dalampertimbambangan dan penerapan hukumnya;Judex Juris di atas ternyata telah melakukan kekeliruan dan kekhilafandalam melakukan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang suatu kenyataan ;Judex Juris tidak menjelaskan pertimbangan mana yang dianggap telahsalah dan penerapan hukum mana yang dianggap keliru ;Jadi Judex Juris seharusnya tidak lagi mempertimbangan fakta faktasebagaimanayang dikemukakan dalam memorikasasiJaksaPenuntut Umum karena bukan merupakan kewenangan Judex Juris;Apabila kita simak

No. 125 PK/Pid.Sus/2013arti hukum ditukangi untuk memenuhi selera dan nafsumemidanasemata);Maka pertimbangan Hakim Tingkat Kasasi tersebut merupakan suatukekeliruan dan kekhilafan yang nyata apalagi pertimbangan tersebutmenjadi dasar untuk menghukum Pemohon Peninjauan Kembali ;Pertimbangan Hakim Tingkat Kasasi bertambah kekeliruan dankekhilafan yang nyata apabila kita simak terkait pertimbangan putusankasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1463K/PID.SUS/2010., tanggal 26 Januari 2011 terbukti

ditolaknya memori kasasi atau kontra memori kasasi adalahkewenangan Judex Juris ;Namun demikian Hakim Tingkat Kasasi seharusnya tidak memeriksaketerangan hanya dari satu pihak saja, melainkan kedua belah pihakberdasarkan alasan alasan hukum yang mencerminkan keadilan dantidak memihak ;Maka tidak dipertimbangkannya kontra memori kasasi oleh Judex Jurismerupakan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata ;Pertimbangan Hakim Tingkat Kasasi "lagi lagi bertambah kekeliruandan kekhilafan yang nyata apabila kita simak

Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang adalah tidakmempunyai legitima persona standi injudicio, dan tidak pulamempunyai harta kekayaan tersendiri terpisah dari kekayaanrechtpersoonnya, sehingga oleh karenanya Kepala Kantor (incasuKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang) tidak dapatbertindak sebagai persoon di forum peradilan perdata;Bahwa yurisprudensi standard telah menegaskan, bahwa gugatanharus ditujukan terhadap Badan Hukum, dan bukan terhadap Direkturdari Badan Hukum tersebut ( mohon simak

guna terpenuhi prinsip fair trial dalam perkaraini;Bahwa benar tanah terperkara adalah kepunyaan Tergugat atas dasarSertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor : 13 tanggal 09 Juni 2003yang diterbitkan oleh Tergugat Il atas perintah Kepala BadanPertanahan Nasional setelah terlebih dahulu mendapatpertimbangan/persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah PertanahanPropinsi Sumatera Utara dan usul dari Panitia B Plus serta rekomendasipersetujuan dari Gubernur Sumatera Utara (vide : bukti T. 01, jo T.I 02) (mohon simak

2017/PT.MDN Halaman 41 dari 77I.07 Bahwa Tergugat ulang tegaskan, bahwa tanah terperkara adalahtanah HGU Tergugat yang dari waktu ke waktu sejak tahun 1951 s/dsaat sekarang ini HGU tersebut diperpanjang oleh Tergugat II atasperintah Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah terlebin dahulumendapat pertimbangan/persetujuan dari Kepala Kantor WilayahPertanahan Propinsi Sumatera Utara dan usul dari Panitia B Plus sertarekomendasi persetujuan dari Gubernur Sumatera Utara (vide : bukti T.I 02) (mohon simak

Tergugat sebutkan di muka, bahwa Panitia B Plusmengusulkan supaya kepada Tergugat diberikan perpanjangan jangkawaktu Hak Guna Usaha atas tanah terperkara sebagaimana tertuangdalam Konsideran Menimbang huruf f dari Keputusan Kepala BadanPutusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 42 dari 771.08 Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 Nopember2002 Tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak GunaUsaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Deli Serdang, PropinsiSumatera Utara (mohon simak

