Ditemukan 3977 data
218 — 158
Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(A UPB) jn nena nnn ence cnn nnnennee6. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :a. Tidak terjadi Kesalahan prosedur; b. Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;c. Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak; d. = Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak; e. Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas;f. Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah; g. Data Yuridis atau Data Fisik yang diperoleh adalah benar; atauh.
Menetapkan dan Menyatakan, bahwa 25 (dua puluh lima) Sertipikat Hak Milikyang menjadi obyek perkara auqo, dalam proses penerbitannya:1.Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Telah memenuhi norma kepatutan;Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;Tidak sewenangwenang;Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB));2 22a n nnn nnn nnn nnn nnn cnn nnn nn cnnTidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu
Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB)); 22a n nnn nnn nnn nnn nnn nce cnc nnn cnn cn nescencee. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :1). Tidak terjadi Kesalahan prosedur; 2). Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;3). Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak; 4). Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak; 5). Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas;6). Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah; 7).
66 — 7
Menurut AlQurtubi, nusyuz adalah: Jac Uo yo epgile all ool los "Mengetahul dan meyakini bahwa isitri itu melangar apa yang sudah menjadi ketentuan Allah dari pada taat kepada suaminya.Halaman 39 dari 50 halaman Putusan No. 278/Pdt.G/2020/MS.Lsm Sedangkan menurut istilan dalam kitab AlBajuri dikatakan bahwa Nusyuzadalah: "nusyuz adalah keluar dari ketaatan (Secara umum) dari siteri ataus suamiatau keduanya.Dari beberapa definisi di atas bisa bisa ditarik kesimpulan bahwa yangdimaskud dengan nusyuz
92 — 22
PAS Surabaya (Eks Yong Xing 668) adalahmiliknya dengan hanya meminjam nama Terlawan pengakuan tersebuthanyalah subyektif dan jika benar adanya, maka patut disangka jika Pelawan(Chen Xiang Ping) dapat diduga melangar hukum dengan melakukan usaha bisnis di wilayah hukum Republik Indonesia tanpa ijin;Bahwa dengan adanya istilah "meminjam nama "Terlawan!
168 — 27
. ;12Bahwa las but not least, Tergugat dengan tegasmenolak kebenaran dan keabsahan tuntutan ParaPenggugat yang menyatakan : secara hukumTergugat telah melangar hakhak normatif (videpetitum ke2), ~menyatakan putusan hubungankerja... dst... terhitung sejak putusandibacakan (vide petitum ke3) dan :*menyatakanputus hubungan kerja antara....dst...selaku ParaPenggugat dengan PT. Delta Nusantara selakuTergugat, karena afesienst.
MUSLIM, SH
Terdakwa:
ASDAR FATIH ADAM alias ASDAR PATIADAM
299 — 52
dan Kampung Aibow, Distrik Catubow, Kabupaten Pegunungan Arfak,Provinsi Papua Barat, sehingga lokasi tersebut bukan termasuk WilayahPertambangan; Bahwa jika ditemukan adanya kegiatan pertambangan baik dalam tahapeksplorasi maupun operasi produksi yang terjadi di Distrik Minyambouw,Kabupaten Pegunungan Arfak dan Distrik Catubow, Kabupaten PegununganHalaman 21 dari 44 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN MnkArfak, Provinsi Papua Barat, maka kegiatan tersebut tergolong PETI(Pertambangan Tanpa Izin) dan melangar
111 — 90
Bahwa Saksi menerangkan keterangan lain sudah tidak ada lagi,namun memohon dengan dengan sangat agar kendaraan ToyotaAvanza warna putih Nopol BM 1762 NZ milik Saksi, dapatdikembalikan kepada Saksi karana Saksi hanya masyarakat kecil dantidak mengetahui kalau kendaraan Saksi akan di gunakan untuk halyang melangar hukum.Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:Hal 15 dari 33 hal Putusan Nomor : 120K/PM 104/AD/VII/
75 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Taufik Sumawinata (Tergugat II Intervensi) telah membuat surat (buktiP11) yang ditempelkan pada papan pengumuman tempat Pemohon Kasasi/Penggugat bekerja, dimana surat tersebut meresahkan masyarakat sekitarpertambangan;4 Objek Sengketa Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik;1 Bahwatindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan berupa:e Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 545/205/HKKS/ II/2012,tanggal 14 Maret 2012 tentang Perubahan Keputusan Walikota SamarindaNomor 545/405/HKKS/VII/2010 tentang
ROSA SABINA J. ALIANDOE. DKK, Selaku Warga Taman Pluit Putri dan Ketua Forum Warga Taman Pluit Putri;
Tergugat:
- KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
311 — 193
Pihak penanggung jawab pembangunan/pemrakarsa tidak pernah menjalinkomunikasi dan koordinasi dengan tokoh masyarakat atau masyarakatsetempat tetapi tibatiba dilaksanakan pekerjaan proyek pembangunan gedungsehingga melangar surat rekomendasi UKLUPL dan Izin Lingkungan;Halaman 89 dari 99 halaman.
