Bila saudara perempuan tersebutbersamasama dengan saudara perempuan kandung atau seayah duaorang atau lebih, maka mereka bersamasama mendapat dua pertigabagian (vide pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil syariQS: AnNisa ayat 176) ;Bahwa pembagian waris haruslah berdasarkan hukum kewarisan dan/atau apabila terdapat kesepakatan seluruh ahli waris, dapatdilkakukan secara musawarah dan mupakat, namun bilamanakesepakatan tidak tercapai dapat diajukan kepada Pengadilan dalamwilayah hukumnya ;Menimbang

Zuhri Als Urikepada pembelinya atau kepada pemilik barangnya ;Bahwa tidak benar pasal 132 yaitu mupakat jahat dituduhkan kepadaterdakwa atau pembanding dimana pembanding mengetahui di dalam mobiltersebut adanya shabu karena mereka suami istri bertengkar dan kagetnyapembanding istri ke3 terdakwa Zuhri Als Uri ternyata adalah pemilik Shabutersebut bagaimana pembanding harus turun dalam gelap malam gulita danharus melaporkan kepada pihak yang berwajib dimana posisi pembandingdalam keadaan terjepit dan

,M.H. mediator Pengadilan Agama Bengkulu, berdasarkanlaporan mediator tanggal 15 Mei 2019 menyatakan mediasi tidak berhasil mencapaikesepakatan damai, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara tersebut sudah ditunda beberapakali atas permintaan pihak yang berperkara, karena ada keinginan diselesaikandengan cara musyawarah dan mupakat, oleh Majelis Hakim dibenarkan karenaadanya iktikad baik dari pihak

dengan ketentuan11.peraturan yang berlaku, maka Penggugat melaporkan permasalahannyakepada Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia1992 (DPC SBSI 1992) Kabupaten Deli Serdang, karena Penggugatterdaftar sebagai anggota Dewan Pengurus Cabang Serikat BuruhSejahtera Indonesia 1992 (DPC SBSI 1992) Kabupaten Deli Serdangdengan nomor kartu anggota: .011214 19 06434;Bahwa atas dasar pengaduan Penggugat DPC SBSI 1992 KabupatenDeli Serdang segala upaya untuk menyelesaikan secara musyawarahdan mupakat

No.0304/Pdt.G/2015/MSTkntersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat , Ketua RakyatGenap Mupakat (RGM) dan Reje/Kepala Kampung Atu Gajah;Bahwa, dalam pemeriksaan di lokasi objek terperkara Majelis Hakimmengukur kembali dan memastikan batasbatasnya, sehingga kondisi riil tanahobjek terperkara sebagai berikut:Letak tanah di Kampung Atu Gajah, Kecamatan Bebesen, Kab. Aceh Tengah.Dengan batasbatasnya sebagai berikut : Sebelah Barat berbatas dengan cscs. , 110 M.

Bahwa harta milik IBU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT bukan lagiharta warisan karena telah dibagi secara kekeluargaan dan mupakat kepadaketiga ahli waris BU PARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;2.Bahwa obyek 2.1 telah diberikan IBU PARA PENGGUGAT DANTERGUGAT kepada Muliati (tergugat) berdasarkan surat pernyataanistimewa;3. Bahwa obyek 2.3 bukan harta milik IBU PARA PENGGUGAT DANTERGUGAT akan tetapi harta milik tergugat yang mulanya sebagai haksewa menyewa dari pemerintah kemudian dibeli oleh tergugat;4.

