Dasar permohonan paraPenggugat untuk membatalkan Akta Ikrar Wakaf tersebut dikarenakan nazhiryang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf tersebut dipandang tidak cakap danlalai dalam memanfaatkan harta wakaf, sehingga wakif bermaksud untukmengganti nazhir agar harta wakaf tersebut dapat segera dimanfaatkansehingga wakif akan mendapatkan manfaat kebaikan dari harta wakaf.Seharusnya sejak diucapkan ikrar wakaf pada tahun 1989 oleh wakif, makasejak saat itu telah timbul kewajiban nazhir untuk memanfaatkan

Nomor 460 K/Ag/2019Bahwa fakta di persidangan, kurang lebih 28 tahun sejak hartatersebut diwakafkan, nazhir telah lalai dan tidak memanfaatkan harta wakaftersebut sesuai yang dikehendaki oleh wakif sebagaimana termuat di dalamtujuan wakaf, sehingga dengan kelalaian nazhir tersebut, wakif sangatdirugikan dengan tidak mendapatkan manfaat kebaikan dari harta wakaftersebut;Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan bahwa pergantian nazhirtersebut dipandang tidak melalui prosedur, sedang di sisi lain Judex

Factitidak mempertimbangkan rasa keadilan yang dialami oleh wakif yang selama28 tahun tidak mendapatkan manfaat kebaikan akibat kelalaian nazhir yangdinilai tidak cakap, yaitu melalaikan kewajiban dengan tidak memanfaatkanharta wakif.

Seharusnya prosedur administrasi jangan mengabaikan rasakeadilan bagi wakif yang selama ini telah dirugikan karena tidak mendapatmanfaat kebaikan dari harta yang diwakafkan;Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi AgamaSamarinda harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiriperkara ini dengan pertimbangan berikut:Bahwa oleh karena nazhir telah terbukti tidak cakap karena telah lalaidan tidak memanfaatkan harta wakaf sesuai yang dikehendaki oleh wakif,maka permohonan

Menyatakan sah wakaf oleh Wakif (H. Mappirappi) dengan Akta IkrarWakaf Nomor W.2/05/Tahun 1989 tertanggal 11 September 1989;3. Menyatakan para nazhir wakaf yang ditunjuk Tergugat atas nama M.Yae L, Askar Hamid, Bahruddin, Tumet, dan Dandi sebagaimana dalamHalaman 9 dari 11 hal. Put.

1 Agusutus 2018bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Kota DepokKota Depok;Bahwa pergantian Nazhir perseorangan menjadi Nazhirberbadan hukum merupakan tindak lanjut dari hasilmusyawarah penyelesaian sengketa nazhir di KantorKementerian Agama Kota Depok yang dihadiri oleh unsurKementerian Agama Kota Depok (kepala kantor dan staf),Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Depok, unsurKantor Urusan Agama Kecamatan Tapos, Unsur Kelurahan,Wakif/ ahli waris wakif dan para Nazhir pada hari Rabutanggal

atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudahmeninggal dunia.(3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat,laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Nazhirmelalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor DepartemenAgama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.Halaman 7 Putusan Nomor 1509/Pdt.G/2019/PA.Dpk11.(4) Apabila Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AktaIkrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka KepalaKUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul

Wakif atau ahliwarisnya berhak mengusulkan kepada BWI untukpemberhentian dan penggantian Nazhir.

TERGUGAT Isebagai Ketua Nazhir, SEKERTARISsebagai Sekretaris, TERGUGAT II sebagai Bendahara, dan NAMAANGGOTA serta ANGGOTA sebagai anggota; Bahwa Penggugat selaku Wakif tidak berikrar menyerahkan tanahwakafnya kepada nazhir organisasi ataupun nazhir badan hukum ; BahwaPenggugatselaku Wakif bermaksud ingin mengganti Nazhirkarena menurut penilaian Wakif dan aparat serta masyarakatsetempat kredibilitas yang diragukan salah satu contohnya tidakdapat memakmurkan Masjid yang merupakan bagian dari tanahwakaf

wakif yang diucapkansecara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan hartabenda miliknya, dan Nazhir adalah pihak yang menerima harta bendawakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai denganperuntukannya;Menimbang, bahwa lkrar wakaf adalah tindakan hukum yangbersifat deklamatif (sepihak), untuk itu diperlukan adanya kabul(penerimaan) dari orang yang menerima wakaf tersebut, Kemudian demitertio hukum dan administrasi guna menghindari penyalahgunaan bendawakaf kemudian diatur

o Apakah ada harta selain tanah objek sengketa yang ditinggalkan olehwakif untuk ahli warisnya dan benarkan jumlah yang diwakafkan tersebuttidak lebih 1/3 dari tanah milik wakif yang ditinggalkan untuk ahliwarisnya?;.