ruang dan peraturan zonasi tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa KRKyang diterbitkan oleh Tergugat sebagai syarat untuk IMB objek sengketa tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil para Penggugat yangmenyatakan bahwa Pihak penanggung jawab pembangunan/pemrakarsa tidakpernah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan tokoh masyarakat ataumasyarakat setempat tetapi tibatiba dilaksanakan pekerjaan proyekpembangunan gedung sehingga melangar
175 — 40
tersebut tidak memiliki dasar hukum / cacat hukum;Bahwa tindakan dari KPH AMBARKUSUMO yang menobatkan dirinyasebagai Paku Alam KX adalah tidak patut, tidak sesuai dengan paugeranprojo kejawen dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, lebihdaripada itu perobuatan KPH AMBARKUSUMO telah menimbulkanperpecahan di antara sesama ahli waris dari KGPAA Paku Alam VIII dilingkungan Pura Paku Alaman; Bahwa perbuatan dari KPH AMBARKUSUMO yang menobatkan dirinyasecara sepihak sebagai Paku Alam IX jelasjelas telah melangar
Kerugian Immateriil.Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGATdengan melanggar asas kepatutan, ketelitian, melangar haksubyektif orang lain dan bertentangan dengan rasa keadilan sertasikap kehatihatian sebagaimana disebutkan di dalam Gugatan ini,PENGGUGAT juga telah mengalami penderitaan psikologis sertatraumatik dan mengalami kerugian Immateriil yang tidak dapatdihitung dengan uang, namun Penggugat menetapkan Ganti RugiImmateriil sebesar Rp. 100, (seratus rupiah); TUNTUTAN PROVISI
71 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
DALAM KONPENSIA PUTUSAN PHI No. 140/PHI.G/2011/PN.JKT.PST PATUT UNTUKDIBATALKAN KARENA MELANGAR KETENTUAN HUKUM YANGBERLAKU DENGAN MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANGTIDAK SEMPURNA (ONVOLDOENDE GEMOTIVERD)1 Pemohon Kasasi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim AgungYang Terhormat untuk membatalkan seluruh Putusan PHI No. 140/PHI.G/2011/PN.Jkt.Pst karena Majelis Hakim Judex Facti dalam perkaraini telah memberikan pertimbangan hukum secara tidak menyeluruh dantidak Iengkap sehingga putusan dalam perkara
89 — 7
tersebut diatas terpenuhimaka telahterpenuhi pula syarat untuk bisa dikatakan suatu perbuatan tersebutmelanggar hukum ;Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan sebelumnya telahdipertimbangkan mengenai status kepemilikan tanahtersebut adalah sah milikPenggugat maka dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim akanPutusan Perdata No. 26/Pdt.G/2015/PN.SKY Hal 40 dari 45mempertimbangkan mengenai apakah perbuatan Para Tergugat yang menguasaitanah tersebut adalah bertentangan dengan hukum dan telah melangar
34 — 6
N8903UZ tersebutadalah milik saksi MUHAMMAD LEPAS dan saksi mengemudikan truk tersebutsejak tahun 2011 dengan system setoran sebesar Rp.6.000.000, per bulan ;e Bahwa selama saksi mengemudikan truk tersebut, saksi MUHAMMAD LEPASmempercayakan sepenuhnya kepada terdakwa tentang pengoperasian truktersebut dan saksi MUHAMMAD LEPAS selalu mengigatkan terdakwa agarberhati hati dan tidak menggunakan truk tersebut mengangkut barang barang yang melangar hukum ;e Bahwa kayu damar yang terdakwa angkut pada saat
WANTO HARIYONO, SH
Terdakwa:
SUBAIRI alias ARIS Bin Yusuf
46 — 7
didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnyaakan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaanalternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan faktafakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitudakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika namun Majelis Hakim tidak serta merta menyatakanPerbuatan Terdakwa telah melangar
MARZUKI
Tergugat:
BUPATI PIDIE JAYA
152 — 155