Bahwa, Posita 3 Permohonan Pemohon tidak benar, yang benar setelahmenikah Pemohon danTermohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun 6 bulan, kemudian Pemohon dan Termohonmembina rumah tangga di kontrakan di Jalan Gama II selama 1 tahun,setelah itu mengontrak di jalan Letnan Tukiran (Batang Bangau) 1 tahun,kemudian di gang Mupakat selama 2 tahun, dan terakhir Pemohon danTermohon tinggal dirumah kediaman bersama di Gang Sejahtera Rt. 9XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXX

Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP RTMMSPSI) PT Mikie Oleo Nabati Industri dengan Tergugat tidak menghasilkankesepakatan, maka berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Bab Il TataCara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Penyelesaian melaluiBipartit:Pasal 3 ayat (1): "Perselisihan Hubungan industrial wajib diupayakanpenyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secaramusyawarah untuk mencapai mupakat

maupun sesudahnya,memberikan Hak Keperdataan atau Hak kepemilikan kepada Tergugat /Tergugat dan kepada Tergugat II / Tergugat Il, kepada turut Tergugat IIIserta para turut Tergugat lainnya, tanpa sepengetahuan dan tanpapersetujuan Penggugat, adalah perbuatan yang merugikan Hakhak warisPenggugat, oleh karena itu segala suratsurat adalah tidak sah dan tidakmengikat secara hukum dalam perkara ini;Bahwa Penggugat sudah berkalikali mengupayakan menyelesaikanpembagian harta warisan secara kekeluargaan dan mupakat

2008 Perihal :penyelesaian pengembalian 45 (empat puluh lima) rumah dilingkunganDepartemen Luar Negeri paling lambat pada 31 Desember 2008 danapabila PARA PENGGUGAT tidak bersedia menandatangani surattersebut maka sebelum tanggal yang telah ditentukan makapenyelesaiannya akan diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) 5 nnn nnn nn eeBahwa hal tersebut diatas memperlihatkan adanya suatuitikad tidak baikoleh TERGUGAT karena mengabaikan penyelesaian masalah secaramusyawarah untuk mencapat mupakat

RTA.Milono Jin Mupakat Il KM 5,5 Palangka Raya ukuran tanah panjang 30meter lebar 12 meter luas 360 M2 tanggal 7 Desember 2013, diberi tandaT.XI5;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat XIyang diberi tanda T.Xl1 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT)No. 140.594/ 985 / KLMTG / Pem, tanggal 01 November 2011 atas nama MILAN,merupakan alas hak Tergugat XI dalam menguasai tanah obyek sengketa yakniSurat Keterangan Tanah yang diketahui oleh Kepala Kelurahan MentengTanggal

Milono Jin Mupakat Il KM5,5 Palangka Raya ukuran tanah panjang 30 meter lebar 12 meter luas 360 M2tanggal 7 Desember 2013 (bukti surat T.X5);Menimbang, bahwa Surat Perjanjian antara Riswan Y.Lautt denganAnda T.

2009, tanggal 5 Oktober 2009 tentang Rekomendasi GantiRugi atas Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sekolah Dasar Terpadu diKampung Bangun Sari Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan TanjungpinangTimur, yang isinya pada angka 1 poin 3 menyebutkan pada awalnya harga yangditawarkan oleh pemilik tanah adalah Rp.150.000, permeter, sedangkan PanitiaPenilai Harga Tanah menawarkan Rp. 64.000, permeter, selanjutnya dilihat dariletak dan keadaan tanah serta nilai NJOP dan harha pasar setelah mendengarmusyawarah mupakat

Basare bersamasama dengan saudarasaudarakandung dari Lintje Basare yaitu Gerson Basere, Monika Basare, LodewikBasare dan Ambrosius Basare bersepakat untuk menyerahkan tanahpembelian pertama dan pembelian kedua (tanah objek sengketa) yangtermuat dalam surat Perjanjian Tanggal 27 Mei tahun 1935 kepada GersonBasere, dengan syarat Gerson Basare memberikan uang kepadaSaudarasaudara yang lainnya yakni Lintje Basare, Monika Basare,Lodewik Basare dan Ambrosius basare, sebagaimana telah dituangkandalam Surat Mupakat