Maka apa yang diperbuat/dilakukan oleh Tergugat Il Tergugat IllTergugat IV secara berjamaah/bersama sama telah melakukan suatuperbuatan yang melawan hukum;Bahwa apabila kita simak secara teliti dan cermat buku Leter C Desa DesaDawuhan Lor, Tergugat IV menulis/mencatat Nomor 34, Nomor persil 144,Kelas Desa d luas tanah 0.033 da, atas nama Abu Amar, sedangkandalam sebabnya dan tanggal perubahan tidak ada tulisan/catatan samasekali. seharusnya apabila itu secara prosedur dalam kolom sebabnya dantanggal

Narkotika Golongan bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara palinglama 4 (empat) tahun; 222 Menimbang, bahwa apabila ketiga pasal tersebut kita simak lebih dalammengenai perbuatan matriilnya, ternyata ketiga pasal tersebut mengandung tigaperbuatan yang berdiri sendiri atau berbeda dengan kualifikasi yang berbedapula.

No. 378 K/Pdt/1985,tanggal 11 Maret 1986 ; dan simak juga: Buku " Pedoman Pelaksanaan TugasDan Administrasi Pengadilan, Buku Il, Mahkamah AgungRI. April 1994,halaman 132) ;"bahwa berdasarkan alasan di atas gugatan Penggugat harus dinyatakan"niet onvankelijk" ;bahwa dalam kenyataan Tergugat memperoleh obyek perkara adalahbukan dari almarhum Dr. H.M.

InventarisKekayaan Negara dan SIMAK BMN Nomor Registrasi 50309000000003,merujuk pada Peta situasi Lapangan Terbang Tanjung Batu 1984 dan Petasituasi Lapangan Terbang Tanjung Batu Tahun 1998.

Bahwa untuk menyatakan Tergugat sebagai pihak yang salah haruslah dijelaskanperbuatan yang dilkukan Tergugat I apakah melakukan perbuatan melawanhukum ataukah wanprestasi dan hal tersebut juga harus dibuktikan berdasarkanPeraturan Perundangundangan yang berlaku, kalupun Tergugat simak danmendalami Gugatan Penggugat sangat jelas para Penggugat tidak menjelaskanperbuatan hukum apa yang dilanggar, baik dalam posita maupun dalam petitumdan juga tidak menerangkan salah satu pasal pun hukum positif peraturanperundangundangan

Bahwa untuk menyatakan Tergugat sebagai pihak yang salah makaharus dijelaskanapa perbuatan yang dilakukan Tergugat apakah melakukan perbuatan melawanhukum atau wanprestasidan hal tersebut juga harus dibuktikan berdasarkan peraturanHalaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pat.G/2014/PN Pikperundangundangan yang berlaku, kalaupun Tergugat simak dan mendalamaigugatan Penggugat sangat jelas para Penggugat tidak menjelaskan perbuatan hukumapa yang dilanggar, baik dalam posita maupun dalam

Beta Goldland (Penggugat) tanggal 29 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I, adalah Perbuatan Melawan Hukum;

mengeluarkan alat berat dari atas Tanah Penggugat, mengembalikan batas-batas pagar alamiah Tanah Penggugat, dan melarang Tergugat I untuk menggunakan, membangun, dan melakukan kegiatan di atas Tanah Penggugat, yang dimaksudkan untuk memanfaatkan dan/atau menguasai Tanah Penggugat, baik dilakukan sendiri ataupun melalui penunjukan, kerjasama atau pemberian kuasa kepada pihak lain;

Desember 1995 Nomor 962 K/PDT/1995);Bahwa gugatan dari Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas dan terangdan sangat baik dapat dimengerti, sebab di dalam posita gugatan Penggugatmencampuradukkan gugatan yang wanprestasi dengan gugatan perbuatanmelawan hukum: Bahwa Yurisprudensi Stare Decicis pada pokoknya menekankan bahwasalah satu unsur perbuatan melawan hukum yang harus dibuktikan adalahadanya kerugian yang merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukumyang menjadi tanggung jawab seseorang (mohon simak

