Pada tanggal 22 Maret 2006, KPKNL Jakarta telahmenerbitkan BeritaAcara Penyitaan terhadap PT Subur Ladang Andalan, PTBangun Maya Indah dan PT Duta Sumber Nabati;Pada tanggal 23 Maret 2006, KPKNL Jakarta telahmenerbitkan BeritaAcara Penyitaan terhadap PT Antar Mustika Segara;Pada tanggal 17 Juli 2007, KPKNL Jakarta telahmenerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan(SPPBS) terhadap PT Antar Mustika Segara, PT SuburLadang Andaian, PT Bangun Maya Indah dan PTDuta Sumber Nabati;14.

PT Irma Jaya.Bahwa terhadap mobil adalah menjadi barang sitaan di Kantor KepolisianRokan Hulu yang ditangkap polisi ketika Penggugat mengendrai mobiltersebut menuju Pekanbaru tanpa dilengkapi dokumen (suratsurat mobil).4. 1 (satu) unit Mobil Cold Diesel PS 120 tahun 2004 an. Ertihot manullang.Terhadap mobil ini telah dijual tahun 2011 (karena mengalami kerusakanberat).14.

Selanjutnya dengan tidak adanya upaya pelunasan dari debitur, melaluipengumuman dan dengan kekuatan surat paksa serta surat perintahpenjualan barang sitaan Nomor: SPPBS30/PUPNW.V/KP.02/1993, telahterlaksana pelelangan atas barang jaminan dari seluruh hakhakTergugat II telah disetorkan kepadanya dan dipotong biaya lelang daribiaya PUPN yang merupakan hak dari Pemohon PK (Tergugat danTergugat Ill);Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 463 PK/Pdt/201 1e.

menetapkan status barang sitaanNarkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktianperkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,kepentingan pendidikan dan pelatinan, dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dandihubungkan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwastatus barang

sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika selain dirampas untukNegara, dapat juga dimusnahkan;Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika dan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa barang bukti dalam perkara ini dapat dirampas untukNegara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan

terakhir ditempat ia ditemukan atau ditahan dan sebagian besartempat kediaman saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat PengadilanNegeri Sumedang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Bandung,Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2018/PN.Smdtanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual belli, menukar atau menyerahkanNarkotika Golongan yaitu jenis sabu dengan jumlah berat kotor 1,01 gram(sesuai Surat Ketetapan status barang

sitaan Nrkotika Nomor B1886/0.2.21/Euh.1/07/2018 tanggal 31 Juli 2018), berdasarkan Hasil PengujianLaboratorium Balai Besar Pengawas obat dan makanan di Bandung Nomor : RPM.01.03.9.1031.08.18.3679 tanggal 24 Agustus 2018. dan Laporan HasilPengujian No Contoh 18.093.99.05.05.0323.K jumlah contoh yang diterimabobot bersih 0,67 g , sisa contoh 0,43 g, perbuatan tersebut Terdakwa lakukandengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraian diatas, awalnya Terdakwabertemu dengan saksi

Sim ,berdasarkanSurat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika yang dikeluarkan oleh KepalaKejaksaan Negeri Prabumulih selaku Penuntut Umum, telah ditetapkan statusnyaadalah guna kepentingan pembuktian perkara pidana di persidangan (bukanuntuk pemanfaatan kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi serta pendidikandan pelatinan), sesuai permintaan Penuntut Umum diperintahkan agardimusnahkan;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dandijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar

Menetapkan Status Barang Sitaan (Barang Bukti) Berupa:v1 (satu) Bungkus Narkotika Gol.

maupun Terdakwa SURYA BASTARIE sekitar Rp.500.000 s/d Rp.2.500.000, per sekallipenjualan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang tanpa dilekatipita cukai;Bahwa kemudian pada tanggal 12 Mei 2015 Minuman Mengandung EtilAlkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai yang disimpan di gudang A TempatPenimbunan Pabean (TPP) Cikarang dipindahkan kedalam Kontainer olehPetugas Bea dan Cukai pada DirektoratUenderal Bea Dan Cukai padaKementerian Keuangan RI dikarenakan Gudang A akan dipergunakan untukmenyimpan barang

sitaan dari Bea Dan Cukai, kemudian setelah itu sekitartahun 2015 sampai dengan 2016 Terdakwa SURYA BASTARIE, Terdakwall RACHMAT HIDAYAT dan Terdakwa Ill KARYANTO serta HARYANTOatas perintah Sdr.

