Notifikasi ini dapat dicek pada website Badan POM RI denganweb pom.go.id dan web notifkos.pom.go.id. atau pada Aplikasi cekBPOM pada handphone android.Bahwa kosmetika yang memiliki ijin edar adalah kosmetika yangdiproduksi oleh produsen yang telah memiliki sertifikat CPKB danmemenuhi persyaratan tekhnis. CPKB adalah seluruh aspek kegiatanpembuatan kosmetika yang bertujuan untuk menjamin agar produk yangdihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkansesuai tujuan penggunaannya.

Perikanan pasal 44 ayat (1) Surat Persetujuan Berlayarsebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) huruf a dikeluarkan olehsyahbandar setelah kapal perikanan mendapatkan Surat Laik Operasi;Bahwa spesifikasi bagianbagian dari alat tangkap ikan yang diperlihatkanoleh penyidik / Penyidik Pembanru Kepada ahli adalah panjang 20 (DuaPuluh meter) dengan Jlebar 10 M~ (sepuluh Meter) danmenggunakansepasang otter board sebagai alat pembuka mulut jaring padasaat alat tangkap dioperasikan, otter board ini secara tekhnis

Salmunsebesar Rp. 700.000, tanggal November 2014 dan tanggalDesember 2014 (asli).3 (tiga) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Kajian PembahasanLaporan Pendahulaun Kegiatan Perencanaan Pengadaan LahanLahan Untuk Relokasi PKL Eks JI. Salmun sebesarRp. 5.175.000, (asli).3 (tiga) lembar copy Daftar Honor Tim Teknis Apraisal LaporanPendahuluan Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan UntukRelokasi PKL Eks JI.

Salmun sebesar Rp. 5.175.000, (asli).4 (empat) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Perencanaan/PraDesain Pembahasan KAK Pra Pra Desain Pengadaan LahanUntuk Relokasi PKL Eks JI. Salmun sebesar Rp. 3.900.000, (asli).2 (dua) lembar copy daftar Honor Pelaksanaan KegiatanPerencanaan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks JI. MA.Salmun sebesar Rp. 1.600.000, tanggal 27 November 2014 dantanggal Desember 2014.

Salmunsebesar Rp. 700.000, tanggal November 2014 dan tanggalDesember 2014 (asli)3 (tiga) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Kajian PembahasanLaporan Pendahulaun Kegiatan Perencanaan Pengadaan LahanLahan Untuk Relokasi PKL Eks JI. Salmun sebesar Rp.5.175.000, (asli)3 (tiga) lembar copy Daftar Honor Tim Teknis Apraisal LaporanPendahuluan Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan UntukRelokasi PKL Eks JI.

Salmun sebesar Rp. 5.175.000, (asli)4 (empat) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Perencanaan/PraDesain Pembahasan KAK Pra Pra Desain Pengadaan LahanUntuk Relokasi PKL Eks JI. Salmun sebesar Rp. 3.900.000, (asli)2 (dua) lembar copy daftar Honor Pelaksanaan KegiatanPerencanaan Pengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks JI. MA.Salmun sebesar Rp. 1.600.000, tanggal 27 November 2014 dantanggal Desember 2014.

Salmunsebesar Rp. 700.000, tanggal November 2014 dan tanggalDesember 2014 (asli).3 (tiga) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Kajian PembahasanLaporan Pendahulaun Kegiatan Perencanaan Pengadaan LahanLahan Untuk Relokasi PKL Eks JI. Salmun sebesar Rp.5.175.000,(asli).3 (tiga) lembar copy Daftar Honor Tim Teknis Apraisal LaporanPendahuluan Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan UntukRelokasi PKL Eks JI.