Zainuddin bin Abu Umar dengan ErniListina binti Purnama tanggal 20 November 2020 (fotokopi darifotokopi);Halaman 19 dari 55 HalamanPutusan Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN.BNABukti T3Bukti T4Bukti T5Bukti T6Bukti T7Bukti T8Surat Rayat Genap Mupakat (RGM) Kampung Kute Gelime KecamatanKetol Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 01/RGM/KT/2020 tanggal 18Desember 2020, hal Rekomendasi Pemberhentian Reje Kampung KuteGelime (fotokopi Sesuai dengan aslinya) ;Hasil Musyawarah Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah

No.0353/Pdt.G/2012/MSTkn.telah dipanggil secara sah dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itutidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupayamendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar sengketa harta bersamaperkara a quo diselesaikan secara kekeluargaan dengan damai, musyawarahdan mupakat, serta telah pula dilakukan upaya damai melalui proses mediasisesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008

;Bahwa pemilihan dengan sistim keterwakilan tersebut diatas berdasarkanMusyawarah Mupakat antara pihakpihak yang terkait dalam pemilihantersebut, dan telah disepakati bersama sesuai berita acara hadir dalamrapat penentuan pemilihan tersebut sehingga Penggugat dan calon lainberharap pelaksanaan Pemilihnan calon anggota BPKAM ini dapatterlaksana dengan baik menurut proses dan prosedur serta tata carahukum yang di atur didalam Peraturan Bupati Kabupaten Aceh SingkilNomor: 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara

Putusan Nomor : 49/G/2018/PTUN.BDG10.Bekasi yang pada pokoknya pemilihan Ketua DKMberdasarkanmasyarakat mupakat yang ditetapkan oleh Yayasan ;Bahwa sesuai dengan Keputusan Dirjen Binmas Islam tersebut, Bab V,9.a, halaman 26 yang menyatakan: Mengorganisasi masjid berartimenghimpun semua urusan yang menyangkut masjid dalam satukesatuan di bawah pimpinan suatu badan hukum seperti Yayasan ataupengurus yang dapat bertindak mewakili semua unsur jamaah yang ada."

Sekitar tahun 2001 benar telah diadakanperdamaian bagi waris dari keturunan/ahli waris RADEN AHMAD aliasRADEN WIRE SASEH dari keturunan istri pertama dan istri kKeduanyaHalaman 12 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor87/Pat.G/2020/PN Seltanpa ada penjelasan dan menyuruh bercap jempol dan dilakukandengan penuh rekayasa;Yang benar Surat peryataan ahli waris tersebut dilakukan atas dasarmusyawarah/mupakat antara para ahli waris dari keturunan RADENAHMAD (+) tanpa ada tekanan maupun rekayasa dari salah

Bahwa pada tanggal 25 Oktober 1995 antara Penggugatdengan Saudara Saudara kandung Penggugat terjadimusyawarah mupakat, bahwasanya rumah peninggalanorang tua Penggugat yang terletak di Jalan SungaiGerong Nomor: 1178, RT. 043, RW. 00, Kelurahan PLajuILir, Kecamatan Plaju, Palembang, diserahkankepemilikannya kepada Penggugat sebagaimana suratketerangan warisan bermaterai 6000 tertanggal 2sOKtober 1995. .

Untuk pinjaman yang diberikan kepada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan(KSPP) perguliran tahun 2011 pengeluaran pada buku kas umum (BKU), yaitu: Nama Desa Nama Kelompok PinjamanTeluk Kemuning Maju bersama Rp. 85.000.000Teluk Aru Teluk Aru Rp. 70.000.000Tanjung Lalak Utara Tanjung Lalak Utara Rp. 65.000.000Kerasian Yasinan Rp. 110..000,000Kerasian Sipatuo Rp. 96.000,000Kerasian Kerasian (C Kerasian) Rp. 86.000,000Kerasian Kerayaan (B Nuri) UTR Rp. 100.000,000Sub Jumlah Rp. 603.000,000Tanjung Seloka Mupakat