Bahwa Pelawan sebagai Termohon Eksekusi telah dipanggil untuk diteguroleh Pengadilan Negeri Tabanan melalui Jurusita Pengadilan NegeriTabanan berdasarkan Relaas Panggilan Anmaning, Nomor: Nomori9/Pdt.HT/20i9/PN Tab, tertangga 14 Mei 2019 dalam Acara Teguran(Anmaning) yang akan dilangsungkan pada tanggal 21 Mei 2019;3. Bahwa terhadap Permohonan Eksekusi Pengosongan tersebut, Pelawanakan melakukan upaya hukum berupa mengajukan gugatan perlawanan;4.

Tab.Bahwa Pelawan sebagai Termohon eksekusi benartelah di panggil untuk di tegur oleh Pengadilan Tabanan melalui juru sitaberdasarkan relas panggilan anmaning nomor : 19/Pdt.HT/2019/PN.

(Terlawan 4) sebagaimana tersebutdiatas adalah Andi Ainul Arifin (Terlawan 1), sebagaimana surat tegoran(Anmaning) dari Pengadilan Negeri Kraksaan kepada TerrmohonEksekusi yaitu Terlawan 1 dengan nomor : 17/Pdt.Eks/2014/PN.krs.Bahwa selanjutnya Terlawan 1 mengajukan gugatan bantahan kepadaTerlawan 2, 3, 4 dan Terlawan 5 atas lelang tanah dan bangunan rumahyang ditempati Pelawan, dimana gugatan bantahan tersebut berjalansampai dengan tingkat kasasi.

(Terlawan 4) sebagaimana tersebutdiatas adalah Andi Ainul Arifin (Terlawan 1), sebagaimana surat tegoran(Anmaning) dari Pengadilan Negeri Kraksaan kepada TerrmohonEksekusi yaitu Terlawan 1 dengan nomor : 17/Pdt.Eks/2014/PN.Krs.Bahwa selanjutnya Terlawan 1 mengajukan gugatan bantahan kepadaTerlawan 2, 3, 4 dan Terlawan 5 atas lelang tanah dan bangunan rumahyang ditempati Pelawan, dimana gugatan bantahan tersebut berjalansampai dengan tingkat kasasi.

(Terlawan IV) sebagaimana tersebut diatas adalah Andi Ainul Arifin (Terlawan 1), sebagaimana surat tegoran (Anmaning) dariPengadilan Negeri Kraksaan kepada Terrmohon Eksekusi yaitu Terlawan dengan nomor : 17/Pdt.Eks/2014/PN.kKrs;Bahwa selanjutnya Terlawan mengajukan gugatan bantahan kepadaTerlawan Il, Ill, IV dan Terlawan V atas lelang tanah dan bangunan rumah yangditempati Pelawan, dimana gugatan bantahan tersebut berjalan sampai dengantingkat kasasi.

Nomor 20, Cibaduyut, Kota Bandung, yang kini dikuasai olehTergugat II padahal objek tersebut telah diputus sebelumnya dalam perkaraNomor 523/Pdt/G/2011/PN Bdg, juncto Nomor 399/Pdt/2012/PT BDG, telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap (/nkracht) sebagai berikut:Bahwa Wishing Krisnahadi selaku Tergugat Dalam Konpensi/Penggugatdalam Rekonpensi pada perkara Nomor 523/Pdt.G/2011/PN Bdg, junctoNomor 399/PDT/2012/PT BDG, kini telah mempunyai kekuatan hukum yangtetap (/Inkraht), berdasarkan Penetapan anmaning

Nomor 1211 K/Pdt/2015 Menghukum Pengugat untuk membayar uang pinjamannya kepadaWishing Krisnahadi sebesar Rp600.000.000,00 secara seketika dansekaligus;Dengan demikian sepanjang Penggugat dalam gugatannya Nomor 85/Pdt/G/2013/PN Bdg, mempermasalahkan kembali putusan Nomor 523/Pdt.G/2011/PN Bdg, juncto Nomor 399/PDT/2012/PT BDG, telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap (/nkracht) merupakan Nebis In Idem karenaWishing Krisnahadi pihakpihak perkara dan selaku termohon eksekusi sebagaimana penetapan Anmaning

Tangerang;1 (satu) bendel Berita Acara Sita Jaminan Nomor 102/PDT.G/2002,tanggal 16 September 2002;1 (satu) bendel FC legalisir Penetapan Lelang Exsekusi Nomor32/EKS.PDT/2014, juncto Nomor 102/pdt.G/2002/PN Jaksel tanggal24 Februari 2015 (Anmaning);1 (satu) bendel FC legalisir Penetapan Lelang Exsekusi Nomor32/EKS.PDT/2014, juncto Nomor 102/pdt.G/2002/PN Jaksel tanggal16 Juni 2014:1 (satu) bendel copy legarisir Akta Perjanjian Kerjasama OprasionalPT. Gunung Jaya Agung dan PT.