Hakim Tingkat Bandingtidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Majelis HakimPengadilan Agama Selong tersebut, dengan pertimbangan sebagaimanaterurai dibawah;Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat mengajukangugatan pembatalan wakaf atas sebidang tanah yang dilakukan oleh almarhumsuami/ayah para Penggugat/Pembanding, dengan alasan karena para ahliwaris tidak mengetahui tentang pelaksanaan wakaf dan lagi pula tanah wakafyang dimaksud masih merupakan harta bersama/gono gini antara wakif

Istri pertama H.Sadaruddin alias Amaq Zaenab (Wakif) yang bernamaHudud telah meninggal dunia (cerai mati) tapi tidak dijelaskan kapantanggal/tahun meninggalnya;2. Istri kedua H. Sadariddin alias Amaq Zaenab (Wakif) yang bernama Salmatelah bercerai, tapi tidak dijelaskan kapan tanggal/tahun cerainya;3. Istri ketiga H. Sadariddin alias Amaq Zaenab (Wakif) yang bernama Hj.Nuriah alias Inaq Inun, tidak dijelaskan kapan tanggal/tahun pernikahannyadan ketika pelaksanaan pernikahan antara H.

Disamping itu perlu dijelaskan juga apakah para istri maupun ahliwarisnya sudah menerima bagian harta waris dari wakif;Halhal tersebut di atas seharusnya dijelaskan secara rinci oleh paraPenggugat dalam membuat surat gugatan sehingga bisa tergambarposisi/status dari obyek sengketa, apakah memang masih merupakan hartabersama, kalau memang masih merupakan harta bersama tentunya harusdisebutkan milik siapa saja karena wakif istrinya ada tiga orang, ataukah hartatersebut memang milik Wakif pribadi.

Apabila memang terbukti tanahwakaf yang dimaksud masih merupakan harta bersama antara Wakif danistrinya, maka yang dianggap sah sebagai tanah wakaf adalah tanah yangmenjadi bagiannya Wakif karena sudah menjadi milik sempurna (milkuttam);Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding menilaibahwa gugatan para Penggugat/Pembanding tidak jelas dan kabur, makaMajelis Hakim bersepakat untuk menyatakan bahwa gugatan para Penggugattidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);him. 11 dari

Lolongok No. 26 RT. 003/12, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. ak selaku Nadzir urutan ke14 tanah Wakaf Khas(wakif R. Adipati WIRANATA) berdasarkan Suratadzir Nomor : W5/02/K.02/IV/2010 tertanggal 08 April 2010Para Penggugat sekarang sebagai Para Terbanding;5. SUPRIATNA, SE., beralamat di JI. Raya Tajur Gg. Adi Sahid No. 18 RT.001 RW. 003 Kelurahan Tajur, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor,semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Turut Terbanding ;Hal. 1 dari 13 hal. Put.

Menyatakan sah secara hukum peristiwa Wakaf Khas yang dilakukan padatahun 1849 Masehi oleh wakif Raden Adipati WIRANATA berupa tanahHal. 3 dari 13 hal. Put. No. 0143/Pdt.G/2017/PTA.Bdgsawah seluas + 9,435 Ha terletak di Ko. Parung Banteng Lebak RT. 02 RW.02 Blok 021 Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor,dengan batasbatas tanah;e Sebelah Selatan : Selokan, Tanah H. Anes dan dr. lbar; e Sebelah Barat : Tanah H.U. Sunarya, H. Firdaus, selokan, tanahPT.

Adalah Tanah Wakaf Khas a 1849 dari wakif Raden AdipatiWakaf No. 1/Katulampa) untuk mengosongkan danerahkannya kepada para Penggugat selaku Nadzir Tanah WakafKh tulampa 1849 (wakif Raden Adipati WIRANATA);Menyatakan apabila putusan ini tidak dilaksanakan secara sukarela, makadilakukan pengosongan secara paksa atau melalui penjualan obyek secaralelang didepan umum;Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biayayang timbul dalam perkara ini hingga kini terhitung sebesar Rp.7.551.000.