melaksanakanpendaftaran tanah sebagai bagian dari proses yang bermuara kepada suatupemberian hak yang legitimasinya adalah diciptakan dan diterbitkan olehnegara sebagai instrumen bechiking karena itu bersifat konstitutifmenimbulkan keadaan hukum baru karena yang tadinya tidak memiliki hakkarena sudah mengikuti rangkaian proses yang timbul menjadi sebuah hak,BPN mendapatkan wewenang secara atribusi dari undangundang yangdiperintahkan melalui peraturan dibawahnya yaitu peraturan pemerintah danperaturan tekhnis

hak itu adalahpemberian sertipikat berupa sertipikat hak milik, sertipikat hak guna usahadan sertipikat hak guna bangunan, pendaftaran tanah itu merupakan bagiandari pembuktian yang kuat secara yuridis pembuktian yang tidak bisadibantah sepanjang bisa dibuktikan terbalik oleh pihakpihak yangberkeberatan dan itu melalui sengketa pengadilan oleh karena itu esensilingkup dari batang tubuh semua undangundang yang pasalpasal dalamundangundang tersebut merupakan sebuah instrumen peraturan yangbersifat tekhnis

yang berkaitan dengan dua haltersebut, dan hal lain yang diatur terkait dengan PP No.24 tahun 1997 adalahsepanjang dalam pendaftaran tanah itu mengenai proses dalam rangkaperalihan dan pengalihan ;Bahwa terkait dengan proses pendaftaran tanah apabila didalamnya adapemasalahan adanya sengketa yang timbul setelah proses pendaftaran tanahsebagaimana ketentuan dalam PP No. 24 tahun 1997 ini telah terlewati, kalaumenurut ahli mencermati baik dari undanguandang agraria besertaturunannya pada ketentuan tekhnis

ANAS MANEDI sebagai Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran(KPA),e JOHAN AGUSTA P.PUTRA S.Sos sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK),e HENDRI YANTO sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu,e KAMARUZZAMAN sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)e SUSRAWIANTI sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu,Sehubungan dengan penunjukan tersebut juga telah ditetapkan tugas dari masingmasing antara lain :Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) :1. Menyusun RKASKPD.2. Menyusun DPASKPD.3.

ANAS MANEDI sebagai Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran(KPA),JOHAN AGUSTA P.PUTRA S.Sos sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK),HENDRI YANTO sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu,KAMARUZZAMAN sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)SUSRAWIANTI sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu,Sehubungan dengan penunjukan tersebut juga telah ditetapkan tugas dari masingmasing antara lain :Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) :1. Menyusun RKASKPD.2. Menyusun DPASKPD.3.

Pejabat/Kepala Seksi/ Kasubag terlebih dahulu mengajukanTelaahan Staf untuk diajukan dan disetujui oleh Kepala Kantordengan melampirkan SPT dan SPPD yang sebelumnya telahdiverifikasi oleh PPK dan diketahui oleh PPTK sebagai PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan ;Bahwa prosedur pencairan dana pada Kantor Satpol PP tahun 2009tidak dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlakuantara lain :Bahwa selama ini menurut Saksi tidak sesuai, karena tidak lengkapprosedur administrasi keuangan, seperti

Akan tetapi selaku PPTK denganadanya kegiatan saya tidak diberdayakan (tidak diikutsertakan)sehubungan dengan Pelaksanaan Tekhnis Kegiatan Saksi punyakewenangan mempertanyakan kepada kepala kantor tentangkebenaran pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pdselaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo menunjuk SaksiKOTTADA, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 021/KPTS/LH/TAHUN 2015 TentangPerubahan Atas Surat Keputusan Nomor : 003/KPTS/Tahun 2015 Tanggal 02Januari 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan PadaKantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015menggantikan Saudara ALI SYAFRIYANTO, S.T yang mengundurkan diri darijabatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Pdselaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo menunjuk SaksiKOTTADA, S.Sos selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 021/KPTS /LH/TAHUN 2015 TentangPerubahan Atas Surat Keputusan Nomor : 003/KPTS/Tahun 2015 Tanggal 02Januari 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan PadaKantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2015menggantikan Saudara ALI SYAFRIYANTO, S.T yang mengundurkan diri darijabatan Pejabat Pelaksana Teknis