Jusniah Tanjung, adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);

Bahwa pada Senin 15 Juni 2020 Penggugat mendapatkan RelaasPanggilan Anmaning/Teguran No. 4/Pdt.Eks.2020/PN.Plg Jo Perk.

Menyatakan Relaas Panggilan Anmaning/Teguran No.4/Pdt.Eks.2020/PN.Plg Jo Perk. Nomor 110/Pdt.G/2018/PN.Plg, BeritaAcara Teguran/Aanmaning Nomor 3/Pdt.Eks/2020/PN. Plg Jo No.110/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 18 Juni 2020, Berita AcaraTeguran/Aanmaning Nomor 3/Pdt.Eks/2020/PN. Plg Jo No.110/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 25 Juni 2020, Berita AcaraTeguran/Aanmaning Nomor 3/Pdt.Eks/2020/PN. Plg Jo No.110/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 2 Juli 2020, Berita AcaraTeguran/Aanmaning Nomor 3/Pdt.Eks/2020/PN.

tanggal 14 Agustus 2018sehingganya patut seturut hukum ditolak;Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 6 (enam)haruslahdinyatakan tidak diperlukan karena dengan Penggugat telah dinyatakanmelakukan pembayaran terhadap Tergugat maka menurut hukum jika perkaraaquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT) proses permohonaneksekusi dengan sendirinya menurut hukum menjadi terhenti dan tidak bernilaidengan demikian juga petitum nomor (tujuh) gugatan Penggugat yang mohon : Menyatakan Relaas Panggilan Anmaning

HudyPakaya) mengajukan permohonan Eksekusi, lalu pada tanggal 13Oktober 2010 dan tanggal 20 Oktober 2010 Pemohon PeninjauanKembali dipanggil menghadiri anmaning namun Pemohon PeninjauanKembali tidak menghadirinya karena relaas panggilan anmaning tidaksampai ke tangan Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga pada tanggal25 Nopember 2010 tanpa dihadiri Pemohon Peninjauan Kembali objekperkara tersebut dieksekusi, namun dalam berita acara eksekusiJurusita tertulis bahwa Pemohon Peninjauan Kembali hadir dalampelaksanaan

Nomor : 3122 K/Pdt/2002 ;1 (satu) bundel putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 551/Pdt/2001/PT.Smg ; 1 (satu) bundel putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor02/Pdt.G/2001/PN.PKI ; 1 (satu) lembar tanda terima tertanggal 16 Maret 1994 ; 1 (satu) bendel Penetapan Sita Revindicatoir Nomor : 02/CB.Pdt.G/2001/PN.PKI ; 1 (satu) lembar relas pemberitahuan putusan kasasi ; 1 (satu) lembar relas panggilan tanggal 13 Oktober 2004 ;satu) lembar relas panggilan tanggal 19 Oktober 2004 ;satu) lembar anmaning

Agung RI Nomor : 3122 K/Pdt/2002 ;1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 551/Pdt/2001/PT.Smg ;1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor :02/Pdt.G/2001/PN.PKI ;(satu) lembar tanda terima tertanggal 16 Maret 1994 ;1 (satu) bendel Penetapan Sita Revindicatoir Nomor : 02/CB.Pdt.G/2001/PN.PKI ;1 (satu) lembar relas pemberitahuan putusan Kasasi ;1 (satu) lembar relas panggilan tanggal 13 Oktober 2004 ;satu) lembar relas panggilan tanggal 19 Oktober 2004 ;satu) lembar anmaning

tidak ada permohonaneksekusi, tidak ada anmaning lalu tibatiba sudah ada surat pernyataan,sungguh sangat zholim terhadap hak ahli waris lain, hingga PutusanPengadilan Agama Nomor 10 Tahun 1982 belum dilaksanakan dan semuaahli waris belum menempati sesuai dengan putusan tersebut;4.