Kdi, tertanggal 23 Juli2019 tersebut mohon dibatalkan oleh Bapak Ketua PengadilanTinggi Sulawesi Tenggara yang arif bijaksana, dan membebaskanTerdakwa dari dakwaan termaksud (Vrijspraak);Bahwa jika kita simak dan teliti putusan perkara aquo padahalaman 18 alinea 2, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendaritelah jelas mengakui pula bahwa dalam perkara ini tidakditemukan adanya saksi yang melihat peristiwa persetubuhanyang dilakukan Terdakwa dan Saksi MARWAN KHALIK.Bahwa bila diinterprestasikan keterangan

Penyitaantertanggal 15 Juli 2011, tentang penetapan sita terhadap Sertipikat Hak MilikNo. 449 Milik Tergugat II; Bahwa lebih jauh dari itu, TERGUGAT I tidakpernah dimintai keterangannya mengenai status tanah dan bangunan sesuaidengan dalil PARA PENGGUGAT yaitu berkaitan dengan Sertipikat hak MilikNomor 449 (yang menurut dalil PARA PENGGUGAT dalam Gugatannyamerupakan jaminan atas kredit yang diterima oleh Tergugat II dariTERGUGAT I) baik di tingkat penyidikan maupun di tingkat Pengadilan ;Bahwa apabila kita simak

dan IV yang mengakibatkan timbulnya kerugian yangmenjadi tanggungjawabnya disebabkan oleh karena Para Tergugat , ll,Ill, dan IV telah melanggar hak dan kepentingan pihak lain yang terlebihdahulu lahir dan ada, sehingga tidak sebagaimana perkara a quo yang nota bene bangunan kios berukuran 4,30 Meter x 5 Meter milik TergugatIll dan Tergugat IV terlebih dahulu ada dan berdiri yaitu sejak tahun 1969,sedangkan bangunan rumah toko dan tanah milik Penggugat baru adadan berdiri pada tahun 1982, (mohon simak

dan IV yang mengakibatkan timbulnya kerugian yang menjaditanggungjawabnya disebabkan oleh karena Para Tergugat , Ill, III, dan IVtelah melanggar hak dan kepentingan pihak lain yang terlebih dahulu lahirdan ada, sehingga tidak sebagaimana perkara a quo yang nota bene bangunan kios berukuran 4,30 Meter x 5 Meter milik Tergugat III danTergugat IV terlebih dahulu ada dan berdiri yaitu sejak tahun 1969,sedangkan bangunan rumah toko dan tanah milik Penggugat baru ada danberdiri pada tahun 1982, (mohon simak

seterusnya mengambil sikap terhadappelanggaran disiplin tersebut ;e Penggugat keliru jika memandang persoalanpemberhentian dari jabatan struktural dari sudutpandang Peraturan Pemerintah Nomor 100Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS DalamJabatan Struktural; sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun2002, oleh karena pemberhentian Penggugat darijabatan struktural adalah hasil seleksi terbukadan ini merupakan pelaksanaan UndangUndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara, (simak

uraianterdahulu) ;Tidak benarlah alasan Penggugat bahwa Penggugatdiberhentikan karena telah dibentuknya KP3S (simak uraianterdahulu) ; 222222 22 nen nn nnn n en ne nnn n en ne nee0.

