumornya ada,artinya Saksi sebagai sekretaris P3B menganggap itu semua hanyarumor karena apabila dipecat maka prosedurnya tidak demikian;Halaman 154 dari 193 Halaman Putusan Perkara Nomor: 182/G/2020/PTUNJKTAhli Dr. MARGARITO KAMIS, SH., M.HUM.

Bahwa Mahkamah Partai dengan Putusannya No. 237/DPPPHPU/2014 tertanggal 16 September 2014 telah dapatmenyelesaikan perselisihan internal partai terkait dengan Pileg 2014atas dasar pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pakta Integritas PartaiDemokrat tersebut, sehingga Pengadilan Negeri Samarindaharusmenyatakandirinyatidakberwenang untuk memeriksadanmengadili perkara ini.5.

Bahwa Mahkamah Partai dengan Putusannya No. 237/DPPPHPU/2014 tertanggal 16 September 2014 telah dapatmenyelesaikan perselisihan internal partai terkait dengan Pileg 2014atas dasar pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pakta Integritas PartaiDemokrat tersebut, sehingga Pengadilan Negeri Samarinda harusmenyatakandirinyatidakberwenang untuk memeriksadanmengadili perkara ini.5.

barang ke Kab/Kota; BAPP Nomor 57/BAPP/PPHP/VII/2016; BAST Nomor 43/BAST/PPHP/VII/2016;44) SPK Addendum Nomor 05/PPKSPK/V/2014Paket PekerjaanPengadaan Barang Formulir Model C dan D untuk logistik PemiluAnggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 (dengan PT TemprinaMedia GrafikaSurabaya) beserta: Asli bukti Tanda terima pengiriman barang ke Kab/Kota; BAPP Nomor 18/BAPP/PPHPIIII/2016; BAST Nomor 14/BAST/PPHP/III/2016;45) Pengadaan Bahan Penyebaran Informasi Pemilu 2014 PembuatanPamflet, Leaflet, dan Poster) Pileg

Sus/2017 BAPP Nomor 18/BAPP/PPHP/III/2016; BAST Nomor 14/BAST/PPHP/III/2016;45) Pengadaan Bahan Penyebaran Informasi Pemilu 2014Pembuatan Pamflet, Leaflet, dan Poster) Pileg;46) SK Hukuman Disiplin berupa (Surat Perintah, Hukuman DisiplinTeguran Tertulis, Pernyataan Tidak Puas dan Usulan pelepasanJabatan sebagai Kasubbag Hukum) atas nama Sdr. AntonYuliono, S.H;47) SK Hukuman Disiplin berupa (Surat Perintah, Hukuman DisiplinTertulis, Pernyataan Tidak Puas) atas nama Sdr. Ach.

Rani;e Surat Nomor 30/INT/DPP.PD/IV/2010 tanggal 19 April 2010 tentangInstruksi Pelaksanaan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) AnggotaAnggota DPRD di Provinsi Aceh;e Surat Nomor 145/INT/DPP.PD/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010, tentangPenundaan Proses Pemberhentian Antar Waktu (PAW) AnggotaAnggotaDPRD AnggotaAnggota DPRD di Provinsi Aceh;e Surat Nomor 129/INT/DPP.PD/I/2012 tanggal 24 Januari 2012, tentangPenyelesaian Sengketa Internal Pileg 2009;Adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;8Menyatakan

janjikanterdakwa kepada saksi Wahono Bin Kunandar untuk berangkat ke Amerikadipekerjakan di rumah makan yang positif akan di berangkatkan pada bulanMei 2014 ternyata tidak di tepati oleh terdakwa dan ternyata janjijanjjterdakwa hanya berbohong saja, selanjutnya saksi Wahono Bin Kunandarmenanyakan kembali kepada terdakwa sehubungan dengan waktukeberangkatannya ke Amerika, selanjutnya terdakwa berjanji lagi kepadasaksi Wahono Bin Kunandar bahwa saksi Wahono Bin Kunandar akan diberangkatkan sehabis Pileg

dalam bulan Mei 2014 dengan alasan katanyaMenteri Tenaga Kerja baru ngurusi pilkada, akan tetapi setelah Pileg 2014ternyata janjijanji terdakwa kepada saksi Wahono Bin Kunandar hanyaberbohong dan tidak di tepati lagi, Kemudian saksi Wahono Bin Kunandarmenanyakan kembali kepada terdakwa dan terdakwa membuat alasan yangtidak jelas kepada saksi Wahono Bin Kunandar dengan alasan karenaVisa belum jadi, Kemudian saksi Wahono Bin Kunandar menanyakankembali kepada terdakwa dan terdakwa berkata untuk menunggu

