Ditemukan 3977 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN MASOHI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-08-2016 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 27-03-2017
Putusan PN MASOHI Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Msh
Tanggal 29 September 2016 — Penuntut Umum: DWI PRIMA SATYA, SH. Terdakwa: AGUSTINUS EDWARD RAINONY ALIAS AGUS
74 — 24
  • MshNarkotika atau Ketiga melangar pasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum berdasarkan keterangan saksisaksi,keterangan terdakwa dan buktibukti tersebut diatas, maka Majelis Hakim akanmembuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam DakwaanAlternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undangundang No. 35tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 21-11-2013 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 07-05-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 102/G/2013/PTUN.Mks
Tanggal 22 April 2014 — 1. H. MUH. ANWAR ARIFIN BIN H. BUSTANUL ARIFIN selanjutnya disebut sebagai Penggugat-I ; 2. DRS. ZAINAL ARIFIN BIN H. BUSTANUL ARIFIN selanjutnya disebut sebagai Penggugat-II ; selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat. M E L A W A N : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUKUMBA selanjutnya disebut sebagai Tergugat. 2. - NUR EFFENDY - H. RUSDI, - H. MUH. NUR, - SUKMAWATI, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi.
69 — 54
  • Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrasi.Sehingga penerbitan sertipikat oleh Tergugat selaku Kepala Pertanahan KabupatenBulukumba pada obyek gugatan tersebut telah melangar AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Keielifan, sehinggamana perbuatan Tergugat memenuhi syarat sebagaimana yang diatur daiam Pasal53 ayat (2) sub a dan c UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, Juncto UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa begitupun terhadap pemecahanpemecahan
Pengadilan PN KAYUAGUNG Perdata
Register : 31-07-2019 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Kag
Tanggal 7 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
47 — 3
  • Bahwa Turut Tergugat Il, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinyaterkait dengan pelaksanaan ganti rugi Pengadaan Tanah Jalan Tol PalembangIndralaya , telah sesuai dengan peraturan Perundangundang yang berlakudan asasasas umum Pemerintahan yang baik sehinga dapat juga dikatakanBahwa Turut Tergugat II tidak perna Melakukan perbuatan melangar Hukum;9.
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 26-08-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Mnk
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
MUSLIM, SH
Terdakwa:
HAJI ASTANG alias HAJI ASSE alias HAJI TAHANG alias HAJI ASE TAHANG
320 — 473
  • Distrik Minyambouw , KabupatenPegunungan Arfak dan Kampung Aibow , Distrik Catubow , KabupatenPegunungan Arfak , Provinsi Papua Barat, sehingga lokasi tersebutbukan lah termasuk Wilayah Pertambangan;Bahwa jika ditemukan adanya kegiatan pertambangan baik dalam tahapeksplorasi maupun operasi produksi yang terjadi di Distrik Minyambouw ,Kabupaten Pegunungan Arfak dan Distrik Catubow , KabupatenPegunungan Arfak , Provinsi Papua Barat , maka kegiatan tersebuttergolong PETI (Pertambangan Tanpa Izin) dan melangar
Pengadilan PN KAYUAGUNG Perdata
Register : 31-07-2019 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Kag
Tanggal 7 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
59 — 4
  • Bahwa Turut Tergugat Il, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinyaterkait dengan pelaksanaan ganti rugi Pengadaan Tanah Jalan Tol PalembangIndralaya , telah sesuai dengan peraturan Perundangundang yang berlakudan asasasas umum Pemerintahan yang baik sehinga dapat juga dikatakanBahwa Turut Tergugat II tidak perna Melakukan perbuatan melangar Hukum;9.