maupun Terdakwa SURYA BASTARIE sekitar Rp.500.000 s/d Rp. 2.500.000, per sekalipenjualan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang tanpa dilekatipita cukai;Bahwa kemudian pada tanggal 12 Mei 2015 Minuman Mengandung EtilAlkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai yang disimpan di gudang A TempatPenimbunan Pabean (TPP) Cikarang dipindahkan kedalam Kontainer olehPetugas Bea dan Cukai pada Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai padaKementerian Keuangan RI dikarenakan Gudang A akan dipergunakan untukmenyimpan barang

Pasal129 Ayat (4) KUHAP :(6) Dan membungkus barang sitaan sebagaimana Pasal 130 KUHAP ;Menimbang, bahwa Tata cara Penyitaan Dalam Keadaan Perlu danMendesak berdasarkan KUHAP adalah sebagai berikut :(1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harussegera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebihdahulu tanpa mengurangi ketentuan Ayat (1) Penyidik dapat melakukanpenyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segeramelaporkan kepada ketua pengadilan

Pasal129 Ayat (4) KUHAP ;(6) Dan membungkus barang sitaan sebagaimana Pasal 130 KUHAP ;Menimbang, bahwa Tata cara Penyitaan Dalam Keadaan TertangkapTangan berdasarkan KUHAP adalah sebagai berikut :1. Dalam hal tertangkap tangan Penyidik dapat menyita benda dan alat yangternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukantindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.Pasal 40 KUHAP;2.

Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor : SPPBS04/PUPNC.10.04/2011 tanggal 14 Maret 2011;Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut di atas, ObjekSengketa milik PENGGUGAT, telah TERANCAM untuk DILELANGdengan penetapan waktu pada tanggal 21 Juli 2011, dan jelasjelastindakan TERGUGAT 1 sampai dengan TERUGAT V telah menimbulkankerugian bagi PENGGUGAT;Bahwa tindakan TERGUGAT sampai dengan TERGUGAT IV denganmenetapkan hutang pokok tanpa dasar dan kemudian meletakkan bungaterhadap hutang pokok

Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor : SPPBS04/PUPNC. 10.04/2011 tanggal 14 Maret 2011.Bahwa suratsurat keputusan sebagaimana pada huruf a tersebut diatas dikeluarkan oleh Ketua Panitia Urusan Piutang Negara CabangDKI Jakarta merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 3 Undangundang Nomor 9Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peradilan TUN)yang menyebutkan Keputusan Tata Usaha

bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika danPrekusor Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika danPrekursor Narkotika tersebut dapatlah dilinat ketentuan Pasal 91 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : Kepalakejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentangpenyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik KepolisianNegara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari wajib menetapkan status barang

sitaan Narkotika dan PrekursorNarkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan danpelatihan, dan/ataudimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atasdihubungkan dengan Pasal 91 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2017/PN.Sim.

Menyatakan bahwa surat Ketetapan Status Barang Sitaan NarkotikaNomor B45/Q.4.14/Ep.3/09/2016 yaitu. barang bukti shabushabusebanyak 4 (empat) poket dengan berat 0,545 gram untuk dimusnahkanadalah sah6. Menyatakan barang bukti berupa : 4(Empat) Poket kecil yang diduga shabushabu1 (satu) HP merk Polytron Warna Hitam1 (satu) HP merk Nokia Warna Hitam1 (satu) Bungkus Rokok Sampoerna Mild Merah3 (tiga) Lembar Tisu(seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan)7.

terhadap barang bukti yang diajukan di persidangandipertimbangkan sebagai berikut: 1 (Satu) paket shabu dibungkus plastik klip dililit solasi warna merah di dalamkotak korek api kayu seberat + 0,38 gram beserta plastik pembungkusnyadengan berat bersih 0,142 gram, adapun dalam Surat Ketetapan Status BarangHalaman 26 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2017/PN MkdSitaan Narkotika Nomor: TAP028/0.3.44/Euh.1/10/2016 tanggal 20 Oktober 2016yang dikeluarkan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang ditetaokanbahwa barang

sitaan narkotika berupa 1 (satu) paket shabu dibungkus plastikklip dililit solasi warna merah di dalam kotak korek api kayu seberat + 0,38gram beserta plastik pembungkusnya dengan berat bersih 0,142 gram untukkepentingan pembuktian perkara atas nama Tersangka Martin Mulyono Hady AliasGepeng Bin Hadi Sugiyanto, sedangkan pembuktian atlas perkara a quo telahselesai, maka dengan tetap berpedoman pada Penielasan Pasal 101 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 91 UndangUndang Nomor35 Tahun

Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika, yang dikeluarkan oleh KepalaKejaksaan Negeri Jambi, No. : TAP54/N.5.10/Epp.1/02/2017, tanggal 24Februari 2017, yang pada pokoknya Menetapkan Status Barang SitaanNarkotika berupa : 92 (Sembilan puluh dua) paket narkotika jenis shabushabu beratbersih 7,90 gram, 49 (empat puluh Sembilan) butir pit warna hijau seberat 16,30gram, 1 (satu) buah handphone Samsung atas nama Tersangka SUDARMANAls GODANG Bin ARSAN, agar dimusnahkan sebagian besar dengandisisinkan

bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika danPrekusor Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika danPrekursor Narkotika tersebut dapatlah dilinat ketentuan Pasal 91 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : Kepalakejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentangpenyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik KepolisianNegara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari wajib menetapkan status barang

sitaan Narkotika dan PrekursorNarkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikandan pelatihan, dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atasdihubungkan dengan Pasal 91 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barangsitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat

Di mana, padasaat pelelangan barang sitaan untuk menutupi kerugian yang dialamiTergugat, harga kendaraan tersebut hanya terjual dengan harga Rp.100.000.000, (Sseratus juta rupiah) dikarenakan keadaan mesin danfisik kendaraan yang sudah menurun dikarenakan penggunaan danperawatan yang kurang memadai dari Penggugat.

Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika danHalaman 24 dari 28 Putusan Nomor 937/Pid.Sus/2019/PN BtmPrekursor Narkotika tersebut dapatlah dilihat ketentuan Pasal 91 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : Kepalakejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentangpenyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik KepolisianNegara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari wajib menetapkan status barang

sitaan Narkotika dan PrekursorNarkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan danpelatinan, dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atasdihubungkan dengan Pasal 91 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barang sitaanNarkotika dan Prekursor Narkotika dapat

Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika danPrekursor Narkotika tersebut dapatlah dilinat ketentuan Pasal 91 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : Kepalakejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentangHalaman 23 dari 27 Putusan Nomor 713/Pid.Sus/2020/PN Btmpenyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik KepolisianNegara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari wajib menetapkan status barang

sitaan Narkotika dan PrekursorNarkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kKepentingan pendidikan danpelatinan, dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1)Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atasdihubungkan dengan Pasal 91 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barang sitaanNarkotika dan Prekursor Narkotika

Bahwa lelang eksekusi atas objek jaminan berupa SHM Nomor966, SHM Nomor 741, SHM Nomor 964, SHM Nomor 965, dan SHMnomor 963 dalam perkara a quo adalah guna memenuhi danmelaksanakan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor SPPBS001/PUPNC19.02/2015 tanggal 27 Oktober 2015.Halaman 25 dari 64 Putusan No.124/PDT/2020/PT SMR4.

Bahwa kemudian pada tanggal 27 Oktober 2015 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melaksanakan lelang eksekusiatas objek sengketa guna memenuhi dan melaksanakan SuratPerintah Penjualan Barang Sitaan Nomor SPPBS001/PUPNC.19.02/2015 tanggal 27 Oktober 2015, dengan hasillelang tidak ada yang mengajukan penawaran (tidak ada peminat).p.

Bahwa untuk menjamin gugatan Para PENGGUGAT ini tidak siasia(illusoir), mohon agar diletakkan sita jaminan (concervatoir beslag)terhadap harta kekayaan, baik yang berupa benda bergerak maupuntidak bergerak milik Para TERGUGAT dan selanjutnya menyatakan sahdan berharga sita jaminan tersebut dan PENGGUGAT tetap mereservirhaknya untuk mengajukan susulan daftar barang sitaan lainnyaselama persidangan ini berlangsung dan barang sitaan untuksementara adalah sebagai berikut: Tanah dan bangunan serta barangbarang