Putusan Perkara Nomor : 29/Pid.B/2015/PN.Jpadi pekerjakan di rumah makan yang positif akan di berangkatkan padabulan Mei 2014 ternyata tidak di tepati oleh terdakwa dan ternyata terdakwahanya berbohong saja, selanjutnya saksi Wahono Bin Kunandarmenanyakan kembali kepada terdakwa sehubungan dengan waktukeberangkatannya ke Amerika, selanjutnya terdakwa berjanji lagi kepadasaksi Wahono Bin Kunandar bahwa saksi Wahono Bin Kunandar akan diberangkatkan sehabis Pileg dalam bulan Mei 2014 dengan alasan katanyaMenteri

Tenaga Kerja baru ngurusi pilkada, akan tetapi setelah Pileg dalambulan Mei 2014 janjijanji terdakwa kepada saksi Wahono Bin Kunandarhanya berbohong dan tidak di tepati lagi , kemudian saksi Wahono BinKunandar menanyakan kembali kepada terdakwa dan terdakwa membuatalasan yang tidak jelas kepada saksi Wahono Bin Kunandar dengan alasankarena Visa belum jadi, kemudian saksi Wahono Bin Kunandarmenanyakan kembali kepada terdakwa dan terdakwa berkata untukmenunggu habis pemilu 2014 , dan ternyata setelah

memberikan kesempatan kepada khalayak umum untukbermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaanHal 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 53/Pid.B/2019/PN Plpuntuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatanadanya sesuatu syarat atau dipenuhinya seuatu tata cara, yang dilakukanoleh ParaTerdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal padasaat Para Terdakwa bersama Taufiq dan Aris berkumpul di PoskoPemenangan Pileg

Nias Selatan sesuai nomor temuan 008/TM/PILEG/IV/2014. ; Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 Matius KuharapkanDuha sebagai petugas PPL di TPSII Hilialitosaua melaporkandugaan pelanggaran Pemilutersebut. ; = Bahwa petugas KPPS TPSII Hilialitosaua tidak memberikansalinan berita acara pemungutan dan perhitungan suara, serta hasilpenghitungan suara (formulir model C1) kepada Pengawas PemiluLapangan (PPL) yang bertugas di TPSIIHilialitosaua. ; Bahwa dasar saksi meneruskan laporan temuan tersebutadalah

SAKSI TOTOK RUDIANTO Bin SULAIMAN, dibawah sumpahmenerangkan padapokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi bersama rekansaksi yaitu Aiptu Hartono dan saksi Brigpol Binsar Parmonangan Simamora telahmelakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat melaksanakan Operasi CiptaKondisi menjelang Pileg Kabupaten Penajam Paser Utarakarena tanpa hak ataumelawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan NarkotikaGolongan bukan tanaman jenis shabushabu

SIMAMORA, dibawahsumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi bersama rekansaksi yaitu Aiptu Hartono dan saksi Brigpol Totok Rudianto telah melakukanpenangkapan terhadap terdakwa pada saat melaksanakan Operasi Cipta Kondisimenjelang Pileg Kabupaten Penajam Paser Utara karena tanpa hak atau melawanhukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu;Bahwa peristiwa tersebut terjadai

Sehingga untukmenyelesaikan perselisinan tersebut harus melibatkan keluarga keduabelah pihak TERGUGAT dan PENGGUGAT namun TERGUGAT belumdapat melibatkan keluarga mengingat jangan sampai mencederaipencitraan TERGUGAT dan PENGGUGAT sebagai Caleg padaperhelatan pesta demokrasi PILEG tanggal 17 April 2019;11.