No. 0143/Pdt.G/2017/PTA.BdgMenolak Eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat II seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA1.2.Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah secara hukum peristiwa Wakaf Khas yang dilakukanpada tahun 1849 Masehi oleh wakif Raden Adipati WIRANATA berupatanah sawah seluas+ 9,435 Ha terletak di Kp. Parung Banteng LebakRT. 02 RW.02 Blok 021 Kelurahan Katulampa, Kecamatan BogorTimur, Kota Bogor, dengan batasbatas tanah: e Sebelah Selatan : Selokan, Tanah H.

No. 0143/Pdt.G/2017/PTA.BdgNadzir Tanah Wakaf Khas Katulampa 1849 (wakif Raden AdipatiWIRANATA);6. Menyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum surat girikC Nomor 423 tertanggal 5 Mei 1989 yang tercatat atas namaMANGSOER HADI DALAM alias ATJIP SUTJIPTO;7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;8.

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagianharta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentusesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umummenurut syariah.2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atautulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.4.

Wakif: UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf b. Nazhir;c. Harta Benda Wakaf;d.

Ikrar Wakaf;:e. peruntukan harta benda wakaf;f. jangka waktu wakaf.Bagian KeempatWakifPasal 7Wakif meliputi:a. perseorangan;b. organisasi;c. badan hukum.Pasal 8(1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukanwakaf apabila memenuhi persyaratan:a. dewasa;b. berakal sehat;c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dand. pemilik sah harta benda wakaf.(2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukanwakaf apabila memenuhi ketentuan

UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisanserta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.Pasal 18Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalampelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjukkuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.Pasal 19Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan

Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbataspada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut UndangUndang ini Wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupahartabenda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia,surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergeraklainnya.Dalam hal benda bergerak berupa uang, Wakif dapat mewakafkan melalui LembagaKeuangan Syariah.17 UU No. 41 Tahun

Menyatakan sah dan berlaku Akta Ikrar Wakaf Nomor 229/W.2/XTahun 2002, tanggal 7 Oktober 2002 yang dicap jempol oleh Ibu EmiBinti Markadi selaku Wakif dan Kepala Sekolah Dasar Negeri Cijolangselaku Nadzir, dan ditandatangai pula oleh 2 (dua) orang saksi yaitu:Engka Wahyudin dan O. Wiryayang dibuat oleh Pejabat Pembuat AktaIkrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungsari;4.

Nomor 99 K/Ag/2019Agama Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa ditemukan fakta dalam persidangan Judex Facti/PengadilanAgama Sumedang, terjadinya perbuatan wakaf berawal dari perjanjiantambahan, yaitu tanah milik Wakif Emi Binti Markadi diberikan untukpembangunan gedung Sekolah Dasar Negeri Cijolang, dengan syarat AepSaepudin (Atoy) diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Perjanjiantersebut telah terlaksana dengan diangkatnya Aep Saepudin (Atoy) menjadiPNS berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 813/SK2955D/peg/84 tanggal 31 Maret 1984;Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun1977 tentang Perwakafan Tanah Milik telah terpenuhi dengan adanya ikrarwakaf dari Wakif sedangkan pengertian di hadapan Pejabat Pembuat AktaIkrar Wakaf tidak imperatif berhadaphadapan di kantor PPAIW karenakondisi Wakif pada waktu itu yang sudah tua dan sakitsakitan

Atasdasar itu, Akta Ikrar Wakaf Nomor 229/W.2/X Tahun 2002, tanggal 7 Oktober2002 adalah sah;Bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum dalam bentuk perdatapenuh (prerogatif) yang dilakukan oleh Wakif, sehingga tanah yang sudahdiwakafkan oleh Wakif tidak dapat ditarik kembali ataupun dibatalkanmaupun diwariskan, baik oleh Wakif maupun Ahli Warisnya, sebagaimanaketentuan Pasal 40 UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandungharus dibatalkan

Nomor 99 K/Ag/2019dengan Wakif yang telah mewakafkan tanahnya seluas 1.150 (seribu seratuslima puluh) meter persegi untuk kepentingan pembangunan saranapendidikan, sehingga /egal standing para Penggugat tidak jelas.