, (empat puluh jutarupiah) dan pada SPBU Bintuhan sebesar Rp20.000.000, (dua puluhjuta rupiah) selanjutnya untuk setiap bulannya yang menitipkan uangpada masingmasing SPBU adalah saksi sendiri kadangkadang ditemanioleh bendahara pengeluaran (saksi RUSMAWATI);Bahwa Untuk servis pada bengkel MEPA saksi dari bulan Januari s/dMaret 2020 karena saksi yang bayar dan untuk bulan seterusnya saksitidak lagi menjabat selaku PPTK;Bahwa Saksi tidak menerima surat pemberhentian selaku PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis

saksi tidak memilki Sertifikat pengadaan barang dan jasa;Bahwa dasar saksi diangkat menjadi PPTK (Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan) T.A 2020 adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 232Tahun 2020 Tentang Perubahan KeII Penunjukan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten kaur TahunAnggaran 2020;Bahwa Penunjukan saksi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan) T.A 2020, tidak ada dilakukan rapat;Bahwa saksi menerima Surat Keputusan sebagai PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis

selaku KPA, setelah itu olen PPKyakni saksi Sofiah Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ, selanjutnya dapatdiajukan Ganti Uang (GU) oleh Bendahara saksi RUSMAWATI beserta PPKsaksi Sofiah Sari dan kepala Dinas;Bahwa yang melakukan pembayaran ke bengkel MEVA Service adalah saksiANUAR SANUSI selaku kepala Dinas dan saksi ada membayar sisa tagihanbulan sebelumnya;Bahwa saksi tidak ada menerima honor lain diluar ketentuan;Bahwa saksi tidak menerima surat pemberhentian selaku PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis

kePihak ketiga dan Kepala Dinas Perhubungan selaku KPA, setelah itu olen PPKyakni saksi Sofiah Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ, selanjutnya dapatdiajukan Ganti Uang (GU) oleh Bendahara saksi RUSMAWATI beserta PPKsaksi Sofiah Sari dan kepala Dinas;Bahwa yang melakukan pembayaran ke bengkel MEVA Service adalah saksiANUAR SANUSI selaku kepala Dinas;Bahwa Terdakwa tidak ada menerima honor lain diluar ketentuan;Bahwa Terdakwa tidak ada menerima surat pemberhentian selaku PPTK(Pejabat Pelaksana Tekhnis

tugasdibidang perencanaan anggaran dan perbendaharaan.Bahwa dana ADD, Stimulan dan Plesterisasi bersumber dari dana APBD tahun 2009 s/d 2012.Bahwa dana ADD yang menjadi penanggung jawab teknisnya adalah Kantor Pemberdayaan MasyarakatDesa (KPMD, dana Stimulan yang menjadi penanggung teknis adalah Bagian Pembangunan SetdaBanjarnegara dan Plesterisasi penanggung jawabnya teknisnya adalah Bagian Kesra Setda.Bahwa pengajuan pencairan dana baik ADD, Stimulan dan Plestersasi tersebut melalui penanggungjawab tekhnis

yaitu ADD kepada KPMD, Stimulan kepada Bagian Pembangunan dan Plesterisasikepada Bagian Kesra, kemudian Penanggung jawab tekhnis melakukan verifikasi kebenaran dokumenuntuk selanjutnya dikirim kepada DPPKAD, lalu bendahara pengeluaran membuat SPP sampai denganpenerbitan SPM, sebagai dasar untuk menerbitkan SP2D oleh DPPK AD;ae Bahwabesaran anggaran Desa Karangsalam tahun 2009 s/d 2012 yaitu :a.

Pengendali Tekhnis : Sulaiman, SH, Msi2. KetuaTim : Wahyudin3. Anggota : Drs. Tamin, Emy Mardiana (saksi sendiri), Surahmane Bahwa berawal adanya sms melalui media bahwasanya adanya pengaduan masyarakat terkaitProyek desa Karangsalam Rabat beton pekerja pada belum dibayar, bengkok yang kosong dijualtanpa musyawarah.