Pengadilan PN BATUSANGKAR Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 26-09-2012 — Putus : 09-01-2013 — Upload : 04-02-2013
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 102/PID/B/2012/PNBS
Tanggal 9 Januari 2013 — RIKI NOFRI Pgl.RIKI Bin JUSAN
136 — 27
  • Dengan demikian menurut Majelis unsur initelah terpenuhi.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaan tersebut,sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan mempunyai keyakinan bahwa Terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya, yaitu melangar Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Primair;Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti atas
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum
Register : 07-12-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 718/Pid.B/2020/PN Smg
Tanggal 24 Februari 2021 — Penuntut Umum:
LILIANI DIAH KALVIKAWATI,SH
Terdakwa:
ACHMAD ISMANTO PUTRO Bin KISMANTO
196 — 46
  • Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000, (dua ribu rupiah);Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bertanggal17 Pebruari 2021 yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umummengenai terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana melangar Pasal 378Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 718/Pid.B/2020/PN SmgKUHP dalam dakwaan pertama, namun tidak sependapat mengenai tuntutanhukuman yang diberikan kepada Terdakwa, karena tuntutan hukuman selama 2(dua) tahun dan
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 27-05-2020 — Putus : 15-06-2020 — Upload : 16-06-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 757/Pid.Sus/2020/PT MDN
Tanggal 15 Juni 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RUSLAN ABD GANI Als SEMBIR
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : MUHAMMAD KENAN LUBIS, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : Randy Tumpal Pardede, SH
22 — 11
  • berbeda jauh bahkancenderung Putusan Hakim lebih rendah dari Tuntutan Penuntut Umumdan jikapun tidak lebih rendah biasanya sama beratnya ataupun jikaHalaman 19 dari 38 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2020/PT MDNmisalnya pun lebih tinggi tapi tidaklah sampai 70 % diatas TuntutanPenuntut Umum sebagaimana dalam Putusan ini (Tuntutan 6 tahun,Diputus 10 tahun) ;10.Bahwa, dengan demikian sangat jelas dan terang, penjatuhanhukuman oleh Hakim tingkat pertama dalam perkara ini sangat tidakmengandung keadilan dan melangar
Pengadilan PT MEDAN Perdata Waris
Register : 18-11-2014 — Putus : 20-03-2015 — Upload : 03-07-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 368/PDT/2014/PT- MDN
Tanggal 20 Maret 2015 — BANA br SINURAYA DKK LAWAN ALM. TENNI GINTING DKK
49 — 29
  • Bukankah apa yang dilakukan olehsaudara Abdi Sitepu dengan merubah lahan padahal lahan tersebut belum sah secarahukum menjadi hak miliknya adalah tindakan yang melangar hukum? Mengapa ParaPenggugat hanya meminta sita jaminan pada objek perkara nomor 2 dan 3 padahalobjek perkara nomor juga dalam sengketa ?17 Bahwa Para Penggugat apakah pernah terpikir bagaimana nasib cucunya yang masihkecil harus menatap masa depannya sedangkan ayahnya sebagai pencari nafkah utamasudah tiada?
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Pertanahan
Register : 25-08-2010 — Putus : 20-04-2011 — Upload : 03-11-2011
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 27 / G / 2010 /PTUN
