Prima TamaKarya Sentosa kepada Penggugat, meskipun bukti P5 merupakan akta notaril, namunoleh karena bukti P4, P4A, P4B, P4C dan P4D menjadi dasar dibuatnya bukti P5yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian, maka bukti P5 jugaharus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hokum dan tidak mempunyai kekuatanpembuktian;Menimbang, bahwa demikian juga terhadap bukti P6 yang berupapemberitahuan pengalihan piutang (cessie) dari Penggugat kepada, para tergugat, olehkarena cessie yang diterima

Begitu pula dalampembuatan aktaakta notaril yang bersifat otentik, sejak tanggal 6 Oktober 2004dengan diundangkannya UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatanNotaris, terdapat pergeseran dalam menentukan usia dewasa yaitu menjadi 18tahun.

Noes Soediono alias Trisnaningsih tersebut telah membuat suratkuasa untuk menjual Notaril kepada suaminya yaitu Ir. Soediono tertanggal 15 Maret2006 dihadapan Notaris Gunawan Wibisono, namun tidak diakuinya;Dengan demikian akibat dari salah satu dalil yang ada dalam surat gugatanterdakwa tersebut gugatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dikabulkan olehPengadilan Negeri Surakarta Nomor : 151/Pdt.G/2010/PN.Ska tanggal 23 Mei 2011dengan menyatakan bahwa :e Penggugat Dra. Ny.

Noes Soediono alias Trisnaningsih tersebut telah membuat suratkuasa untuk menjual Notaril kepada suaminya yaitu Ir.

dijawab oleh suami Terdakwa bahwa jual belinyadisepakati dengan harga sebesar Rp.500.000.000, ( lima ratus juta rupiah);e Bahwa ketika menghadap saksi, Terdakwa tidak ada dan hanya surat kuasasaja;e Bahwa perikatan jual beli itu ditandatangani pada hari Sabtu tanggal 18Maret 2006;e Bahwa jual beli boleh dilaksanakan walaupun hanya melampirkan KTPtanpa ada orangnya asalkan ada surat kuasa;Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 135/Pid.B/2013/PN.Skae Bahwa legalisaisi surat kuasa tidak sama dengan Akta Notaril

Kasasimemohon kepada Bapak Majelis Hakim Agung supaya dapat menelitikembali tentang hal keputusan yang telah ada tersebut di atas dan puladapat menyatakan bahwa putusan tersebut tidak dapat diterima;Bahwa secara Lex Specialis Normatif dalam Pasal 9 ayat (3) PeraturanPresiden RI Nomor : 36 Tahun 2005 dan Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional RI Nomor : 3 Tahun 2007 dalam Pasal 46 ayat (2)memberi dasar secara yuridis bahwa pembayaran ganti rugi dapatdikuasakan kepada orang lain yang dibuat dalam bentuk notaril

Peraturan Badan PertanahanNasional No. 3 Tahun 2007 dalam Pasal 46 ayat (2) memberi dasar secarayuridis bahwa pembayaran ganti rugi dapat dikuasakan kepada orang lain yangdibuat dalam bentuk notaril yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi danpemahaman yuridis dalam Pasal 46 ayat (1) (2) (3) di atas haruslahdiinterpretasikan alternatif dan bukan bersifat komulatif sehingga surat kuasayang dibuat oleh Tergugat XIV (vide bukti T.1, Il5,6,7,8,9,10,11,12, T.IIl sampaidengan XIll 1,2,3,4,5,6,7, T.XIV

Bahwa Pinjaman uang Penggugat dituangkan dalam perjanjian, hutangpiutang yang merupakan perjanjian pokok dengan nama PerjanjianPembiayaan Bersama Dengan Penyarahan Hak Milik Secara Fiducia No.No. 904AG200908000483 tertanggal 18 Agustus 2009 dan kemudiandilakukan pembebanan fiducia yang merupakanperjanjianassesoir(ikutan) dari adanya perjanjian pokok, melalui Akta Jaminan Fiducia Notaril No. 7 tanggal 8 Februari 2012 yang dibuat oleh Notaris DeliaKusuma Candra., S.H., M.H., M.Kn serta terdaftar di

Bahwa atas kehendak Tergugat yang menghendaki agar kesepakatansewamenyewa sebagaimana disebut dalam angka (1) dan (2) diatas dituangkan secara dan dalam bentuk formil dan notaril, makaTergugat mengajak Penggugat menghadap Made Winata, SH.,Notaris di Badung untuk pembuatan aktanya.