Pengadaan Yang Membuat PenawaranHingga Kontrak Kerja,ltu Semua Sesuai Dengan ArahanKepala Bidang Fispra,Selaku Penanggung JawabLangsung/PPTK (Sdr.ANSAR,B,Sip,M,Ap).Yang Juga Menjelaskan Dalam Penyaksiannya,Bahwa DalamMengurus Kontrak Kerja Antara Pihak BAppeda Kab.Takalardan UD AZMAN Travel, Sdr.HASANUDDIN,ST Selaku PejabatPengadaan,Tidak Pernah Bertemu Dengan Pemilik UDAzman Travel,Dan Hanya Mengerjakan Sesuai ArahanKepala Bidang Fispra dan Ekonomi,Bappeda Takalar SebagaiPPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis

mengatursedemikian rupa,mulai dari Proses Pembuatan Kontrak YangDiarahkan Langsung Oleh Kepala Bidang Selaku PPTKKepada Pejabat Pengadaan,Berita Acara Pemeriksaan HasilPekerjaan yang ditanda Tangani Berita Acaranya oleh TimPHO seolaholah Pekerjaan telah terlaksana,Begitu puladengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan YangHal. 79 dari 87 Putusan No.12/PID.TPK/2020/PT MKSDitanda Tangani MasingMasing oleh Kepala Badan/DinasBappeda selaku PPK/KPA dan Kepala Bidang Selaku PPTT(Pejabat Pelaksana Tekhnis

hektarKelompok Tani Sekar WangiUntuk luas 30 hektarKelompok Tani Sumber MapanUntuk luas 35 hektarKelompok Tani Sumber MakmurUntuk luas 28,9 hektarKelompok Tani TotampeUntuk luas 22 hektarRp 771.867.000,00Rp 905.300.000,00Rp 462.750.000,00Rp1.058.818.000,00Rp 879.225.000,00Rp1.388.250.000,00Rp 370.200.000,00Rp 655.300.000,00Rp 555.300.000,00Rp 353.541.000,00Rp 740.400.000,00Rp 562.750.000,00Rp 701.575.000,00Rp 555.300.000,00Rp 647.850.000,00Rp 601.620.000,00Rp 407.220.000,00Bahwa sesuai petunjuk tekhnis

luas 19,1 hektar16.Kelompok Tani Dulang Manis Rp 740.400.000,00Untuk luas 40 hektar17.Kelompok Tani Makmur Rp 562.750.000,00Untuk luas 25 hektar18.Kelompok Tani Kebun Sari Rp 701.575.000,00Untuk luas 32,5 hektar19.Kelompok Tani Sekar Wangi Rp 555.300.000,00Untuk luas 30 hektar20.Kelompok Tani Sumber Mapan Rp 647.850.000,00Untuk luas 35 hektar21.Kelompok Tani Sumber Makmur Rp 601.620.000,00Untuk luas 28,9 hektar22.Kelompok Tani Totampe Rp 407.220.000,00Untuk luas 22 hektar;Bahwa sesuai petunjuk tekhnis

Gasipa SPP 21.000.000, /TerdakwaJumlah 121.000.000,Total Pinjaman 144.490.000, Bahwa Perbuatan Terdakwa selaku Ketua UPK bersamasama denganSaksi DADANG WAHYUDI selaku Bendaharanya tersebut bertentangandengan PTO ( Petunjuk tekhnis Operasional ) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dariDepartemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/3717/PMD tanggal 5 Nopember 2008 dan SOP ( Standar OprasionalProsedur ) UPK Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur tanggal 20September