Tanggal 20 April 2011 — ABDUL AZIS bin H. ABDURRAHMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Parit H. Husin II Komp. Meranti Indah Blok F/18 Rt.. 004/Rw. 023, Kel. Bangka Belitung, Kec.Pontianak Selatan, Kota Pontianak Selanjutnya disebut sebagai;------------------------ PENGGUGAT----------------------------- Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada 1. RIZAL KARYANSYAH, SH., 2. JUNAIDI, SH..MH., Pekerjaan Advokad dan Penasehat hukum, kedua-duanya berkewarganegaraan Indonesia yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan,Komp.Gerbang Permata Asti Blok B.1 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tettanggal 23 Agustus 2010 ;------------------------------------------------------------------ MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK, yang berkedudukan di Jalan Daeng Manambon No. 12 Mempawah yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada 1. NUZ1RMAN, A.Ptnh. 2. MAWARDI, S. Sos. dan 3. GUSTI IDRIS, SH. Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak berdasarkan Surat Togas noses No.O9/ST-61.02/1X/2010 Tanggal 01 September 2010, untuk selanjuinya disebut sebagai ;
116 — 52
  • Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagaimana dimaksuddalam posita 5 tersebut diatas tanpa sepengetahuan Penggugat dantanpa adanya pemberitahuan kepada Penggugat' serta Penggugattidak pernah berhubungan dengan orang orang yang namanya sebagaipemegang hak milik dimaksud dengan demikian tindakan yangdilakukan oleh Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat HakMilik dimaksud diatas telah menyalahi atalt melangar ketentuanUndang Undang sebagaimana dimaksud diatas telah menyalahi ataumelanggar ketentuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 16-08-2016 — Upload : 03-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 514 K/Pdt.Sus-KPPU/2016
Tanggal 16 Agustus 2016 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) VS 1. PT WIRA KARYA UTAMA, DKK
318 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa tujuan pengenaan denda administrasi adalah untuk mendorongagar pelaku usaha yang terbukti melangar tidak mengulangi perbuatannya,bukan untuk mematikan usahanya, sehingga pengenaan sanksi dendasecara proporsional dapat dibenarkan, meskipun denda tersebut lebihrendah dari batas minimal denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 47 ayat (2) huruf g UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999;2.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 29-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Pgp
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
TOMMY PURNAMA, S.H.
Terdakwa:
SARPITA ANGGREANI Binti AGUSTARI
101 — 25
  • Maka pemberiFidusia dinyatakan ingkar janji, unsur unsur perbuatan melangar hukumsehubungan dengan pengunaan dan pegaiihan benda yang menjadi objekjaminan Fidusia dapat dikenakan kepadanya.
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 16-11-2017 — Putus : 04-07-2018 — Upload : 26-09-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Ptk
Tanggal 4 Juli 2018 — Penggugat:
FIRMINUS DODI
Tergugat:
PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES
Turut Tergugat:
1.PT. ASTRA INTERNASIONAL, DAIHATSU CABANG PONTIANAK
2.PT. Asuransi Cigna
168 — 49
  • melaporkanPenggugat ke Polsek Pontianak Selatan, namun belum dapat diprosessecara pidana, karena objek kendaraan dimaksud adalah secara sahPenggugat beli, sebagaimana Suratsurat perjanjian.Bahwa akibat tidak memiliki STNK dan Plat nomor polisi objekkendaraan tidak dapat dioperasionalkan sehingga mengakibatkantertungaknya pembayaran cicilan kredit angsuran ke3 (tiga)/ April 2017hingga perkara ini disidangkan.Bahwa akibat tidak diserahkannya STNK dan plat nomor polisi atasobjek kendaraan dimaksud Tergugat, telah melangar
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 04-08-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PTUN KENDARI Nomor 28/G/2021/PTUN.KDI
Tanggal 11 Nopember 2021 — Penggugat:
Drs. BUSTAM AS, M.Sc., MM.