Bahwa denganmenghadap dan menyampaikan kehendak agar kesepakatan untukmengadakan perjanjian sewamenyewa sebagaimana disebut dalamangka (1) dan (2) di atas dituangkan secara notaril, halhal manaditerangkan dan disampaikan' sendiri oleh Tergugat, maka NotarisHalaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/PDT/2016/PT.DPS.yang bersangkutan kemudian menerbitkan Akta Nomor 46 tanggal 30Juli 2007 dengan titel perjanjian kerjasama, dimana dalam pasal 2dan pasal 4 pada pokoknya ditegaskan bahwa Pihak

Bahwa, PENGGUGAT adalah sebagai direktur CV.Farindo sebagai Konsumen /Nasabah dan Debitur dari TERGUGAT berdasarkan pada Akta Perjanjian KreditNomor 01 tanggal 01 April 2015 yang dibuat secara Notaril dihadapan SriWidyawati, SH Notaris di Bekasi, dan telah mengalami perubahan, yang terakhirdiubah dengan Addendum Perjanjian Kredit Nomor O01 tanggal 11 September2015 yang dibuat secara dibawah tangan, dengan total pinjaman kridit sejumlahRp 25.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah), dengan Fasilitas

Bahwa, PENGGUGAT adalah dalam kedudukan hukum sebagai Konsumen /nasabah dan debitur dari TERGUGAT berdasarkan pada Akta Perjanjian KreditNomor 01 tanggal 01 April 2015 yang dibuat secara notaril dihadapan SriWidyawati, SH Notaris di Bekasi, dan telah mengalami perubahan, yang terakhirdiubah dengan Addendum Perjanjian Kredit Nomor O01 tanggal 11 September2015 yang dibuat secara dibawah tangan, dengan total pinjaman kridit sejumlahRp 25.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah) ;4.

Para Penggugat, bahkan Tergugat maupun Tergugat II mengetahui adanya penjualan saham tersebut kepada ParaPenggugat dengan menerima sejumlah uang dengan membubuhkan tandatangan diatas kwitansi yang dibuat dihadapan Notaris Muchlis Sibarani, SH danisinya telah disepakati oleh kedua belah pihak ;Menimbang, bahwa selain itu Tergugat maupun Tergugat II telahmemberikan Surat Kuasa kepada Para Penggugat untuk antara lain membuatdan menandatangani akta transaksi jual beli saham baik dibawah tanganmaupun Notaril

Perjanjian kredit nomor : RGT.2011.P.324 tanggal 28 September2011, maksimum Rp. 111.000.000, (seratus sebelas juta rupiah).Keperluan kredit untuk tambahan modal kerja simpan pinjam kepadaanggota ; Bahwaatas pinjaman tersebut tergugat memberikan jaminan kredit berupa :Jaminan pokok berupa : Fidusia (FEO) Notaril atas piutang/kredit yangdisalurkan oleh KUD kepada anggota ;Jaminan tambahan berupa: Pengakuan hutang notarial dari KUD ; Tanah berikutrumah tinggal dan gudang berlokasi di desa Bukit Lipai.Kec

Tergugat I kepada Penggugat,pinjaman mana telah mendapat persetujuan dari Tergugat II sebagai AnakKandung dari Tergugat I, sebagai mana Surat Pernyataan Hutang yang dibuatoleh Tergugat I dan Tergugat II;Bahwa untuk menjamin pembayaran pinjaman/hutang Tergugat I dan Tergugat IIkepada Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan kepadaPenggugat Jaminan Hutang Sertifikat Hak Milik Nomor 417, Terdaftar atasnama Tergugat I (Mahmud Usman) berikut Akta Surat Kuasa untuk menjual danmembeli kembali Notaril