Mustafad Ridwan, SH selaku bakal calon anggotaDPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Jawa Timur Nomor Urut 1 dari PartaiBulan Bintang, oleh Tergugat telah dicoret dan tidak dimasukkan dalamDaftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Provinsi Jawa Timurmerasa dirugikan atas tindakan dan perbuatan Tergugat selaku KomisiPemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, maka Penggugat mengajukanLaporan Sengketa Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur denganNomor Laporan 05/LP/PILEG/V1I/2013, tanggal 14 Juni 2013;10.Bahwa,

Bahwa Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan menurutketentuan UU Pileg maupun Peraturan Bawaslu No. 15 Tahun 2012 tentang TataCara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dimaksud;Il.

mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwaeksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidaklah bersifat ekseptif dan putusanpengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwaPenggugat melakukan tindak pidana pemilu adalah suatu hal yang keliru; Menimbang, bahwa dari jawab jinawab para pihak, Majelis Hakim mengetahui bahwa esensi permasalahan hukum dalam sengketa a quo berada dalamranah Hukum Administrasi Negara, khususnya Hukum Administrasi Negara dibidang Pemilihan Legislatif (Pileg

pertemuan internal DPC PartaiPDIP;Bahwa di acara tersebut yang diundang adalah kader DPC PDIP namunSaksi tidak tahu apabila ada bukan kader yang hadir;Bahwa di acara tersebut ada pasion yang hadir;Bahwa pasion yang hadir pada saat itu adalah usungan partai PDIP yaitupasion nomor urut 1 Taufan PawePangerang Rahim dalam hal ini CalonWalikot Taufan Pawe;Bahwa dalam rapat internal partai tersebut membahas mengenaipertama badanbadan dan sayap partai, yang kedua rekrutmen Saksiuntuk Pilgub, Pilpres dan Pileg

Sus/2018/PN PreBahwa agenda rapat pada malam itu membahas tentang rencanaperekrutan Saksi untuk pileg dan pilpres;Bahwa benar undangan yang diperlihatkan oleh Penasihat Hukum adalahundangan yang lazim dipergunakan dalam partai karena ada tandatangan;Bahwa Saksi pada saat hadir rapat tidak membawa undangan, karenaSaksi hanya disampaikan lewat telepon dan WA;Bahwa rapat tanggal 03 April 2018 mengagendakan acara rapat tanggal06 April 2018;Bahwa pada rapat tanggal 03 April 2018 Saksi tidak hadir untukpenentuan

diSekretariat Partai PDIP Kota Parepare namun Saksi tidak hadir padasaat itu;Bahwa pada rapat tanggal 3 April 2018 dibahas kelanjutan untuk rapattanggal 6 April 2018;Bahwa yang hadir pada saat rapat tanggal 3 April 2018 adalah PengurusDPC, Pengurus PAC, dan Pengurus Ranting;Bahwa pada rapat tanggal 3 April 2018 tidak mewajibkan untukmembawa orang sebanyak 20 (dua puluh) orang;Bahwa Saksi pernah mendengar pada rapat tanggal 3 April 2018 untukmenghadirkan orang untuk persiapan rekrutmen Saksi untuk Pileg

rangkarapat konsolidasi Partai Demokrat;Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau aula pertemuan tersebut dipakaiuntuk kampanye dan setahu Saksi aula tersebut digunakan untuk rapatkonsolidasi Partai Pengusung TAUFAN PAWE;Bahwa sepengetahuan Saksi Partai Demokrat memakai aula tersebutbaru 1 (satu) kali dan rencananya Partai Demokrat akan memakai lagiaula tersebut untuk rapat konsolidasi;Bahwa sepengetahuan Saksi pertemuan ke 2 (dua) yang akan dilakukanPartai Demokrat untuk membahas persiapan Saksi untuk Pileg

Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan ( KIP ) Aceh ;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, timbulnya Sengketa Tata UsahaNegara Pemilu a quo diawali dengan adanya tanggapan atau masukan dari masyarakatdalam hal ini laporan dari ZULKARNAIN, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa TingkemAsli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah terhadap KIP Aceh atas dugaanPelanggaran pada Penetapan DCT Anggota DPRK Bener Meriah atas nama Penggugat dan ll kepada Bawaslu Aceh sesuai dengan Nomor Laporan : 025/LP/PILEG

SAKSI AGUS SALIM ALS AGUS AK BILALANG, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan sebagai saksi dipersidangan yaitusehubungan masalah omongan H.Ruslan ;Bahwa yang memberitahu saksi maslah sms tersebut adalah saudara gozi ;Bahwa Gozi mengatakan hal tersebut sebelum pileg dan waktu itu kami sedang berada dilahan jagung milik saudara Gozi ;Bahwa omongan H.Ruslan yang dikatakan oleh saudara Gozi kepada saksi adalahapabila H.