Gasipa SPP 21.000.000, TerdakwaJumlah 121.000.000,Total Pinjaman 144.490.000, e Bahwa Terdakwa selaku Ketua UPK bersamasama dengan SaksiDADANG WAHYUDI selaku Bendaharanya tersebut bertentangandengan PTO ( Petunjuk tekhnis Operasional ) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dariDepartemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/3717/PMD tanggal 5 Nopember 2008 dan SOP ( Standar OprasionalProsedur ) UPK Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur tanggal 20September 2007

Bahwa, perbuatan terdakwa yangdemikian ini bertentangan dengan PTO( Petunjuk tekhnis Operasional ) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri Perdesaan dari Departemen DalamNegeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/3717/PMD tanggal 5 Nopember 2008 dan SOP( Standar Oprasional Prosedur ) UPKKecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjurtanggal 20 September 2007 ;Menimbang , bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebutdiatas maka unsur secara melawan hukum telah terpenuhi163secara sah dan meyakinkan

, (empat puluh jutarupiah) dan pada SPBU Bintuhan sebesar Rp20.000.000, (dua puluhjuta rupiah) selanjutnya untuk setiap bulannya yang menitipkan uangpada masingmasing SPBU adalah saksi sendiri kadangkadang ditemanioleh bendahara pengeluaran (saksi RUSMAWATI);Bahwa Untuk servis pada bengkel MEPA saksi dari bulan Januari s/dMaret 2020 karena saksi yang bayar dan untuk bulan seterusnya saksitidak lagi menjabat selaku PPTK;Bahwa Saksi tidak menerima surat pemberhentian selaku PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis

saksi tidak memilki Sertifikat pengadaan barang dan jasa;Bahwa dasar saksi diangkat menjadi PPTK (Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan) T.A 2020 adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 232Tahun 2020 Tentang Perubahan KeII Penunjukan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten kaur TahunAnggaran 2020;Bahwa Penunjukan saksi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan) T.A 2020, tidak ada dilakukan rapat;Bahwa saksi menerima Surat Keputusan sebagai PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis

selaku KPA, setelah itu olen PPKyakni saksi Sofiah Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ, selanjutnya dapatdiajukan Ganti Uang (GU) oleh Bendahara saksi RUSMAWATI beserta PPKsaksi Sofiah Sari dan kepala Dinas;Bahwa yang melakukan pembayaran ke bengkel MEVA Service adalah saksiANUAR SANUSI selaku kepala Dinas dan saksi ada membayar sisa tagihanbulan sebelumnya;Bahwa saksi tidak ada menerima honor lain diluar ketentuan;Bahwa saksi tidak menerima surat pemberhentian selaku PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis

dimintakan kePihak ketiga dan Kepala Dinas Perhubungan selaku KPA, setelah itu oleh PPKyakni saksi Sofian Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ, selanjutnya dapatdiajukan Ganti Uang (GU) oleh Bendahara saksi RUSMAWATI beserta PPKsaksi Sofiah Sari dan kepala Dinas;Bahwa yang melakukan pembayaran ke bengkel MEVA Service adalah saksiANUAR SANUSI selaku kepala Dinas;Bahwa saksi tidak ada menerima honor lain diluar ketentuan;Bahwa saksi tidak ada menerima surat pemberhentian selaku PPTK(Pejabat Pelaksana Tekhnis

bersangkutan; Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Perumahan tidakboleh digunakan untuk membayar Konsultan Manajemen,(Propinsi dan Kabupaten), Fasilitator, PenanggungjawabProgram (PJP) karena yang bersangkutan telah dibayar olehPemerintah;Surat Edaran Bupati Bantul Nomor : 360/4515 tanggal 2 Oktober2006 kepada Camat dan Lurah Desa seKabupaten Bantul yangmenyebutkan : Butir 1 : Penerima Bantuan (PokMas) dalam melakukanRehabilitasi dan Rekonstruksi rumah tahan gempa harus sesuaidengan standart tekhnis