Penggugatdalam format KPR tersebut, maka Penggugat memperoleh pendanaandari Selliyani guna menyelesaikan sisa kredit kepada BANK CIMBHalaman 9 dari 87 halaman, Putusan Nomor 134/G/2015/PTUNJKTNIAGA dan menebus kembali SHM No. 3200/Pondok Pinang berikutbiaya balik nama kepada Penggugat ; =Bahwa untuk menjaga dan melindungi hakhak keperdataan Seliyaniberupa dana yang telah dikeluarkan tersebut, maka disepakati olehPenggugat dengan Seliyani agar dilakukan melalui mekanismePengikatan Jual Beli secara Notaril

Bahwa atas kehendak Tergugat yang menghendaki agar kesepakatansewamenyewa sebagaimana disebut dalam angka (1) dan (2) di atasdituangkan secara dan dalam bentuk formil dan notaril, maka Tergugatmengajak Penggugat menghadap Made Winata, S.H., Notaris di Badunguntuk pembuatan aktanya.

Bahwa dengan menghadap dan menyampaikankehendak agar kesepakatan untuk mengadakan perjanjiansewamenyewasebagaimana disebut dalam angka (1) dan (2) di atasdituangkan secara notaril, halhal mana diterangkan dan disampaikansendiri oleh Tergugat, maka Notaris yang bersangkutan kemudianmenerbitkan Akta Nomor 46 tanggal 30 Juli 2007 dengan titel perjanjiankerjasama, dimana dalam Pasal 2 dan Pasal 4 pada pokoknya ditegaskanbahwa Pihak Pertama, yaitu Penggugat berkewajiban dan bersediamemberikan sebidang

Surat beserta dokumennya yang menurut undangundang harusdibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat olehpejabat pembuat akta;Selanjutnya, Penjelasan Pasal 5 ayat (4) huruf a UU ITE menyatakan:Surat yang menurut undangundang harus dibuat tertulis meliputi tetapitidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yangdigunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, danadministrasi Negara;Bahwa Pasal 1 angka 1, angka 4 dan angka 5 UU ITE mendefinisikanpengertian

alat bukti hukum yang sah;Bahwa Surat Kuasa untuk menandatangani serta mengajukan suratkeberatan kepada Termohon Peninjauan Kembali bukanlah surat yangmenurut undangundang harus dibuat dalam bentuk tertulis (seperti suratberharga, surat yang berharga dan surat yang digunakan dalam prosespenegakan hukum acara perdata, pidana dan administrasi negara)sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (4) huruf a UU ITE danPenjelasannya atau suatu dokumen yang menurut undangundang harusdibuat dalam bentuk akta notaril

M E N G A D I L IDALAM KONVENSI :DALAM EKSEPSI : - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;- Menyatakan sah menurut hukum, akta-akta Notaril antara Penggugat dan tergugat atas bidang tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Kramat V/4 Rt.002 Rw.009 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Jakarta Pusat,yang berdiri diatas tanah bekas

Begitu pula dalam pembuatan aktaakta notaril yangbersifat otentik, sejak tanggal 6 Oktober 2004 dengandiundangkannya UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentangjabatan Notaris, terdapat pergeseran dalam menentukan usiadewasa yaitu menjadi 18 tahun.

Maka berdasarkan ketentuantersebut dalam pembuatan perjanjian pembiayaan menurut hukum dibuat dengan akta notaril sebagaiaktaotentikyangartinyaaktayang didalambentuk yang ditentukanundangundang yang dibuat atau dihadapanpegawai yang berkuasa(pegawai umum) untuk itu, ditempat dimanaaktanyadibuat (vide: Pasal1868 KUHPerdata).

Menyatakan pembuatan akta notaril yang menggunakan surat kuasadalam hal pemberian jaminan secara fidusia terhadap barang yang dibelldengan angsuran bertentangan dengan hukum.8. Menyatakan perbutan Tergugat yang memesang alat pelacak di kendaraanmilik Terugat adalah Perbuatan Melawan HUkum;9.