Pager Agung, Kec.Walantaka.Untuk selanjutnya di sebut WAKIF/PEMOHON Nama : DULAKHIRTempat/Tanggal Lahir : Serang, 10031969Pekerjaan : Pegawai Negeri SipilAlamat : Link. Sadik RT. 012/004, Kel. Pager Agung, Kec.Walantaka.Untuk selanjutnya di sebut WAKIF/PEMOHON IINama : H. HASANUDINTempat/Tanggal Lahir : Serang, 19121959Pekerjaan : WiraswastaAlamat : Link. Sadik RT. 012/004, Kel.

Pager Agung, Kec.Walantaka.Untuk selanjutnya disebut WAKIF/PEMOHON IIIDengan ini, mengajukan Permohonan Pembatalan Kepada :Nama : SAPRUDIN Bin YAMANTempat/Tanggal Lahir : Serang, 01011957Pekerjaan : WiraswastaAlamat : Link. Sadik RT. 012/004, Kel.

Bahwa WAKIF/IPARA PEMOHON sanggup untuk membayar biayabiayayang timbul dalam perkara ini.Berdasarkan halhal tersebut diatas, kami WAKIF/PARA PEMOHON mohonagar Ketua Majelis Hakim Agama Serang yang berkenan memeriksa danmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyisebagai berikut :PRIMAIR :1. Mengabulkan Permohonan WAKIF/PARA PEMOHON untuk seluruhnya.2.

Bahwa, selanjutnya pada tahun 2004 tersebut antar wakif dengan PTPradipta telah membuat kesepakatan untuk tukar guling/ruitslag antaratanah para wakif yang ukurannya kurang lebih 6000 m dengan tanah milikPT tersebut yang ukurannya 6000 m dan disetujui oleh kedua belah fihak. Bahwa, pada tahun 2016 yang lalu para wakif mendaftarkan tanah hasilruitslag tersebut ke KUA dan terbitlah AKTA IKRA WAKAF, sedangkan fihakPT.

Pradita; Bahwa, benar telah terjadi tukar menukar tanah wakaf dari para wakif danPT. Pradita pada tahun 2004. Bahwa, pada tahun 2016 para wakif mendaftarkannya ke KUA dan terbitlahsurat Akta Ikrar Wakaf. Bahwa, pada pada saat PT. Pradipa akan mensertifikatkan tanahnya yanghasil tukar guling/ruitslag tersebut mengalami kendala karena tanah wakaftidak dapat ditukar guling kecuali dengan syarat tertentu. Bahwa, untuk mempermudah proses tersebut satu satu jalan para wakifmencabut AIW tersebut.

Mappirapi (wakif) tersebutmengandung pengertian bahwa wakif telah merubah peruntukan tanah wakaftersebut. Sesuai dengan akta ikrar wakaf nomor W.2/05/Tahun 1989 tanggal 11September 1989 bahwa wakaf tersebut adalah untuk kepentingan umum, denganadanya surat pernyataan tersebut dirubah menjadi untuk kepentinganMuhammadiyah. Hal ini diperkuat oleh keterangan saksi H.

Mappirapi (wakif) itu jugamengandung pengertian adanya penggantian nadzir, dari nadzir perseorangankepada nadzir organisasi dalam hal ini Persyarikatan Muhammadiyah.Penggantian nadzir sebenarnya juga diperbolehkan, tetapi harus sesuai denganketentuan pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yangmenyatakan bahwa apabila nadzir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AktaIkrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atasinisiatif sendiri, maupun atas usul wakif

Selanjutnya penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa ketentuan initidak dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada wakif atau ahliwarisnya untuk mengganti sendiri nadzir tanpa melalui KUA dan keputusan BWI.Jadi jelas bahwa penggantian nadzir harus melalui usulan dari KUA dandiputuskan oleh BWI, dan wakif tidak berhak mengganti sendiri nadzir yang ada;Menimbang, bahwa dalam Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6 halaman 1905menyebutkan pendapat jumhur ulama yang diambil alin sebagai pendapatMajelis

Status harta tersebut telah berubah menjadi milikAllah SWT yang digunakan untuk kebajikan bersama, sehingga wakif tidak bolehlagi bertindak hukum terhadap harta tersebut.

terbukti sebagai ahli waris dari H.Mappirapi (wakif).

Berdasarkan ketentuanPasal 49 ayat (1) huruf (d) UU RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa yangberwenang memberhentikan dan mengganti Nazir adalah Badan Wakaf Indonesia,bukan pihak Wakif, sebab secara yuridis, sejak wakaf diikrarkan oleh Wakif, makasejak saat itu masingmasing Wakif telah melepaskan haknya atas objek yangdiwakafkan tersebut;2. Gugatan para Penggugat tidak berdasar hukum.