diberhentikan sebagaimana maksud dariayat (1) huruf c karena dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatanmaka perlu dilakukan pemberhentian yang bersangkutan dari jabatanKeuchik Gampong Bale Musa Kecamatan Bandar Baru;Bahwa sebelum Surat Pemberhentian Nomor 179 Tahun 2018 tersebutPenggugat tidak melakukan kesalahan apapun yang berhubungandengan jabatan Pengggugat dan tidak ada juga tahapan prosedur yangsah hingga Camat Bandar baru bisa mengeluarkan Rekom yangsedemikian, dengan alasan Penggugat telah melangar
ARDIANSYAH, SH
Terdakwa:
DION GUNAWAN BIN DARWANTO
81 — 9
menyerahkan tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 114 UU no. 35tahun 2009 tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dengan demikian pasal114 UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti sehingga terdakwaharuslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu pasal 114 UU RIno. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka majelisakan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melangar
124 — 57
suatu tindakPidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindakPidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana akan diuraikandibawah ini, disamping ditujukan untuk menjawab dakwaan dan tuntutan serta Replik JaksaPenuntut Umum, juga sekaligus ditujukan untuk menjawab pembelaan dari PenasihatHukum terdakwa;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengandakwaan berbentuk Subsidaritas yaitu:PRIMAIR : Melangar
Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor.20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke1.e KUHP;;SUBSIDAIR: Melangar Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan .UndangUndang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1kele KUHP
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
SISWANTORO Als ANJAS NAWANK Bin SANAN
71 — 29
Saksi Ahli menerangkan bahwa Obat tersebut tidak bisa beredar bebasdi Pasaran bebas, dan apa bila ada orang lain yang telah memiliki obattersebut tanpa kuasanya atau Hak, resep dokter dan atau bukan dalamtahap pengobatan maka orang tersebut diduga telah melangar ketentuanUndangundang sebagaimana di atur dalam UU No 35 Thn 2009 TentangNarkotika.
1.LA IDI TAHAMASI
2.NURMITA, S.Pd.i
3.LA ODE ASMAN
4.AGUS
5.SAFIRUDDIN
6.ANAWIAH
Tergugat:
KEPALA DESA PATUA
189 — 114
Surat keputusan Tergugat a quo Bertentangan Melanggar Pasal 53 Ayat 2UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.Yang berbunyi:Perangkat desa diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1huruf c karena:Usia telah genap 60 tahunBerhalangan tetapTidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desaa 9 5 Melangar larangan sebagai perangkat DesaHalaman 10 dari 45 halaman/Putusan NomorYang di pertegas dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 yang telah diubahdengan Permendagri 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan
1.ALEXANDER L. M. SELE,SH
2.NIKODEMUS DAMANIK, SH
Terdakwa:
JONI RISWIN NDOLU alias EIN
70 — 34
Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidaritas makaterlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan PrimairHalaman 26 dari 41 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN RnoPenuntut Umum dan apabila dakwaant ersebut terbukti maka dakwaanSubsidair tidak akan dipertimbangkan lagi akan tetapi apabila dakwaan Primairtidak terbukti maka Majelis Hakim akan memeprtimbangkan dakwaan Subsidair,untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaanPrimair Penuntut Umum yaitu dakwaan melangar
89 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak berharga Surat Anjuran Dinas TenagaKerja dan Transimigrasi Kabupaten Karawang Nomor 567/2344/HIS;Menyatakan sah dan berharga Surat Nomor 10/PGA/X/13 tentangPemutusan Hubungan Kerja Akibat Dari Mogok Kerja Yang TidakHal. 37 dari 45 hal.Put.Nomor 42 K/PDT.SUSPHI/201510.11.12.Sah terhadap Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi(kepada 57 orang) dan di kualifikasikan mengundurkan diri tanpa pesangon;Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensisebanyak 57 orang terbukti melangar