Yangamanah, berfikiran maju, agar bisa menjadi trend setter bagiperobahan sikap mental dalam rangka menegakkan SupremasiHukum di Republik Indonesia;Mengenai dissenting opinion tersebut, bisa kita simak padahalaman 57 sampai dengan 63 dalam naskah putusan sidangPengadilan Negeri Cibadak Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Cbd, sayakutip sebagian sebagai berikut: "Sejalan dengan pendapatMahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3136 K/Pdt/1983, yangmenegaskan bahwa pengadilan dalam mengadili perkara perdatatidak dilarang

Jadi tidaksematamata mengandalkan segi legalitas tanda buktikepemilikan sertifikat tanan dan bangunan yangnotabene keabsahannya masih bisa dipertanyakan.Dalam kaitan ini kami sangat mengapresiasi adanyadissenting opinion dari salah satu anggota Majelis Hakimyang mengadili perkara Perdata Nomor 13 dimaksud, yangtentunya akan menjadi perhatian dari Mahkamah Agungyang akan menangani perkara kasasi yang kami ajukan;Kembali kepada dissenting opinion, bisa kita simak padahalaman 59 dalam naskah Putusan

Lebih jauh simak artikel Gugatan Terhadap CV.Menururt M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perseroan Terbatas (hal.18) mengatakan bahwa kerugian Perseroan Komanditer yang ditanggung sekutukomanditer, hanya terbatas sebesar jumlah modal yang ditanamkan (beperkteaansprakelijkheid, limited liability) (linat Pasal 20 KUHD).

Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Negaradalam keadaan damai atau satuan tidak dalam persiapanpenugasan operasi dan Terdakwa pada saat meninggalkankesatuan membawa barang inventaris satuan berupa Laptop untukpengerjaan data Simak BMN.Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkalsebagaian yaitu : Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan berupalaptop.Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya dibawahsumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutantelah dipanggil

Namun perlu kita simak juga apakah Hakimtelah mempertimbangkan halhal positif yang pernah dilakukan olehTerdakwa (Pemohon Kasasi) selama ini :e Terdakwa berterus terang selama persidangan, jujur danmengakui kesalahan serta menyesali perobuatannya ;e Terdakwa masih memiliki kesempatan untuk memperbaikikelakuannya di masa depan dan Terdakwa masih Muda ;e Terdakwa adalah tulang punggung keluarga sebagai suami dankepala rumah tangga ;Sebelum mengakhiri memori Kasasi ini ijinkan kami mengutip salah satukalimat

Tatae Gambar Situasi No. 18215/1996 atas nama Nasrih binti LaKassa (Penggugat) bukti Surat P.2 s/d P.15 yaitu PBB atas nama La Kassadan keterangan 2 (dua) orang saksi;Namun jika kita simak dengan baik dan cermat maka terlinat bahwa fokuspertimbangan hukum Judex Facti guna mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali hanyalah bahwa Penggugat memilikisertifikat hak milik P.1 (tanah yang tidak jelas dimana letaknya) sedangkanbukti P.2 s/d P.15 maupun keterangan saksi dipandang mendukung

pada Sekretaristentang pemindahan tenaga kesekretariatanmenjadi tenaga teknis.Perlu dikuatkan dengan Surat Edaran KetuaMahkamah Agung tentang mutasi tenagakesekretariatan menjadi tenaga teknis (PaniteraPengganti dan Juru Sita atau Juru Sita Penggantiagar lebih efektif dalam tata kelola perpindahandari tenaga kesekretariatan ke tenaga teknis; 3 Evaluasi besaran tunjangan khusus kinerja yanglebih proposional bagi pejabat struktural, pejabatfungsional, tenaga pengelola keuangan, operatorSAIBA dan SIMAK

pada Sekretaristentang pemindahan tenaga kesekretariatanmenjadi tenaga teknis.Perlu dikuatkan dengan Surat Edaran KetuaMahkamah Agung tentang mutasi tenagakesekretariatan menjadi tenaga teknis (PaniteraPengganti dan Juru Sita atau Juru Sita Penggantiagar lebih efektif dalam tata kelola perpindahandari tenaga kesekretariatan ke tenaga teknis; 3 Evaluasi besaran tunjangan khusus kinerja yanglebih proposional bagi pejabat struktural, pejabatfungsional, tenaga pengelola keuangan, operatorSAIBA dan SIMAK