Tergugat:
Gubernur Sulawesi Tenggara
286 — 157
  • 50/MM.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 sebagai dasar dalamkonsiderans Membaca, padahal pada saat Penggugat berhak pensiun denganhormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun pada tanggal23 September 2018 atau pada tanggal 5 Desember 2018 dengan adanya SKGubernur No. 627 Tahun 2018, Penggugat belum berstatus Terpidana dalamperkara Nomor: 71/Pid.SusTPK/2018/PN Kdi. dan baru putus pada tanggal 26Juni 2019 serta mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 3 Juli 2019:5) Tergugat melangar
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-12-2008 — Putus : 15-04-2009 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 448/PDT.G/2008/PN.JKT.PST
Tanggal 15 April 2009 — DADANG SUKANDAR, DKK (13 ORANG) >< MENTERI LUAR NEGERI RI
117 — 17
  • Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum meliputiperbuatan dan tidak berbuat, UndangUndang tidak menentukan apa yabgdimaksud dengan perbuatan melawan hukum, namun yurisprudensimemberikan criteria yaitu:1.2.1. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;1.2.2. melanggar subyektif orang lain;1.2.3. melangar kaidah tata susila;1.2.4. bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian sertasikap hatihati yang seharusnya dimiliki seseorang dalampergaulan dengan sesame warga masyarakat atauterhadap
Pengadilan PN BUKITTINGGI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-02-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 18_Pid_Sus_2016_PNBkt_Hukum_08062016_Narkotika
Tanggal 8 Juni 2016 — Jaksa Pada Kejari Bkt ; Terdakwa YULIZA AMRI ;
39 — 5
  • diatas boxtengah antara kursi sopir dan kursi penumpang dan 1 (satu)unit Handphone Nokia 6300 warna merah milik Terdakwayang terletak diatas soedo meter dalam mobil tersebut;Bahwa terdakwa sebagai Pegawai LembagaPemasyarakatan Kelas Biaro Bukittinggi, pada saatTerdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut keluardari Lembaga Pemasyarakatan Biaro Bukittinggi sedangtidak bertugas (jam lepas dinas) dan tidak melaluipemeriksaan petugas yang sedang berjaga, Terdakwamenyadarai perobuatan Terdakwa ini melangar
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-03-2017 — Upload : 22-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 12/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 29 Maret 2017 — NY. HAJJAH MUHTASAROH dkk melawan HARYANTO, dkk
152 — 73
  • Bahwa oleh karena itu selanjutnya proses pemecahan dan pembuatanAkta Hibah yang dibuat Terbanding X tidak melangar ketentuan dan/atauperaturan perundangundangan yang berlaku, sehingga hukum terhadap:a. Akta Hibah Nomor 157/2014 tanggal 06032014 dibuat Dra. JuliastutiMamurotun, SH. Notaris/PPAT Karanganyar (Terbanding X/Tergugat X)b. Akta Hibah Nomor 224/2014 tanggal 25032014 dibuat Dra. JuliastutiMamurotun, SH. Notaris/PPAT Karanganyar (Terbanding X/Tergugat X)c.
Pengadilan PN LUMAJANG Pidana Khusus
Putus : 16-12-2014 — Upload : 02-03-2015
Putusan PN LUMAJANG Nomor 235/Pib.Sus/2014/PN.Lmj
Tanggal 16 Desember 2014 — HERY SANTOSO Al. HENFA
124 — 49
  • Bahwa dalam melakukan kegiatan menghimpun dana dariorang lain atau masyarakat yang bukan anggota Koperasitersebut terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pimpinan BankRakyat Indonesia.Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melanggarpasal yang didakwakan maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur unsur pasal sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum.Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu melangar pasal
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Umum Penggelapan
Upload : 11-06-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 16/Pid/2018/ PT DPS
Arif Muhamad Lufti Alias Arif Muhamad Lutfi
102 — 58
  • . : PDM 125/GIANY/11/2019 tanggal 29Januari 2020 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa ARIF MUHAMAD LUFTI Alias ARIF MUHAMADLUTFI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukanpenggelapan dalam keluarga sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Dakwaan Kesatu Primair melangar Pasal 376 KUHP;Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ARIF MUHAMAD LUFTI AliasARIF MUHAMAD LUTFI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahundikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
Pengadilan PN KEPAHIANG Pidana Khusus
Register : 14-12-2021 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 13-02-2022
Putusan PN KEPAHIANG Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Kph
Tanggal 25 Januari 2022 — Penuntut Umum:
TOMY NOVENDRI,S.H.,M.Kn
Terdakwa:
1.SANELIA AMELIA Binti M. IDRIS Als SANELA
2.MONICXA CAROLINE Als MONIC Binti DEDI IRAWAN
474 — 444
  • computer atau system elektronik termasuk tetapi tidakterbatas pada tulisan, Suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic datainterchange, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf,tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yangmemiliki arti atau dapat dipahami orang yang mampu memahaminya;Menimbang, bahwa disebut melakukan perbuatan membuat dapatdiaksesnya jika pelaku sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpanataupun mengirimkan kembali konten melangar