Ruslan mengatakan hal tersebut tapi Timsukses terdakwa yang mendengar H.Lodot mengucapkan kata kata tersebut yaitu PakJabaruddin dan Pak Muhammadong, di rumah Pak Chaeruddin Endung yang diucapkanSebelum Pileg ;Bahwa katakata yang diucapkan oleh H. Lodot adalah tolong potong lidah saya, capbadan saya dengan besi panas kalau saya tidak bisa mengalahkan Biok ;Bahwa tidak ada masalah hutangpiutang antara Terdakwa dengan H.

Menimbang, bahwa selain mengajukan upaya keberatanadministratif sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut di atas,Penggugat juga telah membuat laporan kepada Panitia PengawasPemilihan Umum (Panwaslu) Kota Yogyakarta dengan Laporan Nomor :001/LP/PILEG/VI/2013 tertanggal 24 Juni 2013 yang dalam hal inidilaporkan oleh Made Dwi Putra selaku Kepala Sekretariat PDIPerjuangan Kota Yogyakarta.

HERMAN THMARIN mengikuti Pemilinan Pileg Legislatif DPRDKampar Tahun 2014 dan sebagian dana Penyertaan Modal PemerintahKabupaten Kampar Tahun Anggaran 2014 Terdakwa gunakan untukmembiaya biaya kampanye dari sdr.HERMAN THAMRIN kemudian sekitarbulan April 2014 dimana pada saat itu Sdr. HERMAN THAMRIN memintakepada Terdakwa untuk diberikan dana sebesar Rp.310.000.000.

KAK.e Bahwa pemberian fasilitas berupa pinjaman kepada saksi senilaiRp.300.000.000 tersebut ide tersebut tertuang pada saat dilaksanakanpembicaraan antara saksi dengan terdakwa BAKHRI YUSUF,DASRIAL, Saksi FER DWI SEPTIAN, tentang bagaimana caramemenangkan pileg yang saksi ikuti tersebut.e Bahwa untuk Rp.50.000.000 berupa pesanan baliho dan spanduk atasnama saksi sendiri di Divisi Percetakan PD.

HERMANTHAMRIN digunakan untuk membiayai kampanye Pileg Legislatif DPRDKampar Tahun 2014 Sdr. HERMAN THAMRIN.Halaman 63 dari 88 halaman Putusan No. 47/Pid.SusTpk/2016/PN. PbrMenimbang bahwa selain dari permintaan uang dari Sdr. HERMANTHAMRIN tersebut dimana sekitar awal tahun 2014 Sdr.

FERNUS LEONARDO TOMAMBA, dibawah janji pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polres Waropen berkaitan dengantindak Pidana Pemilu; Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 pada distrik Wapoga telahberlangsung orasi atau Kampanye terbuka yang dilaksanakan oleh PartaiDemokrat dalam rangka pileg dan pilpres periode 20192024 dan tempatpelaksanaan kampanye terbuka oleh Partai Demokrat berlangsung di Lapanganbola Kampung Pirare Distrik Wapoga Kabupaten Waropen

sertapenggadaian kendaraan pikep, yang kesemuanya di jual tanpa seijinPemohon.Bahwa terkait penggunaan uangnya penjualan atas harta dimaksud, yangkonon katanya Termohon untuk keperluan anak adalah tidak benar, karenadisamping, Termohon menjual harta tersebut, juga pula menggunakan uanganaknya sebasar Rp 30.000.000 yang kesemuanya kegunaan uang tersebuttidak jelas.Bahwa dengan demikian jelas sudah, bahwa uanguang dimaksud telah habisuntuk hamburhamburan Termohon yang diantaranya untuk pencalegandirinya pada Pileg