Surat Edaran Bupati Bantul Nomor : 360/4515 tanggal 2 Oktober2006 kepada Camat dan Lurah Desa seKabupaten Bantul yangmenyebutkan : Butir 1 : Penerima Bantuan (PokMas) dalam melakukanRehabilitasi dan Rekonstruksi rumah tahan gempa harus sesuaidengan standart tekhnis dan RAB serta ketentuan yang berlaku; Butir 2 : Pihak lain yang tidak berhak menerima bantuan danaRehabilitasi dan Rekonstruksi rumah, baik wargamas yarakat/petugas/tokohtokoh tertentu dll, yangmengatasnamakan pribadi/kelompok/golongan

kedatangan tamu anggota DPRDMedan yang bernama Jon Toguh Damanik dan JhonRaider Purba, dimana saat itu) mereka mengatakanada kelebihan setoran pajak Pemkab Simalungunyang bisa mereka urus ;Bahwa saat itu saksi mengatakan bahwa saksi tidakmengerti persoalan tersebut dan menganjurkan agarmembicarakannya dengan Sekda (terdakwa) kemudiansaksi meminta Sekda (terdakwa) untukmempelajarinya ;50Bahwa saksi mengapa meminta Sekda (terdakwa) untukmempelajari penawaran tersebut karena Sekdamerupakan jabatan tekhnis

yang mengetahui semuatentang tekhnis pemerintahan sedangkan Bupati danWakil Bupati adalah jabatan politis ;Bahwa seingat saksi waktu itu) Jon Toguh Damanik danJon Rider Purba belum membawa proposal penawaranpengurusan restitusi PPH Pasal 21 tersebut ;Bahwa saksi tidak mengingat apakah saat itu JonToguh Damanik dan Jhon Rider ada bertemu denganSekda (terdakwa) pada saat itu atau tidak, yangsaksi ingat saat itu saksi menyuruh Sekda(terdakwa) untuk mempelajari penawaran tersebut ;Bahwa saksi tidak

Restaurant Serata dan Kantor BKKBN SHPNomor 1 Tahun 2006 adalah Keputusan MENDAGRI Nomor 152Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;Bahwa hasil pengecekan kondisi bangunan yang dilakukan olehsaksi ahli Kasta Agung Pertala, ST. bersama Tim BPKP tanggal 11April 2012 secara fisik keseluruhan bangunan sudah SESUAIdengan spek tekhnis dan berstek bangunan sudah selesai dansudah layak sebagai tempat tinggal;Bahwa Hasil pengecekan kondisi bangunan tanggal 26 Mei 2008oleh saksi Ir.

Sarjulianto, DIPL, SE. menyatakan secara keseluruhanbangunan sudah sesuai dengan spek tekhnis dan berstek dan sudahselesai 100 % cukup baik;Bahwa kegiatankegiatan kepanitiaan Panitia Penaksir telahdilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan jadwal yangtelah ditentukan (rapatrapat 4 kali dan dihadiri Anggota Panitia)bukan hanya formalitas seperti diuraikan dalam dakwaan PenuntutUmum, terbukti menurut laporan Tim Evaluasi BPKP ada 58 suratsurat dan documendokumen pelengkap yang berkaitan denganruislag

dan demikian pula dublik Penasehat Hukum dan Terdakwa yang berketetapanpada pembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengansurat dakwaan sebagai berikut:KESATUPrimair : Bahwa ia terdakwa AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO berdasarkanKeputusan Bupati Kepahiang Nomor 590372 Tahun 2015 tanggal 05 Mei 2015tentang Penetapan yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah KabupatenKepahiang atas Pengadaan Tanah Perkantoran dan Untuk Kepentingan UmumTahun 2015 selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

diajukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan KeputusanGubernur Bengkulu Nomor B.398.1 Tahun 2014 tanggal 21 Agustus 2014tentang Persemian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang MasaJabatan 20142019 selaku Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang denganmaksud menguntungkan orang lain yaitu saksi AHMAD RIZAL bin IBRAHIMsebesar Rp. 281.063.000, (dua ratus delapan puluh satu juta enam puluh tigaribu) rupiah dengan menyalahgunakan kewenangannya yang ada padanyakarena jabatannya selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaPutusan Nomor : 8/Pid.SusTPK/2021/PN.BGL Halaman 26Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 Ke1 Kitab UndangUndang Hukum PidanaKEDUAPrimairwonnne Bahwa ia terdakwa AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO berdasarkanKeputusan Bupati Kepahiang Nomor 590372 Tahun 2015 tanggal 05 Mei 2015tentang Penetapan yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah KabupatenKepahiang atas Pengadaan Tanah Perkantoran dan Untuk Kepentingan UmumTahun 2015 selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Juncto Pasal 56 Ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP).Subsidiair:wonnne Bahwa ia terdakwa AGUS SUPRIYANTO bin SUNARYO berdasarkanKeputusan Bupati Kepahiang Nomor 590372 Tahun 2015 tanggal 05 Mei 2015tentang Penetapan yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah KabupatenKepahiang atas Pengadaan Tanah Perkantoran dan Untuk Kepentingan UmumTahun 2015 selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

surattugas terlampir).Bahwasesuai dengan SPK bahwa PT.RAMA ABDI PRATAMA menerimapekerjaan dari Sudin PU Jalan Jakarta Timur adapun pekerjaan tersebutadalah pekerjaan SWAKELOLA yang berarti semua perencanaan danpekerjaan dilakukan sendiri oleh unit Sudin PU Jalan Jakarta Timur,sementara bahan bahannya membeli dari pihak ketiga PT.RAMA ABDIPRATAMA.Bahwa pajak PPN 10 % dan PPH 1,5 % telah dilakukan pembayaranoleh saksi selaku bendahara dengan cara dipotong dari pembayarankepada PT.RAMA ABDI PRATAMA.Bahwa tekhnis

AHMAD YAZIED BUSTOMI, ST,MMadalah berupa cek tunai Bank DKI.Bahwa pajak yang berkaitan dengan pemeliharaan jalan dan jembatan TA 2013yang penunjukan pelaksanaannya berdasarkan penunjukan langsung oleh SudinBina Marga/Pekerjaan Umum Jalan Kota Administrasi Jakarta Timur terhadapPT.Rama Abdi Pratama selaku pelaksananya telah dilakukan pembayaran antaralainPPN 2013 sebesar 10% senilai Rp. 1.523.290.480,PPH 2013 sebesar 1,5% senilai Rp. 229.534.985,Bahwa tekhnis pembayaran pajak tersebut adalah dari

Sudin PU Jalan JakartaTimur dalam menunjuk rekanan / pihak Ke 3 dilakukan secara PL(pengadaan langsung).Bahwa adapun tekhnis pelaksanaan pekerjaan swakelola tersebutadalah dalam hal ini Kasudin PU membuat SPT (surat perintah Tugas)kepada Kasie perencanaan atas dasar permintaan surat surat wargaperihal jalan rusak atau dari berita dikoran serta instruksi dari KepalaHal 66 dari 172 hal Putusan No. 52/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.PstDinas, Walikota, Gubernur perihal jalan jalan yang rusak.

antaraSudin Pekerjaan Umum Jalan Jakarta Timur dengan pihak ke 3 ataupenyedia barang / jasa.Bahwa dalam hal ini tidak diperbolehnkan penandatanganan kontrak harusdihadiri oleh Direktur dari pihak ketiga dan harus tatap muka / bertemudalam melakukan tanda tangan antara pihak ketiga dengan PPK.Bahwa dalam hal pembayaran pekerjaan swakelola kepada pihak ke 3 daribendahara melalui Kepala Seksi pemeliharan jalan dan jembatan kepadapihak ketiga adalah untuk mempermudah mengingat yang mengetahuisecara tekhnis

Spesifikasi Tekhnis Barang dan Jasa2. Harga Perkiraan Sendiri, dan3. Rancangan KontrakaMenerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;Menandatangani Kontrak;Q 9Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;f. Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan Barang /Jasa kepada Pengguna Anggaran (PA);g. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepadaPengguna Anggaran (PA) dengan Berita Acara Penyerahan;h.