miliknya untukdilakukan Eksekusi Penyitaan dan dilanjutkan pelelangan untuk membayarkewajiban hutangnya kepada Terbantah yang telah diputus oleh LembagaPeradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht), karenaPembantah tidak memenuhi dan melaksanakan kewajibannya secara sukarela untuk membayar hutangnya kepada Terbantah sesuai denganKeputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetappadahal sebelum dilaksanaan Sita Jaminan terhadap obyek Agunan,Pembantah telah diberikan surat Anmaning

(Satu), Anmaning II (Dua) danAnmaning Ill (Tiga) agar melaksanakan isi Putusan Pengadilan NegeriSingaraja secara sukarela, tetapi Pembantah tetap tidak melaksanakannyasecara suka rela, justru setelan dilakukannya Penyitaan sesuai denganketentuan hukum yang berlaku oleh Juru Sita Pengadilan Negeri SingarajaPembantah melakukan Gugatan Perlawanan/Bantahan denganmenggunakan dalildalil bantahan yang bertentangan dengan hukum positifyang belaku (Asas Hukum Ne Bis In Idem), hanya sematamata sebagaiupaya

Rahayu Santosa adalah masuk kedalam UMSK IIIP7.2 : Surat rellas pemberitahuan dari Pengadilan hubunganIndustrial Bandung tentang pernyataan peninjauan kembaliatas kasus perkara nomor: 131/G/2014/PHI/PN.Bdg olehtergugatP7.3 : Surat rellas teguran anmaning nomor: 05/EksPHI/2015/PB/PN.Bdg untuk tanggal 11 maret 2015 menjelaskan tentangHalaman 39dari 54 Putusan No. 244/Pdt.SusPHI/2015/PN.BDGsurat teguran untuk tergugat guna menjalankan isi putusannomor 131/G/2014/PHI/PN.BdgP7.4 : Surat rellas teguran

anmaning nomor: 05/EksPHI/2015/PB/PN.Bdg untuk tanggal 25 maret 2015 menjelaskan tentangsurat teguran untuk tergugat guna menjalankan isi putusannomor 131/G/2014/PHI/PN.BdgP7.5 : Surat penetapan dari pengadilan hubungan industrialbandung nomor: 5/EksPHI/2015/Put/PN.Bdgjo 131/G/2014/PHI/PN.Bdg tentang pelaksanaan sita eksekusiMenimbang, bahwa kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi dalamperkara ini ;Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat untuk menguatkan dailildaliljawabannya telah mengajukan buktibukti

Bahwa terdakwa diberikan waktu selama 2 minggu (anmaning) untuk melakukanpengosongan rumah .Bahwa kirakira seminggu sebelum pelaksananan eksekusi pengosongan rumah , ITASUSIWARDANI selaku account officer memberitahu kepada saksi bahwa jaminanberupa 1 (satu) gudang yang terletak di Desa Kendalrejo, Kecamatan Durenan,Kabupaten Trenggalek dan 1 (satu) bangunan Ruko yang terletak di Desa Ngadisuko,Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek , kelengkapan bangunan berupa jendela ,kusenkusen , pintu , rolling

Durenan datang ke lokasi jaminan yaitu : 1 (satu) gudang yang terletak di Desa Kendalrejo, Kecamatan Durenan,Kabupaten Trenggalek ; (satu) bangunan Ruko yang terletak di Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan,Kabupaten Trenggalek ;Dengan tujuan memberitahu kepada terdakwa bahwa atas jaminan akan dilaksanakaneksekusi pada tanggal 25 Nopember 2014.Bahwa dari petugas pengadilan sudah memberitahukan kepada terdakwa , diberikanwaktu selama 2 minggu (anmaning) untuk melakukan pengosongan rumah .Bahwa pada saat

Durenan datang ke lokasi jaminan yaitu : (satu)gudang yang terletak di Desa Kendalrejo, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, 1 (satu)bangunan Ruko yang terletak di Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalekdengan tujuan memberitahu kepada terdakwa bahwa atas jaminan akan dilaksanakan eksekusipada tanggal 25 Nopember 2014.Menimbang, bahwa dari petugas pengadilan sudah memberitahukan kepada terdakwa ,diberikan waktu selama 2 minggu (anmaning) untuk melakukan pengosongan rumah, bahwapada

Durenan datang ke lokasi jaminan yaitu : (satu)gudang yang terletak di Desa Kendalrejo, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, (satu)bangunan Ruko yang terletak di Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalekdengan tujuan memberitahu kepada terdakwa bahwa atas jaminan akan dilaksanakan eksekusipada tanggal 25 Nopember 2014.Menimbang, bahwa dari petugas pengadilan sudah memberitahukan kepada terdakwa ,diberikan waktu selama 2 minggu (anmaning) untuk melakukan pengosongan rumah, bahwapada

PutusanPengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No.21/PDT/2005/PT.SULTRA jo.Putusan Mahkamah Agung No.832 K/PDT/2006; Tentang Berita AcaraPeneguran (Anmaning) sehubungan dengan Permohonan EksekusiTerlawan, untuk mengeksekusi tanah sengketa seluas 3730 meter yangterletak di Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka;Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1003 K/Pdt/2012.

dari instiitusiinstitusi pemerintahan tersebut denganmemperhatikan asasasas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (GoodGovernence); Namun sampai dengan gugatan ini diajukan, ternyata pejabatpejabat dari institusiinstitusi pemerintahan yang ada di Kupang, baik sipilmaupun militer dalam putusan perkara ini, tidak ada satupun yang telahmelakukan pembayaran uang ganti kerugian dimaksud, walaupun kepadapejabatpejabat yang bersangkutan melalui kuasa hukumnya masingmasingtelah diberikan surat teguran/anmaning

oleh pengadilan negeri yangbersangkutan pada bulan Oktober tahun 2014, diikuti dengan pemberian suratteguran/anmaning kedua dan ketiga pada tahun 2015 yang lalu;Bahwa hal demikian telah menimbulkan persoalan hukum baru bagi kami selakuPemohon Eksekusi dimana putusan Mahkamah Agung RI yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut, terutama mengenai pembayaran uang gantikerugian tidak dapat dieksekusi hingga gugatan ini diajukan, baik dilakukansecara sukarela oleh pihak Tergugat dan Turut Tergugat /

Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Kupanguntuk memanggil para Termohon Eksekusi, agar datang menghadapKetua Pengadilan Negeri Kupang pada hari : Jumat 31 Oktober 2014Jam 09.00 Wita, untuk ditegur agar para Termohon Eksekusi dalamtempo 8 (delapan) hari terhitung hari berikutnya dari anmaning/tegurantersebut sudah harus memenuhi isi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1936.K/Pdt/2012 Tanggal 26 Juli 2013 ;Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2014, para Termohon Eksekusi yangdatang memenuhi

JALLA, SH, M.Hum, dan JACK BENGU,SH, keduanya dari Biro Hukum Kantor Gubernur NTT; Sedangkan Tergugatll / Termohon Eksekusi Il DPU NTT dan Turut Tergugat Il / Turut TermohonEksekusi Il Kantor Pertanahan Kota Kupang, ternyata keduanya tidak hadirmemenuhi panggilan anmaning Ketua PN Kupang tersebut ;Bahwa kehadiran Kuasa Hukum Tergugat / Termohon Eksekusi danKuasa Hukum Turut Tergugat / Tururt Termohon Eksekusi di hadapanKetua PN Kupang pada tanggal 31 Oktober 2014 tersebut, sama sekalitidak bertujuan

yangtelah dibayar oleh para Tergugat dan Turut Tergugat / para TermohonEksekusi dan Turut Termohon Eksekusi kepada para ahli waris, sekalipunkepada pihakpihak yang bersangkutan telah diberikan suratanmaning/teguran sedikitnyva 2 (dua) kali oleh pengadilan yangbersangkutan, agar supaya para Termohon Eksekusi dan Turut TermohonEksekusi secara suka rela dapat segera melakukan pembayaran uang gantikerugian materil dimaksud;Bahwa pada bulan September 2015, Ketua PN Kupang kembalimengeluarkan surat panggilan anmaning

atau siapapun selain Tergugat dr/Penggugat dk yang terbitberhubungan dengan tanah dan bangunan rumah di Jalan Sunggal KotaMedan sebagaimana dimaksud Sertifikat Hak Milik Nomor 4594/KelurahanTanjung Rejo tersebut adalah batal demi hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum; Menghukum Penggugat dr/Tergugat dk untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiapharinya kepada Tergugat dr/Penggugat dk lalai atau tidak mematuhi/melaksanakannya putusan dilakukan anmaning

istri dari Eddy Djohan yang telah berceraitanggal 31 Januari 2018 dan dalam perkara Nomor 546/Pdt.G/2016 /PN.MdnErni David Syukur tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara tersebut,sedangkan dalam perkara tersebut Eddy Djohan sebagai pihak Tergugat;Bahwa jual beli objek sengketa antara Pelawan dengan Erni DavidSyukur di lakukan ketika permohonan penetapan eksekusi perkara Nomor546/Pdt.G/2016/PN.Mdn telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan NegeriMedan tanggal 12 Oktober 2017, serta telah dilakukan anmaning