., hanya Akta Penyimpanan Dokumen (Depot), sehingga Akta No. 41 danAkta 42 tahun 1996, tidak dapat dijadikan dasar bahwapengalihan hak tersebut dibuat dengan akta notaril (aktaotentik).Pe Bahwa sesuai dengan PUTUSAN PENGADILAN telah jelasyang menjadi pihakpihak dalam PUTUSAN PENGADILAN, adalahPENGGUGAT, TERGUGAT, TURUT TERGUGAT dan TURUTTERGUGAT Il, sehingga secara hukum, apabila quod non,TERGUGAT akan mengajukan Permohonan atas seluruh objekPUTUSAN PENGADILAN, maka PERMOHONAN hanya dapatdiajukan

Bimmerupakan alat bukti hukum yang sah, sebagai perluasan dari alat bukti yangsah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia, sepanjang InformasiElektronik tersebut menggunakan sistem elektronik yang sah menurut UU ITEdan bukan alat bukti yang menurut Undangundang wajib dibuat di dalambentuk tertulis atau wajib dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuatoleh pejabat pembuat akta:Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut tidak dibantah olehPenggugat yang memuat foto Penggugat dengan

lakilaki lain, maka MajelisHakim berpendapat bahwa persyaratan alat bukti tersebut sebagai informasielektronik yang berkedudukan sebagai alat bukti yang sah tidak perlu lagidiperiksa lebih lanjut, apalagi bukti tersebut bukanlah alat bukti yang menurutUndangUndang wajib dibuat di dalam bentuk tertulis atau wajib dibuat dalambentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta, sehinggasecara formil, alat bukti tersebut memiliki Kekuatan pembuktian yang samadengan akta di bawah tangan

denganPerseroan yang lainnya demikian pula halnya dengan Hakuntuk mengikuti atau menjadi peserta Tender karena haltersebut berkaitan dengan hak asasi manusia dalam bidangekonomi dan kesejahteraan ;Bahwa penilaian, pertimbangan dan kesimpulan Termohonyang menyatakan Pemohon (Terlapor Iii ) dan Terlapor (PT.HANRO) serta Terlapor Il (PT:Karya Dharma JambiPersada) berada dalam satu kendali adalah pertimbangandan kesimpulan yang bersifat prejudice dan tidak beralasanhukum sertabertentangan dengan bukti surat Akta Notaril

satu denganPerseroan yang lainnya demikian pula halnya dengan Hakuntuk mengikuti atau menjadi peserta Tender karena haltersebut berkaitan dengan hak asasi manusia dalam bidangekonomi dan kesejahteraan ;Bahwa penilaian, pertimbangan dan kesimpulan Termohonyang menyatakan Pemohon (Terlapor ) dan Terlapor Il(PT.HANRO) serta Terlapor Ill (PT.Bina Uli) berada dalamsatu kendali adalah pertimbangan dan kesimpulan yangbersifat prejudice dan tidak beralasan hukum serta bertentangandengan bukti surat Akta Notaril

denganPerseroan yang lainnya demikian pula halnya dengan Hakuntuk mengikuti atau menjadi peserta Tender karena haltersebut berkaitan dengan hak asasi manusia dalam bidangekonomi dan kesejahteraan ;Bahwa penilaian, pertimbangan dan kesimpulan Termohonyang menyatakan Pemohon (Terlapor ) dan Terlapor Il(PT.Karya Dharma ) serta Terlapor Ill (PT.Bina Uli) beradadalam satu kendali adalah pertimbangan dan kesimpulanyang bersifat prejudice dan tidak beralasan hukum sertabertentangan dengan bukti surat Akta Notaril

perumahan (KPR) BTN atas nama BettyHarindah termasuk mengambil Sertifikat Hak Milik yang dimaksud berdasarkan AktaNotaris Nomor: 03 tanggal 6 Februari 2018 kepada NY Normawati Manggopa yangadalah istri Penggugat oleh karena Para Ahli Waris sendiri tidak pernah keberatandengan proses peralihan KPR BTN dari Almarhumah Betty Harindah kepadaPenggugat berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 19 Januari 2009;Menimbang, bahwa oleh karena Para Ahli Waris telah memberikan KuasaPengambilan Dokumen berdasarkan Akta Notaril