Spesifikasi Tekhnis Barang dan Jasa2. Harga Perkiraan Sendiri, danHalaman 23 dari 182 Putusan perkara No.17/Pid.SusTPK/2016/PN.Pal243. Rancangan KontrakoMenerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;Menandatangani Kontrak;Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;0 2 0Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;.Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian Pengadaan Barang / Jasakepada Pengguna Anggaran (PA);g.

FAHMI RIZAL LUBIS sebagaiberikut :1 Membuat syarat tekhnis untuk pekerjaan pengadaan flame tube PLTGU GT12 PT.PLN (Persero) KITSBU sektor Belawan dengan spesifikasi tekhniksebagai berikut : Flame Tube DG 10530 Manufacture Siemens DetailMaterial Sesuai catalogue 3.60175 Belawan 2 Gas Turbine Siemenssebanyak 2. set terlampir catalogue 3.60175 dan drawing3.6105309424/5 153 Gas Turbine Siemens.2 Type gas Turbine adalah V 94.2.3 Apabila dalam jangka waktu 8760 jam atau 365 hari kalender setelah sparepart

SIMENS Indonesia, adapun syarat teknisyang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Ir.FAHMI RIZAL LUBIS sebagaiberikut :Membuat syarat tekhnis untuk pekerjaan pengadaan flame tube PLTGU GT12 PT.PLN (Persero) KITSBU sektor Belawan dengan spesifikasi tekhniksebagai berikut : Flame Tube DG 10530 Manufacture Siemens DetailMaterial Sesuai catalogue 3.60175 Belawan 2 Gas Turbine Siemenssebanyak 2. set terlampir catalogue 3.60175 dan drawing3.6105309424/5 153 Gas Turbine Siemens.Type gas Turbine adalah V 94.2

Bantaeng dengan Kelompok Tani Binamungan;- 1 (satu) rangkap Daftar Kegiatan Bansos PLA Tahun Anggaran 2011;- 1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2011;- 1 (satu) bundel SK Tim Tekhnis Pertanian Tahun 2011;- 1 (satu) rangkap Pedoman Pengelolaan Dana Bantauan Sosial;- 1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan

Pertanggung Jawaban KegiatanPercetakan Sawah Tahap II Kelompok Tani Binamungan;Dokumentasi perluasan areal sawah tahun 2011;1 (satu) rangkap Perjanjian Kerja Sama Nomor : 02CS/SPK/PPK/Vil/2011 antara PPK PLA Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.Bantaeng dengan Kelompok Tani Binamungan;1 (satu) rangkap Daftar Kegiatan Bansos PLA Tahun Anggaran2011;1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan KegiatanDirektorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TahunAnggaran 2011;1 (satu) bundel SK Tim Tekhnis

Bantaeng denganKelompok Tani Binamungan;1 (satu) rangkap Daftar Kegiatan Bansos PLA Tahun Anggaran 2011;1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan DirektoratJenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2011;1 (satu) bundel SK Tim Tekhnis Pertanian Tahun 2011;1 (satu) rangkap Pedoman Pengelolaan Dana Bantauan Sosial;1 (satu) rangkap foto copy Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran DalamPelaksanaan Anggaran Pendapatan

Pertanggung Jawaban Kegiatan PercetakanSawah Tahap II Kelompok Tani Binamungan;Dokumentasi perluasan areal sawah tahun 2011;1 (satu) rangkap Perjanjian Kerja Sama Nomor : 02CS/SPK/PPK/VII/2011 antara PPK PLA Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.Bantaeng dengan Kelompok Tani Binamungan;1 (satu) rangkap Daftar Kegiatan Bansos PLA Tahun Anggaran 2011;1 (satu) rangkap Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan KegiatanDirektorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran2011;1 (satu) bundel SK Tim Tekhnis