Para Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukangugatan yang mengatasnamakan diri sebagai Wakif. Sebab yangberwenang menggantikan Nazir adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI);b.

Para Penggugat dalam mengajukan gugatan tanpa alas hak yang sahmenurut hukum dan telah memposisikan diri seolaholah turut mewakilikepentingan hukum para Wakif dan ahli warisnya dan Wakif yang lainberkaitan dengan objek wakaf, sedangkan ahli waris yang sah tidak pernahsama sekali memberikan persetujuaan kepada para Penggugat untukmengajukan gugatan;Hal. 4 dari& hal. Put. No 30 /Pdt.G/2018/MSAceh4.

Gugatan error in persona/salah alamat.Bahwa terhitung sejak ikrar wakaf diucapkan dan telah dilaksanakan sesuaidengan syariah, maka sejak saat itu pula Wakif telah melepaskan haknyaatas harta benda wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) yangpengelolaannya diberikan kepada Nazir.

Dengandemikian apabila dikaitkan dengan kedudukan Penggugat sebagai Penggugatyang nota bene adalah sebagai cucu dari Wakif, Mahkamah Syariyah Acehberpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan hubunganhukum dengan objek wakaf tersebut, sehingga tidak mempunyai legal standingdalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Mahkamah Syariyah Acehberpendapat pula bahwa eksepsi poin tiga yang diajukan Tergugat/Terbandingsudah tepat dan benar;Hal. 5 dari& hal. Put.

Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Hajjah CHADIJAH BintiAHMAD Bin UMAR selaku WAKIF telah mengikrarkan kepadaNazir Almarhum HAJI AHMAD BANTAN atas sebidang tanah hakmilik Wakif persil Nomor 432 berikut rumah di atasnyaseluas 176 m2 untuk keperluan anak yatim piatu , fakirmiskin dan amal jariah;2.

Bahwa berdasarkan gugatan butir 1 di atas, Wakifalmarhumah HAJJAH CHADIJAH Binti AHMAD Bin UMAR yang telahmengikrarkan kepada NAZIR Almarhum HAJI AHMAD BANTAN atassebidang tanah hak milik Wakif persil Nomor : 432 berikutrumah diatasnya seluas 176 m2, terletak di Waihaong,Kecamatan Nusaniwe kota Ambon;Bahwa tanah dan bangunan rumah milik wakif sebagaimanagugatan butir 1 dan butir 2 diatas dengan batas batassebagai berikut : = 59+ 855505 sees eens eee eee Sebelah Timur dengan TUM SUKUR Sebelah Barat

Liem Sebelah Selatan dengan Masjid Al Falah ;Bahwa Almarhumah Hajjah CHADIJAH Binti AHMAD Bin UMARselaku WAKIF dan Almarhum HAJI AHMAD BANTAN' selaku NAZIRsemasa hidupnya tanah hak milik wak i f sebagaimanagugatan butir 2 dan 3 di atas , hingga sampai meninggalnyaalmarhumah HAJJAH CHADIJAh Binti AHMAD Bin UMAR tanah danrumah ( objek sengketa ) yang telah diwakafkan oleh WakifHal. 3 dari 26 hal.

Menyatakan Surat Wakaf yang dibuat dan ditanda tanganioleh Almarhum HAJJAH CHADIJAH Binti AHMAD Bin UMARselaku WAKIF dengan almarhum HAJI AHMAD BANTAN selakuNAZIR pada tanggal 30 Oktober 1996, atau 17 JumadilAkhir 1417 H dan disaksikan oleh saksi saksi adalah sahdan berharga serta mengikat menurut hukum berdasarkanUndang undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang WAKAF;Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor : 267/Pdt.G/2010/PA.AB3.

Menyatakan perbuatan Tergugat selaku adik tiri yangmenyerobot dan mengmbil alih tanah dan bangunan ( objeksengketa ) milik wakif almarhumah HAJJAH CHADIJAH BintiAHMAD Bin UMAR adalah tindakan melawan hukum dan melawanhak orang lain sebagaimana diatur dalam Undang undangRI .Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;5. Menyatakan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunanrumah objek sengketa tanah wakaf adalah tidak sah danbatal demi hukum ; 6.