RukhiyatPraptosuyatno (tanah sengketa) dan Pelawan telah mendapat relaspanggilan (teguran/anmaning dalam perkara No.3/Pdt.Eks/2018/PN.KIn) ; Bahwa Terlawan seharusnya mengajukan Permohonan Eksekusi danatau Aanmaning di Pengadilan Agama Klaten dan bukan di PengadilanNegeri Klaten, karena awal/dasar dari Permohonan Eksekusi dariTerlawan adalah Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 36 tanggal 29November 2012 sehingga yang berwenang melaksanakan eksekusiadalah Pengadilan Agama Klaten maka permohonan eksekusi

denganSertifikat Hak Milik No. 416 dengan luas 2065 m2 sebagaimana salinan gross aktarisalah lelang No. 31/2014 tanggal 9 Januari 2014 (bukti T.3), telah mengajukanPermohonan Eksekusi riil (9Oe@ngosongan) di Pengadilan Negeri Klaten yangtercatat dalam perkara No. 03/Pdt.Eks/2018/PN.KIn terhadap tanah sawah di DesaJaten, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten dengan Sertifikat Hak Milik No. 416dengan luas 2065 m2, dan atas permohonan dari Terlawan tersebut PengadilanNegeri Klaten telah melakukan teguran atau anmaning

Putusan Nomor 23 K/MIL/2017melakukan eksekusi tahap kedua dan untuk rencana eksekusi tersebut makapihak Pengadilan Negeri Ende telah melakukan rapat koordinasi denganinstansi terkait seperti Polres Ende, Kodim 1602/Ende, Brimob Ende, KompiC Yonif 743/Psy, Subdenpom IX/11 Ende, Pol PP Ende, dan PegawaiKecamatan Ende Selatan untuk pengamanan dan sebelum pelaksanaaneksekusi tanggal 15 Oktober 2015 tersebut berlangsung, pihak PengadilanNegeri Ende telah melakukan pentahapan pelaksanaan yaitu mulai dari"Anmaning

telahtidak terikat kepada eksekusi Putusan Perkara Perdata Nomor4/Pdt.G/2006/PN.BJW dari putusan non eksekuutable dan lagi pulakepada pelawan bersama ahli waris lainnya tidak ditarik turut berperkarasebagai tergugat dalam gugatan ditambah amar putusan Hakim dalamperkara Perdata Nomor 4/Pdt.G/2006/PN.BJW tersebut tidak menyatakanmenghukum kepada siapasiapa yang mendapat hak dari padanyasupaya menyerahkan tanah sengketa* kepada Terlawan sebagaiPemohon Eksekusi;Bahwa demikian pula eksekusi yang dilakukan anmaning

seorang penjual Maku Ine bertentangandengan isi surat pengumuman Nomor 539/PEM/02/213/09/24 tanggal 23September 2004 atas tanah sengketa setelah penjual Soko Ine meninggaldunia sebagai pernyataan belaka karena tidak dibuatnya perjanjian jualbelitanah sebagian adalah tidak mengikat serta tidak sah;Menyatakan hukum penyampaian putusan Pengadilan Negeri Bajawadalam Perkara Perdata Nomor 4/Pdt.G/2006/PN.BJW yang noneksekutable supaya di ketahui oleh Turut Terlawan dengan Pelawan demihukum tidak dilakukan anmaning

Prosedurnya, Pemohon Lelang Eksekusi(Bank) mengajukan permohonan melalui Kepaniteraan Pengadilan,kemudian Pengadilan menerbitkan Surat Anmaning (Peringatan kepadadebitur) sebanyak 2 (dua) kali untuk diberi kesempatan melakukanpelunasan pinjaman kepada bank.

Apabila Debitur tidak melaksanakankewajibannya meskipun sudah diperingati (anmaning) maka selanjutnyaPengadilan meletakkan sita jaminan terhadap objek lelang alumeneruskan prosesnya sampai dilakukannya Pelaksanaan Lelang olehKPKNL Purwakarta sebagai penyelenggara lelang yang difasilitasi olehBadan Peradilan;Bahwa Apabila terhadap objek lelang yang terjual tersebut terdapatpihakpihak yang tidak mau menyerahkan objek lelang kepada pemenanglelang, maka Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 14 UndangUndangNomor